Pemkab Kapuas Gelar Rakor Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Camat Kapuas Barat - SuaraBorneo.com
Connect with us

Kalteng

Pemkab Kapuas Gelar Rakor Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Camat Kapuas Barat

Published

on

Asisten I Setda Kapuas Romulus didampingi Sekretaris Disperkimtan Christien Kabid Pertanahan dan Pemakaman Frans Firdaus pada Rakor Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Camat Kapuas Barat Senin (22/6/2026). (Foto/Ist)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Disperkimtan menggelar rapat koordinasi pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat Kapuas Barat.

Rakor bertempat di Aula Kantor Disperkimtan Kapuas Senin (22/6/2026) dihadiri Asisten I Setda Kapuas Romulus pihak BPN Disperkimtan Dinas PUPR Inspektorat Bagian Hukum Setda Kapuas Camat Kapuas Barat Kades serta tiga pemilik lahan yang menjadi calon lokasi pembangunan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kapuas Romulus menyampaikan Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melaksanakan rapat koordinasi terkait rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat Kapuas Barat.

Ia mengatakan beberapa hal penting yang dalam pembahasan tersebut mulai dari dasar tujuan dan urgensi pengadaan lahan untuk pembangunan Kantor Camat Kapuas Barat lokasi calon lahan kebutuhan luas tanah hingga status kepemilikan dan legalitas tanah yang akan dibebaskan.

“Dari hasil pembahasan diketahui bahwa ketiga bidang tanah yang direncanakan untuk lokasi pembangunan telah memiliki sertifikat hak milik yang sah.

Kami juga meminta BPN untuk melakukan verifikasi dan penegasan terhadap dokumen kepemilikan tersebut. Hasilnya seluruh dokumen dinyatakan clear and clean sehingga tidak terdapat permasalahan dari sisi legalitas,” katanya.

Ia menjelaskan pula dari hasil peninjauan awal kondisi fisik dan lokasi lahan dinilai cukup baik serta strategis untuk pembangunan kantor kecamatan yang baru.

Kendati wilayah Kapuas Barat memiliki karakteristik geografis berupa daerah pasang surut yang berpotensi mengalami kenaikan debit air pada waktu tertentu lokasi yang dipilih dinilai layak dan mendukung pelayanan publik.

“Harapannya dengan pembangunan kantor kecamatan di lokasi yang baru nantinya pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan tekait mekanisme pengadaan tanah proses tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan tim yang dikoordinasikan oleh Dinas Perkimtan sebagai perangkat daerah yang membutuhkan lahan tersebut.

Kemudian untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas juga telah mengalokasikan anggaran pada Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Dinas Perkimtan.

Ia menambahkan seluruh pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah dilibatkan sejak awal agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang.

Oleh karena itu menurutnya dalam hal ini pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta aturan turunannya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.

“Pemkab Kapuas akan terus melakukan penataan pendataan secara baik diharapkan seluruh tahapan pengadaan tanah dan pembangunan Kantor Camat Kapuas Barat dapat berjalan lancar sehingga target penyelesaian pembangunan tahun 2027 dapat tercapai,” ujarnya. (Ujg/SB)

Bagikan ke

Kalteng

Pemkab Kapuas Gelar Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Kekeringan dan Pencegahan Karhutla

Published

on

Pemkab Kapuas saat menggelar kegiatan rapat evaluasi di Posko Induk Karhutla Kantor BPBD Kapuas. (Foto/Ist)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalteng menggelar Rapat Evaluasi Penanganan Tanggap Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2026 bertempat di Posko Induk Karhutla Kabupaten Kapuas Kamis (24/9/2026).

Rapat evaluasi memastikan kesiapsiagaan personel sarana dan prasarana serta koordinasi seluruh pihak yang terlibat di lapangan.

Sekda Kapuas Usis I Sangkai menekankan pentingnya evaluasi secara menyeluruh, khususnya terhadap kekuatan personel dan dukungan sarana prasarana yang digunakan dalam penanganan Karhutla.

“Dalam rapat evaluasi ini kita mengevaluasi personil jumlah personilnya berapa terus sarana-prasarana yang kita gunakan apa nah terus rencana kita membangun sumur bor yang multifungsi,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pembangunan sumur bor tersebut direncanakan tidak hanya untuk mendukung penanganan Karhutla pada musim kemarau tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

Sekda juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Karhutla yang dilakukan bersama seluruh mitra di lapangan.

Oleh karena itu kita tetap memantau pekerjaan yang dilaksanakan oleh seluruh mitra kita masyarakat kita yang ada di lapangan termasuk kecamatan desa yang melibatkan pihak TNI dan Polri.

“Jadi kita selalu berkolaborasi dan berkombinasi untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)

Bagikan ke
Continue Reading

Kalteng

Kapolres Kapuas Turun Langsung ke Lapangan Padamkan Karhutla di Desa Sei Pasah Kapuas Hilir

Published

on

Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari saat memadamkan Karhutla di Desa Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas. (Foto/Ist)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari turun langsung memimpin pemadaman dan pembasahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah RT 05 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Kamis (24/9/2026) siang.

