BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Tarif Papadaan resmi diterapkan pada semua moda transportasi perkotaan, yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Dishub Kota Banjarmasin dan Dishub Kota Banjarbaru.

Cukup membayar Rp5.000, dengan satu kali tap kartu pra bayar nir sentuh, atau QRIS, dan aplikasi dompet digital, maka pengguna dapat berganti moda transportasi publik modern, hingga 3 kali.

Dengan tarif terintegrasi antara Trans Banjarbakula, Trans Banjarmasin dan Trans Banjarbaru, pengguna dapat menikmati 3 noda angkutan ini, dengan satu kali bayar, berlaku hingga 90 menit.

Penerapan Tarif Papadaan ini, mendapat dukungan penuh dari Bank Pembangunan Daerah, Bank Kalsel melalui aplikasi Aksel.

“Dari aplikasi Aksel, fasilitasi proyek perubahan, implementasi tarif papadaan, yaitu tarif terintegrasi untuk Trans Banjarbakula dan Trans Banjarmasin. Kita berharap ini tidak hanya terkait dengan layanan angkutan perkotaan, tetapi juga digitalisasi keuangan, kemudian peningkatan pendapatan daerah, dan kreatif financing yang bisa dikerjasamakan Bank Kalsel dengan Dinas Perhubungan, serta dari kolaborasi antar pemerintah daerah,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi, Kamis (8/10).

Pada penerapan tarif papadaan ini, Bank Kalsel yang mengatur di balik layar, untuk mengintegrasikan tarif 3 moda transportasi perkotaan tersebut.

“Bahkan ke depan, asal Tarif Berlangganan, pembelian hanya di Aksel, lebih murah dan bisa melalui aplikasi,” tambah Fitri.

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Izhar mengatakan, Bank Kalsel akan selalu mendukung pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam seluruh kegiatan.

“Terutama sebagaimana komitmen kita dengan Bank Indonesia akan selalu mendukung digitalisasi Kalimantan Selatan, dengan salah satu kegiatan yang ada di Trans Banjarbakula ini, salah satunya mendorong untuk digitalisasi,” ujarnya.

Kehadiran tarif papadaan ini, diharapkan semakin membuat masyarakat nyaman menggunakan transportasi publik dengan harga terjangkau, dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Sumber Daya Genetik (SDG) lokal dinilai sangat penting untuk pengembangan sektor pertanian berkelanjutan.

Oleh karena itu Kabupaten Kapuas Kalteng diharapkan menjaga keanekaragaman hayati dengan membangun platform kebijakan Sumber Daya Genetik (SDG) lokal.

Hal ini dikatakan Ketut Gede Mudiarta mewakili Kepala BRMP Biogen Bogor di sela kegiatan Forum Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan SDG di Aula Bapperida Kapuas Kamis (8/10/2026).

Ia mengatakan untuk membentuk suatu kebijakan dalam pengelolaan sumber daya genetik lokal di Kapuas ini kami menargetkan tanaman padi sebagai salah satu fokus.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Technical Working Group di tingkat provinsi yang menjadi forum komunikasi lintas sektor.

“Kami berharap di Kabupaten Kapuas ada semacam platform kebijakan yang dapat menjadi wadah untuk mengatur pengelolaan sumber daya genetik secara sinergis lintas sektor dan harmonis,” katanya.

Meski begitu hal ini tetap mengacu pada arahan Bapak Bupati Kapuas serta peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari kerja sama global dengan FAO. Kami juga bersinergi dengan sektor pertanian dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).

“Untuk Kabupaten Kapuas kegiatan akan diarahkan pada pengembangan di beberapa lokasi termasuk wilayah Kapuas Timur dan Catur,” jelasnya.

Kepala Bapperida Kabupaten Kapuas Ahmad M Saribi mengatakan program ini pada intinya diarahkan untuk menjaga keanekaragaman hayati (biodiversity) dan mendukung pengembangan potensi komoditas lokal.

Menurutnya pemerintah daerah sangat mendukung program tersebut terutama karena sektor pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Pemkab Kapuas juga terus menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan untuk memperkuat pengembangan potensi daerah.

“Program tersebut sejalan dengan program strategis nasional dan daerah. “Karena itu pemerintah daerah mendukung pelaksanaannya sebagai salah satu proyek percontohan yang diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan daerah,” ujarnya.

Kegiatan dibuka Wabup Kapuas Dodo. “Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan apresiasi dukungan pengelolaan SDG guna menjaga keanekaragaman hayati serta pengembangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Kapuas,” katanya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kapuas menggelar Focus Group Discussion (FGD) Ke-II Penyusunan Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas Tahun 2026 di Aula DPUPR Kabupaten Kapuas Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan (EKP) Septedy serta para pemangku kepentingan terkait.

