KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno meninjau pelaksanaan perekaman dan pembuatan paspor bagi calon jemaah haji Kabupaten Kapuas Tahun 2027 di Mall Pelayanan Publik (MPP) Rabu (2/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan kerja sama DPMPTSP Kapuas dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palangka Raya dalam rangka mempermudah proses pengurusan dokumen perjalanan bagi calon jemaah haji Kabupaten Kapuas.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palangka Raya yang telah datang langsung ke Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan pelayanan perekaman dan pembuatan paspor.

“Terima kasih mudah- mudahan pelayanan yang diberikan berkelanjutan,” katanya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas Teguh Yunianto mengatakan pihaknya menyediakan tempat untuk mempermudah perekaman pembuatan visa bagi calon jamaah haji tersebut.

“Respon calon jamaah haji Kapuas dengan adanya layanan tersebut menyambut positif.
Mereka dapat menghemat waktu dan biaya tidak perlu jauh-jauh ke Palangka Raya,” katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kapuas Sutrisno mengatakan pelaksanaannya selama dua hari.

“Harapannya proses perekaman pembuatan paspor bagi calon jamaah haji Kabupaten Kapuas Tahun 2027 berjalan lancar,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berupa mencari sumber sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satunya aset di bawah DPPUKM Kabupaten Kapuas di Jalan Seroja yang kini
disewa pihak swasta untuk usaha cafe.

Kepala BKAD Kapuas Marlina Kasfiati melalui Kabid Aset Aris Ramadana mengatakan pemanfaatan aset melalui skema sewa menjadi salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Intinya kita mengoptimalkan aset dalam rangka peningkatan PAD itu,” katanya kepada wartawan Selasa (1/9/2026).

Ia mengatakan lahan di Jalan Seroja tersebut disewakan dengan nilai lebih dari Rp20 juta per tahun.

Namun seiring berjalannya waktu usaha tersebut semakin berkembang sehingga diperluas dengan tambahan sewa sekitar Rp26 juta per tahun.

“Jadi ini menjadi contoh ketika aset milik pemda dapat memberikan manfaat untuk kontribusi PAD karena dikelola secara tepat, ” jelasnya.

Ia melanjutkan terkait hal ini BKAD kini meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendata aset yang berpotensi dapat dimanfaatkan.

“Inventarisasi dilakukan agar aset pemerintah tidak berhenti sebagai daftar dalam administrasi tetapi dapat memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujarnya.

Haris menambahkan upaya peningkatan PAD melalui Disparbudpora Kapuas
mengoptimalkan kawasan tersebut sebagai ruang usaha bagi pelaku UMKM. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno resmi melantik 9 Penjabat (Pj) Kades dan 10 anggota BPD – PAW se Kabupaten Kapuas di Aula Tentang Menteng Kantor Bupati Kapuas Senin (31/8/2026).

Kadis PMD Kapuas Purwanto mengatakan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan BPD PAW dilakukan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta pelayanan masyarakat desa. “Kebijakan ini dampak dari penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades),” katanya.

Ia mengatakan ada sebanyak 9 Pj Kepala Desa yang dilantik yakni Pj Kades Cemara Labat Sei Ahas Terusan Baguntan Raya Terusan Raya Hulu Bamban Raya Bangun Harjo Pangkalan Sari Sumber Mulya dan Manusup Hilir.

Sedangkan anggota BPD PAW yang dilantik berjumlah 10 orang berasal dari Desa Anjir Serapat Tengah Harapan Baru Manggala Permai Narahan Tumbang Tihis Kalumpang Tarantang Saka Lagon Saka Mangkahai dan Palangkai.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan jabatan Pj Kades maupun BPD PAW merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemerintah dan masyarakat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ia menjelaskan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Saya minta pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terencana, transparan akuntabel dan bebas dari praktik KKN. Oleh karena itu setiap rupiah anggaran desa harus menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Investasi infklusif dinilai penting dalam rangka memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah khususnya peningkatan kapasitas UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie ketika membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor 3 Tahun 2025 di Aula DPMPTSP Kabupaten Kapuas Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut juga diikuti peserta secara daring melalui Zoom termasuk perwakilan dari Direktorat terkait.

Ia mengatakan perkembangan iklim investasi dan percepatan program hilirisasi di Kabupaten Kapuas menunjukkan tren yang positif.

Meski begitu pertumbuhan investasi tidak boleh hanya dinikmati oleh usaha besar dan menengah melainkan harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

“Investasi harus bersifat inklusif dan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah dengan pemberdayaan UMKM dan Pemkab Kapuas berkomitmen mendorong untuk itu, ” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pola kemitraan antara usaha besar dan UMKM membutuhkan kepastian hukum transparansi serta mekanisme yang mudah dan adaptif terhadap perkembangan regulasi nasional.

Diterbitkannya Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyempurnakan ketentuan sebelumnya.

Sosialisasi memiliki tujuan yakni meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha besar baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Kapuas terhadap kewajiban bermitra dengan UMKM lokal agar mampu naik kelas.

“Kemitraan yang terbentuk diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya.

Kepala DPMPTSP Kapuas Teguh Yunianto melaporkan hasil pertemuan dengan salah satu jaringan ritel modern bersama UMKM Kabupaten Kapuas.

“Dari 30 UMKM yang menyampaikan usahanya ada enam UMKM yang dinilai bisa masuk ke gerai. Keenam jenis produk tersebut sudah melalui seleksi dan memenuhi standar yang diberikan,” katanya.

Ia berharap produk-produk lokal tersebut dapat segera diluncurkan dan dipasarkan melalui jaringan ritel modern tersebut. DPMPTSP juga berharap jaringan ritel lainnya dapat turut membuka akses bagi produk-produk lokal Kabupaten Kapuas.

