KOTABARU, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel mengumumkan pemindahan alamat (relokasi) dan pembukaan kantor barunya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Operasional kedua kantor itu dimulai pada Senin (20/4/2026).

Pihaknya mengumumkan pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sebelimbingan dari yang sebelumnya di Pasar Limbur Raya di Jalan Putri Ciptasari, per 20 April nanti akan resmi berkantor baru di Komplek Perkantoran Pemkab Kotabaru, Jalan Meranti Kuning, Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, kode pos 72114.

Sementara itu, kantor satunya lagi adalah Kantor Kas Pasar Limbur Raya, akan mulai beroperasi di alamat yang sebelumnya ditempati oleh KCP Sebelimbingan, yaitu Pasar Limbur Raya, Jalan Putri Ciptasari.

Melalui Instagram resminya, Bank Kalsel mengatakan dengan beroperasinya dua jaringan kantornya ini di Kabupaten Kotabaru, diharapkan pelayanan kepada masyarakat setempat bisa lebih baik lagi.

“Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi Call Center Bank Kalsel di nomor 0800 1122 000,” ujar Humas Bank Kalsel. [adv]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel menghadirkan promo spesial dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru dengan memberikan voucher belanja senilai Rp50.000 kepada masyarakat.

Promo ini dapat dimanfaatkan dengan dua cara, yakni membuka rekening tabungan Bank Kalsel atau melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program ini berlaku bagi 100 nasabah pertama yang memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Kantor Cabang Banjarbaru serta area Banjarbaru Expo, mulai 13 hingga 30 April 2026.Jaringan & Stasiun TV

Adapun jenis tabungan yang dapat dibuka dalam program ini meliputi Simpeda, Banua, Banua Bungas, Banua Rencana, hingga TabunganKu. Setiap nasabah yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh voucher belanja Indomaret senilai Rp50.000.

Bank Kalsel mengingatkan bahwa kuota promo terbatas, sehingga masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini.

Melalui program ini, Bank Kalsel berharap dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan sekaligus mendukung kemudahan pembayaran pajak daerah. [adv]

PALANGKARAYA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin didampingi istri Hj Fathul Jannah beserta Forkopimda, bersilaturahmi dan beramah-tamah dengan Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran bersama istri, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Kamis (16/04/2026) di Rumah Dinas Gubernur Kalteng, Palangka raya.

Turut hadir, Panglima Komandan Daerah Militer XXII Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo dan Sekretaris Daerah Provinsi Linae Victoria Aden beserta jajaran forkopimda Provinsi setempat serta kepala SKPD lingkup Pemprov Kalteng.

Pada kesempatan itu, Gubernur H Agustiar menyatakan kesiapan jajarannya di Pemerintah Provinsi Kalteng, bersinergi dan berkolaborasi berbagai hal untuk kemajuan pembangunan di dua daerah ini.

Khususnya lanjut Agustiar, kerjasama dalam hal ketahanan pangan sesuai program pemerintah pusat. Mengingat kedua daerah ini, sama-sama memiliki lahan pertanian yang luas.

Selain itu, karena kedekatan wilayah yang bisa diakses lewat jalur darat dengan mudah, sepatutnya dijalin kerjasama yang intensif untuk penanganan atau pengendalian inflasi atau harga barang di dua daerah.

Terakhir, Gubernur Kalteng ini berharap terjalin kerjasama penanggulangan banjir dan upaya mendorong peningkatan dan pertumbuhan investasi.

Sementara itu, Gubernur H Muhidin pun menyambut positif apa yang menjadi komitmen Gubernur Kalteng tersebut.

Gubernur H Muhidin setuju, kebersamaan Provinsi Kalsel dengan Kalteng terus dijalin dan peningkatan kerjasama diberbagai sektor pembangunan daerah.

Akses transportasi darat yang mudah, membuat mobilitas masyarakat di dua provinsi ini sangat lancar.

Hal itulah alasan Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar kegiatan seperti yang baru dilakukan yakni High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalsel tahun 2026, Rabu (15/4) di Swiss Belhotel Palangkaraya Kalimantan Tengah.