FGD ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan FGD pertama dan menjadi bagian penting dalam mengevaluasi serta menyesuaikan dokumen RDTR dengan dinamika perkembangan kawasan perkotaan Kuala Kapuas.

Staf Ahli Bupati Septedy mengatakan Kota Kuala Kapuas merupakan pusat kegiatan ekonomi perdagangan jasa sekaligus pusat pertumbuhan di Kabupaten Kapuas.

Oleh karena itu mengharuskan adanya evaluasi terhadap dokumen perencanaan tata ruang agar tetap relevan dengan kondisi aktual dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Peninjauan kembali RDTR ini menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan arah kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan masih sesuai dengan perkembangan daerah,” katanya membacakan sambutan Sekda.

Lebih lanjut ia meminta FGD tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk memproyeksikan kebutuhan ruang tidak hanya dalam lima tahun ke depan
tetapi juga hingga 10 tahun mendatang.

“Selain aspek pembangunan peninjauan RDTR juga dinilai penting untuk menciptakan kepastian dan kemudahan investasi di kawasan perkotaan Kuala Kapuas.

Perencanaan ruang yang cermat diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus tetap menjaga kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kapuas Hargatin melalui Kepala Bidang Tata Ruang Aan Maeza mengatakan RDTR menjadi instrumen untuk mengatur sekaligus mengendalikan pemanfaatan ruang. Kawasan perkotaan Kuala Kapuas mencakup Kecamatan Selat Basarang Kapuas Hilir dan Bataguh.

Ia mengatakan penataan ruang bukan hanya soal lokasi pembangunan tetapi juga kepastian hukum bagi masyarakat dan investor serta perlindungan lingkungan.

“Harapannya melalui FGD masukan dari seluruh pihak dapat memperkuat dokumen RDTR agar pembangunan Kuala Kapuas berjalan lebih terarah nyaman produktif dan berkelanjutan,” katanya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas akan menertibkan Perumahan New Site Development (NSD).

Pasalnya penghuni NSD selama ini dinilai tidak memenuhi ketentuan. Perumahan itu akan dijadikan Rumah Khusus (Rusus).

Hal ini dikatakan Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang KSDM Budi Kurniawan kepada wartawan usai menghadiri rapat persiapan teknis sosialisasi pembukaan rekening pembayaran retribusi penghuni serta penandatanganan perjanjian penempatan Rumah Khusus di Aula Disperkimtan Kapuas
Kamis (8/10/2026).

Menurutnya ada sekitar 50 unit rumah di NSD akan disegel. Penertiban merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam rangka pengamanan dan penataan aset.

“Regulasi terkait itu yakni Perbup sudah disusun. Hari Sabtu bersam-sama unsur terkait Kejaksaan Kepolisian Denpom Satpol PP dan OPD terkait ke NSD melaksanakan penertiban,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemkab Kapuas melakukan penataan terhadap keberadaan NSD membantu warga berpenghasilan rendah yang terdampak program pemerintah daerah sehingga ada relokasi di NSD itu.

Kepala Disperkimtan Kapuas Yan Hendri Ale mengatakan rapat hari ini sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya terkait persiapan Rumah Khusus.

“Hari Sabtu akan melakukan penertiban di NSD sedangkan tim pengamanan telah dibentuk. Ada sekitar 50 unit berdasar hitungan,” jelasnya.

Menurutnya Pemkab Kapuas memastikan bahwa perumahan NSD hanya boleh ditempati warga namun memenuhi persyaratan sementara untuk ASN TNI Polri tidak diperbolehkan. (Ujang/SB)

BARITO KUALA, SuaraBorneo.com – Respons cepat ditunjukkan Kapolres Barito Kuala (Batola) AKBP Susilawati, S.H., M.H., saat turun langsung menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di belakang Kompleks Teratai Putih Jalur 1, Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Kamis (8/10/2026).

Kapolres Batola hadir langsung di lokasi untuk memantau situasi dan terjun langsung ikut memadamkan api, sekaligus memastikan proses penanganan karhutla berjalan dengan baik. Kondisi di lapangan menjadi perhatian serius mengingat api berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan.

Dengan mengenakan perlengkapan lapangan, AKBP Susilawati turut melihat kondisi titik kebakaran dan berkoordinasi dengan personel yang melakukan penanganan di lokasi.

Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan pada area yang terbakar. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api baru yang dapat memicu meluasnya kebakaran.

Kehadiran langsung Kapolres Batola di tengah penanganan karhutla menjadi bagian dari upaya memastikan personel bekerja secara maksimal sekaligus memperkuat koordinasi dengan unsur terkait di lapangan.

Penanganan karhutla tersebut dilakukan dengan mengedepankan keselamatan petugas dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

Masyarakat di sekitar Handil Bakti juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Polres Barito Kuala bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan guna mencegah karhutla kembali meluas di wilayah Handil Bakti. [ad/sb]

BARITO KUALA, SuaraBorneo.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah titik kawasan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala (Batola), menjadi perhatian masyarakat.

