KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah mulai mematangkan persiapan pelaksanaan program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) Tahun Anggaran 2027. Program strategis nasional pendukung peningkatan layanan publik sektor pengelolaan persampahan ini didukung pendanaan Bank Dunia (World Bank) dengan total alokasi mencapai Rp107 miliar selama lima tahun.

Terkait itu Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Sosialisasi dan Persiapan Program LSDP bertempat di Aula Bapperida Kapuas Rabu (7/10/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Budi Kurniawan mewakili pimpinan daerah.

Kegiatan dihadiri Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M Saribi Kepala DLHK Kabupaten Kapuas dr Tonun Irawati perwakilan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Kalteng serta Dinas PUPR Provinsi Kalteng.

Hadir sejumlah kepala OPD para camat lurah kepala desa pengelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS 3 serta Bank Sampah di wilayah terkait.

Staf Ahli Bupati Bidang KSDM Budi Kurniawan mengatakan bahwa Kabupaten Kapuas menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil mendapatkan program LSDP dari total 30 kabupaten/kota se-Indonesia.

“Ini merupakan kepercayaan sekaligus amanah besar bagi Kabupaten Kapuas dari Pemerintah Pusat dan Bank Dunia. Total nilai program ini sebesar Rp107 miliar yang dibagi dalam lima tahun di mana pada TA 2027 mendatang disiapkan alokasi awal sekitar Rp21 miliar,” katanya.

Ia mengatakan bahwa skema pelaksanaan LSDP memerlukan komitmen kesiapan kelembagaan serta perencanaan teknis yang sangat presisi. Pelaksanaan kegiatan pada tahap awal akan ditalangi melalui APBD sebelum nantinya dinilai dan diverifikasi oleh tim Bank Dunia sesuai kriteria dan standar prosedur internasional yang telah ditentukan.

Lebih lanjut ia mengatakan sosialisasi ini sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan mulai dari Bapperida DLHK camat lurah kades hingga KSM TPS 3R memahami dengan jelas siapa berbuat apa dan bertanggung jawab atas apa
dan semua prosesnya harus transparan akuntabel dan sesuai standar agar alokasi dana ini betul-betul terserap optimal dan memberi dampak nyata bagi kebersihan lingkungan masyarakat.

“Melalui sosialisasi ini Pemkab Kapuas mengharapkan adanya sinergi lintas sektor yang kuat untuk menyusun data lapangan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur persampahan serta menyiapkan kelembagaan pengelola di tingkat desa dan kelurahan secara matang sebelum program direalisasikan pada TA 2027,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Monitoring Evaluasi Electronic Human Development Worker (EHDW) di Aula Bapperida Kapuas, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan dibuka Asisten III Fery Noah mewakili Sekda didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas yang diwakili Kepala Bidang Kemasyarakatan dan DesavYulia Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Yudianto selaku narasumber.

Hadir sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) para Camat Ketua Bidang Kesehatan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kapuas Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas para Kepala Desa serta para Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Asisten III Setda Kapuas Fery Noah menyampaikan upaya pencegahan dan penurunan stunting merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Pentingnya pemanfaatan aplikasi EHDW sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi dan data dalam mendukung tata kelola pembangunan,” katanya.

Hanya saja data tersebut tidak boleh hanya menjadi kebutuhan administrasi tetapi harus dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pembangunan baik di tingkat desa maupun kabupaten.

Oleh karena itu melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan KPM dalam menggunakan aplikasi EHDW meningkatkan kualitas dan kelengkapan data pembangunan manusia.

“Sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas memperkuat pendataan dan verifikasi penghuni Rumah Khusus (Rusus) untuk memastikan kesesuaian data yang akurat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas memimpin Rapat Pembahasan dan Keputusan Akhir Hasil Pendataan dan Verifikasi Penghuni Rumah Khusus (Rusus) didampingi Staf Ahli EKP Septedy Kadis Perkimtan Yan Hendri Ale diikuti sejumlah OPD terkait bertempat di Ruang Rapat Bupati Kapuas Selasa (6/10/2026).

Sekda Kapuas Usis I Sangkai mengatakan ini menjadi bagian penting dalam proses penataan dan penetapan data penghuni Rusus.

“Pembahasan bersama OPD terkait diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tepat berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu hasil pendataan dan verifikasi terhadap penghuni Rumah Khusus pada Blok A dan Blok B. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai status penghuni kesesuaian dengan daftar ulang serta kondisi aktual unit rumah yang ditempati.

