KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melaksanakan Konsultasi Publik I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Timpah Tahun 2026 bertempat di Aula DPUPR Kabupaten Kapuas Senin (5/10/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen RDTR sebagai pedoman dalam penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah Timpah.

Kegiatan dipimpin Staf Ahli Bupati Kapuas KSDM Budi Kurniawan mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai sekaligus memberikan arahan.

Ia menyampaikan bahwa penyusunan RDTR merupakan langkah penting dalam mengantisipasi perkembangan wilayah dan memastikan pembangunan dapat berlangsung secara terarah.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebelumnya juga telah menyusun perencanaan tata ruang di sejumlah wilayah pertumbuhan seperti Mantangai Dadahup dan Pujon dan ke depan perencanaan serupa perlu terus dikembangkan pada wilayah-wilayah strategis lainnya termasuk kawasan perkotaan.

Ia menjelaskan pula wilayah Perencanaan Timpah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan baik pada sektor perkebunan, pertambangan perdagangan jasa maupun sektor lainnya yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

“Oleh karena itu penyusunan RDTR diharapkan mampu mengakomodasi potensi tersebut sekaligus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan sangat diperlukan agar dokumen RDTR yang disusun nantinya benar-benar dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat serta kebutuhan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung tujuan dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan Kapuas Bersinar,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan tata ruang adalah perubahan fungsi ruang. Menurutnya RDTR tidak boleh hanya disusun untuk menjawab kebutuhan pembangunan saat ini tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan wilayah dalam jangka panjang.

“Yang paling penting adalah sustainability atau keberlanjutannya. Kalau kita hanya merencanakan untuk saat ini ke depannya seperti apa? Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tegasnya.

Ia berharap proses penyusunan RDTR WP Timpah dapat menghasilkan perencanaan tata ruang yang mampu mengantisipasi pertumbuhan wilayah menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan lingkungan serta memberikan arah yang jelas bagi pengembangan ekonomi dan pelayanan masyarakat di masa mendatang.

“Dengan perencanaan yang matang dan berorientasi jangka panjang diharapkan pengembangan Timpah dapat berjalan secara terarah berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas melaksanakan peninjauan kondisi jalan dan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sabtu (3/10/2026).

Peninjauan dimulai dari Desa Katunjung dilanjutkan menuju Desa Tumbang Mangkutup dan berakhir di Desa Tumbang Muroi. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai bahan perhatian dalam upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

Dalam kunjungan ke Desa Tumbang Mangkutup Bupati berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan warga setempat.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan Karhutla.

Bupati menyampaikan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah dampak bencana kekeringan dan Karhutla yang terjadi di wilayah tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui peninjauan langsung kondisi wilayah penyerapan aspirasi warga serta penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas Dodo meresmikan Pencanangan Kamis Hanjak Berbudaya di SMP Negeri 2 Pulau Petak Kamis (1/10/2026).

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam melestarikan budaya daerah sekaligus memperkuat pendidikan karakter bagi peserta didik melalui pengenalan kearifan lokal.

Hadir dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Budi Kurniawan Kepala Dinas Pendidikan Suwarno Muriyat Perwakilan Kecamatan Pulau Petak Kepala Sekolah SMPN 2 Pulau Petak Rahma Fitri Awal Mantir Sei Tatas Hilir Tanduh serta para dewan guru dan murid SMPN 2 Pulau Petak.

Wakil Bupati Kapuas menyampaikan apresiasi kepada SMPN 2 Pulau Petak dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas yang telah menginisiasi pelaksanaan program Kamis Hanjak Berbudaya, sehingga mulai diterapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Kapuas.

“Hari ini kita berada di SMPN 2 Pulau Petak dalam rangka Pencanangan Kamis Hanjak Berbudaya,” katanya.

Ia mengatakan ada berbagai potensi budaya Suku Dayak yang dilestarikan. “Kita sangat mengapresiasi SMPN 2 Pulau Petak maupun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas yang telah menginisiasi kegiatan ini, sehingga beberapa sekolah sudah melaksanakannya,” ujarnya.

Harapannya melalui program tersebut para peserta didik dapat membentuk karakter yang baik, memiliki rasa bangga terhadap budaya daerah serta mampu menghargai dan melestarikan budaya Dayak sebagai bagian dari identitas masyarakat Kabupaten Kapuas.

Lebih lanjut Wabup menyampaikan Pencanangan Kamis Hanjak Berbudaya merupakan tindak lanjut dari kebijakan Bupati Kapuas HM Wiyatno yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/123/DISDIK/I/2026 tentang Penggunaan Lawung/Sumping dan Bahasa Dayak sebagai Bahasa Pengantar di Satuan Pendidikan se-Kabupaten Kapuas pada hari tertentu.

