KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno menyerahkan secara simbolis bantuan 100 unit traktor roda dua (TR2) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Brigade Pangan dan kelompok tani di Kabupaten Kapuas berlangsung di halaman Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Jumat (6/11/2026).

Bupati Kapuas mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sekaligus pilar utama ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas.

“Sebagai salah satu lumbung pangan utama di Kalimantan Tengah pemerintah daerah terus berkomitmen mendorong modernisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” katanya.

Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian RI atas dukungan serta alokasi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi Brigade Pangan dan kelompok tani di Kabupaten Kapuas.

“Bantuan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat akselerasi pengolahan lahan serta meningkatkan indeks pertanaman di wilayah kita,” ujarnya.

Bupati berpesan agar traktor tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pengolahan lahan dan kepada kelompok tani diminta menjaga dan merawat peralatan secara berkala agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Edy Dese menyampaikan bahwa Kabupaten Kapuas memiliki luas baku lahan sawah mencapai sekitar 45.000 hektare yang tersebar di 12 kecamatan pasang surut sebagai lokasi pengembangan tanaman padi.

Ia mengatakan dari 12 kecamatan tersebut terdapat empat kecamatan yang menjadi sentra produksi pangan yakni Bataguh Kapuas Kuala Tamban Catur dan Kapuas Timur.

“Hampir 50 persen luas baku lahan sawah Kabupaten Kapuas berada di empat kecamatan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan 100 unit traktor roda dua tersebut didistribusikan ke 12 kecamatan dengan rincian Kecamatan Bataguh 23 unit Dadahup 3 unit Kapuas Hilir 11 unit Kapuas Kuala 17 unit Kapuas Murung 13 unit Kapuas Timur 3 unit Mantangai 4 unit, Basarang 2 unit Pulau Petak 3 unit Kapuas Barat 4 unit Selat 3 unit dan Tamban Catur 14 unit.

“Bantuan alsintan dari pemerintah tersebut diberikan secara gratis kepada kelompok tani penerima tanpa biaya tebusan,” ujarnya.
(Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas mendapat bantuan 500 vaksin tambahan program lanjutan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi dan kambing.

“500 dosis vaksin tambahan tersebut dari pemerintah provinsi,” kata Kabid Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas drh. Anik Ariswandi kepada wartawan di Kantor Distan Kapuas, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya sebanyak 500 dosis vaksin tambahan disiapkan untuk memperluas perlindungan ternak sekaligus menekan risiko penyebaran penyakit.

Ia mengatakan vaksinasi tahap pertama telah dilaksanakan pada pertengahan tahun dengan alokasi 500 dosis di sejumlah kecamatan antara lain Mantangai Bataguh serta Tamban Catur.

“Maka itu dengan adanya bantuan vaksin tambahan tersebut kembali dilanjutkan untuk menjangkau wilayah
yang belum terlayani pada
tahap pertama,” jelasnya.

Ia melanjutkan penyaluran vaksin tambahan diprioritaskan ke sejumlah wilayah dalam hal ini pemerintah daerah berharap cakupan vaksinasi semakin luas sehingga risiko penularan PMK pada ternak dapat ditekan.

Terkait program tersebut respon peternak mulai meningkat sejumlah peternak bahkan aktif menanyakan jadwal vaksinasi karena ternak mereka belum memperoleh perlindungan.

“Selain pemberian vaksin petugas juga mengambil sampel darah ternak yang telah divaksin. Sampel tersebut akan diperiksa untuk mengetahui pembentukan antibodi sekaligus mengukur kekebalan ternak terhadap vaksin PMK,” ujarnya. (Ujang/SB)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan komitmen dan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Hal ini disampaikan Bupati Kapuas HM Wiyatno dalam rapat konsultasi dalam rangka Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Kapuas bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Jati Gede Lantai 7 Gedung SDA Jalan Pattimura Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

“Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan komitmen dan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan serta pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan,” katanya.

Bupati mengatakan poin utama diantaranya dukungan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat khususnya
dalam penyediaan infrastruktur penyiapan lahan akses jalan serta kelengkapan administrasi dan sertifikasi tanah.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat untuk memajukan pendidikan.

Turut hadir mendampingi Bupati Kapuas Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai Kepala Dinas Sosial Karolinae Kepala Dinas Kesehatan dr Agus Waluyo Kepala DPMPTSP Teguh Yunianto Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Heni Mariati serta Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Andini Nopiantari. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) berlamgsung di Aula Bapperida Kapuas, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi Asisten III Setda Kapuas Fery Noah mewakili Bupati Kapuas HM Wiyatno dihadiri Forkopimda pemangku kepentingan instansi vertikal OPD camat dan LPPM Universitas Palangka Raya.

Perwakilan GAPKI APHI Kalimantan Tengah Manggala Agni KPHP KPH BOSF Mawas serta Damkar mandiri.

Dalam sambutan Bupati Kapuas yang dibacakan Fery Noah menyoroti kondisi geografis Kapuas yang memiliki beragam potensi bencana.

Wilayah yang luas permukiman di sepanjang daerah aliran sungai kawasan gambut dan lahan pertanian menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

Ia meminta setiap perangkat daerah menyajikan data akurat mengenai ancaman kerentanan kapasitas wilayah serta riwayat kejadian bencana sesuai tugas masing-masing.

