KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas akan dibahas kembali menyusul belum ada titik temu.

Isu utama pada RDP yakni persoalan permukiman dan lahan garapan masyarakat yang berada di kawasan hutan lindung masih menjadi salah satu ganjalan dalam penyusunan regulasi tersebut.

Persoalan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas bersama pihak eksekutif bertempat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kapuas
Selasa (10/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas Abdurrahman Amur diikuti Panitia Khusus (Pansus) III termasuk ketua anggota dan tenaga ahli.

Hadir dari eksekutif Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan Kadis PUPR Hargatin serta Bagian Hukum Setda.

Ketua Bapemperda DPRD Kapuas Abdurrahman Amur mengatakan masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam rancangan RTRW.

Oleh karena itu DPRD meminta penjelasan Panitia Khusus (Pansus) III beserta tenaga ahli sekaligus meminta pemerintah daerah menguraikan sejumlah usulan yang belum masuk dalam rancangan.

Ia mengatakan banyak hal yang belum terakomodasi terutama persoalan tata ruang yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Jadi Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.

Ia menjelaskan pula bahwa keberadaan permukiman dan lahan garapan masyarakat di kawasan berstatus hutan lindung membutuhkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Ia melanjutkan persoalan lain menyangkut kawasan Pelabuhan Batanjung dan sejumlah ruas jalan yang dinilai masih membutuhkan penyesuaian status maupun peruntukan ruang.

“Intinya RTRW harus mengakomodasi kepentingan masyarakat Kabupaten Kapuas,” katanya.

Sementara itu Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan menjelaskan penyusunan RTRW harus memperhatikan pembagian kawasan dan batas kewenangan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan ruang.

Pemerintah Kabupaten Kapuas hanya memiliki ruang perencanaan tata ruang sekitar 27,5 persen dari total wilayah Kapuas.

Meski begitu sebagian besar wilayah lainnya merupakan kawasan hutan yang pengaturannya tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Menurutnya pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan di luar peruntukannya tidak bisa dilakukan begitu saja.

Dalam hal ini diperlukan prosedur sesuai ketentuan antara lain melalui pelepasan kawasan hutan atau perubahan fungsi kawasan.

Karenanya pihak eksekutif memberikan penjelasan mengenai batas kewenangan pemerintah kabupaten agar pembahasan Raperda RTRW tidak melampaui ketentuan yang berlaku.

“Pemetaan pembagian kawasan dan kewenangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan sebelum pembahasan Raperda RTRW lanjut ke tahapan berikutnya,” pungkas Budi Kurniawan. (Ujang/SB).

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari bersama jajaran menggelar Ngopi Bareng bersama awak media di Caffee RK1899 Jalan A. Yani Kuala Kapuas Senin (9/11/2026) siang.

“Ini dalam rangka kita mempererat silaturahmi kemitraan dan membangun komunikasi yang harmonis antara kepolisian dengan insan pers,” katanya.

Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari didampingi Wakapolres Kapuas Kompol Ghanda Novidiningrat Kasat Lantas AKP Aries Gunawan Kasat Reskrim AKP Danny Afrizal Kasat Intel AKP Jadiman
Kasat Narkoba AKP Ferry Endro Kasi Humas AKP Suroto serta Kasi Propam IPTU Gendee.

Dalam pertemuan tersebut jajaran kepolisian bersama insan pers berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan serta perkembangan informasi di tengah masyarakat.

Kapolres mengatakan selama bertugas di Kabupaten Kapuas kegiatan serupa telah dilaksanakan sebanyak dua kali.

Hal tersebut dilandasi keyakinan bahwa kebersamaan, dan komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas.

“Melalui kegiatan ngopi santai seperti ini tujuannya untuk menjalin silaturahmi karena kami berpedoman bahwa sukses melalui kebersamaan akan lebih mudah dicapai dengan keikhlasan dan ketulusan,” ucapnya.

Kapolres berharap hubungan baik antara Polres Kapuas dan insan pers terus terjaga. Sebab kepolisian dan media memiliki peran masing-masing yang saling mendukung terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Ia menambahkan sinergi dengan media sangat penting dalam mendukung penyampaian informasi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus memberikan pemahaman kepada publik mengenai berbagai upaya kepolisian dalam menjaga keamanan daerah.

