BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin kerja sama Bank Indonesia serta Bank Kalsel menggelar Qris Championship 2026 Banjarmasin.

Periode kompetisi berlangsung September hingga November 2026 tersebut. Dengan sasaran peserta Juru Parkir resmi, Merchant PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), Wajib Pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk masyarakat umum.

Kepala BPKPAD Banjarmasin Edy Wibowo menuturkan, kompetisi digelar dalam rangka menggalakkan penggunaan QRIS atau pembayaran secara digital. Sebab, kanal digital sudah lama ada, namun dari hasil evaluasi ternyata penggunaan QRIS ini masih belum masif atau maksimal.

“Oleh karena itu melakukan dengan gelar kompetisi ini,” ungkap Edy, saat ditemui awak media di kantor, Rabu (9/9/2026).

Dikatakannya, setiap transaksi QRIS dilakukan melalui Bank Kalsel akan dicatat. “Hasil tiga bulan ini menjadi evaluasi kedepan, akan diperluas dengan Bank lainnya,” ujarnya.

Kompetisi ini juga bertujuan ingin mengetahui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya. “Dengan begitu masuk ke kas daerah itu berapa, sebelum ke pihak ketiga. Jadi pencatatan lebih mudah dan terkontrol,” tuturnya.

Ia menyampaikan, mendapatkan hadiah ini masyarakat dan WP, ketentuan transaksi terhitung per 1 kali transaksi atau 1 kendaraan lalui via QRIS bagi juru parkir.

Sementara merchant PBJT akumulasi transaksi inbound (konsumen kepelaku usaha kuliner, parkir dan hiburan). Bila transaksi outbound (pembayaran PBJT ke Pemko Banjarmasin).

Kemudian WP PBB-P2 adalah pembayaran PBB-P2 via QRIS 1 transaksi atau 1 SPPT. Dan untuk ASN, transaksi baik belanja atau pembayaran via Qris wajib.

“Pemenang berdasarkan hasil undian. Jadi melihat transaksi dilakukan melalui via QRIS diperhatikan dan penilaian. Selama per bulan itu diberikan hadiah, nanti puncaknya hadiah besar bakal diumumkan di awal Desember 2026 mendatang,” pungkasnya. [adv]

TANJUNG, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel Cabang Tanjung kini memiliki Sentra Kas Utama (SKM). Fasilitas tersebut resmi diresmikan Wakil Bupati Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf, Jumat (4/9/2026).

Peresmian berlangsung di lantai II Bank Kalsel Cabang Tanjung, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, serta Deputi Kepala Divisi Implementasi SP, Pengawasan SP-PUR dan Perlindungan Konsumen, Rony Ferdiansyah.

Dari jajaran Bank Kalsel, hadir Direktur Bisnis Bank Kalsel Izhar, Kepala Divisi Treasury dan International Banking Deddy Setiawan, Kepala Penyelamatan Aset, Kepala Bank Kalsel Cabang Tanjung, Kepala Bank Kalsel Cabang Batulicin, serta sejumlah mitra.

Direktur Bisnis Bank Kalsel Izhar mengatakan, kehadiran Sentra Kas Utama Tanjung merupakan wujud komitmen Bank Kalsel dalam memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Bank Indonesia serta pemerintah daerah.

Menurutnya, keberadaan SKM tersebut ditujukan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kas di daerah, khususnya Kabupaten Tabalong.

“Melalui layanan Sentra Kas Mitra Utama ini, tidak hanya meningkatkan status, tetapi juga memperluas ruang lingkup layanan yang menyangkut penyetoran, penarikan, pengelolaan hingga penukaran uang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengembangan Sentra Kas Mitra Utama merupakan bagian dari upaya Bank Kalsel memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar.

Renovasi ruang layanan SKM Tanjung, termasuk pemisahan ruang layanan, telah selesai pada pekan keempat Agustus 2026. Peningkatan infrastruktur tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kelancaran operasional, serta penerapan tata kelola yang baik.