Kebakaran dilaporkan terjadi di sejumlah lahan, di antaranya di belakang Kampus UNISKA, Komplek Handil Bakti Indah (HBI), kawasan Komplek Grand Purnama 1 dan 2, hari ini Kamis 8 Oktober 2026 lahan di belakang Komplek Teratai Putih.

Lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari kawasan permukiman membuat warga berharap adanya perhatian dan langkah penanganan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Sejumlah warga juga berharap Bupati Batola Dr. H. Bahrul Ilmi, S.H., M.H., dapat memastikan jajaran pemerintah daerah terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap titik-titik karhutla di kawasan Handil Bakti.

Kekhawatiran warga terutama berkaitan dengan kemungkinan api meluas, terlebih beberapa titik kebakaran berada di sekitar kompleks perumahan. Warga khawatir jika kondisi tidak segera terkendali, api dapat mendekati bahkan berpotensi menjalar ke area permukiman.

Selain ancaman api, asap yang ditimbulkan dari kebakaran juga dikhawatirkan mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi.

“Harapan kami pemerintah daerah bisa terus memberikan perhatian dan memastikan penanganan di lapangan berjalan. Kami khawatir kalau api meluas dan mendekati rumah warga,” ujar salah seorang warga (yang tidak mau disebutkan namanya)

Warga memahami bahwa penanganan karhutla melibatkan berbagai unsur, mulai dari petugas pemadam, BPBD, aparat keamanan, relawan hingga masyarakat. Karena itu, koordinasi antarpihak dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Masyarakat juga berharap pemerintah daerah tidak hanya melakukan penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi turut memperkuat upaya pencegahan dan pemantauan terhadap lahan-lahan yang memiliki potensi terbakar.

Dengan kondisi karhutla yang muncul di beberapa titik dalam beberapa hari terakhir, warga berharap Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan informasi mengenai langkah yang telah dilakukan maupun upaya lanjutan yang akan ditempuh.

Kejelasan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan sekaligus dapat ikut berperan dalam mencegah kebakaran meluas.

Masyarakat berharap karhutla di kawasan Handil Bakti segera tertangani dan kondisi lingkungan kembali aman, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. [ad/sb]

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah mulai mematangkan persiapan pelaksanaan program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) Tahun Anggaran 2027. Program strategis nasional pendukung peningkatan layanan publik sektor pengelolaan persampahan ini didukung pendanaan Bank Dunia (World Bank) dengan total alokasi mencapai Rp107 miliar selama lima tahun.

Terkait itu Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Sosialisasi dan Persiapan Program LSDP bertempat di Aula Bapperida Kapuas Rabu (7/10/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Budi Kurniawan mewakili pimpinan daerah.

Kegiatan dihadiri Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M Saribi Kepala DLHK Kabupaten Kapuas dr Tonun Irawati perwakilan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Kalteng serta Dinas PUPR Provinsi Kalteng.

Hadir sejumlah kepala OPD para camat lurah kepala desa pengelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS 3 serta Bank Sampah di wilayah terkait.

Staf Ahli Bupati Bidang KSDM Budi Kurniawan mengatakan bahwa Kabupaten Kapuas menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil mendapatkan program LSDP dari total 30 kabupaten/kota se-Indonesia.

“Ini merupakan kepercayaan sekaligus amanah besar bagi Kabupaten Kapuas dari Pemerintah Pusat dan Bank Dunia. Total nilai program ini sebesar Rp107 miliar yang dibagi dalam lima tahun di mana pada TA 2027 mendatang disiapkan alokasi awal sekitar Rp21 miliar,” katanya.

Ia mengatakan bahwa skema pelaksanaan LSDP memerlukan komitmen kesiapan kelembagaan serta perencanaan teknis yang sangat presisi. Pelaksanaan kegiatan pada tahap awal akan ditalangi melalui APBD sebelum nantinya dinilai dan diverifikasi oleh tim Bank Dunia sesuai kriteria dan standar prosedur internasional yang telah ditentukan.

Lebih lanjut ia mengatakan sosialisasi ini sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan mulai dari Bapperida DLHK camat lurah kades hingga KSM TPS 3R memahami dengan jelas siapa berbuat apa dan bertanggung jawab atas apa
dan semua prosesnya harus transparan akuntabel dan sesuai standar agar alokasi dana ini betul-betul terserap optimal dan memberi dampak nyata bagi kebersihan lingkungan masyarakat.

“Melalui sosialisasi ini Pemkab Kapuas mengharapkan adanya sinergi lintas sektor yang kuat untuk menyusun data lapangan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur persampahan serta menyiapkan kelembagaan pengelola di tingkat desa dan kelurahan secara matang sebelum program direalisasikan pada TA 2027,” ujarnya. (Ujang/SB)