KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas PUPR menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Timpah Tahun 2026.

RDTR memasuki tahap konsultasi publik II digelar di Aula Kantor Dinas PUPR Kapuas
dan Direktorat Kerja Sama Pengelolaan Usaha (DKPU) ITS Suarabaya, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan dibuka Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kapuas Kusmiatie mewakili Sekretaris Daerah Kapuas Usis I Sangkai.

Hadir Kadis PUPR Kapuas Hargatin Bidang Tata Ruang sejumlah OPD tim penyusun dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pemerintah kecamatan kepala desa dan tokoh masyarakat sejumlah tenaga ahli perencanaan serta perwakilan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia Kalimantan Selatan turut berpartisipasi secara daring.

Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie mengatakan Timpah memiliki potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk menopang perekonomian daerah.

“Oleh karena itu melalui penyusunan RDTR ini kita berharap potensi wilayah Timpah dapat diidentifikasi dan dikembangkan secara terarah sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah,” katanya.

Ia mengatakan konsultasi publik bukan sekadar tahapan formal penyusunan dokumen tata ruang. Forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menyelaraskan berbagai kepentingan dalam pengembangan wilayah.

“Untuk itu perangkat daerah pemerintah kecamatan pemerintah desa, dan tokoh masyarakat diminta aktif menyampaikan aspirasi serta data yang akurat,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan keterlibatan mereka diperlukan agar kebijakan penataan ruang tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan.

“Lebih daripada itu berpihak kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas
di dalamnya termasuk pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) kembali menggelar rapat penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kapuas bertempat di Aula Bapperida Kapuas Selasa (10/11/2026).

Rapat dipimpin Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M Saribi mewakili Sekda Kapuas dihadiri sejumlah OPD serta pihak SPPG.

Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M Saribi mengatakan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kapuas merupakan rapat lanjutan sebelumnya.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas akan melakukan pemeriksaan terhadap 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” katanya.

Ia mengatakan inspeksi tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai pelayanan dan penilaian kesesuaian SPPG
di daerah.

“Karena itu kita kembali melaksanakan rapat untuk persiapan itu,” jelasnya.

Namun demikian sebelum turun ke lapangan pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun mekanisme pemeriksaan dan pembagian tugas antar instansi.

Ada beberapa penilaian terkait sejumlah indikator untuk mengukur kesesuaian operasional setiap SPPG dengan standar yang telah ditetapkan.

Kemudian hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar pemberian rekomendasi mulai dari layak beroperasi layak dengan kewajiban melakukan perbaikan hingga tidak layak beroperasi.

“Kita ingin memastikan program ini benar-benar dijalankan sesuai ketentuan berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan pengawasan tidak cukup hanya melihat ketersediaan makanan bagi penerima manfaat melainkan juga kesiapan sektor pendukung seperti pendidikan pangan serta pengelolaan lingkungan.

“Oleh karena itu dalam hal ini pentingnya sinergi lintas OPD sehingga program MBG di Kabupaten Kapuas dapat berjalan sesuai yang diharapkan,” ujar Saribi. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Usai melaksanakan upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 Kamis (12/11/2026) Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Wabup Dodo Sekda Usis I Sangkai Kadis PUPR Kapuas Hargatin Kadis Kesehatan dr Agus Waluyo meninjau jalan lingkungan di sekitar Kantor Dinas Kesehatan.

Peninjauan dilakukan karena kini memasuki musim penghujan sehingga lingkungan di kawasan tersebut terendam.

Bupati Kapuas HM Wiyatno mengatakan terkait jalan yang terendam air perlunya penanganan sistem saluran air.
“Ini untuk mengatasi luapan air,” katanya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan
peninjauan lapangan ini dilakukan merespons laporan masyarakat terkait titik genangan air saat hujan deras dengan harapan usulan pembangunan infrastruktur drainase tersebut dapat ditindaklanjuti dan diproses pada Tahun Anggaran 2027 mendatang. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-62 Tahun 2026 di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Kamis (12/11/2026) pagi.

Upacara berlangsung khidmat di bawah pimpinan Bupati Kapuas HM Wiyatno yang bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kapuas tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kapuas Dodo Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dr Agus Waluyo pimpinan Perangkat Daerah jajaran tenaga kesehatan serta para tamu undangan.

Membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan RI Budi G Sadikin Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan kembali prinsip utama pembangunan kesehatan nasional yaitu “Sehat untuk Semua” demi menjamin hak kesehatan setiap warga negara tanpa terkecuali.

“Saat ini kita sedang melakukan transformasi mendasar bergeser dari pola lama yang hanya menunggu orang sakit menjadi gerakan aktif menjaga orang sehat tetap sehat. Hal ini diwujudkan melalui penguatan tiga pijakan utama mencegah sebelum sakit mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” ungkap Bupati saat menyampaikan arahan Menkes RI.

Ia juga menyoroti keberhasilan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) deteksi dini penyakit kronis, percepatan penanganan Tuberkulosis (TB) menuju Indonesia Bebas TB 2030
hingga penguatan fasilitas serta pemenuhan kualitas sumber daya manusia kesehatan di seluruh pelosok daerah. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Kadisdik Kabupaten Kapuas Suwarno Muriyat secara resmi membuka Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional (UKKJ) Guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Laboratorium Komputer SMPN 1 Selat Rabu (11/11/2026) pagi.

Dalam sambutannya Suwarno mengajak seluruh peserta mengikuti UKKJ dengan sungguh-sungguh dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme sekaligus mengembangkan karier menuju jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi.