Ke depan, keberadaan Sentra Kas Utama di Bank Kalsel Cabang Tanjung diharapkan dapat memperlancar distribusi uang tunai sekaligus mendukung perputaran ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat di Kabupaten Tabalong dan sekitarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf menyambut baik dan mengapresiasi rampungnya renovasi Sentra Kas Utama Tanjung.

Habib Taufani juga mengapresiasi Bank Kalsel yang kini telah berstatus sebagai bank devisa. Ia berharap status tersebut dapat diikuti dengan penyediaan layanan kas mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, di Bank Kalsel Cabang Tanjung.

“Karena potensi pasarnya cukup besar, apalagi ada perusahaan penanaman modal asing (PMA) seperti PT Conch South Kalimantan Cement,” katanya. [adv]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Penerbangan di Bandara Internasional Syamsudin Noor terdampak akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang tengah terjadi dan mengakibatkan penutupan operasional dalam waktu tertentu di Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) pada hari ini, Minggu (06/09/2026).

Terdapat sejumlah penerbangan yang terdampak dengan data sebagai berikut.
*KEBERANGKATAN / DEPARTURE*
1. GA533 | STD 07.00 WITA | BDJ-CGK
2. IU629 | STD 09.30 WITA | BDJ-CGK
3. GA535 | STD 10.20 WITA | BDJ-CGK
4. QG795 | STD 10.25 WITA | BDJ-SRG
5. IP617 | STD 10.55 WITA | BDJ-CGK
6. QG491 | STD 12.25 WITA | BDJ-CGK
7. IU627 | STD 13.20 WITA | BDJ-CGK
8. QG495 | STD 14.05 WITA | BDJ-SUB

*KEDATANGAN / ARRIVAL*
1. GA530 | STA 09.30 WITA | CGK-BDJ
2. QG480 | STA 09.55 WITA | SRG-BDJ
3. IP616 | STA 10.10 WITA | CGK-BDJ
4. QG490 | STA 11.55 WITA | CGK-BDJ
5. IU626 | STA 12.40 WITA | CGK-BDJ
6. QG794 | STA 13.35 WITA | SRG-BDJ

Seluruh penerbangan di atas dibatalkan untuk berangkat dan tiba di Bandara Internasional Syamsudin Noor dengan total penumpang terdampak sebanyak 1.187 penumpang keberangkatan dan 784 penumpang kedatangan.

”Informasi terkini yang kami dapatkan pagi ini, telah terbit NOTAM penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno Hatta hingga pukul 13.30 WIB/14.30 WITA, sehingga hal ini berdampak pada penerbangan dari dan ke tujuan CGK dan penerbangan dengan rute terkoneksi. Hingga saat ini kami masih terus menunggu perkembangan situasi”, terang Stephanus Millyas Wardana.

Akibat kondisi ini, Bandara Internasional Syamsudin Noor telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan seperti _parking stand_ untuk pesawat-pesawat yang terdampak dan memberikan _service recovery_ kepada para penumpang.

“Kami menyarankan para pengguna jasa untuk memastikan kembali jadwal penerbangannya melalui informasi yang disampaikan oleh maskapai. Jika sudah berada di Bandara Internasional Syamsudin Noor jangan ragu untuk menghubungi petugas dan mengikuti arahannya jika membutuhkan bantuan. Kami berterima kasih atas pengertian seluruh pengguna jasa atas ketidaknyamanan yang terjadi selama kondisi ini berlangsung,” tutup Millyas. [Ady/Rls]

MARTAPURA, SuaraBorneo.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan peninjauan langsung implementasi Program Inovasi Desa Anti Maladministrasi.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Indrasari, Kabupaten Banjar pada Jumat, 4 September 2026 tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Ombudsman RI Dr. Rahmadi Indra Tektona dan Anggota Ombudsman RI Dr. Abdul Ghoffar.

Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, yang menerima dan menyambut kedatangan Ketua Komisi II DPR RI dan Pimpinan Ombudsman RI menyampaikan bahwa langkah nyata Pemerintah Kabupaten Banjar dalam membangun Desa Anti Maladministrasi telah menetapkan 2 desa sebagai Desa Anti Maladministrasi, yaitu Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, dan Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan.

Untuk 20 desa lain di Kabupaten Banjar menyusul untuk ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi. “Targetnya setiap kecamatan di Kabupaten Banjar memiliki minimal satu Desa Anti Maladministrasi”, tegasnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua Ombudsman RI, Dr. Rahmadi Indra Tektona menyampaikan bahwa praktik maladministrasi merupakan salah satu pintu masuk yang dapat bermuara pada terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pembentukan Desa Anti Maladministrasi menjadi langkah strategis dalam upaya mencegah dan meminimalisir praktik maladministrasi, sekaligus mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Keberadaan Desa Anti Maladministrasi diharapkan tidak hanya menjadi contoh praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa, tetapi juga dapat direplikasi dan dikembangkan, oleh banyak desa di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, upaya pencegahan maladministrasi bisa dilakukan secara lebih luas, sistematis, dan berkelanjutan hingga ke tingkat pemerintahan desa”, ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi terbaru per tahun 2027 indikator kinerja reformasi birokrasi di pemerintah daerah akan dinilai dan disusun oleh Ombudsman RI. Indikator itu akan menentukan besaran Transfer Keuangan Daerah (TKD). “Kalau indikator reformasi birokrasinya rendah maka TKD yang sudah dipotong makin kecil, sebaliknya kalau indikator reformasi birokrasi bagus maka TKDnya berpeluang besar, begitu pula pada level desa”, ungkapnya.

Oleh karenanya Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda merasa bangga dan memandang positif apa yang dilakukan Ombudsman RI melalui pembentukan Desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Banjar. “Saya senang karena Kabupaten Banjar adalah satu dari sedikit kabupaten di Indonesia yang menjadi pionir hadirnya Desa Anti Maladministrasi. Sekarang baru 2, kedepan akan ditambah 20”, harapnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Banjar, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, serta perwakilan PPDI dan APDESI Kabupaten Banjar. Kehadiran lintas pemangku kepentingan diharapkan makin memperkuat sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di desa.

Desa Anti Maladministrasi merupakan salah satu bukti nyata kehadiran negara bagi warganya, tidak hanya di daerah perkotaan melainkan hingga ke wilayah pelosok dan terluar. Melalui program ini, Ombudsman RI mengupayakan agar masyarakat desa juga turut merasakan pelayanan publik yang berkualitas, berstandar, cepat dan mudah, serta bebas dari praktik diskriminasi maupun pungutan.

SURABAYA, SuaraBorneo.com – Program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Kalsel mulai ditempatkan dalam kerangka yang lebih terukur. Bukan sekadar melihat besaran anggaran yang tersalurkan maupun banyaknya kegiatan, Bank Kalsel mengevaluasi CSR melalui keaktifan cabang, bidang kegiatan, dampak program, kepatuhan terhadap aturan, hingga frekuensi pelaksanaan.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kinerja CSR seluruh cabang yang dilakukan selama satu tahun. Setiap indikator memiliki bobot penilaian, sebelum hasilnya dipresentasikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan dan menetapkan cabang dengan pelaksanaan CSR terbaik.

Firmansyah, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan mengatakan, penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap aktivitas CSR masing-masing cabang.

“Beberapa kriterianya, pertama masalah keaktifan cabang untuk bisa menjalankan kegiatan. Kemudian bidang kegiatannya, dampak kegiatan, kepatuhannya atas aturan yang sudah kita buat, dan juga jumlah kegiatannya,” ujar Firmansyah dalam wawancara di sela Media Gathering Bank Kalsel 2026 di Surabaya, Kamis (3/9/2026).