“Kita berharap komunikasi dan koordinasi dengan awak media semakin erat, sehingga tercipta kemitraan yang positif terbuka dan berkelanjutan,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat terkait mematangkan persiapan kunjungan kerja Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak periode 2025–2030

I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga yang dijadwalkan tanggal 20 November 2026 ke Kabupaten Kapuas.

Rapat dipimpin Sekda Kapuas Usis I Sangkai di ruang rapat Sekda Senin (9/11/2026) dihadiri Kepala DP3APPKB Kapuas dr Tri Setya Utami bersama sejumlah kepala OPD.

Diketahui kunjungan kerja Bintang Puspayoga yang pernah menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2019–2024 bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Internasional.

Sejumlah agenda disiapkan antara lain Senam Anak Indonesia Hebat bersama pelajar penyerahan simbolis paket perlengkapan sekolah serta dialog dengan perempuan penggerak di tingkat akar rumput Kabupaten Kapuas.

Sekda Kapuas Usis I Sangkai meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi agar persiapan tidak terkendala. Kesiapan yang dibahas mencakup lokasi kegiatan pelayanan kesehatan dasar logistik akomodasi hingga pengaturan teknis pengawalan.

“Oleh karena itu setiap perangkat daerah perlu memastikan tugas masing-masing berjalan sesuai rencana sehingga seluruh rangkaian kunjungan dapat terlaksana dengan lancar,” katanya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno menyerahkan secara simbolis bantuan 100 unit traktor roda dua (TR2) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Brigade Pangan dan kelompok tani di Kabupaten Kapuas berlangsung di halaman Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Jumat (6/11/2026).

Bupati Kapuas mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sekaligus pilar utama ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas.

“Sebagai salah satu lumbung pangan utama di Kalimantan Tengah pemerintah daerah terus berkomitmen mendorong modernisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” katanya.

Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian RI atas dukungan serta alokasi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi Brigade Pangan dan kelompok tani di Kabupaten Kapuas.

“Bantuan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat akselerasi pengolahan lahan serta meningkatkan indeks pertanaman di wilayah kita,” ujarnya.

Bupati berpesan agar traktor tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pengolahan lahan dan kepada kelompok tani diminta menjaga dan merawat peralatan secara berkala agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Edy Dese menyampaikan bahwa Kabupaten Kapuas memiliki luas baku lahan sawah mencapai sekitar 45.000 hektare yang tersebar di 12 kecamatan pasang surut sebagai lokasi pengembangan tanaman padi.

Ia mengatakan dari 12 kecamatan tersebut terdapat empat kecamatan yang menjadi sentra produksi pangan yakni Bataguh Kapuas Kuala Tamban Catur dan Kapuas Timur.

“Hampir 50 persen luas baku lahan sawah Kabupaten Kapuas berada di empat kecamatan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan 100 unit traktor roda dua tersebut didistribusikan ke 12 kecamatan dengan rincian Kecamatan Bataguh 23 unit Dadahup 3 unit Kapuas Hilir 11 unit Kapuas Kuala 17 unit Kapuas Murung 13 unit Kapuas Timur 3 unit Mantangai 4 unit, Basarang 2 unit Pulau Petak 3 unit Kapuas Barat 4 unit Selat 3 unit dan Tamban Catur 14 unit.

“Bantuan alsintan dari pemerintah tersebut diberikan secara gratis kepada kelompok tani penerima tanpa biaya tebusan,” ujarnya.
(Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas mendapat bantuan 500 vaksin tambahan program lanjutan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi dan kambing.

“500 dosis vaksin tambahan tersebut dari pemerintah provinsi,” kata Kabid Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas drh. Anik Ariswandi kepada wartawan di Kantor Distan Kapuas, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya sebanyak 500 dosis vaksin tambahan disiapkan untuk memperluas perlindungan ternak sekaligus menekan risiko penyebaran penyakit.