“Kita harapkan Kalteng juga begitu, bikin kegiatan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Acara ramah tamah ini dihadiri Gubernur H Muhidin dan Forkopimda setelah sesaat sebelumnya mengikuti kegiatan penanaman pohon dan lomba tembak di Markas Komandan Daerah Militer (Kodam) XXII/Tambun Bungai di Palangkaraya. [adv/adpim]

PALANGKARAYA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyampaikan beberapa arahan penting dalam hal percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, mulai penggunaan transaksi non tunai seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh masyarakat, hingga kepemilikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan transaksi keuangan.

Arahan ini disampaikan Gubernur H Muhidin dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalsel tahun 2026, pada Rabu (15/4/2026) di Swiss Belhotel Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Gubernur H Muhidin mendorong masyarakat supaya melakukan transaksi non-tunai melalui QRIS yang saat ini pemanfaatannya masih dibawah 10 persen dari seluruh transaksi masyarakat. Meskipun saluran atau fasilitas pendukung yang disediakan sudah cukup siap.

“Kita kurang sosialisasi mungkin. Jadi kita perbanyak sosialisasi dan diajari masyarakat hingga terbiasa menggunakan QRIS ini,” ujar gubernur.

Begitu juga dengan penggunaan KKI oleh Pemda, gubernur mendorong agar memanfaatkan fasilitas ini. Hanya saja, dari 13 kabupaten kota se Kalsel, saat ini baru enam Pemda yang menerapkannya.

“Saya mengimbau kepada Pemda yang belum mempunyai KKI supaya memilikinya. Kalau daerah saja tidak menggunakan (transaksi nontunai,red) apalagi masyarakat,” ujar Gubernur.

Hal lain yang disampaikan, Gubernur H Muhidin setuju adanya program pemberitaan insentif bagi pengunaan QRIS bagi masyarakat dan Pemda yang tentunya diiringi dengan kesiapan channel digital.

Arahan berikutnya, kepada pihak terkait, agar memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) dalam menyediakan layanan digital yang terintegrasi dan handal.

Terakhir disampaikan gubernur, bahwa perlu dipahami bersama, digitalisasi selain berbicara tentang alat transaksi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat

Gubernur lalu mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program TP2DD, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalsel.

HLM TP2DD Wilayah Kalsel yang mengangkat tema “Optimalisasi pendapatasli daerah (PAD) dan belanja daerah melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kalsel” ini melibatkan seluruh anggota TP2DD dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Kegiatan turut dihadiri Panglima Daerah Militer XXII/Tambun Bungai (Pangdam XXII/TB) Mayjen TNI Zainul Arifin, Komandan Korem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus beserta forkopimda lainnya.

Hadir juga Kepala Bank Indonesia Kalsel Fadjar Majardi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalsel Agus Maiyo, dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel Catur Ariyanto Widodo, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin serta Direktur Utama PT. Bangun Banua Aprizaldi.

Para kepala daerah atau yang mewakili dari 13 kabupaten/kota se Kalsel, Asisten Setdaprov, Staf Ahli Gubernur, Tim Ahli Gubernur (TAG), dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Di awal rapat, Wakil Ketua TP2DD Wilayah Kalsel, Fadjar Majardi melaporkan, saat ini seluruh Pemda di Kalsel berada pada tahap digital dengan skor di atas 89%. Angka ini Ini menunjukkan bahwa Pemda di Kalsel secara konsisten mampu mempertahankan indeks ETPD pemerintah daerah pada kategori digital.

Disebutkan, kendala yang dihadapi antara lain masih terdapat berbagai aspek yang perlu terus diperkuat khususnya dalam upaya meraih predikat TP2DD terbaik pada level provinsi maupun kabupaten/kota oleh Pemda.

Di lingkungan pemerintah daerah terus menunjukkan perkembangan khususnya dari sisi penyediaan kanal pembayaran digital.

