JAKARTA, SuaraBorneo.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) organisasi yang menaungi pemilik atau CEO Media di Indonesia, dan merupakan konstituen Dewan Pers tetap berkomitmen tinggi sebagai benteng demokrasi. Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa menjadi manifestasi nyata organisasi ini tetap eksis. Bahkan di tengah eskalasi politik yang cenderung mendaki terkait beberapa persoalan kebangsaan menjadi sorotan publik, SMSI menghadirkan terobosan penting.

‘’Kegiatan ini, yakni pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa ibaratnya perjuangan trisula, atau tiga agenda penting sekaligus. Pertama sebagai konsituen Dewan Pers, SMSI hadir sebagai ambasador, duta bangsa untuk menunjukkan pada dunia, Indonesia tetap kondusif. Kedua Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan afirmasi atas keberpihak SMSI terhadap masalah pedesaan. Dan, ketiga adalah manifestasi nyata menjaga NKRI dengan desa sebagai entitas yang sangat penting.’’ujar Drs Firdaus, Msi, Ketua SMSI Pusat.

Sebagai Ketua organisasi media siber terbesar di dunia, Firdaus lebih spesifik mengatakan, pengukuhan yang diselenggarakan di tengah menghangatnya suhu politik menjelang akhir Agustus menjadi sebuah testomoni khusus. Testemoni dimaksud SMSI ingin mengingatkan dan menyampaikan pesan bahwa idealisme pers harus tetap dijaga.

‘’Tempat ini, Hall Dewan Pers akan menjadi saksi, sekaligus monumen atas komimten SMSI menegukan spirit kebangsaan. Lima provisini yang Pokja Newsroomnya kita kukuhkan bukan program kaleng-kaleng. Karena mereka, lima provinsi ini telah memberikan unjuk bukti dengan program yang sudah dicanangkan SMSI,’’ tegasnya.

Terkait dengan Provinsi yang akan dikukuhkan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembentukan kepengurusan serupa yang telah dimulai di Bali pada awal Juli lalu, kemudian disusul oleh Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau. Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengonfirmasi bahwa pelantikan kelima pengurus provinsi tersebut akan dilakukan secara bersamaan dalam satu seremoni.

Terkait dengan agenda pengukuhan, Wakil Direktur Pemberdayaan Daerah SMSI Pusat, Drs Jayanto Arus Adi, MM mengungkapkan, setelah lima provinsi yang dikukuhkan di Hall Dewan Pers, dalam waktu tidak terlalu lama daerah-daerah lain akan serentak menyusul. Jayanto Arus Adi, yang juga Ahli Pers Dewan Pers mengakui, keputusan untuk melakukan pengukuhan di tengah spekulasi informasi ‘’Rusuh Agustus Jilid II’’ menjadi sebuah pesan penting. ‘’Kami dan seluruh keluarga besar SMSI percaya rencana aksi unjuk rasa nasional memberikan amunisi moral kegiatan ini. Justru bagi kami momentum sekarang ini sangat penting sebagai pembelajaran berbangsa dan bernegara secara lebih utuh,’’tambahnya.

Masih berelasi dengan dua kegiatan yang momentumnya beririsan, yakni dilakukan pada 27 Agustus ini, Prof Dr Harris Arthur Hedar, SH, MH, CREL mengatakan, SMSI lahir sebagai organisasi profesional, yakni yang berkhikmat di bidang media sadar uintuk memberikan kontribusi riil, yakni menjaga demokrasi.

Menurutnya SMSI berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, tanpa memiliki kapasitas untuk mencampuri atau menghalangi hak warga negara dalam beraspirasi. Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, SMSI justru menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers yang profesional dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang di tengah situasi nasional yang dinamis. [Ady/SMSI]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Semarak Hari Jadi (Harjad) Kabupaten Banjar ke-76 bersama Bank Kalsel, “Banjar Ditata, Banjar Dijaga” Mari meriahkan momen spesial ini dengan berbagai promo menarik dan banjir hadiah voucher belanja dari Bank Kalsel.