Ia mengatakan vaksinasi tahap pertama telah dilaksanakan pada pertengahan tahun dengan alokasi 500 dosis di sejumlah kecamatan antara lain Mantangai Bataguh serta Tamban Catur.

“Maka itu dengan adanya bantuan vaksin tambahan tersebut kembali dilanjutkan untuk menjangkau wilayah
yang belum terlayani pada
tahap pertama,” jelasnya.

Ia melanjutkan penyaluran vaksin tambahan diprioritaskan ke sejumlah wilayah dalam hal ini pemerintah daerah berharap cakupan vaksinasi semakin luas sehingga risiko penularan PMK pada ternak dapat ditekan.

Terkait program tersebut respon peternak mulai meningkat sejumlah peternak bahkan aktif menanyakan jadwal vaksinasi karena ternak mereka belum memperoleh perlindungan.

“Selain pemberian vaksin petugas juga mengambil sampel darah ternak yang telah divaksin. Sampel tersebut akan diperiksa untuk mengetahui pembentukan antibodi sekaligus mengukur kekebalan ternak terhadap vaksin PMK,” ujarnya. (Ujang/SB)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan komitmen dan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Hal ini disampaikan Bupati Kapuas HM Wiyatno dalam rapat konsultasi dalam rangka Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Kapuas bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Jati Gede Lantai 7 Gedung SDA Jalan Pattimura Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

“Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan komitmen dan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan serta pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan,” katanya.

Bupati mengatakan poin utama diantaranya dukungan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat khususnya
dalam penyediaan infrastruktur penyiapan lahan akses jalan serta kelengkapan administrasi dan sertifikasi tanah.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat untuk memajukan pendidikan.

Turut hadir mendampingi Bupati Kapuas Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai Kepala Dinas Sosial Karolinae Kepala Dinas Kesehatan dr Agus Waluyo Kepala DPMPTSP Teguh Yunianto Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Heni Mariati serta Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Andini Nopiantari. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) berlamgsung di Aula Bapperida Kapuas, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi Asisten III Setda Kapuas Fery Noah mewakili Bupati Kapuas HM Wiyatno dihadiri Forkopimda pemangku kepentingan instansi vertikal OPD camat dan LPPM Universitas Palangka Raya.

Perwakilan GAPKI APHI Kalimantan Tengah Manggala Agni KPHP KPH BOSF Mawas serta Damkar mandiri.

Dalam sambutan Bupati Kapuas yang dibacakan Fery Noah menyoroti kondisi geografis Kapuas yang memiliki beragam potensi bencana.

Wilayah yang luas permukiman di sepanjang daerah aliran sungai kawasan gambut dan lahan pertanian menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

Ia meminta setiap perangkat daerah menyajikan data akurat mengenai ancaman kerentanan kapasitas wilayah serta riwayat kejadian bencana sesuai tugas masing-masing.

Ia mengatakan penanggulangan bencana harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. “Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan masyarakat dan ketahanan wilayah,” katanya.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Pangeran S Pandiangan mengatakan ancaman bencana di daerah itu meliputi banjir kebakaran hutan dan lahan kekeringan angin kencang hingga kebakaran permukiman.

Menurutnya karakteristik permukiman serta keberadaan lahan gambut membuat penanggulangan bencana membutuhkan perencanaan yang terarah dan terintegrasi.

Kalaksa BPBD menegaskan tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya berada di tangan BPBD. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan keterlibatan pemerintah masyarakat dunia usaha, akademisi organisasi kemasyarakatan dan relawan.

Ia menambahkan dokumen RPB nantinya memuat kebijakan strategi program dan kegiatan berdasarkan kajian risiko serta karakteristik ancaman daerah dengan cakupan meliputi pencegahan mitigasi kesiapsiagaan tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pangeran meminta seluruh OPD dan pemangku kepentingan aktif menyampaikan data serta masukan. Akurasi informasi dinilai menentukan agar rencana yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah berharap FGD tersebut menghasilkan dokumen yang aplikatif dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Tantangan berikutnya adalah memastikan program pengurangan risiko bencana benar-benar dilaksanakan bukan berhenti sebagai dokumen perencanaan,” ujarnya.
(Ujang/SB)