KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 sekaligus Launching QRIS Retribusi bertempat di Aula Tingang Menteng Kantor Bupati Kapuas, Senin (21/9/2026).

Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan evaluasi terhadap capaian PAD periode Januari hingga Agustus 2026 sekaligus memperkuat langkah optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan launching QRIS retribusi sebagai bagian dari sinergi digitalisasi dan optimalisasi PAD. Berdasarkan materi kegiatan penerapan QRIS mencakup sejumlah sektor retribusi pemerintah di antaranya QRIS Sekretariat Daerah QRIS retribusi parkir QRIS retribusi rusun pemerintah dan QRIS retribusi pasar pemerintah.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian PAD sekaligus memperkuat upaya peningkatan pendapatan daerah.

“Bagi OPD yang belum tercapai target penerimaannya agar ke depannya dapat melakukan upaya yang maksimal dalam menggali dan mengintensifkan sumber-sumber PAD terkait dengan kewenangannya,” ujar Bupati.

Bupati menyebutkan hingga Agustus 2026 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas mencapai Rp1,157 triliun atau 56,85 persen dari target Rp2,035 triliun. Sementara PAD terealisasi Rp138,049 miliar atau 50,41 persen dari target Rp273,885 miliar.

“Optimalisasi PAD penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Oleh karena itu perangkat daerah pengelola pendapatan diminta memperkuat pengawasan serta mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan Launching QRIS menjadi bagian dari upaya Pemkab Kapuas memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Menurutnya penerapan elektronifikasi diharapkan dapat meminimalisir kebocoran meningkatkan akurasi transaksi dan mendukung peningkatan PAD.

“Dengan digitalisasi retribusi kebocoran dapat diminimalisir akurasi data transaksi terjamin dan tentunya akan berdampak langsung pada peningkatan PAD yang pada akhirnya akan kembali dinikmati oleh masyarakat melalui program pembangunan,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas secara resmi menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Senin (21/9/2026) pagi.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas Berinto.

Dalam pidato pengantarnya Bupati Kapuas HM Wiyatno memaparkan gambaran umum postur Raperda Perubahan APBD TA 2026. Target pendapatan daerah yang pada APBD Induk dialokasikan sebesar Rp2.035.000.000.000 (Rp2,035 triliun) setelah perubahan ditargetkan meningkat menjadi Rp2.090.000.000.000 (Rp2,090 triliun). Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp55 miliar atau tumbuh 2,63%.

Ia mengatakan kenaikan pendapatan tersebut didominasi oleh kelompok pendapatan transfer antar daerah dari semula Rp197 miliar pada APBD Induk naik sebesar Rp35 miliar (15,06%) menjadi Rp232 miliar pada Perubahan APBD.

Di samping itu Pemkab Kapuas juga menerima suntikan dana bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp20 miliar yang khusus diperuntukkan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dana yang diatur berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 300.2.8/6450/SJ ini dialokasikan pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (dana darurat) guna mendanai operasional penanganan karhutla di lapangan termasuk kebutuhan logistik personel TNI/Polri relawan Damkar dan BBM.

Dari sisi belanja daerah alokasi yang semula dianggarkan sebesar Rp2.582.000.000.000 (Rp2,582 triliun) pada APBD Induk, disesuaikan menjadi Rp2.741.000.000.000 (Rp2,741 triliun) pada Raperda Perubahan, atau mengalami kenaikan belanja sebesar 5,81%.

Anggaran belanja ini difokuskan untuk mendukung tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kapuas 2025–2029 yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara pada pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya mengalami penyesuaian dari Rp550 miliar menjadi Rp654 miliar lebih (naik 15,94%). Adapun pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang pemerintah daerah tidak mengalami perubahan, yakni tetap disimulasikan sebesar Rp2,6 miliar.

Bupati Kapuas berharap Raperda Perubahan APBD TA 2026 ini dapat dibahas secara konstruktif bersama legislatif sesuai tahapan dan tata tertib yang berlaku.

“Sesuai agenda pembahasan akan dilanjutkan pada Rapat Paripurna ke-9 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD yang dijadwalkan pada Selasa (22/9/2026). (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno bersama Wakil Bupati Kapuas Dodo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah melaksanakan kunjungan kerja ke Kelurahan Murung Keramat dan Kelurahan Panamas Kecamatan Selat Jumat (18/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut Bupati bersama rombongan melihat langsung kondisi sejumlah fasilitas dan infrastruktur sekaligus berdialog dengan pihak kelurahan dan masyarakat.

Peninjauan lapangan juga menjadi sarana untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi infrastruktur termasuk berbagai kebutuhan yang masih memerlukan perhatian dan penanganan pemerintah daerah.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan bahwa kunjungan lapangan penting dilakukan agar pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan secara administratif tetapi juga dapat melihat langsung kondisi di lapangan.

Dengan demikian berbagai program pembangunan dapat diarahkan secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas daerah.

Kita ingin melihat langsung kondisi di lapangan apa yang sudah dibangun apa yang masih dalam proses dan apa yang masih menjadi kebutuhan masyarakat.

“Ini penting sebagai bahan evaluasi sekaligus untuk menentukan langkah pembangunan selanjutnya,” katanya.