“Jadi kanalnya, mesinnya, sistemnya, sudah bisa dibilang tersedia penyediaan digital untuk pembayaran telah berjalan dengan cukup baik,” sebut Fadjar.

Pembayaran melalui channel digital seperti QRIS, internet banking dan e-commerce di mayoritas wilayah Kalimantan Selatan masih berada di bawah 50%. Jadi pemanfaatannya masih di bawah 50%, sisanya masih tunai semua.

Diskusi dalam HLM ini menghadirkan panelis yaitu Sekretaris TP2DD Kalsel Subhan Noor Yaumil bersama Agus Maiyo (Kepala OJK) dan Fahruddin (Dirut Bank Kalsel) selaku anggota.

Pada kesempatan itu, disampaikan pemenang Banua Digital Award 2026 kategori transformasi digital terbaik yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Tropi penghargaan diberikan gubernur H Muhidin didampingi Ketua OJK Kalsel Agus Maiyo. [adv/adpim]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus dorong percepatan perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk menjamin masyarakat pekerja formal dan informal di Kalimantan Selatan.

Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H M Syarifuddin, pada saat hadir dan membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Upaya Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), yang digelar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, pada Rabu (15/4/2026) pagi, di Fugo Hotel, Banjarmasin.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel menyampaikan bahwa sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2021, pemerintah daerah dituntut terlibat aktif dalam memperluas cakupan kepesertaan Jamsostek yang akan memperluas perlindungan sosial dan menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui, saat ini Jamsostek telah menjadi agenda prioritas nasional dalam memperkuat perlindungan sosial dan menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Inpres nomor 2 tahun 2021, yang menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan,” sampai Sekdaprov.

Juga disampaikan oleh Gubernur, bahwa saat ini cakupan kepesertaan Jamsostek secara nasional hingga akhir tahun 2025 adalah 35 persen, yang notabene masih cukup rendah.

Untuk di Kalsel sendiri lanjutnya, dua kabupaten dengan cakupan kepesertaan tertinggi adalah Kabupaten Balangan, kemudian Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk daerah lain ujar Syarifuddin, masih perlu ditingkatkan.

“Untuk itu kita harapkan bagi seluruh kabupaten/kota di Kalsel untuk dapat meningkatkan cakupan kepesertaan, karena masyarakat kita perlu Jamsostek ini. Baik itu misalnya untuk pekerja konstruksi, kaum, ustad, guru mengaji dan lain-lain. Dimana dengan Jamsostek, apabila mereka meninggal, kehidupan keluarga dan anak-anaknya, terutama pendidikannya masih terjamin,” sampai Gubernur .

“Selain cakupan kepesertaan, tantangan utama yang kita hadapi saat ini terletak pada penguatan implementasi di lapangan. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan kepatuhan pemberi kerja, perluasan perlindungan bagi pekerja informal dan juga rentan, kemudian juga pemutakhiran, dan integrasi data berbasis NIK serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah,” lanjutnya.

Oleh karena itu terang Gubernur melalui FGD yang terselenggara hari ini, diharapkan dapat menjadi forum strategis untuk menyamakan arah, mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah yang tepat untuk percepatan UCJ di Kalsel.

“FGD hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyamakan arah, mengidentifikasi kendala secara spesifik, serta merumuskan langkah yang dapat langsung diimplementasikan. Kita juga berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan yang terukur dan dapat ditindaklanjuti. Sehingga percepatan UCJ di Kalsel dapat berjalan lebih efektif lagi,” harap Gubernur Kalsel.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Ady Hendratta dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas perhatian pemda, baik itu Pemprov Kalsel maupun pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel atas terselenggaranya UCJ di Kalsel.

“Apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian bapak/ibu atas terselenggaranya program pemerintah ini, dan atas perhatian kepada seluruh masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dimana kami di sini hanya sebagai badan penyelenggara dan juga mitra. Untuk diketahui, total klaim program pada tahun 2025 di Kalsel adalah sebesar 1 triliyun rupiah, dengan 85.159 total klaim,” sampainya.

