KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kabupaten Kapuas terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026.

Jawaban itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 yang berlangsung
di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas, Selasa (22/9/2026).

Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi fraksi-fraksi pendukung dewan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kapuas atas pemandangan umum yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026.

Ia menjelaskan Pemerintah Daerah telah menyimak dan mempelajari secara seksama pemandangan umum yang disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kapuas yakni Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai NasDem Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa serta Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pemandangan umum yang telah disampaikan.

Kami mencermati bahwa fraksi-fraksi pendukung DPRD Kabupaten Kapuas dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tahapan pembahasan yang telah ditetapkan,” ujarmya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Budi Kurniawan menghadiri Peringatan Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026 yang dirangkai dengan Saresehan Gerakan Pramuka di Aula Kantor Disdik Kapuas Selasa (22/9/2026).

Dalam sambutan Bupati Kapuas HM Wiyatno selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kapuas
yang dibacakan Budi Kurniawan menyampaikan bahwa peringatan Hari Pramuka hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan generasi muda.

Bupati menilai Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berkarakter mandiri disiplin bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama.

Menurutnya hal itu sejalan dengan tema sarasehan “Peran Pramuka dalam Menciptakan Sekolah Ramah Anak”

Ia mengatakan sekolah harus menjadi tempat yang aman nyaman dan menyenangkan bagi setiap anak. “Anak harus dapat belajar tanpa rasa takut mendapatkan perlakuan yang adil dihargai pendapatnya dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan diskriminasi maupun perundungan,” ucapnya.

Oleh karena itu melalui kegiatan kepramukaan nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Dharma diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk
di lingkungan sekolah.

“Para pembina juga diharapkan menjadi sahabat sekaligus teladan bagi peserta didik dengan menerapkan pola pembinaan yang humanis mendidik dan menyenangkan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyematan tanda penghargaan Pancawarsa kepada anggota Pramuka yang dinilai telah menunjukkan pengabdian dan dedikasi dalam membina serta mengembangkan Gerakan Pramuka. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Fraksi-fraksi pendukung dewan menyetujui Raperda APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kapuas ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Selasa (22/9/2026).

Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kapuas menyatakan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian penting dalam tahapan pembahasan Raperda APBD-P TA 2026. Melalui agenda tersebut DPRD Kabupaten Kapuas memberikan pandangan masukan serta catatan terhadap rancangan perubahan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Persetujuan dari ketujuh fraksi tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dan DPRD dalam rangka penyempurnaan Raperda APBD-P TA 2026 sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

Bupati Kapuas HM Wiyatno dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas pemandangan umum dan dukungan yang diberikan oleh seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kapuas terhadap Raperda
APBD-P Tahun Anggaran 2026.

“Seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan baik sehingga perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 nantinya dapat ditetapkan sesuai ketentuan dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 sekaligus Launching QRIS Retribusi bertempat di Aula Tingang Menteng Kantor Bupati Kapuas, Senin (21/9/2026).

Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan evaluasi terhadap capaian PAD periode Januari hingga Agustus 2026 sekaligus memperkuat langkah optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan launching QRIS retribusi sebagai bagian dari sinergi digitalisasi dan optimalisasi PAD. Berdasarkan materi kegiatan penerapan QRIS mencakup sejumlah sektor retribusi pemerintah di antaranya QRIS Sekretariat Daerah QRIS retribusi parkir QRIS retribusi rusun pemerintah dan QRIS retribusi pasar pemerintah.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian PAD sekaligus memperkuat upaya peningkatan pendapatan daerah.

“Bagi OPD yang belum tercapai target penerimaannya agar ke depannya dapat melakukan upaya yang maksimal dalam menggali dan mengintensifkan sumber-sumber PAD terkait dengan kewenangannya,” ujar Bupati.

Bupati menyebutkan hingga Agustus 2026 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas mencapai Rp1,157 triliun atau 56,85 persen dari target Rp2,035 triliun. Sementara PAD terealisasi Rp138,049 miliar atau 50,41 persen dari target Rp273,885 miliar.

“Optimalisasi PAD penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Oleh karena itu perangkat daerah pengelola pendapatan diminta memperkuat pengawasan serta mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan Launching QRIS menjadi bagian dari upaya Pemkab Kapuas memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Menurutnya penerapan elektronifikasi diharapkan dapat meminimalisir kebocoran meningkatkan akurasi transaksi dan mendukung peningkatan PAD.

“Dengan digitalisasi retribusi kebocoran dapat diminimalisir akurasi data transaksi terjamin dan tentunya akan berdampak langsung pada peningkatan PAD yang pada akhirnya akan kembali dinikmati oleh masyarakat melalui program pembangunan,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas secara resmi menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Senin (21/9/2026) pagi.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas Berinto.

