BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Dalam rangka mendukung perwujudan Prioritas Nasional yang menjadi Asta Cita Presiden Republik Indonesia sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyelenggarakan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026. Sebagai penanda dimulainya penilaian tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Perwakilan Ombudsman RI Kalsel melaksanakan acara Sosialisasi dan _Entry Meeting_ secara daring, pada Jumat (7/8/2026).

Penilaian Maladministrasi merupakan program strategis dalam konteks pencegahan maladministrasi yang dapat menggambarkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik dan merekam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. Adapun yang menjadi aspek penilaian adalah Kualitas Pelayanan yang terdiri dari 4 Dimensi (Input, Proses, Output, Pengaduan) dan Kepercayaan Masyarakat (Integritas, Kapasitas, Tata Kelola), serta Tingkat Kepatuhan terhadap produk-produk pengawasan Ombudsman RI. Di Kalsel sendiri, penilaian menyasar pada dinas, rumah sakit, sekolah dan panti di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, 2 Pemerintah Kota, dan 11 Pemerintah Kabupaten. Juga 13 Kantor Pertanahan, 13 Polresta/Polres, dan 3 Kantor Imigrasi se Kalsel. Total ada 85 unit layanan sebagai lokus penilaian dengan melibatkan ribuan responden dari pengguna layanan maupun masyarakat pada umumnya.

Acara Sosialisasi dan _Entry Meeting_ dibuka secara resmi oleh Anggota Ombudsman RI sekaligus Koordinator Wilayah Ombudsman Kalsel, Syafrida Rachmawati Rasahan. Dalam sambutannya, Syafrida menyampaikan bahwa penilaian maladministrasi merupakan instrumen strategis yang objektif, independen dan berbasis potensi maladministrasi. “Pelaksanaan penilaian ini harus dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk memperkuat kepatuhan, manajemen risiko dan budaya pelayanan publik. Semua pihak wajib berkomitmen menjaga integritas dan meningkatkan kompetensi agar masyarakat puas dan percaya dengan layanan yang diberikan. Hasilnya adalah ikhtiar kebermanfaatan, bahwa ada ruang-ruang perbaikan yang patut diatensi dan ditindaklanjuti, serta ada aspek-aspek positif atau kekuatan yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, seperti hadirnya layanan yang lebih mudah, cepat, transparan dan berkeadilan bagi masyarakat”, tegas Syafrida.

Syafrida juga menyampaikan bahwa melalui kegiatan _Entry Meeting_ ini diharapkan seluruh instansi pelayanan publik di Kalsel memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai teknis penilaian maladministrasi tahun 2026, termasuk aspek, tahapan, metode dan hasil penilaian. Diyakini dengan Opini Ombudsman RI akan berkontribusi terhadap perbaikan sistem dan peningkatan mutu pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal kepada masyarakat luas.

Dukungan penuh terhadap Opini Ombudsman RI diutarakan pula oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Mewakili Gubernur Kalsel, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kalsel, Dinansyah, menyampaikan kata sambutan. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan Ombudsman guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Untuk memberikan pemahaman mendalam terkait penilaian maladministrasi tahun 2026, kegiatan sosialisasi menghadirkan Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, yang menyampaikan gambaran umum Opini Ombudsman RI yang mencakup arah kebijakan, tujuan strategis, serta urgensi penilaian maladministrasi sebagai tolak ukur kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal. Dilanjutkan dengan paparan oleh Maulana Achmadi selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kalsel terkait teknis penilaian maladministrasi, antara lain unsur penilaian, bukti dukung dan peran narahubung.

Kegiatan Sosialisasi dan _Entry Meeting_ berjalan lancar dan mendapat antusiasme yang tinggi dari para peserta yang berasal dari jajaran Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, Polresta/Polres, dan Kantor Imigrasi se Kalsel. Ini terlihat dari jumlah kehadiran peserta yang lebih dari 200 orang serta keaktifan dalam sesi diskusi yang dipenuhi pertanyaan dari peserta, bahkan hingga melewati waktu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. [Ady/SB]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Vokalis senior lagu Banjar Suryani Alfarichy dan penata musik Banjar Hendra Cipta, kembali dipercaya mengaransemen lagu “Lempeng Pisang” karya Khairiadi Asa. Bagi Suryani ini lagu keempat ia dipercaya membawakan. Sedangkan bagi Hendra Cipta ini lagu yang ke-19 karya Khairiadi Asa yang ia aransemen musiknya.