Kemudian Sosialisasi Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 merupakan wujud peran DPMPTSP dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat.

Ia menambahkan regulasi tersebut menjadi langkah pembaruan untuk meningkatkan efektivitas transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah termasuk melalui pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS).

“Tujuan kegiatan menghimpun masukan menyelaraskan persepsi serta meningkatkan kepatuhan dan realisasi kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat Tahun 2026 Rabu (26/8/2026).

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kapuas dipimpin Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hargatin yang juga menjabat Ketua Pelaksana Konstruksi Cetak Sawah Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

Hadir pihak Distan Penyuluh Pertanian (PPL) di delapan lokasi program CSR.

Kadis PUPR Kapuas Hargatin mengatakan rakor digelar sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program sekaligus memperkuat koordinasi antar unsur yang terlibat dalam kegiatan Cetak Sawah Rakyat.

Mereka berasal dari sejumlah kecamatan yakni Kapuas Kuala Tamban Catur Bataguh Selat Kapuas Hilir Kapuas Timur Kapuas Murung dan Dadahup.

Ia mengatakan pertemuan tersebut menjadi sarana menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antara PPL pertanian dan pengamat pengairan.

“Rapat hari ini bersama PPL pengamat tim teknis administrasi, dan tim koordinasi dalam rangka percepatan termasuk serah terima pekerjaan dengan kelompok tani maupun petani,” katanya.

Ia menjelaskan pula sejumlah tahapan utama pekerjaan telah dilaksanakan mulai dari pembukaan lahan (land clearing) perataan tanah (land leveling) hingga pembangunan infrastruktur air dan pendukungnya.

“Dalam hal ini infrastruktur seperti parit tanggul dan pipa-pipa sudah terpasang. Minimal 10 hektare sudah bisa diserahterimakan kepada petani atau kelompok tani untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan koordinasi menjadi hal penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan perhatian terhadap tertib administrasi agar pelaksanaan program berjalan lancar.

Terkait perkembangan pelaksanaan program menurutnya sejumlah lokasi sasaran bahkan telah memasuki tahap penanaman. “Sudah tanam di Desa Sumber Agung Kecamatan Dadahup,” katanya.

Ia menambahkan Dinas PUPR Kabupaten Kapuas akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai target dan harapan.

Cetak Sawah Rakyat merupakan salah satu program strategis yang perlu dilaksanakan secara terpadu untuk mempercepat pelaksanaan fisik koordinasi antara PPL pertanian dan pengamat pengairan juga diperlukan untuk memperoleh data lapangan.

Kemudian menentukan lokasi calon cetak sawah serta menyinkronkan kondisi lahan dengan jaringan pengairan sebagai bahan penyusunan Site Investigation and Design (SID).

“Program ini adalah kerja tim. Oleh karena itu penting untuk saling mendukung demi suksesnya Cetak Sawah Rakyat di Kabupaten Kapuas Kalteng,” pungkasnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dari Pelaksana Tugas (Plt) Budi Kurniawan kepada Kepala Dinas yang baru Santoso Senin (24/8/2026)

Acara bertempat ruang Kepala Dinas Parbudpora. Sertijab disaksikan Wakil Bupati Kapuas Dodo bersama jajaran ASN Dinas Parbudpora Kabupaten Kapuas.

Wakil Bupati Dodo menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Dinas Parbudpora.

Ia juga menyampaikan selamat kepada pejabat baru yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas.

“Melalui momentum serah terima jabatan ini saya berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri melanjutkan program yang sudah berjalan serta menghadirkan inovasi,” katanya.

Wabup ingin Disparbudpora bekerja dengan transparan akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kepada pejabat yang lama, Saudara Budi Kurniawan saya atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras, pemikiran dan pengabdian yang telah saudara berikan selama memimpin di Disparbudpora sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas selama kurang lebih lima bulan. Semoga sumbangsih saudara menjadi ladang amal ibadah,” ucapnya.

Dirinya juga mengajak jajaran Disparbudpora untuk bersama-sama menyatukan langkah dan bersinergi untuk mendukung kepemimpinan yang baru demi kemajuan Kabupaten Kapuas yang kita cintai.

Selamat bertugas kepada Bapak Santoso. Selamat bekerja Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa memberikan bimbingan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua dalam pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah hulu khususnya akses jalan menuju Kecamatan Mandau Talawang, Senin (24/8/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah Wakil Ketua II Berinto hadir sejumlah anggota dewan.

Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Dinas PUPR Perkimtan dan Bapperida sedangkan mewakili Sekda Kapuas Asisten I Romulus OPD terkait Bapperida Dinas PUPR
dan Perkimtan.

Dalam rapat gabungan komisi tersebut pembahasan difokuskan pada upaya meningkatkan pembangunan di wilayah hulu Kabupaten Kapuas terutama terkait kondisi dan pengembangan akses jalan di Kecamatan Mandau Talawang.

Peningkatan infrastruktur jalan menjadi salah satu hal penting dalam mendukung mobilitas masyarakat memperlancar distribusi barang dan hasil produksi serta membuka akses terhadap pelayanan pemerintahan dan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah hulu.

Ketua DPRD Kapuas Ardiansah mengatakan melalui RDP tersebut DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas membahas berbagai kebutuhan dan langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur secara bertahap dengan memperhatikan kondisi serta kemampuan anggaran daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas diharapkan terus melakukan koordinasi dan sinergi bersama DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah hulu, khususnya Kecamatan Mandau Talawang dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, ” ujarnya. (Ujg/SB)