Ini dilakukan menyusul ditemukannya titik api pada lahan dengan luasan sekitar 3 hektare namun kondisi lahan yang terbakar didominasi semak belukar dengan permukaan tanah gambut yang kering.

Pemadaman dan pembasahan di titik lahan terbakar menggunakan cairan X-Fire
untuk membantu mempercepat pemadaman serta mencegah api kembali menyala.

Pemadaman Karhutla melibatkan personel gabungan terdiri dari 5 personel TNI 5 personel Polsek Kapuas Hilir 4 personel MPA Kecamatan Kapuas Hilir 4 personel MPA Sei Asam 6 personel MPA Sei Pasah serta 10 personel Posko Karhutla Polres Kapuas.

Meski kondisi medan cukup sulit selain akses menuju lokasi cukup sulit dan tidak terdapat sumber air di sekitar titik api ditambah keterbatasan personel bahkan peralatan namun personel gabungan tetap bekerja secara bersama-sama dengan memanfaatkan kendaraan roda dua untuk menjangkau lokasi titik api yang sulit dilalui kendaraan roda empat.

Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari menegaskan penanganan Karhutla membutuhkan kecepatan kekompakan, dan keterlibatan seluruh unsur di lapangan.

“Kami turun langsung untuk memastikan titik api dapat segera ditangani. Kondisi lahan gambut yang kering harus menjadi perhatian karena api berpotensi kembali muncul apabila tidak dilakukan pembasahan secara maksimal,” katanya.

Kapolres mengatakan selain pemadaman juga melakukan pembasahan dan menggunakan X-Fire untuk membantu mengendalikan api.

Kapolres mengapresiasi sinergi personel TNI Polri MPA dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan Karhutla. “Penanganan Karhutla bukan hanya tugas satu pihak. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dan kepedulian bersama agar api tidak meluas ke permukiman masyarakat dan lingkungan sekitar,” ucapnya.

Sementara pembasahan berhasil diselesaikan sekitar pukul 15.35 WIB. Personel selanjutnya memastikan kondisi lahan telah dibasahi untuk meminimalkan potensi munculnya kembali titik api.

“Polres Kapuas mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap yang berpotensi berkembang menjadi Karhutla,” ujarnya. (Ujang/SB)

Bagikan ke
Continue Reading

Kalteng

Kehadiran Perkumpulan Banama Ekonomi Kreatif TMPT Diharapkan Mendorong Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Published

on

Wabup Kapuas Dodo saat menghadiri pengukuhan Pengurus Perkumpulan Banama Ekonomi Kreatif Tingang Menteng Panunjung Tarung Kabupaten Kapuas Tahun 2026. (Foto/Ist)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Ekonomi kreatif dinilai memiliki peran penting dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi di daerah.

Hal ini disampaikan Bupati Kapuas HM Wiyatno diwakili Wabup Kapuas Dodo ketika menghadiri Pengukuhan Pengurus Perkumpulan Banama Ekonomi Kreatif Tingang Menteng Panunjung Tarung Kabupaten Kapuas Periode 2026–2031 berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Rabu (23/9/2026).

Wakil Bupati Dodo menyampaikan ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat.

Kabupaten Kapuas memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan mulai dari seni dan budaya kuliner kerajinan fesyen desain media hingga berbagai bentuk inovasi.

“Dalam hal ini perkumpulan Banama Ekonomi Kreatif Tingang Menteng Panunjung Tarung diharapkan menjadi wadah untuk menghimpun dan mengembangkan berbagai potensi tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga memenyampaikan bahwa perkumpulan tersebut memiliki perjalanan yang cukup panjang sejak mulai digagas pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021. Hal itu menunjukkan adanya semangat untuk tetap bangkit berkreasi dan melihat peluang di tengah berbagai keterbatasan.

Lebih lanjut Wabup mengharapkan pengurus agar aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun perangkat daerah terkait
khususnya dalam pengembangan ekonomi kreatif UMKM pariwisata kebudayaan pemberdayaan masyarakat pendidikan dan kepemudaan.

“Kepengurusan yang telah dikukuhkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial tetapi mampu menghasilkan karya, membuka peluang, membangun jejaring serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya. (Ujang/SB)

Bagikan ke
Continue Reading

Kalteng

Proyek Pambelum Bahalap Pemkab Kapuas Dukung Penguatan Pengelolaan Lahan Gambut

Published

on

Wabup Kapuas foto bersama pada acara Lokakarya Perkembangan Proyek Pambelum Bahalap. (Foto/Ist)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas mendukung penuh upaya penguatan pengelolaan lahan gambut dan pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh pihak akademisi.