Berdasarkan hasil pendataan Blok A terdiri dari 52 unit dengan sebanyak 44 penghuni telah melakukan registrasi atau daftar ulang sementara 8 penghuni tidak melakukan daftar ulang.

Dari hasil verifikasi Blok A tercatat sebanyak 31 orang sesuai dengan data daftar ulang dua orang sesuai data daftar ulang namun tidak berada di tempat serta tiga orang yang terdaftar tetapi menempati unit yang tidak sesuai.

Selain itu terdapat lima orang yang belum mendaftar ulang namun masih menempati rumah dan tiga orang yang tidak mendaftar ulang serta pada pendataan terakhir tidak berada di tempat.

Kemudian untuk Blok B terdapat 242 unit. Dari hasil pendataan sebanyak 116 penghuni telah melakukan daftar ulang sedangkan 113 penghuni tidak mengambil atau belum mengembalikan formulir pendataan.

Hasil verifikasi juga mencatat adanya penghuni yang sesuai dengan data daftar ulang, penghuni yang terdaftar namun tidak berada di tempat maupun menempati unit yang tidak sesuai. Selain itu terdapat penghuni baru yang belum masuk dalam data daftar ulang serta penghuni baru yang menempati unit kosong.

Sekda menambahkan Pemerintah Kabupaten Kapuas selanjutnya akan menindaklanjuti hasil pendataan dan verifikasi tersebut. “Ini sebagai dasar dalam penataan penghuni serta pengelolaan Rumah Khusus agar dapat berjalan tertib tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Makodim 1011/Klk Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari bersama jajaran PJU Polres Kapuas didampingi Kapolres Pulang Pisau AKBP Muhammad Aminuddin beserta jajaran menyambangi Makodim 1011/Klk Senin (5/10/2026).

Kedatangan rombongan Polres Kapuas dan Polres Pulang Pisau tersebut merupakan bentuk ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada jajaran TNI khususnya Kodim 1011/Klk yang tengah memperingati HUT ke-81 TNI.

Dengan membawa tumpeng sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur rombongan disambut langsung oleh Dandim 1011/Klk beserta jajaran. Momen tersebut berlangsung penuh keakraban mencerminkan kuatnya hubungan emosional dan soliditas antara personel TNI dan Polri.

Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 TNI kepada seluruh keluarga besar TNI khususnya jajaran Kodim 1011/Klk.

“Atas nama keluarga besar Polres Kapuas kami mengucapkan Dirgahayu TNI ke-81. Semoga TNI semakin kuat profesional dan selalu dekat dengan masyarakat serta semakin solid bersama Polri dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kapolres.

Kapolres mengatakan integritas TNI-Polri bukan hanya diwujudkan dalam pelaksanaan tugas tetapi juga melalui kebersamaan dan komunikasi yang terus dibangun di tengah kehidupan masyarakat.

“TNI dan Polri adalah dua institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan. Dengan komunikasi, kekompakan dan kebersamaan yang kuat, kami yakin berbagai tantangan di wilayah dapat kita hadapi bersama,” jelasnya.

Lebih lanjut Kapolres menegaskan bahwa soliditas TNI-Polri di tingkat wilayah menjadi modal penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama antara Polres Kapuas Polres Pulang Pisau dan Kodim 1011/Klk dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kegiatan berlangsung aman lancar dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi gambaran nyata bahwa sinergitas TNI-Polri terus terjaga dan semakin solid dalam mengabdi untuk masyarakat, bangsa dan negara. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melaksanakan Konsultasi Publik I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Timpah Tahun 2026 bertempat di Aula DPUPR Kabupaten Kapuas Senin (5/10/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen RDTR sebagai pedoman dalam penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah Timpah.

Kegiatan dipimpin Staf Ahli Bupati Kapuas KSDM Budi Kurniawan mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai sekaligus memberikan arahan.

Ia menyampaikan bahwa penyusunan RDTR merupakan langkah penting dalam mengantisipasi perkembangan wilayah dan memastikan pembangunan dapat berlangsung secara terarah.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebelumnya juga telah menyusun perencanaan tata ruang di sejumlah wilayah pertumbuhan seperti Mantangai Dadahup dan Pujon dan ke depan perencanaan serupa perlu terus dikembangkan pada wilayah-wilayah strategis lainnya termasuk kawasan perkotaan.