Penasaran apa saja programnya? Yuk, langsung geser dan cek detailnya :

– Pembukaan rekening Tabungan Banua Rencana dengan setoran minimal Rpl00.000, mendapatkan voucher belanja Rp50.000,

– Pendaftaran menjadi Agen Laku Pandai ADINK Bank Kalsel mendapatkan voucher belanja Rpl00.000,-

– Penempatan dana di atas Rpl00.000.000,- pada Program Tabungan Cashback atau Hadiah Langsung mendapatkan voucher belanja Rp50.000,- dan Penempatan dana di atas Rp300.000.000,- mendapatkan voucher belanja Rpl00.000,-

– Nasabah pra-pensiun yang mengajukan formulir pensiun melalui Bank Kalsel serta nasabah pensiunan yang memindahkan kantor bayar ke Bank Kalsel melalui Cabang Martapura, Capem Sekumpul, atau Capem Mataraman akan memperoleh voucher
belanja senilai Rp50.000,-

– Hanya berlaku untuk 140 nasabah pertama di cabang Martapura, 35 nasabah pertama di Capem Sekumpul, dan 35 nasabah pertama di Capem Mataraman. [Adv]

Tunggu apa lagi? Segera kunjungi Kantor Cabang Bank Kalsel terdekat untuk informasi lebih lanjut atau hubungi
Call Center 0800 1122 000.

#harijadi #banjar #76 #BankKalsel #akselbybankkalsel

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Para tenaga kesehatan yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ranting Lumar dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Lumar menggelar aksi sosial pembagian masker gratis di lingkungan Kantor Kecamatan Lumar untuk menanggapi penurunan kualitas udara dan ancaman kabut asap di wilayah tersebut.

Aksi preventif ini menyasar para aparatur pemerintahan setempat serta warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Langkah ini diambil sebagai tindakan cepat untuk menekan risiko lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan asap yang memperburuk kualitas udara.

Menanggapi ancaman gangguan pernapasan yang mengintai warga akibat menurunnya kualitas udara, Ketua IBI Ranting Kecamatan Lumar, Susana Sinti, S.Tr., Keb., menegaskan pentingnya perlindungan diri secara mandiri sejak dini.

“Kesehatan masyarakat adalah prioritas kami. Pembagian masker ini bukan sekadar aksi sosial, melainkan langkah sigap kami untuk memastikan warga terlindungi dari paparan langsung kabut asap yang berisiko memicu ISPA. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin memakai masker saat terpaksa beraktivitas di luar rumah,” ujar Susana.

Di sisi lain, Ketua DPK PPNI Kecamatan Lumar, Ns. Ryan, menyampaikan apresiasinya terhadap soliditas para tenaga kesehatan sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup sehat di tengah situasi ini.

“Apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan kepada seluruh pengurus dan anggota IBI maupun PPNI yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Sinergi ini adalah bukti nyata komitmen nakes di Kecamatan Lumar. Kami berharap aksi ini memicu kesadaran kolektif warga untuk terus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama kondisi udara belum membaik,” kata Ryan.

Inisiatif lintas organisasi profesi ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah kecamatan dan instansi kesehatan setempat. Sementara itu, Camat Lumar, Robinson, menyambut baik aksi cepat tanggap yang ditunjukkan oleh para organisasi profesi kesehatan dalam membantu aparatur dan warga setempat.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian dan inisiatif dari IBI dan PPNI Lumar. Ini adalah bentuk sinergi yang sangat positif antara pemerintah daerah dan organisasi profesi kesehatan dalam merespons ancaman kesehatan masyarakat akibat kabut asap,” ungkap Robinson.

Dukungan senada juga disuarakan oleh Kepala UPTD Puskesmas Lumar, drg. Sugesti Handayani Sitinjak, dan Kasi Trantib Kecamatan Lumar, Yordanus Misa. Mereka menilai aksi pembagian masker gratis ini sangat bermanfaat dan menjadi bukti konkret keberadaan tenaga kesehatan dalam mengedukasi serta melindungi masyarakat dari dampak buruk kabut asap. (Robin)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Di tengah menghangatnya suhu politik menjelang akhir Agustus, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus mematangkan langkah konsolidasinya. Organisasi perusahaan media siber terbesar didunia ini menjadwalkan pengukuhan serentak pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa untuk lima provinsi di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Provinsi yang akan dikukuhkan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembentukan kepengurusan serupa yang telah dimulai di Bali pada awal Juli lalu, kemudian disusul oleh Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau. Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengonfirmasi bahwa pelantikan kelima pengurus provinsi tersebut akan dilakukan secara bersamaan dalam satu seremoni.

Pemilihan tanggal pengukuhan ini memantik sorotan tajam karena bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI, Senayan. Gelombang massa, salah satunya dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dilaporkan telah mulai bergerak dan mendirikan posko di Jakarta sejak pertengahan Agustus. Aksi unjuk rasa nasional tersebut membawa tuntutan krusial, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor, hingga pengusutan isu tata kelola dana daerah. Di linimasa media sosial, situasi makin riuh oleh munculnya narasi liar spekulasi “Rusuh Agustus Jilid II”, meskipun Polda Metro Jaya telah mengimbau publik untuk tetap tenang dan menyaring informasi hoaks.