Ia mengatakan penanggulangan bencana harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. “Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan masyarakat dan ketahanan wilayah,” katanya.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Pangeran S Pandiangan mengatakan ancaman bencana di daerah itu meliputi banjir kebakaran hutan dan lahan kekeringan angin kencang hingga kebakaran permukiman.

Menurutnya karakteristik permukiman serta keberadaan lahan gambut membuat penanggulangan bencana membutuhkan perencanaan yang terarah dan terintegrasi.

Kalaksa BPBD menegaskan tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya berada di tangan BPBD. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan keterlibatan pemerintah masyarakat dunia usaha, akademisi organisasi kemasyarakatan dan relawan.

Ia menambahkan dokumen RPB nantinya memuat kebijakan strategi program dan kegiatan berdasarkan kajian risiko serta karakteristik ancaman daerah dengan cakupan meliputi pencegahan mitigasi kesiapsiagaan tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pangeran meminta seluruh OPD dan pemangku kepentingan aktif menyampaikan data serta masukan. Akurasi informasi dinilai menentukan agar rencana yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah berharap FGD tersebut menghasilkan dokumen yang aplikatif dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Tantangan berikutnya adalah memastikan program pengurangan risiko bencana benar-benar dilaksanakan bukan berhenti sebagai dokumen perencanaan,” ujarnya.
(Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas akan melakukan pemeriksaan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah itu penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan kepada wartawan usai memimpin Rapat Koordinasi di Aula Kantor Bapperida didampingi Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M Saribi sejumlah OPD serta pihak SPPG Kapuas.

“Inspeksi dijadwalkan mulai pekan depan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar pelayanan dan ketentuan pemerintah,” katanya, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya inspeksi tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai pelayanan dan penilaian kesesuaian SPPG di daerah.

Meski demikian sebelum turun ke lapangan pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun mekanisme pemeriksaan dan pembagian tugas antar instansi.

Ia mengatakan tim nantinya akan menilai sejumlah indikator untuk mengukur kesesuaian operasional setiap SPPG dengan standar yang telah ditetapkan.

Terkait hal itu hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar pemberian rekomendasi mulai dari layak beroperasi, layak dengan kewajiban melakukan perbaikan hingga tidak layak beroperasi.

“Oleh karena itu kita ingin memastikan program ini benar-benar dijalankan sesuai ketentuan berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan pengawasan tidak cukup hanya melihat ketersediaan makanan bagi penerima manfaat.

“Pelaksanaan MBG juga bergantung pada kesiapan sektor pendukung seperti pendidikan pangan pengawasan dan pengelolaan lingkungan.

Sehingga keterlibatan lintas OPD dinilai diperlukan agar setiap persoalan dapat diidentifikasi sesuai kewenangan masing-masing,” katanya.

Budi menegaskan Pemkab Kapuas mendukung program prioritas Presiden tersebut. “Pelaksanaannya tetap harus disertai pengawasan dan evaluasi agar kualitas pelayanan terjaga dengan baik,” ujarnya. (Ujang/SB)

DEMAK, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno melakukan agenda kunjungan kerja ke Rice Milling Unit (RMU) Tarli Berkah Abadi di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah didampingi Sekda Kapuas Usis I Sangkai, Senin (3/11/2026).

Ini dilakukan dalam rangka penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi gabah. Kemampuan mengolah hasil panen menjadi beras berkualitas juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan petani.

Disamping itu kunjungan kerja ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk melihat langsung bagaimana fasilitas penggilingan padi modern dikelola, mulai dari teknologi yang digunakan hingga sistem operasionalnya.

Bersama rombongan Bupati Wiyatno mengamati proses pengolahan gabah menjadi beras termasuk pemanfaatan berbagai fasilitas pendukung dalam kegiatan produksi.

“Pengalaman ini diharapkan menjadi referensi dalam merancang pengembangan RMU di Kabupaten Kapuas. Pemerintah daerah ingin mempelajari pola pengelolaan dan teknologi yang dapat diterapkan sesuai dengan potensi pertanian serta kebutuhan daerah,” katanya.

Bupati mengatakan pengembangan RMU memiliki arti strategis. Daerah ini memiliki potensi persawahan yang besar sehingga penguatan fasilitas pascapanen menjadi salah satu langkah untuk memastikan hasil pertanian tidak hanya melimpah tetapi juga memiliki nilai jual lebih tinggi.

Ia menjelaskan pula dengan dukungan teknologi penggilingan yang tepat kualitas beras diharapkan meningkat kehilangan hasil panen dapat ditekan, dan petani memiliki peluang memperoleh nilai tambah dari gabah yang dihasilkan.

Lebih lanjut Bupati mengatakan hasil kunjungan ke Demak selanjutnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun langkah pengembangan RMU yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat rantai produksi pertanian sekaligus mendorong ketahanan pangan daerah,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas Dodo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Selasa (3/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut diikuti Wakil Bupati Kapuas dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas didampingi Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Rakor ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi.

Selain membahas langkah-langkah pengendalian inflasi pertemuan tersebut juga mengangkat pentingnya kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh sertifikat tanah secara gratis.

Wabup Kapuas Dodo mengatakan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat.

“Ini dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah maupun mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap program pertanahan dan perumahan,” katanya. (Ujang/SB)