Usai melaksanakan kunjungan kerja Bupati Kapuas bersama rombongan yang beragama muslim kemudian melanjutkan kegiatan dengan Safari Jumat di Masjid Noor Kelurahan Panamas. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperkuat penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan penganggaran pelaksanaan pemantauan hingga evaluasi.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender melalui Workshop Analisis Gender RPJMD Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG serta Pendampingan Penyusunan Gender Action Budget/Gender Budget Statement (GAB/GBS) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Kapuas di Aula Bapperida Kabupaten Kapuas Rabu (16/9/2026).

Sekda Kapuas Usis I Sangkai mengatakan dalam konteks ini Pengarusutamaan Gender atau PUG menjadi salah satu strategi penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

“PUG bukan program yang berdiri sendiri dan bukan pula semata-mata menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan,” tegasnya.

Ia mengatakan PUG harus diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan penganggaran pelaksanaan pemantauan sampai dengan evaluasi.

Lebih lanjut ia mengatakan Kabupaten Kapuas sendiri telah memiliki landasan penyelenggaraan PUG melalui Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kapuas.

Sementara itu Kepala DP3APPKB Kabupaten Kapuas dr Tri Setyautami menyampaikan bahwa Kabupaten Kapuas telah menindaklanjuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat terkait PUG, termasuk melalui Perbup Kapuas Nomor 42 Tahun 2022.

Ia mengatakan Kabupaten Kapuas juga pernah memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2023 dan saat ini proses penilaian kembali terus berjalan namun penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir.

“Tantangan berikutnya adalah memastikan PUG tidak berhenti pada aspek kelembagaan dan administrasi tetapi benar-benar masuk ke dalam substansi perencanaan penganggaran pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan daerah,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno memimpin Rapat Evaluasi Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan di Posko Tanggap Darurat Pusdalops BPBD Kapuas Selasa (15/9/2026) malam.

Rapat didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai dan Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati dihadiri Forkopimda Kepala OPD camat KPH Manggala Agni dan unsur terkait.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan penanganan Karhutla harus dilakukan secara bersama-sama dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Ia mengatakan penanganan Karhutla tidak bisa kita jalankan sendiri-sendiri. “Oleh karena itu dengan kebersamaan TNI Polri BPBD Damkar Manggala Agni dan masyarakat kita berupaya agar kondisi ini bisa kita atasi,” katanya.

Bupati juga meminta agar langkah pencegahan terus diperkuat serta penentuan titik sumur bor dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung penanganan Karhutla. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati perubahan KUA PPAS APBD Perubahan TA 2026.

Kesepakatan itu melalui rapat paripurna DPRD Kapuas ke 7 masa persidangan II digelar Senin di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kapuas Selasa (15/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto.

Ketua DPRD Kapuas Ardiansah mengatakan penandatanganan nota kesepakatan yang menjadi tonggak penting antara pihak eksekutif dan legislatif terkait APBD Perubahan TA 2026 dengan tujuan untuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Legislator Partai Golkar itu mengatakan sesuai mekanisme dewan rancangan KUA dan PPAS perubahan telah dibahas antara eksekutif dan legislatif maupun di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

“Sehingga hari ini telah disepakati dan sesuai agenda paripurna dewan,” katanya.

Bupati Kapuas HM Wiyatno mengatakan KUA PPAS merupakan dokumen landasan kebijakan pengelolaan anggaran daerah.

Dokumen tersebut berisi program prioritas serta batas maksimal anggaran bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah.

Bupati menyampaikan Pemkab Kapuas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD terutama Banggar.

“Dalam hal ini bersama-sama menyelesaikan pembahasan rancangan KUA dan PPAS Perubahan TA 2026 itu dan disepakati,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas Dodo melakukan kunjungan kerja ke Desa Lawang Tamang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Sabtu (12/9/2026).

Dalam perjalanan menuju Desa Lawang Tamang Wakil Bupati Kapuas menyempatkan diri meninjau kondisi jalan lintas P2D Sei Pinang–Rendan.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi akses jalan yang digunakan masyarakat.

Setibanya di Desa Lawang Tamang, Wakil Bupati Kapuas disambut oleh masyarakat setempat bersama Kepala Desa Lawang Tamang Damang Mantir dan Kepala Adat.

Wakil Bupati Kapuas Dodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Desa Lawang Tamang atas sambutan yang diberikan.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Desa Lawang Tamang atas sambutan yang begitu baik. Kehadiran kami di sini merupakan bagian dari kunjungan kerja sekaligus untuk bersilaturahmi dan melihat secara langsung kondisi masyarakat serta pembangunan yang ada di wilayah ini,” ujar Dodo.

Lebih lanjut Wakil Bupati Kapuas menyampaikan bahwa peninjauan jalan lintas P2D Sei Pinang–Rendan menjadi salah satu bagian penting dalam kunjungan tersebut.

Menurutnya akses jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat.

“Tentunya apa yang kita lihat di lapangan akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi pemerintah dalam upaya meningkatkan akses serta pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Kapuas juga mengikuti kegiatan Tampung Tawar dan doa bersama. Prosesi tersebut merupakan bagian dari budaya masyarakat Dayak yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur sekaligus doa untuk memohon keberkahan keselamatan dan kelancaran. (Ujg/SB)