BPJS Ketenagakerjaan ujarnya, sebagai badan penyelenggara tidak lepas dari amanah yang diberikan Presiden RI, Prabowo Subianto melalui beberapa misi dalam Asta Cita yang perlu ditindakalnjuti.

“Kami sebagai badan penyelenggara tidak lepas dari amanah yang dititipkan kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Bapak Presiden melalui misi Asta Cita yang perlu ditindaklanjuti, yakni pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial dan investasi pendidikan,” sampai Ady.

Pada kegiatan ini, juga disampaikan testimoni langsung dari penerima manfaat Jamsostek, yakni seorang anak yang merupakan ahli waris dari salah satu Pekerja di Bank BPD Kalsel, yang meninggal pada Januari 2024 silam.

Anak yang bernama Arif tersebut menyampaikan bahwa berkat Jamsostek sang Ayah, dirinya tetap bisa terus mengenyam pendidikan, dan bahkan saat ini dirinya sudah berkuliah Semester 4 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, meskipun sang Ayah telah berpulang 2 tahun silam.

Pada kegiatan ini juga diserahkan oleh Sekdaprov Kalsel, Syarifuddin, Jaminan Kematian dari Jamsostek, kepada 2 orang ahli waris, masing-masing senilai 42 juta rupiah.

Ditemui usai acara, Sekdaprov Kalsel Syarifuddin menyampaikan bahwa Kalsel perlu meningkatkan cakupan kepesertaan Jamsostek, dimana target di tahun 2026 adalah 48 persen.

“Pemprov Kalsel sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, akan berusaha untuk meningkatkan luas cakupan kepesertaan tahun 2026, dengan target sebesar 48 persen, meningkat 6 persen, dari angka sebelumnya 42 persen. Kita tentu akan berusaha keras agar target ini bisa tercapai, bahkan terlampaui,” ujar Sekdaprov.

Lebih lanjut, Ady Hendratta secara singkat juga menyampaikan beberapa skema yang dilakukan dalam peningkatan UCJ untuk mencapai target yang sudah diberikan, baik kepada Pemprov Kalsel dan juga Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan.

“Rasanya ada skema-skema yang cukup menarik, seperti kewajiban pendaftaran Jamsostek oleh Pemberi KUR, kemudian juga kewajiban bagi para kontraktor pada proyek jasa konstruksi. Kemudian CSR Perusahaan, dimana perusahaan-perusahaan dapat mengalokasikan sedikit anggarannya untuk melindungi pekerjanya di sektor informal,” sampainya.

Skema yang melibatkan pemerintah sendiri adalah kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja, melalui skema kepatuhan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan kepatuhan terhadap perusahaan-perusahaan swasta, agar yang belum daftar segera didaftarkan.

Dan tentu yang terakhir adalah skema anggaran, melalui APBD, dan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dan reboisasi. Disinilah dibutuhkan support dan dukungan pemerintah kabupaten/kota agar bisa melindungi masyarakat pekerjanya dengan program ini ujar Ady.

Turut hadir dalam FGD ini, kepala dinas dan perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel yang terkait, diantaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Irfan Sayuti, dan perwakilan dari Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Juga berhadir dari kabupaten/kota se-Kalsel, Sekretaris Daerah atau yang mewakili, serta perwakilan dari Inspektorat Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda dan BPKAD. [adv/adpim]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo mengatakan, berdasarkan hasil kajian bersama konsultan, Bank Kalsel diprediksi mampu mengelola nilai transaksi devisa hingga mencapai Rp400 triliun.

“Potensi perdagangan internasional di Kalsel sangat besar dengan estimasi nilai mencapai Rp400 triliun,” kata dia di Banjarmasin, Selasa.

Agus menjelaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu transisi bagi Bank Kalsel menuju bank devisa.

“Terkait waktu, kami memberikan rentang tiga hingga enam bulan untuk Bank Kalsel segera menyelesaikan persiapan ini,” ujarnya.

