JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR yang memepertemukan Menteri Dalam Negeri RI, gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia yang digelar di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/25).

Sejumlah isu penting dibahas dalam RDP tersebut seperti membahas teknis penyelenggaraan pemerintah daerah, dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hingga pengelolaan kepegawaian.

Gubernur Zainal memaparkan bagaimana kondisi jalan di Kaltara yang ada dikawasan perbatasan dengan Negara Malaysia yang kondisinya hingga saat ini masih memperhatinkan yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan khususnya didaerah perbatasan.

“Kami dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berupaya memberikan subsidi angkutan orang atau barang bagi masyarakat kami yang ada di perbatasan setiap tahunnya dianggarkan Rp15 miliar tapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi,” bukanya saat menyampaikan paparan.

Hingga saat ini, terdapat dua wilayah yang ada diperbatasan Kaltara yang belum dapat akses jalur darat sama sekali yang mana hanya dapat dijangkau melalui akses udara ataupun sungai dengan kondisi arus yang cukup ekstrim dan berbatu sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat diperbatasan membeli dari Negara Malaysia yang aksesnya lebih memadai.

“Negara Republik Indonesia negara yang besar, seharusnya kita malu ketergantungan semuanya dari Malaysia, tapi mau di apa kondisi keuangan kita yang belum mampu untuk menjangkau,” jelasnya.

Terkait alokasi dana transfer pusat ke daerah, Gubernur Zainal secara gamblang menggambarkan Kaltara sebagai etalase Indonesia tak dapat dipungkiri masih berbanding terbalik dengan Negara Malaysia khususnya wilayah Sabah dan Sarawak yang jauh lebih maju.

Sebagaimana data yang dipaparkan, realisasi pendapatan transfer Provinsi Kaltara Tahun 2022-2025 bahwa 85 persen APBD dari dana transfer, formula dana alokasi umum kurang adil, dana bagi hasil terlambat, opsen pajak turunkan pendapatan daerah 11,3 persen hingga perlunya keadilan fiskal untuk daerah perbatasan.

“Di Kaltara pertambangan batu bara cukup banyak, perkebunan sawit cukup banyak tetapi kami hanya mendapatkan kucuran hanya sedikit, kami tidak tahu setiap tahun itu CPO berapa ribu ton yang diekspor dan kami hanya dapat per tahun Rp9 miliar saja,” tegasnya.

Selanjutnya, gambaran BUMD di Kaltara di Kabupaten Tana Tidung terdapat ada 2 BUMD, Kabupaten Malinau ada 2 BUMD, Kabupaten Nunukan ada 1 BUMD, Kota Tarakan ada 4 BUMD, Kabupaten Bulungan ada 3 BUMD, Provinsi Kaltara terdapat 2 BUMD, ditambah 1 BUMD yang bergerak di bidang jasa keuangan.

“Ada PT Benuanta Kaltara Jaya yang butuh dukungan serah terima aset dari Kementerian Lingkungan Hidup yang belum terlaksana. Jika ini sudah terlaksana saya yakin semua limbah dari rumah sakit tidak dibawa keluar dari Kaltara tetapi kita kelola dan menjadi aset dari daerah,” tuturnya.

Gubernur Zainal membeberkan kondisi kepegawaian di Kaltara seperti guru dengan kebutuhan 2.342 orang dengan eksisting 1.623 orang, tenaga kesehatan dengan kebutuhan 707 orang dengan eksisting 1.341 orang dan aparatur sipil negara dengan pegawai negeri sipil sejumlah 4.227 orang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sejumlah 592 orang.

“Permasalahan pengelolaan kepegawaian seperti pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan khususnya di wilayah 3T, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka digitalisasi layanan kepegawaian,” tutupnya. (mddkisp)

BALIKPAPAN, SuaraBorneo.com – Perjuangan memberikan keadilan di wilayah perbatasan salah satunya bagi masyarakat Apau Kayan kini menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi (Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) akan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Hak Guna Umum (HGU).

Komitmen ini dicetuskan saat audiensi Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud., SE., ME. Pertemuan ini membahas hal yang berkaitan dengan ruas jalan dalam wilayah kerja PT Sumalindo Lestari Jaya, Sabtu (26/4).

“Malam ini pertemuan yang luar biasa yang diprakarsai oleh Gubernur Kaltim. Puji syukur bahwa agenda kita malam ini semua berjalan lancar. Semua yang menjadi program kita, akan kita laksanakan di tahun ini dan manfaatnya akan dirasakan masyarakat Kaltim dan Kaltara,” kata Gubernur Zainal.