Menurut dia, mekanisme tersebut memastikan penilaian tidak berhenti pada aspek kuantitas. Kesesuaian kegiatan dengan tujuan CSR dan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas pelaksanaan program.

Hasil evaluasi tahun ini menempatkan Bank Kalsel Kantor Cabang (KC) Tanjung sebagai Pengelola CSR Alokasi Pemkab/Pemko Terbaik 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Iwan Direktur Operasional Bank Kalsel kepada Pgs. Kepala Bank Kalsel KC Tanjung, Rabbiyanur Fahmi, dalam rangkaian Media Gathering Bank Kalsel 2026.

“Untuk tahun ini adalah Cabang Tanjung. Sebelumnya ada Balangan, kemudian Amuntai, dan tahun ini Tanjung,” kata Firmansyah.

Alokasi Ratusan Juta, Realisasi CSR Capai 70 Persen

Di sisi anggaran, alokasi CSR Bank Kalsel pada 2025 disebut mencapai sekitar Rp900 juta lebih. Pada 2026, alokasi tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar Rp800 juta lebih.

Rabbiyanur Fahmi mengatakan, hingga tahun berjalan realisasi CSR 2026 telah mencapai sekitar 70 persen. Sementara sekitar 30 persen lainnya masih akan direalisasikan sesuai program dan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Realisasi sampai dengan yang untuk tahun ini sekitar 70 persen. Jadi sisa sekitar 30 persen lagi,” ujar Rabbiyanur.

Program CSR Bank Kalsel diarahkan ke sejumlah bidang, di antaranya keagamaan, sosial dan kemasyarakatan, serta pendidikan. Pelaksanaan program mengacu pada bidang dan ketentuan yang ditetapkan kantor pusat.

Dengan demikian, besarnya anggaran bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Tata kelola, kesesuaian program, administrasi, dokumentasi, frekuensi kegiatan, serta dampak yang dihasilkan menjadi bagian dari evaluasi.

“Jadi tidak hanya melihat berapa banyak kegiatannya, tetapi juga kesesuaian dengan tujuan penggunaan CSR sendiri,” katanya.

Kepatuhan Administrasi Jadi Penopang

Penguatan evaluasi juga menyentuh aspek administrasi. Setiap penyaluran dan penggunaan dana CSR harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan.

Dokumentasi kegiatan, frekuensi pelaksanaan, keaktifan cabang, hingga kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan program menjadi bagian dari penilaian. Pola tersebut sekaligus menempatkan CSR sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang membutuhkan proses perencanaan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Bank Kalsel, pendekatan tersebut penting agar CSR tidak berhenti pada aktivitas seremonial maupun penyerapan anggaran. Program diharapkan tetap memiliki tujuan yang jelas dan dilaksanakan sesuai koridor kebijakan perusahaan.

Karena itu, evaluasi tahunan menjadi instrumen untuk mendorong cabang lebih aktif mengembangkan program sekaligus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Apresiasi untuk Pengelola CSR dan Influencer Internal

Rangkaian Media Gathering Bank Kalsel 2026 juga menjadi momentum pemberian apresiasi terhadap pegawai internal yang dinilai berkontribusi dalam mendukung komunikasi dan aktivitas perusahaan.

Selain penghargaan kepada Pgs. Kepala Bank Kalsel KC Tanjung Rabbiyanur Fahmi sebagai Pengelola CSR Alokasi Pemkab/Pemko Terbaik 2026, manajemen Bank Kalsel turut memberikan apresiasi kepada Muhammad Akhsan dan Muhammad Rizky Affandi sebagai Influencer Internal Bank Kalsel 2026.

Pemberian apresiasi tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menghargai kontribusi internal, baik dalam pelaksanaan program CSR maupun dalam membangun komunikasi perusahaan melalui sumber daya manusia di lingkungan Bank Kalsel.

