BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi mengguncang kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel.

Pengamat sosial Noorhalis Majid menilai, berkurangnya dana TKD telah memberikan tekanan terhadap hampir seluruh BPD di Indonesia. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar keberlangsungan bank milik daerah tidak terancam.

“Kalau pemerintah pusat ingin mendorong perekonomian daerah, termasuk mempertahankan BPD di seluruh Indonesia, dampak pengurangan TKD semestinya sudah diantisipasi. Apakah pemerintah pusat memahami pengaruh kebijakan ini terhadap BPD?” ujar mantan Ketua KPU Kota Banjarmasin menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (03/11/2026).

Menurut Majid yang pernah menjabat Kepala Perwakilan Ombudsman dua periode ini juga mengatakan, tanpa langkah antisipasi yang tepat, penurunan kinerja tersebut dikhawatirkan semakin memburuk dan mengancam keberlangsungan BPD. Bahkan, Bank Kalsel pun tidak boleh menganggap dirinya aman dari dampak kebijakan tersebut.

Karena itu, antisipasi tidak cukup hanya dengan mengoreksi kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD dari pemerintah pusat. Bank Kalsel juga harus menyiapkan langkah strategis agar mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan yang kurang berpihak terhadap daerah.

Noorhalis mengakui, persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak sederhana. Penurunan kinerja tidak bisa semata-mata dibebankan kepada manajemen, karena turut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi global yang berdampak terhadap perekonomian daerah.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru menuntut Bank Kalsel lebih adaptif dan berani melakukan pembenahan.

Ada tiga langkah strategis yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mendorong perputaran ekonomi daerah agar lebih dinamis dengan menempatkan Bank Kalsel sebagai salah satu motor penggeraknya.

Bank Kalsel perlu memperluas kerja sama dengan pengusaha lokal melalui berbagai asosiasi dunia usaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Selama ini, sumber dana Bank Kalsel banyak bertumpu pada kas pemerintah daerah. Karena itu, perputaran dana pemerintah daerah semestinya tidak hanya menjadi sumber likuiditas bank, tetapi juga dimanfaatkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan dunia usaha di daerah.

Kedua, melakukan efisiensi secara menyeluruh terhadap pengeluaran perusahaan. Seluruh komponen belanja perlu dievaluasi, termasuk gaji, bonus, dan berbagai pengeluaran lainnya agar lebih rasional dan proporsional.

“Jangan sampai terjadi lebih besar pasak daripada tiang. Beban pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perusahaan,” tegasnya.

Ketiga, membangun partisipasi yang lebih luas dengan melibatkan para pakar, akademisi, serta pelaku ekonomi. Menurutnya, kompleksitas persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak mungkin diselesaikan hanya melalui pemikiran internal perusahaan. Diperlukan pandangan dan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan strategi penyelamatan dan penguatan bank daerah tersebut.

Noorhalis menegaskan, masyarakat Kalimantan Selatan pada dasarnya memiliki kepedulian besar terhadap keberadaan dan masa depan Bank Kalsel. Karena itu, kritik yang disampaikan publik seharusnya tidak dipandang sebagai serangan, melainkan bentuk kepedulian agar bank kebanggaan masyarakat Banua tersebut tetap sehat dan mampu bertahan.

“Yakinlah, semua warga Kalsel sangat cinta dan peduli terhadap keberadaan serta masa depan Bank Kalsel. Kalau pun ada kritik, itu merupakan bagian dari kepedulian untuk menyelamatkan Bank Kalsel dari kinerja buruk,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan, kinerja sebuah perusahaan atau lembaga tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Meski kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global turut menentukan, kemampuan manajemen dalam membaca persoalan, mengambil keputusan, serta melakukan pembenahan tetap menjadi faktor penting.

Karena itu, Bank Kalsel dituntut tidak sekadar bertahan menghadapi tekanan pengurangan TKD, tetapi juga melakukan transformasi agar tidak terus bergantung pada dana pemerintah daerah dan memiliki sumber pertumbuhan bisnis yang lebih kuat. [adv]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan komitmen dan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Hal ini disampaikan Bupati Kapuas HM Wiyatno dalam rapat konsultasi dalam rangka Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Kapuas bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Jati Gede Lantai 7 Gedung SDA Jalan Pattimura Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

“Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan komitmen dan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan serta pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan,” katanya.