“Sudah lama saya kerja sama menggarap lagu-lagu ciptaan Bang Yadie (Khairiadi Asa). Hampir 20-an lagu sudah yang saya aransemenkan. Lagu beliau sederhana saja, tapi tema dan liriknya selalu menarik, selalu ada hal-hal baru di situ sehingga membuat tertantang untuk mengemas musiknya. Untuk menonjolkan nuansa musik Banjarnya, instrumen panting tidak ketinggalan,” ucap Hendra Cipta yang dikenal sebagai pimpinan grup musik panting Balahindang.

Menurut Hendra lagu baru “Lempeng Pisang” karya Khairiadi Asa ini dari judulnya saja orang sudah tahu atau paham. Jenis kuliner Banjar yang populer dari dulu, sehingga pesan lagunya mudah ditangkap.

Sementara itu, Suryani Alfarichy yang akan menyanyikan lagu “Lempeng Pisang” ini menyatakan siap membawakan. “Dari judulnya aja sudah tahu orang apa itu lempeng pisang. Oleh karena itu kita merasa ditantang bagaimana lagu ini bisa ditampilkan seenak mungkin, layaknya hidangan lempeng pisang itu sendiri dengan komposisi yang ada,” ujar penyanyi yang pertama kali membawakan dan memopulerkan lagu “Galuh Banjar” karya Tamjid ini.

Menurut penciptanya, Khairiadi Asa, lagu ini disamping memperkenalkan kuliner khas Banjar (lempeng pisang) juga mengandung pesan tentang kemajemukan warga Kota Banjarmasin yang kini berusia 500 tahun. Sebuah masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis dan budaya hidup berdampingan, terbuka dan saling toleran.

“Makanya ada penggalan liriknya berbunyi; gula galapung bacampur uyah buati banyu, kada bakula kita sakampung satanah banyu. Artinya walaupun tidak ada hubungan darah (keluarga) tapi tinggal di tanah dan air yang sama, kita semua tetap akrab dan bersatu,” ujar Bang Yadie, panggilan akrab Khairiadi Asa di kalangan seniman.

Menurut Khairiadi Asa diharapkan lagu “Lempeng Pisang” ini bisa diluncurkan bertepatan HUT ke-500 Kota Banjarmasin, pada 24 September 2026 nanti. Konsep sederhana lagu ini sudah ditampilkan di platform media sosial akunnya Khairiadi Asa (FB).

“Lagu ini sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu dibuat dalam berbagai sampel atau konsep. Ini berawal dari tantangan Pak Yani Makkie mantan Kepala Disporabudpar Kota Banjarbaru, dalam sebuah tayangan di akun FB beliau menampilkan wadai lempeng. Saya komentari, ternyata dibalas disuruh bikin lagu lempeng pisang ini,” ujarnya.

Penulis : Khairadi Asa

TANAH LAUT, SuaraBorneo.com – Menindaklanjuti laporan masyarakat yang diterima terkait pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), beserta Tim Pemeriksaan melakukan peninjauan langsung ke PLTU Asam Asam, Senin (3/8/2026).

Kedatangan Ombudsman Kalsel disambut oleh Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Asam Asam, Fajar Pamujianto, beserta jajaran manajemen. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk meminta klarifikasi, melihat langsung permasalahan yang terjadi, serta memastikan adanya langkah cepat dan terkoordinasi dari PLN dalam memulihkan keandalan pasokan listrik di Kalsel.

Hadi Rahman menyampaikan bahwa pemadaman listrik bergilir telah berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, mulai dari aktivitas rumah tangga warga, pelayanan publik pemerintah, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada stabilitas pasokan listrik.

“Kami menerima banyak aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan durasi dan frekuensi pemadaman bergilir belakangan ini. Kehadiran kami disini adalah untuk meminta penjelasan secara transparan dari pihak PLN UBP Asam Asam terkait kendala yang terjadi di pembangkit, sekaligus kepastian waktu kapan layanan ini dapat kembali normal,” tegas Hadi Rahman.