Usai meresmikan Kamis Hanjak Berbudaya Wabup juga memberikan bantuan berupa 2 (dua) buah Sipet dan 1 (satu) buah papan target serta 12 buah Damek (Anak Sumpit) sebagai Ketua KORMI Kabupaten Kapuas kepada SMPN 2 Pulau Petak. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Sebagai wujud kepedulian Polres Kapuas menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Desa Sei Asem RT 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Rabu (30/9/2026).

Kegiatan dihadiri Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari bersama Kasat Binmas Kasi Humas Kasi Propam Kapolsek Kapuas Hilir beserta personel serta berinteraksi langsung dengan masyarakat penerima bantuan.

Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari mengatakan kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika warga mengalami kesulitan akibat kekeringan kita harus hadir dan berupaya membantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki.

Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan memberikan manfaat bagi warga Desa Sei Asam,” ujarnya.

Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polres Kapuas untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. “Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan,” ucapnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga penggunaan air secara bijak selama kondisi kekeringan serta tetap memperhatikan kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga.

Warga Desa Sei Asam menyambut antusias penyaluran bantuan air bersih tersebut. Kegiatan berlangsung dengan tertib lancar dan situasi tetap aman serta kondusif.

Lebih lanjut Kapolres menyampaikan melalui kegiatan ini Polres Kapuas menegaskan komitmennya untuk terus hadir
di tengah masyarakat terutama ketika warga menghadapi kondisi yang membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama.
(Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Polres Kapuas Kalteng menggelar press conference tindak pidana kasus pembakaran lahan curanmor dan pencurian bertempat di halaman belakang Polres Kapuas, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan dihadiri Kapolres Kapuas ⁠Kasatreskrim Kasat Resnarkoba Narkoba Kasi Humas Kasipropam anggota Reskrim serta Narkoba Polres Kapuas.

Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari mengatakan tindak pidana pembakaran berdasar laporan polisi tanggal 31 September 2026 dikenai Pasal 308 dan atau 311 UU 1/2023 KUHP.

Kemudian tindak pidana pencurian berdasar laporan polisi tanggal 15 September 2026 dan tanggal 10 September 2026 dikenai Pasal 477 Ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Lebih lanjut Kapolres mengatakan untuk pengungkapan kasus tindak pidana narkotika berdasar laporan polisi tanggal 3 September 2026 laporan polisi tanggal 8 September 2026.

Selanjutnya laporan polisi tanggal 9 September 2026 laporan polisi tanggal 10 September 2026 laporan polisi tanggal 16 September 2026 laporan polisi tanggal 21 September 2026 dan laporan polisi tanggal 24 September 2026.

“Pengungkapan kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,” katanya.

Sementara itu pengungkapan kasus yang terjadi pada bulan September yang ditangani Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Kapuas dipimpin Kapolres Kapuas.

Untuk barang bukti yang disita oleh satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas selama bulan September total keseluruhan narkotika jenis sabu sebanyak 150,03 gram. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – DPRD Kapuas menggelar Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian hasil reses berkelompok/perorangan masing-masing daerah pemilihan.

Agenda penyampaian laporan kegiatan Dewan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 serta penutupan Masa Persidangan II dan pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Selasa (29/09/2026).

“Hari ini DPRD Kapuas melaksanakan Rapat Paripurna penyampaian hasil reses berkelompok/perorangan,” kata Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto yang memimpin rapat paripurna itu.

Wabup Kapuas Dodo mewakili Bupati Kapuas HM Wiyatno mengatakan hasil reses dan laporan kegiatan DPRD menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah.

“Hasil reses menyusun langkah strategis dan rencana kebijakan pemerintah daerah sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” katanya.

Ia melanjutkan terkait aspirasi masyarakat tentu tidak semua dapat terakomodir karena itu sesuai skala prioritas program pembangunan.

“Karenanya diperlukan dukungan kerja sama koordinasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat yang bersifat lintas sektoral, ” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalteng memperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan dan Karhutla.

Perpanjangan itu ditetapka dalam Rapat Evaluasi digelar Pemkab Kapuas di Posko Induk Karhutla Kantor BPBD Kabupaten Kapuas Selasa (29/9/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wabup Kapuas Dodo dihadiri Kalaksa BPBD Kapuas Pangeran
S Pandiangan OPD lingkup Pemkab Kapuas camat serta relawan.

Wabup Kapuas Dodo mengatakan status tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutla di Kabupaten Kapuas diperpanjang selama 14 hari ke depan, hingga 13 Oktober 2026.

“Keputusan ini mempertimbangkan kondisi cuaca dan potensi kekeringan yang masih perlu diwaspadai,” katanya.

Ia mengatakan berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kapuas diperkirakan masih sangat rendah hingga memasuki awal November 2026.

“Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama dalam upaya penanganan dan antisipasi dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Wakil Bupati juga mengharapkan seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi tersebut.

“Oleh karena itu sinergi antara pemerintah daerah perangkat daerah, kecamatan dan relawan menjadi bagian penting dalam mendukung upaya penanggulangan bencana,” ujarnya. (Ujang/SB)