Spekulasi pun merebak, mempertanyakan apakah pengumpulan pengurus media siber dari berbagai daerah oleh SMSI ke ibu kota pada hari yang sama merupakan bagian dari bentuk mobilisasi massa.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, menepis keras anggapan adanya motif politis di balik agenda tersebut. Menurut Makali, kesamaan tanggal tersebut murni merupakan kebetulan jadwal organisasi dan tidak berkaitan dengan gerakan demonstrasi mana pun.

Sebagai konstituen Dewan Pers, Makali menegaskan bahwa SMSI bukan merupakan organisasi massa atau lembaga swadaya masyarakat, melainkan wadah bagi perusahaan-perusahaan media siber. Ia menyatakan bahwa organisasi berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, tanpa memiliki kapasitas untuk mencampuri atau menghalangi hak warga negara dalam beraspirasi. Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, SMSI justru menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers yang profesional dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang di tengah situasi nasional yang dinamis. [Ady/SMSI]

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dari Pelaksana Tugas (Plt) Budi Kurniawan kepada Kepala Dinas yang baru Santoso Senin (24/8/2026)

Acara bertempat ruang Kepala Dinas Parbudpora. Sertijab disaksikan Wakil Bupati Kapuas Dodo bersama jajaran ASN Dinas Parbudpora Kabupaten Kapuas.

Wakil Bupati Dodo menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Dinas Parbudpora.

Ia juga menyampaikan selamat kepada pejabat baru yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas.

“Melalui momentum serah terima jabatan ini saya berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri melanjutkan program yang sudah berjalan serta menghadirkan inovasi,” katanya.

Wabup ingin Disparbudpora bekerja dengan transparan akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kepada pejabat yang lama, Saudara Budi Kurniawan saya atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras, pemikiran dan pengabdian yang telah saudara berikan selama memimpin di Disparbudpora sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas selama kurang lebih lima bulan. Semoga sumbangsih saudara menjadi ladang amal ibadah,” ucapnya.

Dirinya juga mengajak jajaran Disparbudpora untuk bersama-sama menyatukan langkah dan bersinergi untuk mendukung kepemimpinan yang baru demi kemajuan Kabupaten Kapuas yang kita cintai.

Selamat bertugas kepada Bapak Santoso. Selamat bekerja Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa memberikan bimbingan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua dalam pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah hulu khususnya akses jalan menuju Kecamatan Mandau Talawang, Senin (24/8/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah Wakil Ketua II Berinto hadir sejumlah anggota dewan.

Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Dinas PUPR Perkimtan dan Bapperida sedangkan mewakili Sekda Kapuas Asisten I Romulus OPD terkait Bapperida Dinas PUPR
dan Perkimtan.

Dalam rapat gabungan komisi tersebut pembahasan difokuskan pada upaya meningkatkan pembangunan di wilayah hulu Kabupaten Kapuas terutama terkait kondisi dan pengembangan akses jalan di Kecamatan Mandau Talawang.

Peningkatan infrastruktur jalan menjadi salah satu hal penting dalam mendukung mobilitas masyarakat memperlancar distribusi barang dan hasil produksi serta membuka akses terhadap pelayanan pemerintahan dan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah hulu.

Ketua DPRD Kapuas Ardiansah mengatakan melalui RDP tersebut DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas membahas berbagai kebutuhan dan langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur secara bertahap dengan memperhatikan kondisi serta kemampuan anggaran daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas diharapkan terus melakukan koordinasi dan sinergi bersama DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah hulu, khususnya Kecamatan Mandau Talawang dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, ” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas menggelar kegiatan perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan sosialisasi penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas Senin (24/8/2026).

Asisten I Setda Kapuas Romulus menyampaikan bahwa perhitungan IKD hendaknya dilakukan secara objektif dan didukung data yang akurat dari perangkat daerah terkait.

Ia mengatakan perhitungan Indeks Kapasitas Daerah ini penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana. “Oleh karena itu data yang disampaikan
harus akurat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia melanjutkan hasil perhitungan IKD maupun KRB nantinya tidak hanya menjadi dokumen administratif tetapi harus dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan program dan langkah strategis penanggulangan bencana.

“Kajian Risiko Bencana harus mampu memberikan gambaran yang jelas dan keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh BPBD, tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala BPBD Kabupaten Kapuas Pangeran S Pandiangan menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai proses penyusunan KRB Tahun 2026 serta pengumpulan data yang diperlukan.

Menurutnya perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas.

“Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih terencana terukur dan berbasis risiko dengan mengedepankan koordinasi serta sinergi antar perangkat daerah dan pemangku
kepentingan,” ujarnya. (Ujg/SB)