Menanggapi hal tersebut, Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Asam Asam, Fajar Pamujianto, menyampaikan terima kasih atas kunjungan pengawasan dari Ombudsman dan memberikan penjelasan komprehensif mengenai kondisi sistem kelistrikan saat ini. Fajar memaparkan bahwa pemadaman terpaksa dilakukan karena sistem kelistrikan sedang mengalami defisit pasokan. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan teknis yang tidak terduga pada salah satu unit pembangkit, bersamaan dengan jadwal pemeliharaan (_maintenance_) rutin unit lain yang harus dilakukan demi mencegah kerusakan sistem yang lebih fatal di masa depan.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami seluruh pelanggan di Kalsel. Kami sangat memahami keluhan masyarakat. Saat ini, tim teknis sedang bekerja keras selama 24 jam penuh untuk mempercepat proses perbaikan (_recovery_) agar unit pembangkit bisa segera sinkron dan kembali memasok listrik ke sistem,” ungkap Fajar Pamujianto.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Hadi Rahman meminta agar PT PLN lebih proaktif, cepat, dan transparan dalam menyampaikan informasi terkait jadwal pemadaman dan perkembangan perbaikan kepada masyarakat luas. “Kami juga berharap agar jadwal penyelesaian perbaikan gangguan pada Unit Pembangkit 3 dan pemeliharaan pada Unit Pembangkit 2 bisa ditepati, bahkan diupayakan lebih cepat”, tegas Hadi. Hal ini merupakan harapan kita bersama dan tuntutan masyarakat agar pelayanan kelistrikan di Kalsel benar-benar kembali stabil dan tidak ada lagi mati listrik. [ad/sb]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membeberkan kesiapan peringatan hari jadi daerah di Banjarmasin, Selasa (4/8/26) pagi.

“Silakan masyarakat manfaatkan bus gratis yang disiapkan dari jam 10 pagi sampai 10 malam,” ujar Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin di Depot Soraya kepada para awak media.

Ia menegaskan empat armada bus dari Dinas Perhubungan siap mengantar warga menuju arena pameran di kawasan perkantoran Banjarbaru.

Ajang Bincang Santai bersama insan pers ini diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertemuan hangat ini dikemas penuh keakraban untuk menyampaikan keterbukaan informasi pembangunan daerah.

Puncak perayaan tahun ini dibuat lebih berkesan agar masyarakat bisa datang menikmati hiburan murah meriah.

Seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah dikerahkan sesuai tugas masing-masing demi melayani keperluan warga Banua.

“Peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi agenda istimewa dalam rangkaian peringatan tahun ini agak sedikit berbeda,” ujarnya.

“Tempat ibadah megah tersebut siap difungsikan langsung untuk pelaksanaan salat Jumat berjemaah setelah diresmikan hari Kamis, “ ucapnya.

“Kehadiran ikon religi baru ini sekaligus menambah destinasi wisata spiritual bagi masyarakat di kawasan perkantoran pemerintah, “ jelasnya.

Langkah tersebut membuktikan komitmen pemerintah dalam merawat nilai keagamaan dan kebudayaan daerah.

Pada sektor ekonomi rakyat turut digenjot melalui gelaran Kalsel Expo dengan memprioritaskan lapak bagi pelaku usaha kecil.

Produk halal khas daerah bakal dipajang untuk memicu perputaran uang dan membuka jalan kerja sama dagang.

Selain itu, pemerintah provinsi mengharapkan perputaran modal di area pameran kali ini mampu melampaui capaian tahun sebelumnya.

“Nilai transaksi dipacu agar pendapatan para pedagang kecil meningkat drastis selama kegiatan berlangsung,” pungkasnya.

Tamu undangan dari jajaran kementerian hingga perwakilan dewan pusat juga dijadwalkan hadir memeriahkan suasana.

Partisipasi dari berbagai pihak luar daerah diharapkan makin memperkuat jejaring kemitraan Kalimantan Selatan.

Keterbukaan informasi ini memastikan seluruh capaian kinerja Gubernur benar-benar dapat dipantau dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pesta rakyat ini menjadi milik bersama demi kemakmuran warga di seluruh pelosok daerah.

Penulis : Ady Wiryawan

Editor : Ahmad

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan upaya membantu keberlangsungan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel menyalurkan bantuan Program Pendidikan kepada 54 siswa dan siswi SMK Maestro Islamic School Banjarmasin yang tergolong yatim/piatu dan berasal dari keluarga prasejahtera.

SMK Maestro Islamic School Banjarmasin merupakan salah satu lembaga pendidikan formal swasta di bawah naungan Yayasan Anggrek Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Pembangunan I No. 18, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

“Saat ini, SMK Maestro Islamic School Banjarmasin memiliki sekitar 457 siswa dan siswi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 siswa diketahui merupakan anak yatim/piatu dan berasal dari keluarga prasejahtera yang menghadapi keterbatasan finansial, khususnya dalam memenuhi kewajiban biaya pendidikan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP),” ujar UPZ Bank Kalsel.