Dalam pidato pengantarnya Bupati Kapuas HM Wiyatno memaparkan gambaran umum postur Raperda Perubahan APBD TA 2026. Target pendapatan daerah yang pada APBD Induk dialokasikan sebesar Rp2.035.000.000.000 (Rp2,035 triliun) setelah perubahan ditargetkan meningkat menjadi Rp2.090.000.000.000 (Rp2,090 triliun). Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp55 miliar atau tumbuh 2,63%.

Ia mengatakan kenaikan pendapatan tersebut didominasi oleh kelompok pendapatan transfer antar daerah dari semula Rp197 miliar pada APBD Induk naik sebesar Rp35 miliar (15,06%) menjadi Rp232 miliar pada Perubahan APBD.

Di samping itu Pemkab Kapuas juga menerima suntikan dana bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp20 miliar yang khusus diperuntukkan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dana yang diatur berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 300.2.8/6450/SJ ini dialokasikan pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (dana darurat) guna mendanai operasional penanganan karhutla di lapangan termasuk kebutuhan logistik personel TNI/Polri relawan Damkar dan BBM.

Dari sisi belanja daerah alokasi yang semula dianggarkan sebesar Rp2.582.000.000.000 (Rp2,582 triliun) pada APBD Induk, disesuaikan menjadi Rp2.741.000.000.000 (Rp2,741 triliun) pada Raperda Perubahan, atau mengalami kenaikan belanja sebesar 5,81%.

Anggaran belanja ini difokuskan untuk mendukung tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kapuas 2025–2029 yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara pada pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya mengalami penyesuaian dari Rp550 miliar menjadi Rp654 miliar lebih (naik 15,94%). Adapun pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang pemerintah daerah tidak mengalami perubahan, yakni tetap disimulasikan sebesar Rp2,6 miliar.

Bupati Kapuas berharap Raperda Perubahan APBD TA 2026 ini dapat dibahas secara konstruktif bersama legislatif sesuai tahapan dan tata tertib yang berlaku.

“Sesuai agenda pembahasan akan dilanjutkan pada Rapat Paripurna ke-9 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD yang dijadwalkan pada Selasa (22/9/2026). (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalimatan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 yang dipimpin langsung Bupati Kapuas HM Wiyatno bertempat di Ruang Rapat Rujab Bupati Kapuas Jumat (18/9/2026).

“Saya minta distribusi alsintan dilakukan secara merata sesuai kebutuhan. Jangan sampai bertumpuk di satu wilayah sementara wilayah lain yang membutuhkan tidak mendapat bagian. Pastikan alat ini digunakan untuk mendukung pengolahan lahan dan percepatan cetak sawah,” katanya.

Bupati juga menegaskan agar bantuan alsintan digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dialihfungsikan untuk kegiatan di luar sektor pertanian.

“Alsintan yang diberikan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian. Jangan dialihfungsikan atau hanya disimpan karena tujuan bantuan ini adalah membantu petani dan mempercepat pengolahan lahan,” tegasnya.

Ia menegaskan pula terkait biaya operasional pengolahan lahan, Bupati meminta kelompok tani menyepakati tarif secara wajar dengan memperhitungkan kebutuhan operator BBM dan perawatan alat.

Lebih lanjut Bupati meminta meminta para camat menyusun proposal yang memuat berbagai kebutuhan pendukung pelaksanaan konstruksi cetak sawah di wilayah masing-masing.

“Proposal tersebut diharapkan dapat menggambarkan kondisi serta kebutuhan riil di lapangan sehingga dapat menjadi bahan koordinasi dan tindak lanjut bersama,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno bersama Wakil Bupati Kapuas Dodo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah melaksanakan kunjungan kerja ke Kelurahan Murung Keramat dan Kelurahan Panamas Kecamatan Selat Jumat (18/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut Bupati bersama rombongan melihat langsung kondisi sejumlah fasilitas dan infrastruktur sekaligus berdialog dengan pihak kelurahan dan masyarakat.

Peninjauan lapangan juga menjadi sarana untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi infrastruktur termasuk berbagai kebutuhan yang masih memerlukan perhatian dan penanganan pemerintah daerah.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan bahwa kunjungan lapangan penting dilakukan agar pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan secara administratif tetapi juga dapat melihat langsung kondisi di lapangan.

Dengan demikian berbagai program pembangunan dapat diarahkan secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas daerah.

Kita ingin melihat langsung kondisi di lapangan apa yang sudah dibangun apa yang masih dalam proses dan apa yang masih menjadi kebutuhan masyarakat.

“Ini penting sebagai bahan evaluasi sekaligus untuk menentukan langkah pembangunan selanjutnya,” katanya.

Usai melaksanakan kunjungan kerja Bupati Kapuas bersama rombongan yang beragama muslim kemudian melanjutkan kegiatan dengan Safari Jumat di Masjid Noor Kelurahan Panamas. (Ujang/SB)