JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., beserta rombongan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta disambut langsung Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau yang akrab disapa Dito Ariotedjo di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jum’at (4/7).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas potensi pengembangan dan pembinaan olahraga di Kaltara, termasuk di dalamnya ialah pembangunan ataupun peningkatan kualitas fasilitas olahraga yang memadai.

Dihadapan Menpora Dito, Gubernur Zainal menyampaikan keinginan masyarakat Kaltara untuk memiliki fasilitas sarana prasarana olahraga yang memadai, sehingga mendorong atlet asal Kaltara bisa lebih berprestasi baik dikancah nasional maupun internasional.

“Kalau potensi olahraga kita yang ada sekarang ini renang, gulat, panahan, menembak, panjat tebing, barongsai, sepakbola, dan futsal. Potensi atlet kita juga cukup membanggakan dan hanya perlu pembinaan dari pelatih yang berkualitas. Untuk pembinaan olahraga kami ada anggaran tapi sangat terbatas,” beber Gubernur Zainal.

Berkaca dari kesuksesan menggelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) perdana di Kaltara, Gubernur Zainal optimis melalui Porprov dapat menjadi ajang strategis dalam mencetak atlet Kaltara yang berprestasi.

“Kami harap Pak Menteri nanti bisa memberi support agar anak-anak muda kita lebih semangat meraih prestasi,” ucapnya.

Ungkapnya, dalam waktu dekat di Provinsi Kaltara akan segera digelar Liga Desa se-Kaltara, menurutnya ini menjadi komitmen serius Pemprov Kaltara serta unsur terkait untuk menjaring bakat atlet sepak bola hingga penjuru desa.

“Bulan depan akan diadakan pertandingan sepak bola antar desa se Kaltara. Namun, karena minimnya sarana prasarana, kami harap agar pak Menteri memberikan support kita untuk membangun sarana prasarana olahraga,” terangnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa provinsi Kaltara merupakan salah satu provinsi yang berusia masih sangat muda di Indonesia, karena itu bantuan dari pemerintah pusat khususnya dari Kemenpora akan sangat dibutuhkan.

“Terlebih kami adalah provinsi baru, kemudian akan ada Porprov kedua di Kaltara. Terkait lahan yang diperlukan kami siapkan semua yang dibutuhkan kecuali anggarannya,” tambahnya.

Bak gayung bersambut, Menpora Dito menyampaikan akan siap membantu Kaltara, namun dengan beberapa catatan khusus terkait yang akan menjadi prioritas serta perlu segera direalisasikan.

“Kemenpora nantinya akan memberikan rekomendasi terkait untuk PUPR melakukan pembangunan sarana prasarana olahraga di Kaltara,” ucap Menteri Dito.

Menteri Dito berpesan kepada setiap daerah termasuk Kaltara untuk fokus ke sarana prasarana olahraga yang ada pemanfaatannya agar terpakai secara maksimal.

“Kita sedang tekankan ke daerah itu yakni multifungsi stadion indoor, karena kita kekurangan sekali itu dan semoga per provinsi nanti ada satu yang besar, satu titik dengan banyak lapangan untuk bisa pembinaan sekaligus kompetisinya,” jelasnya.

Selain itu, Menpora Dito meminta segera dibuat roadmap secara menyeluruh yang mencakup sarana prasarana berkaitan dengan cabang olahraganya. “Roadmap itu juga harus memenuhi cabornya, prasarananya, sarananya dan pembinaan hingga peningkatan mutu SDM. Untuk itu nanti tolong dilengkapi roadmapnya,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara, Saiful Bachry, S.E., dan Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP. (mddkisp)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – PT Migas Kaltara Jaya Tarakan Onshore, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan, bersama PT Medco E & P Tarakan (Medco E&P) telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja (WK) Tarakan di Jakarta, Jumat (4/7/2025). Penandatanganan ini merupakan bentuk implementasi ketentuan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil untuk Wilayah Kerja Tarakan (PSC) yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 serta wujud sinergi antara industri hulu migas dan pemerintah daerah untuk memperkuat peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur PT Migas Kaltara Jaya Tarakan Onshore Darmawansyah dan Direktur PT Medco E&P Tarakan Amri Siahaan, disaksikan Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal Paliwang, Sekretaris SKK Migas, Luky Yusgiantoro, Inspektur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Asep Herman. Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja, Rikky Rahmat Firdaus, Deputi Keuangan dan Komersialisasi, Kurnia Chairi, Direktur Utama PT Migas Kaltara Jaya, Poniti, S.H., serta Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes.

*Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal Paliwang* dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi semua pihak dalam mendukung peningkatan kapasitas daerah di sektor energi. ’’Penandatanganan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Kami meyakini kolaborasi ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara lewat peningkatan pendapatan daerah,’’ ujar Gubernur.

Sementara, *Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro* menegaskan bahwa pengalihan PI 10% ini adalah bagian dari komitmen nasional untuk memperluas manfaat kegiatan usaha hulu migas bagi daerah penghasil, dengan tetap menjaga efisiensi dan akuntabilitas operasi. “Ini merupakan wujud komitmen SKK Migas dalam mendorong partisipasi aktif daerah dalam industri hulu migas. Kami mengapresiasi langkah kolaboratif ini untuk mewujudkan tata kelola migas yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

*Inspektur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Asep Herman* mengatakan, Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif yang mendorong tata kelola sektor migas yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan. ’’Dengan pelibatan aktif daerah, kami berharap industri hulu migas dapat memberikan kontribusi yang lebih merata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”

*Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, M. Kes*, dalam sambutannya menyatakan bahwa, “Penandatanganan ini bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama dalam hal pendapatan daerah. Begitu pula dengan peningkatan kompetensi dari BUMD Kalimantan Utara maupun Kota Tarakan.”

Direktur Medco E&P Tarakan, Amri Siahaan menyampaikan bahwa penandatanganan ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mewujudkan tata kelola migas yang berkelanjutan dan inklusif. “Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari komitmen Medco E&P dalam menjalankan ketentuan PSC, serta berkolaborasi untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal dan ketahanan energi nasional,” ujarnya. (*)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) kembali mengukir prestasi membanggakan di kancah industri perbankan nasional. Dalam ajang 22nd Infobank-MRI Banking Service Excellence Apprecistion (BSEA) 2025 yang diselenggarakan oleh Infobank bekerja sama dengan Marketing Research Indonesia (MRI), Bank Kalsel berhasil menyabet sembilan penghargaan di berbagai kategori.

Puncaknya, Bank Kalsel dianugerahi Golden Trophy – The Best Region Bank in Service Excellence for 5 Consecutive Years, sebuah pengakuan atas konsistensi kualitas layanan selama lima tahun berturut-turut.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, didampingi Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman D. Hadad, dalam seremoni yang berlangsung pada Selasa (24/6) di Hotel Shangri-La, Jakarta, dan diterima oleh Direktur Bisnis Bank Kalsel, Akhmad Fauzi Noor. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kinerja kolektif seluruh insan Bank Kalsel.

“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim dalam menjaga mutu layanan dan terus berinovasi di tengah dinamika industri perbankan dan disrupsi digital. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kepercayaan nasabah melalui layanan prima, baik secara fisik maupun digital,” ujar Fauzi.

Adapun sembilan kategori penghargaan yang diraih Bank Kalsel meliputi:
1. The best region bank in service excellence for 5 consecutive years (2020 – 2024)
2. The 2nd best region bank in service excellence
3. The best region bank in excellence branch atm
4. The 2nd best region bank in excellence customer service
5. The 2nd best region bank in excellence teller service
6. The 2nd best region bank in excellence walk-in channel
7. The 2nd best region bank in excellence mobile banking
8. The 2nd best region bank in excellence social media
9. The 2nd best region bank in excellence sms banking

Pemberian penghargaan didasarkan pada hasil survei yang dilakukan MRI sejak akhir 2024 hingga Maret 2025. Survei bertajuk “Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2025” itu untuk mengukur kualitas service atau layanan bank di mata nasabahnya, baik nasabah yang datang ke kantor cabang secara tatap muka, maupun nasabah yang memanfaatkan layanan digital banking.

“Agar pengukuran BSEM tetap relevan, tahun demi tahun, terdapat serangkaian studi pendahuluan. Semuanya dimulai dari satu pertanyaan besar: Apa yang sedang berubah di industri perbankan Indonesia saat ini,” ujar Direktur Utama MRI Harry Puspito, dalam kata sambutannya.

Sementara itu, Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, menyoroti pentingnya menjaga kualitas layanan di tengah tantangan teknologi dan keamanan siber yang semakin kompleks.

“Model pembobolan bank kini tak lagi konvensional. Sudah masuk ke ranah cyber heist, ransomware, hingga account takeover. Bank yang mampu menjaga layanan sekaligus keamanan digital adalah yang akan bertahan dan dipercaya publik,” ujar Eko.