Melihat kondisi tersebut, Bank Kalsel melalui UPZ Bank Kalsel hadir memberikan dukungan melalui penyaluran dana zakat yang dihimpun dari para muzaki khususnya karyawan/ti Bank Kalsel. Bantuan pendidikan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan para siswa penerima manfaat sekaligus membantu mereka untuk tetap memperoleh kesempatan belajar dengan baik.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen UPZ Bank Kalsel dalam Program Pendidikan, sebagai salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang diarahkan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam mendukung peningkatan akses terhadap pendidikan.

“Melalui bantuan tersebut, para siswa(i) penerima manfaat diharapkan dapat lebih fokus mengikuti proses pembelajaran tanpa harus terlalu terbebani oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

Bank Kalsel melalui UPZ Bank Kalsel juga terus berupaya agar dana zakat yang dipercayakan oleh para muzaki dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada para mustahik melalui berbagai program, baik di bidang pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, maupun keagamaan,” ungkapnya.

Bantuan kepada 54 siswa SMK Maestro Islamic School Banjarmasin ini menjadi salah satu wujud nyata sinergi dan kepedulian Bank Kalsel terhadap masyarakat Banua, khususnya dalam membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita.

Melalui semangat berbagi dan kepedulian tersebut, Bank Kalsel melalui UPZ Bank Kalsel berharap bantuan yang diberikan tidak hanya dapat meringankan kebutuhan biaya pendidikan, tetapi juga menjadi penyemangat bagi para siswa untuk terus belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Bagi Donatur dan Sahabat Bank Kalsel yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. [adv]

Rekening Zakat, Infak dan Sedekah :
Bank Kalsel Syariah :
6500844928 (Zakat)
6500846214 (Infak dan sedekah)
A.n Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel

Konsultasi dan Konfirmasi transfer via WA Center UPZ Bank Kalsel: 0811505153

#UPZBankKalsel #bankkalsel #bankkalselsyariah #Baznas #BaznasKalsel

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Ada rasa syukur yang sederhana, tetapi sangat membahagiakan. Setelah sekian lama memiliki keinginan untuk mulai menabung demi mewujudkan impian berhaji, akhirnya hari ini saya berhasil membuka Tabungan Haji iB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah.

Awalnya, saat membuka akun Instagram Bank Kalsel, saya melihat informasi menarik tentang program Milad ke-22 Bank Kalsel Syariah. Dalam program tersebut, Bank Kalsel Syariah memberikan hadiah spesial kepada 22 nasabah pertama yang membuka rekening Tabungan Haji iB Ar-Rahman di setiap Kantor Cabang Syariah (KCS) dan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS).
Cukup dengan setoran awal di atas Rp220.000, nasabah berkesempatan memperoleh voucher belanja senilai Rp50.000. Program ini berlangsung pada 1 hingga 31 Agustus 2026 di 13 Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah Bank Kalsel Syariah yang tersebar di Kalimantan Selatan, Selasa (4/8/2026).

Karena tanggal 1 dan 2 Agustus bertepatan dengan hari Sabtu dan Minggu, saya baru bisa datang pada Senin pagi ke Kantor Cabang Syariah Bank Kalsel Syariah di Jalan S. Parman, Banjarmasin.

Sesampainya di sana, saya disambut dengan ramah oleh petugas keamanan yang memberikan formulir serta nomor antrean. Yang membuat saya terkesan, bahkan sebelum formulir selesai saya isi, nomor antrean saya sudah dipanggil. Proses pembukaan rekening berlangsung cepat, tertib, dan pelayanan yang diberikan terasa ramah serta membantu.

Bagi sebagian orang, membuka rekening mungkin merupakan hal biasa. Namun bagi saya, hari ini menjadi langkah awal yang penuh makna. Tabungan Haji bukan sekadar buku tabungan, melainkan ikhtiar kecil untuk mendekatkan diri pada impian besar, yaitu memenuhi panggilan Allah SWT ke Tanah Suci.