Ia mengatakan UKKJ bukan sekadar tahapan administratif dalam perjalanan karier seorang guru, tetapi juga menjadi media untuk mengukur dan meningkatkan kapasitas diri sebagai pendidik profesional.

“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan UKKJ sebagai media untuk mengukur kemampuan meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan diri menuju jenjang karier yang lebih tinggi. Guru harus terus belajar bertumbuh dan beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan,” pesannya.

Suwarno berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan ujian secara optimal dan memperoleh hasil terbaik. Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia guru merupakan bagian penting dalam mewujudkan program Pendidikan Hebat Kapuas Bersinar (PHKB).

“Melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru diharapkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan semakin baik sehingga mampu melahirkan generasi Kapuas yang berdaya saing, berkarakter dan siap menghadapi tantangan masa depan,” katanya.

Sebelumnya Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Kapuas Rahmat Pratama King dalam laporannya menyampaikan bahwa UKKJ kali ini diikuti sebanyak 124 guru dari seluruh jenjang pendidikan TK SD dan SMP yang berasal dari 17 kecamatan di Kabupaten Kapuas.

Ia mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 34 orang merupakan guru yang mengikuti kenaikan jenjang dari Guru Ahli Pertama ke Guru Ahli Muda sedangkan 90 orang lainnya dari Guru Ahli Muda ke Guru Ahli Madya.

“Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ujian panitia menyiapkan empat ruang laboratorium komputer sebagai tempat pelaksanaan UKKJ,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat koordinasi membahas rencana revitalisasi eks Pasar Ikan Grosir Kuala Kapuas. Penataan kawasan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus mendukung pengembangan kawasan perdagangan.

Rapat dipimpin Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan mewakili Sekda berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kapuas dihadiri Kepala DKPP Vitrianson sejumlah OPD lingkup Pemkab Kapuas Selasa (10/11/2026).

Budi Kurniawan mengatakan rencana revitalisasi tidak bisa hanya dilihat dari aspek pembangunan fisik. Pemerintah daerah perlu mengkaji fungsi kawasan kebutuhan masyarakat hingga aspek teknis dan perencanaan sebelum menentukan langkah pengembangan.

“Oleh karena itu rencana revitalisasi ini perlu dikaji dan dikoordinasikan secara matang baik dari sisi perencanaan pemanfaatan kawasan maupun aspek teknis lainnya,” katanya.

Ia menjelaskan keterlibatan lintas perangkat daerah diperlukan agar rencana yang disusun memiliki arah pengembangan yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Terkait itu ia meminta setiap perangkat daerah memberikan masukan berdasarkan tugas dan kewenangannya. Selain mengidentifikasi kebutuhan rapat tersebut diharapkan dapat memetakan kendala serta merumuskan langkah tindak lanjut.

“Dalam hal ini jangan sampai rencana ini hanya berhenti pada pembahasan. Untuk itu kita perlu menyamakan persepsi mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan kendala serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan revitalisasi berjalan terarah dan berkelanjutan.

“Pemkab Kapuas berharap pembahasan tersebut dapat menjadi dasar tindak lanjut penataan eks Pasar Ikan Grosir Kuala Kapuas,” jelasnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas akan dibahas kembali menyusul belum ada titik temu.

Isu utama pada RDP yakni persoalan permukiman dan lahan garapan masyarakat yang berada di kawasan hutan lindung masih menjadi salah satu ganjalan dalam penyusunan regulasi tersebut.

Persoalan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas bersama pihak eksekutif bertempat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kapuas
Selasa (10/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas Abdurrahman Amur diikuti Panitia Khusus (Pansus) III termasuk ketua anggota dan tenaga ahli.

Hadir dari eksekutif Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan Kadis PUPR Hargatin serta Bagian Hukum Setda.

Ketua Bapemperda DPRD Kapuas Abdurrahman Amur mengatakan masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam rancangan RTRW.

Oleh karena itu DPRD meminta penjelasan Panitia Khusus (Pansus) III beserta tenaga ahli sekaligus meminta pemerintah daerah menguraikan sejumlah usulan yang belum masuk dalam rancangan.

Ia mengatakan banyak hal yang belum terakomodasi terutama persoalan tata ruang yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Jadi Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.

Ia menjelaskan pula bahwa keberadaan permukiman dan lahan garapan masyarakat di kawasan berstatus hutan lindung membutuhkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Ia melanjutkan persoalan lain menyangkut kawasan Pelabuhan Batanjung dan sejumlah ruas jalan yang dinilai masih membutuhkan penyesuaian status maupun peruntukan ruang.

“Intinya RTRW harus mengakomodasi kepentingan masyarakat Kabupaten Kapuas,” katanya.

Sementara itu Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan menjelaskan penyusunan RTRW harus memperhatikan pembagian kawasan dan batas kewenangan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan ruang.

Pemerintah Kabupaten Kapuas hanya memiliki ruang perencanaan tata ruang sekitar 27,5 persen dari total wilayah Kapuas.

Meski begitu sebagian besar wilayah lainnya merupakan kawasan hutan yang pengaturannya tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Menurutnya pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan di luar peruntukannya tidak bisa dilakukan begitu saja.

Dalam hal ini diperlukan prosedur sesuai ketentuan antara lain melalui pelepasan kawasan hutan atau perubahan fungsi kawasan.

Karenanya pihak eksekutif memberikan penjelasan mengenai batas kewenangan pemerintah kabupaten agar pembahasan Raperda RTRW tidak melampaui ketentuan yang berlaku.

“Pemetaan pembagian kawasan dan kewenangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan sebelum pembahasan Raperda RTRW lanjut ke tahapan berikutnya,” pungkas Budi Kurniawan. (Ujang/SB).