Menurutnya masyarakat Apau Kayan dipastikan tidak bergantung kebutuhan sandang maupun pangan dari Serawak-Malaysia. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan wujud nasionalisme.

“Karena masyarakat Kaltara yang berada di Apau Kayan berbatasan dengan Serawak.  Kebutuhan sembako, material dan lainnya didatangkan dari Serawak ini perlu perjuangan. Bahkan dalam perjalanannya mengancam jiwa manusia karena kondisi jalan rawan kecelakaan,” ungkapnya.

Menanggapi sejumlah fakta dilapangan yang dibeberkan Gubernur Zainal, Gubernur Rudy menegaskan bahwa Pemprov Kaltim telah mengambil sikap.

Ia mengatakan telah menyiapkan anggaran Rp28 miliar yang bersumber dari pergeseran anggaran dengan target pemeliharaan, yang terpenting adalah bisa dilewati terlebih dahulu. APBD Provinsi Kaltim dipersiapkan Rp200 miliar

“Jadi jangan ragu, kami punya komitmen membuka jalan. Yang kami pikirkan di sini adalah manfaat untuk masyarakat,” ujar Gubernur Rudy.

Selanjutnya, ia juga berharap agar anggaran tersebut masih bisa bertambah hingga mencapai Rp300 miliar. Mengingat masyarakat Apau Kayan membutuhkan waktu 3 minggu untuk tembus ke Mahakam Hulu

“Intinya kami siap untuk membenahi akses jalan. Khususnya akses jalan Sumalindo yang menggunakan HGU. Alhamdulilah semua bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat paling lambat bulan depan konektivitas sudah bisa di gunakan saudara-saudara kita dari Apau Kayan ke Mahakam Hulu,” harapnya.

Sebagaimana diketahui jalan ini sepanjang 144km di mana 122 km berada di Kaltim, 22 km di Kaltara, dan 88 km di kawasan hutan.
Gubernur Rudi menembahkan, Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga menyepakati untuk membuka jalan baru dari Bongan (Kutai Barat) hingga Sotek.

“Dengan pembiayaan bersumber dari anggaran OIKN, Balai Jalan Nasional dan anggaran jalan Provinsi Kaltim, mudah – mudahan selesai tahun depan,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Gubernur Zainal, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Kaltara H. Sapi’i, S.T., M.AP, Kepala BPPD Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si, Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nur Laila, S.Hut, M.Si dan Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Bertius, S.Hut. (mddkisp)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXIX tingkat Kota Tarakan yang dilaksanakan pada Jumat (25/4/2025).

Peringatan tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut menjadi refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045.

Pada upacara yang dilaksanakan di halaman rumah jabatan Wali Kota ini, Wali Kota membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mendagri mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Beberapa agenda strategis yang perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pemerintahan yang transparan, pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pemerataan pelayanan kesehatan, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Usai pelaksanaan upacara tingkat kota, Wali Kota kemudian mengikuti secara daring upacara peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat nasional yang diselenggarakan di Kota Balikpapan dan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. (MDHMS)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXIX tingkat Kota Tarakan yang dilaksanakan pada Jumat (25/4/2025).

Peringatan tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut menjadi refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045.

Pada upacara yang dilaksanakan di halaman rumah jabatan Wali Kota ini, Wali Kota membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mendagri mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Beberapa agenda strategis yang perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pemerintahan yang transparan, pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pemerataan pelayanan kesehatan, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Usai pelaksanaan upacara tingkat kota, Wali Kota kemudian mengikuti secara daring upacara peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat nasional yang diselenggarakan di Kota Balikpapan dan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. (MDHMS)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menyampaikan tanggapan atas penyampaian keputusan DPRD Kota Tarakan mengenai rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna XXVII DPRD Kota Tarakan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar pada Rabu (23/4/2025).

Dalam rapat tersebut, DPRD Kota Tarakan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting terhadap LKPJ, beberapa diantaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, serta pengurangan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas masukan yang konstruktif dari DPRD dan menegaskan bahwa seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti secara bertahap dan konsisten. Pemerintah Kota juga akan terus membangun komunikasi yang intensif dan terbuka dengan DPRD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, Wali Kota turut memaparkan sejumlah capaian strategis Kota Tarakan sepanjang tahun 2024. Di antaranya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan tren positif, pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap stabil di tengah dinamika nasional dan global, serta pembangunan infrastruktur perkotaan yang terus berjalan.