Terima kasih kepada Bank Kalsel Syariah atas pelayanan yang baik serta program yang mendorong masyarakat untuk mulai mempersiapkan ibadah haji sejak dini. Semoga langkah kecil ini menjadi awal yang diberkahi dan membawa saya menuju kesempatan menunaikan ibadah haji pada waktu yang telah Allah tetapkan. Aamiin. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Ombudsman menegaskan bahwa pelayanan kelistrikan merupakan salah satu layanan publik yang bersifat vital. Oleh karena itu, setiap gangguan yang terjadi secara berulang harus disertai tata kelola informasi yang transparan, mekanisme pengaduan yang responsif, serta pemenuhan hak-hak pelanggan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ombudsman akan terus melakukan pengawasan hingga pelayanan kembali normal dan masyarakat memperoleh kepastian pelayanan”, ujar Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam pertemuan dengan PT. PLN UP3 Banjarmasin dan jajaran di Kantor Ombudsman RI Kalsel pada Kamis (30/7/2026).

Perwakilan Ombudsman RI Kalsel meminta penjelasan dari PT. PLN UP3 Banjarmasin, PT. PLN ULP Lambung Mangkurat, PT. PLN ULP Ahmad Yani, dan PT. PLN ULP Banjarbaru setelah menerima banyak keluhan atau laporan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah Kalsel dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terutama berasal dari wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sesuai kewenangan pada Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Hadi melanjutkan bahwa substansi laporan terkait “intensitas pemadaman yang semakin sering sejak bulan Juni 2026, hampir setiap hari, waktunya lama minimal antara 4 hingga 5 jam, dan terjadi di wilayah tertentu saja, sehingga masyarakat menyebutnya bukan pemadaman bergilir tetapi menyala bergilir”. Sering pula pemadaman tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, kalaupun ada informasinya tidak akurat atau berbeda dengan penyampaian melalui media sosial atau kanal resmi PLN.

Ditambahkan oleh Hadi, bahwa masyarakat juga sudah berupaya menyampaikan keluhan atau pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile namun tidak mendapat tindak lanjut yang patut dan secara substansi tidak selesai. Pemadaman terus terjadi berulang tanpa ada penjelasan spesifik mengenai kendala dan upaya-upaya yang dilakukan PLN. Hal ini tentu berdampak besar, “warga mengalami kerugian, diantaranya kerusakan alat rumah tangga dan gangguan terhadap aktivitas perekonomian maupun kegiatan sehari-hari, seperti perawatan anak yang masih bayi dan orang tua yang sedang sakit”, ungkap Hadi.

Mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini PLN wajib memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal mana yang menjadi hak bagi masyarakat sebagai konsumen untuk mendapat pelayanan yang baik dan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Maka, dengan kondisi pemadaman saat ini adalah bentuk pengabaian terhadap kewajiban dan janji pelayanan yang berkualitas serta pemenuhan hak konsumen akan kontinuitas pelayanan tenaga listrik yang baik. Permasalahan lainnya yang ditemukan menyangkut optimalisasi tata kelola informasi dan komunikasi publik, khususnya terkait akurasi, substansi dan transparansi. Kemudian keefektifan pengelolaan pengaduan baik di media sosial maupun kanal pengaduan resmi PLN, serta kejelasan pemberian kompensasi bagi pelanggan terdampak.

Atas berbagai laporan dan permasalahan tersebut, Ombudsman Kalsel meminta klarifikasi atau penjelasan dari manajemen PT. PLN UP3 Banjarmasin beserta jajaran. Dalam pertemuan dimaksud, pihak PLN pertama menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa pemadaman bergilir ini. Kemudian dijelaskan penyebab padam adalah adanya gangguan teknis pada sisi pembangkit di Tanjung Power Indonesia dan SKS Listrik Kalimantan serta pemeliharaan di PLTU Asam-asam. Untuk proses pemulihan pembangkit Tanjung Power Indonesia sudah selesai, SKS Listrik Kalimantan diperkirakan selesai tanggal 5 Agustus 2026, sementara PLTU Asam-asam ditargetkan tanggal 29 Agustus 2026. PLN menjelaskan pula bahwa untuk pengaturan beban dan penentuan titik pemadaman dengan melihat pada skala prioritas objek-objek vital yang harus tetap memperoleh pasokan listrik, seperti rumah sakit, instalasi air bersih, bandar udara dan pelabuhan. Sehingga ada beberapa wilayah yang tidak padam, dan ada wilayah yang sering padam.

Merespons penjelasan dimaksud, Ombudsman Kalsel meminta agar PLN meningkatkan akurasi informasi jadwal pemadaman, mengurangi waktu atau intensitas pemadaman, memublikasikan upaya-upaya penanganan yang dikerjakan, memastikan keaktifan aplikasi PLN Mobile sebagai kanal pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat, serta mengupayakan kompensasi untuk konsumen yang terdampak. [ad/sb]