Ia menjelaskan pula wilayah Perencanaan Timpah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan baik pada sektor perkebunan, pertambangan perdagangan jasa maupun sektor lainnya yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

“Oleh karena itu penyusunan RDTR diharapkan mampu mengakomodasi potensi tersebut sekaligus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan sangat diperlukan agar dokumen RDTR yang disusun nantinya benar-benar dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat serta kebutuhan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung tujuan dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan Kapuas Bersinar,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan tata ruang adalah perubahan fungsi ruang. Menurutnya RDTR tidak boleh hanya disusun untuk menjawab kebutuhan pembangunan saat ini tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan wilayah dalam jangka panjang.

“Yang paling penting adalah sustainability atau keberlanjutannya. Kalau kita hanya merencanakan untuk saat ini ke depannya seperti apa? Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tegasnya.

Ia berharap proses penyusunan RDTR WP Timpah dapat menghasilkan perencanaan tata ruang yang mampu mengantisipasi pertumbuhan wilayah menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan lingkungan serta memberikan arah yang jelas bagi pengembangan ekonomi dan pelayanan masyarakat di masa mendatang.

“Dengan perencanaan yang matang dan berorientasi jangka panjang diharapkan pengembangan Timpah dapat berjalan secara terarah berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas melaksanakan peninjauan kondisi jalan dan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sabtu (3/10/2026).

Peninjauan dimulai dari Desa Katunjung dilanjutkan menuju Desa Tumbang Mangkutup dan berakhir di Desa Tumbang Muroi. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai bahan perhatian dalam upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

Dalam kunjungan ke Desa Tumbang Mangkutup Bupati berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan warga setempat.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan Karhutla.

Bupati menyampaikan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah dampak bencana kekeringan dan Karhutla yang terjadi di wilayah tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui peninjauan langsung kondisi wilayah penyerapan aspirasi warga serta penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan kunjungan ke Posko Induk Karhutla dan Kekeringan di Kantor BPBD Kabupaten Kapuas Minggu (4/10/2026).

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Kapuas mendapat perhatian khusus dari tim pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“BNPB apresiasi terkait penanganan di lapangan tata kelola data yang disajikan Posko Induk Karhutla dan Kekeringan karena dinilai informatif dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Prof Dirwansyah dan Prof Ivan Elisabeth saat mengunjungi Pusdalops Posko Induk Tim Terpadu Penanganan Karhutla dan Kekeringan Kapuas.

Ia menilai penyajian data tersebut sudah memenuhi kebutuhan evaluasi penanganan bencana secara menyeluruh. Oleh karena itu harus didukung data faktual agar dapat menjadi dasar menentukan langkah berikutnya.

“Seluruh kegiatan penanganan bencana seharusnya tersaji dalam data faktual sebagaimana di Kabupaten Kapuas ini.
Data tersebut sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi komprehensif untuk langkah-langkah ke depan,” ujarnya.

Prof Ivan Elisabeth menyoroti keterhubungan data kesehatan, khususnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Menurutnya data dari sembilan posko dan seluruh puskesmas di kecamatan telah terkoordinasi dengan baik. “Paparan ini sangat inovatif. Terkait dampak kesehatan, khususnya kasus ISPA sudah terkoordinasi dan terkoneksi dengan baik,” katanya.

Meski begitu ia mengingatkan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok rentan, seperti penderita stunting ibu hamil, dan lansia yang turut terdampak karhutla dan kabut asap.

Sementara itu Kalaksa BPBD Kapuas Pangeran S Pandiangan menyambut positif kunjungan dan arahan dari tim BNPB.

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan karhutla yang melibatkan BPBD TNI Polri Brimob Manggala Agni Masyarakat Peduli Api (MPA) hingga relawan. “Sinergi seluruh unsur sangat dibutuhkan karena kondisi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala,” tegasnya.

Ia melanjutkan pemadaman melalui jalur darat masih menjadi andalan. Kabut asap yang mengganggu jarak pandang menjadi kendala dalam penanganan melalui udara.

“Akses menuju sejumlah titik Karhutla yang berada di kawasan terpencil terutama lahan gambut dan wilayah perbatasan juga menjadi tantangan. Karena itu perpanjangan pelaksanaan OMC diharapkan dapat membantu penanganan Karhutla di wilayah Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)