Bupati mengatakan poin utama diantaranya dukungan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat khususnya
dalam penyediaan infrastruktur penyiapan lahan akses jalan serta kelengkapan administrasi dan sertifikasi tanah.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat untuk memajukan pendidikan.

Turut hadir mendampingi Bupati Kapuas Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai Kepala Dinas Sosial Karolinae Kepala Dinas Kesehatan dr Agus Waluyo Kepala DPMPTSP Teguh Yunianto Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Heni Mariati serta Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Andini Nopiantari. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) berlamgsung di Aula Bapperida Kapuas, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi Asisten III Setda Kapuas Fery Noah mewakili Bupati Kapuas HM Wiyatno dihadiri Forkopimda pemangku kepentingan instansi vertikal OPD camat dan LPPM Universitas Palangka Raya.

Perwakilan GAPKI APHI Kalimantan Tengah Manggala Agni KPHP KPH BOSF Mawas serta Damkar mandiri.

Dalam sambutan Bupati Kapuas yang dibacakan Fery Noah menyoroti kondisi geografis Kapuas yang memiliki beragam potensi bencana.

Wilayah yang luas permukiman di sepanjang daerah aliran sungai kawasan gambut dan lahan pertanian menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

Ia meminta setiap perangkat daerah menyajikan data akurat mengenai ancaman kerentanan kapasitas wilayah serta riwayat kejadian bencana sesuai tugas masing-masing.

Ia mengatakan penanggulangan bencana harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. “Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan masyarakat dan ketahanan wilayah,” katanya.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Pangeran S Pandiangan mengatakan ancaman bencana di daerah itu meliputi banjir kebakaran hutan dan lahan kekeringan angin kencang hingga kebakaran permukiman.

Menurutnya karakteristik permukiman serta keberadaan lahan gambut membuat penanggulangan bencana membutuhkan perencanaan yang terarah dan terintegrasi.

Kalaksa BPBD menegaskan tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya berada di tangan BPBD. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan keterlibatan pemerintah masyarakat dunia usaha, akademisi organisasi kemasyarakatan dan relawan.

Ia menambahkan dokumen RPB nantinya memuat kebijakan strategi program dan kegiatan berdasarkan kajian risiko serta karakteristik ancaman daerah dengan cakupan meliputi pencegahan mitigasi kesiapsiagaan tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pangeran meminta seluruh OPD dan pemangku kepentingan aktif menyampaikan data serta masukan. Akurasi informasi dinilai menentukan agar rencana yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah berharap FGD tersebut menghasilkan dokumen yang aplikatif dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Tantangan berikutnya adalah memastikan program pengurangan risiko bencana benar-benar dilaksanakan bukan berhenti sebagai dokumen perencanaan,” ujarnya.
(Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas akan melakukan pemeriksaan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah itu penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan kepada wartawan usai memimpin Rapat Koordinasi di Aula Kantor Bapperida didampingi Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M Saribi sejumlah OPD serta pihak SPPG Kapuas.

“Inspeksi dijadwalkan mulai pekan depan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar pelayanan dan ketentuan pemerintah,” katanya, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya inspeksi tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai pelayanan dan penilaian kesesuaian SPPG di daerah.

Meski demikian sebelum turun ke lapangan pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun mekanisme pemeriksaan dan pembagian tugas antar instansi.

Ia mengatakan tim nantinya akan menilai sejumlah indikator untuk mengukur kesesuaian operasional setiap SPPG dengan standar yang telah ditetapkan.

Terkait hal itu hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar pemberian rekomendasi mulai dari layak beroperasi, layak dengan kewajiban melakukan perbaikan hingga tidak layak beroperasi.

“Oleh karena itu kita ingin memastikan program ini benar-benar dijalankan sesuai ketentuan berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan pengawasan tidak cukup hanya melihat ketersediaan makanan bagi penerima manfaat.