Tak hanya itu, kebijakan dan penguatan sektor kesehatan serta pendidikan juga menjadi fokus utama. Pemerintah Kota mencatat, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan mencapai lebih dari 20 %, sementara sektor kesehatan mendapatkan alokasi kurang lebih 10 %, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (mdd)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes., menghadiri acara serah terima jabatan (kenal pamit) Komandan Kodim 0907/Trk di Markas Kodim Kelurahan Kampung 1 Skip, Senin (21/4/2025). Acara ini menandai peralihan kepemimpinan dari Letkol Kav. Jhon Budiman Christian Simarmata, M.Han., kepada Letkol Inf. Syaiful Arif, S.Sos., M.Han. Turut hadir Forkopimda Kota Tarakan, perwakilan OPD, instansi vertikal, serta stakeholder terkait lainnya. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan TNI untuk mendukung pembangunan kota.

**Khairul Apresiasi Dedikasi Simarmata dan Sambut Komandan Baru**
Dalam sambutannya, Wali Kota Khairul mengucapkan selamat kepada Letkol Simarmata atas penugasan barunya sebagai Waasintel Kasdam VI Mulawarman di Balikpapan. “Kami berharap Kota Tarakan tetap istimewa di hati Bapak, dan masyarakat mendoakan kesuksesan dalam tugas serta karier ke depan,” ujarnya. Kepada Letkol Syaiful Arif, Khairul menyampaikan sambutan hangat dan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk terus bersinergi membangun kota yang aman, nyaman, dan sejahtera. Ia menekankan pentingnya kolaborasi multidimensi guna mewujudkan visi Tarakan sebagai kota cerdas berbasis sektor jasa, perdagangan, perikanan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

**Komitmen Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan**
Khairul juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemitraan strategis dengan Kodim 0907/Trk. “Sinergi antara pemerintah, TNI/Polri, dan masyarakat adalah kunci menjaga stabilitas dan integrasi nasional,” tegasnya. Di akhir acara, ia mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Letkol Simarmata atas dedikasinya selama memimpin Kodim Tarakan, serta berharap Letkol Arif dapat melanjutkan estafet kolaborasi yang telah dibangun. “Semoga Allah SWT meridai setiap langkah pengabdian kita demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya, menutup acara dengan harapan akan terwujudnya Tarakan yang semakin maju dan berdaya saing. (mdhms)

APAU KAYAN, SuaraBorneo.com – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan dan pedalaman Apau Kayan di Kabupaten Malinau pada 15 hingga 19 April lalu.

Selama berada di Apau Kayan, Wagub Kaltara melihat langsung kerusakan jalan yang parah dan memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

“Saya bersama pak Gubernur Kaltara juga telah berdialog dengan para tokoh masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka terkait kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan (Apau Kayan),” kata Wagub Ingkong Ala, Senin (21/4/2025).

Dijelaskannya, saat meninjau kondisi jalan yang menghubungkan desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu menuju Data Dian, Kecamatan Kayan Hilir, ditemukan sejumlah ruas jalan yang rusak parah.

“Ada 5 titik jalan rusak parah, itu baru menuju desa Data Dian, belum lagi yang menuju ke Long Bagun di Kabupaten Mahulu (Mahakam Hulu) Kalimantan Timur (Kaltim) ada puluhan titik,” jelas Wagub.

Ingkong juga menegaskan Kunjungannya bersama gubernur di Apau Kayan  bertujuan untuk memahami secara langsung kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan dan mencari solusi untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak.

“Saya sangat paham dengan kondisi di Apau Kayan ini terkait persoalan jalan sudah puluhan tahun dialami warga perbatasan,” tegas pria yang juga berasal dari desa Long Nawang ini.

Wagub Kaltara menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan Apau Kayan. Namun, perlu dukungan anggaran dari pemerintah pusat apalagi status jalan poros di Apau Kayan berstatus jalan nasional.

“Ini komitmen saya bersama pak Gubernur untuk memperjuangkan anggaran dan sumber daya untuk memperbaiki jalan yang rusak dan meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah perbatasan,” tutupnya.

Turut mendampingi wagub dalam peninjauan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Dr. Ferdy Manurun Tanduk Langi,SE., M.Si., Kepala Dinas Sosial Obed Daniel L Tobing, S.Hut., M.M., Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Berltius, S.Hut. (mddkisp)