Hal tersebut ditegaskan saat Wakil Bupati Kapuas Dodo hadir mewakili pemerintah daerah untuk membuka secara resmi Lokakarya Perkembangan Proyek Pambelum Bahalap di Hotel Fovere Kuala Kapuas Jalan Pemuda Kamis (24/9/2026) pagi.

Kegiatan diinisiasi Universitas Palangka Raya (UPR) ini dihadiri langsung oleh Kepala Unit Pendamping Akademik (UPA) Pengelolaan Lahan Gambut – CIMTROP UPR Dr Adi Jaya serta Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Miko Duwiter bersama jajaran peneliti dan instansi terkait.

Wakil Bupati Kapuas Dodo menyambut positif terselenggaranya lokakarya tersebut sebagai wadah evaluasi sekaligus penyelarasan program kerja Proyek Pambelum Bahalap dengan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas menyambut baik dan mendukung penuh keberlanjutan Proyek Pambelum Bahalap ini. “Kita tahu bahwa pengelolaan lahan gambut di daerah kita bukan sekadar isu lingkungan, tetapi berkaitan langsung dengan mata pencaharian dan keselamatan masyarakat,” katanya.

Usai membuka secara resmi rangkaian lokakarya Wabup berkesempatan mengikuti layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh manajemen Hotel Fovere di lokasi acara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) hotel tersebut. (Ujang/SB)

Bagikan ke
Continue Reading

Kalteng

Terima Kunker Gubernur Kalteng Bupati Tinjau Posko Karhutla Kapuas

Published

on

Bupati Kapuas HM Wiyatno saat menerima kunjungan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat meninjau Posko Karhutla di Kantor BPBD Kapuas. (Foto/Ist)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai menerima kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran dalam rangka meninjau langsung Posko Induk Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Rabu (23/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam menghadapi potensi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Penanganan Karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah daerah aparat dunia usaha maupun masyarakat. Oleh karena itu koordinasi yang kuat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanganan di lapangan,” kata Bupati.

Sementara keberadaan Posko Induk Karhutla menjadi salah satu pusat koordinasi dalam memantau perkembangan situasi menerima informasi kejadian serta mendukung percepatan langkah penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kapuas.

Pemerintah Kabupaten Kapuas juga terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah terjadinya Karhutla khususnya dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. (Ujang/SB)

Bagikan ke
Continue Reading

Kalteng

Bupati Kapuas Hadiri Kunker Kajati Kalteng

Published

on

Bupati Kapuas HM Wiyatno foto bersama dengan Kajati Kalteng Hendrizal Husin dan Kajari Kapuas Rade Satya Parsaoran. (Foto/Ist)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno menghadiri kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Hendrizal Husin ke Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas bertempat di Kantor Kejari Kuala Kapuas, Rabu (23/9/2026).

Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan jajaran Kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kapuas.

Dalam kesempatan tersebut Kajati Kalteng Hendrizal Husin Bupati Kapuas HM Wiyatno dan Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas Rade Satya Parsaoran turut melakukan penandatanganan prasasti peresmian Rumah Dinas Kejari Kapuas yang diperuntukkan bagi pejabat struktural eselon IV di lingkungan Kejari Kapuas.

Kajati Kalteng Hendrizal Husin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan dalam pembangunan rumah dinas tersebut.

Sementara itu Bupati Kapuas HM Wiyatno menjelaskan bahwa pembangunan rumah dinas baru tersebut dilakukan karena rumah dinas sebelumnya yang berada di Jalan Patih Rumbih terdampak pembangunan pelebaran jalan.

“Rumah dinas yang sebelumnya berada di Jalan Patih Rumbih dikarenakan adanya pembangunan pelebaran jalan maka dibangunkan yang baru di Jalan Melati. Semoga ini dapat bermanfaat,” ujarnya. (Ujang/SB)

Bagikan ke
Continue Reading

Kalteng

Pemkab Kapuas dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Laksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bidang Pertanahan dan Keuangan Daerah

Published

on

Bupati Kapuas HM Wiyatno bersama pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas. (Foto/Ist)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pertanahan dan Bidang Keuangan Daerah.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas Rabu (23/9/2026).

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh Bupati Kapuas HM Wiyatno bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Bayu Aswandono serta jajaran terkait dari Pemerintah Kabupaten Kapuas

Melalui nota kesepakatan tersebut diharapkan terbangun koordinasi yang lebih efektif dalam penyediaan pemutakhiran dan pemanfaatan data serta informasi pertanahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Kapuas HM Wiyatno mengatakan sinergi ini juga diharapkan dapat mendukung tertib administrasi kepastian data dan pengelolaan aset daerah khususnya yang berkaitan dengan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Ia mengatakan dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dan sinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan pertanahan dan keuangan daerah yang lebih efektif tertib transparan dan akuntabel demi menunjang pembangunan di Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)

Bagikan ke
Continue Reading

Populer