“Pelaksanaan MBG juga bergantung pada kesiapan sektor pendukung seperti pendidikan pangan pengawasan dan pengelolaan lingkungan.

Sehingga keterlibatan lintas OPD dinilai diperlukan agar setiap persoalan dapat diidentifikasi sesuai kewenangan masing-masing,” katanya.

Budi menegaskan Pemkab Kapuas mendukung program prioritas Presiden tersebut. “Pelaksanaannya tetap harus disertai pengawasan dan evaluasi agar kualitas pelayanan terjaga dengan baik,” ujarnya. (Ujang/SB)

DEMAK, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno melakukan agenda kunjungan kerja ke Rice Milling Unit (RMU) Tarli Berkah Abadi di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah didampingi Sekda Kapuas Usis I Sangkai, Senin (3/11/2026).

Ini dilakukan dalam rangka penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi gabah. Kemampuan mengolah hasil panen menjadi beras berkualitas juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan petani.

Disamping itu kunjungan kerja ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk melihat langsung bagaimana fasilitas penggilingan padi modern dikelola, mulai dari teknologi yang digunakan hingga sistem operasionalnya.

Bersama rombongan Bupati Wiyatno mengamati proses pengolahan gabah menjadi beras termasuk pemanfaatan berbagai fasilitas pendukung dalam kegiatan produksi.

“Pengalaman ini diharapkan menjadi referensi dalam merancang pengembangan RMU di Kabupaten Kapuas. Pemerintah daerah ingin mempelajari pola pengelolaan dan teknologi yang dapat diterapkan sesuai dengan potensi pertanian serta kebutuhan daerah,” katanya.

Bupati mengatakan pengembangan RMU memiliki arti strategis. Daerah ini memiliki potensi persawahan yang besar sehingga penguatan fasilitas pascapanen menjadi salah satu langkah untuk memastikan hasil pertanian tidak hanya melimpah tetapi juga memiliki nilai jual lebih tinggi.

Ia menjelaskan pula dengan dukungan teknologi penggilingan yang tepat kualitas beras diharapkan meningkat kehilangan hasil panen dapat ditekan, dan petani memiliki peluang memperoleh nilai tambah dari gabah yang dihasilkan.

Lebih lanjut Bupati mengatakan hasil kunjungan ke Demak selanjutnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun langkah pengembangan RMU yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat rantai produksi pertanian sekaligus mendorong ketahanan pangan daerah,” ujarnya. (Ujang/SB)

KANDANGAN, SuaraBorneo.com – Pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan audiensi dengan Bank Kalsel Cabang Kandangan dan Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan, Senin (2/11/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Kantor Bank Kalsel Cabang Kandangan, Jalan A Yani tersebut disambut langsung Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan Muhammad Fadjrin dan Pgs Kepala Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan Shiska Ayu Krisna.

Audiensi tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru PWI Kabupaten HSS periode 2026–2029.

Muhammad Fadjrin menyampaikan terima kasih atas kunjungan pengurus PWI HSS.

Ia berharap hubungan baik yang terjalin dapat ditingkatkan melalui sinergi, khususnya dalam penyampaian informasi positif kepada masyarakat. “Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Shiska Ayu Krisna menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus baru PWI Kabupaten HSS. Ia juga berharap ke depan terjalin sinergi dan kolaborasi dalam mendukung perkembangan perekonomian di Kabupaten HSS.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan antara insan pers dan Bank Kalsel semakin erat serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. [adv]

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas Dodo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Selasa (3/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut diikuti Wakil Bupati Kapuas dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas didampingi Plt Asisten I Setda Kapuas Budi Kurniawan serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Rakor ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi.

Selain membahas langkah-langkah pengendalian inflasi pertemuan tersebut juga mengangkat pentingnya kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh sertifikat tanah secara gratis.

Wabup Kapuas Dodo mengatakan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat.

“Ini dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah maupun mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap program pertanahan dan perumahan,” katanya. (Ujang/SB)