Dengan pencapaian ini, Bank Kalsel menjadi satu dari 42 bank di Indonesia yang diakui memiliki layanan terbaik tahun ini.
Pengakuan ini sekaligus menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu bersaing secara nasional. [adv/ad]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam upaya memperkuat integritas sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ), Pemprov Kalsel hari ini resmi menandatangani Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Rapat koordinasi sekaligus penandatanganan tersebut menjadi tindak lanjut hasil evaluasi KPK yang menunjukkan bahwa risiko terjadinya tindak pidana korupsi pada sektor PBJ di lingkungan Pemprov Kalsel masih cukup tinggi. Karena itu, Pemerintah Provinsi menyatakan akan segera melakukan pembenahan sistem dan prosedur pengadaan secara menyeluruh.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel memandang serius rekomendasi KPK sebagai dorongan positif untuk memperbaiki sistem pelayanan publik.

“Kami menyadari bahwa korupsi di sektor pengadaan bukan hanya soal hukum, tapi menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan layanan dan pembangunan yang berkualitas. Karena itu, komitmen ini bukan hanya untuk KPK, tapi untuk masyarakat Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan bahwa langkah perbaikan akan dimulai dari penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat, serta percepatan digitalisasi proses pengadaan.

Usai penandatanganan, perwakilan Pemprov Kalsel, termasuk para Kepala Dinas dan pejabat terkait, mengikuti sesi sosialisasi dan arahan langsung dari KPK mengenai langkah-langkah strategis pencegahan korupsi yang harus dijalankan secara konsisten.

“Alhamdulillah, hari ini kami diterima dan diberikan arahan langsung dari KPK. Kami siap menjalankan komitmen bersama ini dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, demi pembangunan yang bersih dan berintegritas di Kalimantan Selatan,” kata Muhidin usai penandatangan dan pertemuan bersama KPK RI.

Dengan penandatanganan rencana aksi ini, diharapkan tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan integritas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

”Mudah-mudahan di 2025 ini tidak ada lagi yang kita lakukan yang menjadi kesalahan untuk menjadi beban daripada kepala dinas ataupun pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi juga mendukung penuh penggunaan e-katalog terbaru dan fitur e-audit sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Adapun Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mencegah korupsi sejak dini, terutama di sektor strategis seperti pengadaan.

“Korupsi di sektor PBJ bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pelayanan publik. Rencana aksi ini merupakan wujud nyata dari semangat kolaborasi yang ingin kami bangun bersama pemerintah daerah,” pungkas Agung.

Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh Gubernur dan jajaran Pemprov Kalsel, tetapi juga perwakilan dari Inspektorat, Dinas PUPR, dan unit kerja terkait. KPK berharap forum ini dapat menjadi model koordinasi dan supervisi lintas instansi yang dapat diterapkan di provinsi lain. [adv/ad]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Silaturahmi dan Halabihalal warga Banjar se- Jabodetabek yang digelar di Auditorium Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan RI pada Minggu (15/6/2025) terasa istimewa bagi warga Banua yang ada diperantauan.

Bagaimana tidak, selain unyuk silaturahmi sesama warga Banjar setahun sekali untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi ini, ternyata juga ajang berburu aneka kuliner makanan khas Banjar dan berbagai kerajinan UMKM Banua.

Sejak pukul 06.00 WIB pagi, berbagai stand makanan dan jajanan Khas Banjar telah siap disajikan menunggu warga untuk membelinya.

Bertempat di selasar sebelum masuk aula auditorium, jejeran stand makanan dan jajanan mengundang para warga Banjar untuk belanja dan menikmati. Aneka makanan seperti soto Banjar, nasi kuning, ketupat kandangan, lontong hingga asinan ikan pun siap tersaji menunggu para pembeli.

Sedangkan aneka jajanan atau wadai seperti kue khas Banjar Bingka, Pundut, Buras hingga wadai Untuk pun tersedia.

Sebagaimana pantauan yang ada, sejak dibuka mulai pukul 06.00 WIB hingga acara berlangsung, stand-stand kuliner pun diserbu dan ada sebagaian yang habis sebelum acara selesai.

“Senang kalau ada acara seperti ini. Rasanya ingin mencicipi semua makanan khas Banjar disini. Obat kangen dan rasanya enak banget,” ungkap Hj. Asniah, warga Banjar di Jakarta.

Sedangkan berbagai aneka kerajinan khas UMKM Banua juga ramai peminatnya mulai kain sasirangan hingga pernak-pernik hiasan.

Melihat antusias UMKM kuliner dan kerajinan yang selalu meramaikan kegiatan warga Banjar di Jabodetabek, Gubernur H. Muhidin dan Hj. Fathul Jannah menyampaikan rencana nantinya akan rutin menggelar kegiatan di Anjungan TMII Kalsel.