Bank Kalsel terus melakukan berbagai langkah penguatan dalam rangka memenuhi persyaratan serta meningkatkan kesiapan penyelenggaraan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Setelah seluruh tindak lanjut tersebut terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, Bank Kalsel akan melaksanakan serta memasarkan produk dan layanan berbasis valuta asing secara bertahap kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pengembangan layanan dan peningkatan daya saing.

Sesuai regulasi dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, setiap transaksi ekspor dalam bentuk devisa wajib dikelola di dalam negeri sebesar 100 persen dan ditahan selama minimal tiga bulan.
Ketentuan ini dipandang sebagai peluang emas bagi Bank Kalsel untuk menghadirkan produk perbankan yang relevan ketika menjadi bank devisa. [adv]

PALANGKARAYA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin didampingi istri Ketua TP PKK Provinsi Hj Fathul Jannah, beramah-tamah dengan Panglima Daerah Militer XXII/Tambun Bungai (Pangdam XXII/TB), Mayjen TNI Zainul Arifin bersama Forkopimda Kalsel dan Kalimantan Tengah (Kalteng), pada Selasa malam (14/04), di Balai Berkah, Kodam XXII/TB, Kota Palangkaraya.

Pangdam Mayjen TNI Zainul Ariffin menyampaikan rasa bangga dan menyampaikan ucapan selamat datang kepada Gubernur H Muhidin dan rombongan Forkopimda Kalsel pada malam ramah tamah ini.

Kebersamaan ini diharapkan terus terjaga demi mensukseskan program program pemerintah pusat dan kerja bersama, dan upaya memajukan daerah masing-masing.

Pada kesempatan itu, Gubernur H Muhidin mengatakan, pertemuan bersama Pangdam XII/TB beserta Forkopimda seperti ini sudah lama diharapkannya, dan bisa terlaksana atas inisiatif Pangdam XII/TB beserta jajarannya.

Dikatakan gubernur, sebagai provinsi tetangga dekat, masyarakat masyarakat Kalsel dan Kalteng sangat mudah karena didukung akses jalan darat yang nyaman dan lancar, sehingga memudahkan kedua pihak pulang pergi antarwilayah ini.

Misalnya setiap akhir pekan, nampak masyarakat Kalteng beramai-ramai ke Banjarmasin-Kalsel, untuk berbagai keperluan, mulai keperluan usaha/bisnis hingga hiburan atau rekreasi bersama keluarga.

Begitu juga sebaliknya, masyarakat Kalsel banyak melakukan berbagai aktivitas di Bumi Tambun Bungai ini, bahkan banyak yang menetap.

Sementara itu, Wagub Kalteng Edy Pratowo juga merasa bangga dengan keakraban pimpinan daerah di Bumi Lambung Mangkurat (Kalsel) dan Bumi Tambun Bungai (Kalteng).

“Terima kasih pak gubernur atas kerjasamanya selama ini. Kalimantan Selatan adalah “saudara kandung” Kalimantan Tengah,” ujar Wagub Edy.

Dalam pertemuan, para Forkopimda Kalteng yang hadir bersama Wagub Kalteng adalah Sekretaris Daerah Provinsi Linae Victoria Aden, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong, dan Wakajati Kalteng Arip Zahrulyani.

Kemudian, dari Forkopimda Kalsel hadir antara lain, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalsel Tiyas Widiarto, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel (Pnb) Hilman LP Ambarita, dan Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra, Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kepala Bank Indonesia Wilayah Kalsel Fadjar Majardi, dan lain-lain.

Kodam XXII/TB memiliki wilayah operasi di Provinsi Kalsel dan Kalsel dengan fokus strategi, engukuhkan pertahanan kewilayahan, mendukung program strategis pemerintah, serta menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat. [adv/adpim]

Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin didampingi istri Ketua TP PKK Provinsi Hj Fathul Jannah, beramah-tamah dengan Panglima Daerah Militer XXII/Tambun Bungai (Pangdam XXII/TB), Mayjen TNI Zainul Arifin. (Foto/M. Mirza/Biro Adpim)