“Insya Allah, nanti kita atur agar UMKM ini bisa selalu hadir dan dipromosikan di Ajungan Kalsel di TMII,” ungkap H. Muhidin.

Gubernur Kalsel ini juga menyampaikan rasa syukur dan pujian, aneka masakan khas Banjar menjadi salah satu favorit siapa saja di perantauan, tak terkecuali di Jabodetabek.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Dr. Rumaisah Satyawati berharap Pemprov Kalsel dalam kepemimpinan Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dapat terus mendukung dan mempromosikan UMKM. Terlebih lagi saat ini seperti Soto Bang Suhai hingga Dapur Bunda telah cukup terkenal. [adv/ad]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang dipimpin Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto menggelar Business Matching bertajuk Connecting Island and Driving Growth: The Role of N219 in Regional Accessibility dalam ajang Indonesia Defense 2025 di Hall C2, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/06/2025).

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri sekaligus melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dan surat pernyataan minat atau Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Kaltara bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI), SMtrack Berhad dan Zaveryna.

MoU dan LoI ini terkait pengembangan pesawat N219 produksi PTDI sebagai prioritas nasional yang strategis untuk mendukung konektivitas nasional, dan mendorong ekonomi di wilayah terpencil termasuk di Kaltara.

Untuk provinsi Kaltara lebih berfokus pada pengembangan pesawat N219 menjadi versi amfibi, yang nantinya di desain agar mampu bisa mendarat di darat maupun di air, sehingga bisa digunakan di wilayah perairan dan sungai di Kaltara.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan, selaku Sekretaris KKIP dalam sambutannya menegaskan pentingnya pesawat N219 sebagai simbol kemandirian industri pertahanan nasional, sekaligus solusi strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah Indonesia yang berpulau – pulau.

“Pesawat N219 bukan hanya sebuah produk, tetapi merupakan simbol keberanian bangsa menghadirkan solusi transportasi udara yang dapat menjangkau wilayah terpencil,” kata Wamenhan Donny.

Wamenhan Donny menyampaikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan pesawat N219 yang merupakan hasil rekayasa dan manufaktur nasional dirancang untuk menjawab tantangan konektivitas di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).

“Presiden Prabowo telah berkomitmen mengintegrasikan pesawat N219 dalam kebijakan pembangunan, penghubungan udara perintis dan layanan tanggap bencana, guna memperkuat kehadiran negara di seluruh pelosok Nusantara,” ucapnya.

Untuk diketahui, pesawat N219 disebut juga N219 Nurtanio adalah titik awal kebangkitan kedirgantaraan Indonesia yang merupakan hasil pengembangan PTDI bersama LAPAN, telah sukses melakukan terbang perdana pada 16 Agustus 2017 lalu.

Pesawat N219 merupakan pesawat multiguna generasi baru dirancang mengangkut 19 penumpang dengan penampang kabin terbesar di kelasnya. Serta mampu beroperasi di landasan pendek dan tidak beraspal, sehingga N219 menjadi solusi moda transportasi yang efisien dan adaptif untuk berbagai misi, seperti layanan logistik, angkut penumpang, evakuasi medis, hingga penugasan di daerah rawan bencana. (mddkisp)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Republik Indonesia menggelar forum Internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6).

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari yang dimulai sejak 11-12 Juni 2025 dengan mengusung tema “Sustainable Infrastructure for the Future”.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., turut hadir bersama ribuan delegasi dari berbagai institusi yang terdiri dari pemerintah, akademisi hingga pelaku industri dibidang infrastruktur, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono secara resmi membuka ICI 2025. Dalam sambutannya, kerap disapa AHY ini mengajak semua pihak bersama – sama untuk mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur.

“Presiden Prabowo Subianto telah mengusung agenda pembangunan yang jelas dan berani. Kita harus mengamankan masa depan bangsa dengan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi melalui masa depan yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan,” ujar AHY.

Menko IPK, AHY menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa Indonesia saat ini berada di titik balik dalam sejarah sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi menengah yang terus bertumbuh.

“Kita memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan,” ucapnya.

Lebih jauh, Menko IPK, AHY turut menekankan bahwa dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal arah keadilan dan ketahanan bangsa.

“Indonesia terbuka untuk bisnis. Namun kami menegaskan investasi harus sejalan dengan prioritas nasional, komitmen iklim, dan pembangunan manusia,” tutup AHY.

Rencananya Presiden Prabowo Subianto di agendakan hadir pada hari kedua sekaligus menutup rangkaian acara ICI 2025. (mddkisp)