Dengan evaluasi berbasis indikator, Bank Kalsel berupaya menempatkan CSR bukan hanya sebagai pos pengeluaran sosial, tetapi sebagai program perusahaan yang membutuhkan tata kelola, kepatuhan, pengukuran kinerja, serta orientasi pada manfaat. Penetapan Cabang Tanjung sebagai pengelola terbaik 2026 menjadi salah satu hasil dari mekanisme evaluasi tersebut.

TANJUNG, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf meresmikan Sentra Kas Mitra Utama (SKMU) Bank Kalsel Cabang Tanjung, Jum’at (4/9).

Peresmian ini berlangsung di Lantai II Bank Kalsel Cabang Tanjung, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54, Kecamatan Tanjung.

“Bank Kalsel ditunjuk oleh Bank Indonesia (BI) sebagai SKMU, jadi cabang Tanjug ini ada enam kabupaten yang bisa menukarkan uang dan transaksi,” ujar Wabup.

Ia juga mengungkapkan hal ini dikarenakan Bank Kalsel Cabang Tanjung termasuk kelasnya paling tinggi, kelas utama sebagai mitra dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.

“Kita berharap dengan adanya kolaborasi ini bisa mempermudah masyarakat, melayani masyarakat khususnya terkait perekonomian bukan hanya bentuk cash tapi juga digitalisasi,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Izhar menyampaikan, pihaknya akan mencoba mendorong perekonomian di daerah khususnya Tabalong dan daerah sekitarnya.

Ia juga mengatakan dengan adanya SKMU ini nanti uang yang ada di masyarakat itu benar-benar layak edar dan tidak ada lagi uang lusuh, lecek, hingga sobek.

“Bahkan kita nanti mencoba mendeteksi uang palsu, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan layanan inilah nantinya,” tuturnya.

Menurutnya, pelayanan ini bukan hanya untuk masyarakat tapi juga kelada perbankan yamg ada di wilayah banua anam ini.

Terpisah, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Haris Munandar mengapresiasi naiknya Bank Kalsel menjadi SKMU.

“Artinya hal ini menjadi pengakuan bahwa perekonomian dan jasa perbankan di kawasan Tabalong ini sudah maju dan menjadi tulang punggung ekonomi,” jelasnya.

“Kedepannya kita berharap SKMU ini lokomotif pendukung percepatan pembangunan bukan hanya Tabalong tapi di segitiga emas (Kalsel, Kalteng, Kaltim),” pungkasnya. [adv]

SURABAYA, SuaraBorneo.com – Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Bank Kalsel untuk menyebarkan informasi kemajuan dan perkembangannya, tak lepas peran dari media baik media siber, cetak, televisi dan radio, untuk memperkuat sinergi dengan para insan pers melalui kegiatan Media Gathering Bank Kalsel 2026 yang berlangsung pada 2–4 September 2026 di Surabaya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Kalsel melanjutkan komunikasi dan sinergi yang telah dibangun bersama media, sekaligus merespons dinamika industri pers di tengah perkembangan teknologi digital dan munculnya fenomena homeless media.

Paparan salah satu nara sumber dari Redaktur di Tempo.co, Mitra Tarigan berjudul Homeless Media dan Era AI yang melahirkan fenomena homeless media, yaitu akun atau kanal informasi yang tidak selalu memiliki struktur media konvensional, tetapi mampu mengumpulkan banyak pengikut dan menjadi sumber informasi masyarakat.

Keunggulannya biaya operasional rendah, penyebaran informasi cepat, jangkauan luas, fleksibilitas tinggi, serta peluang monetisasi melalui kerja sama dengan merek, sponsorship, dan affiliate.

“Homeless media juga dapat menjadi “mata dan telinga” wartawan. Mereka sering berada lebih dahulu di lokasi kejadian dan mengetahui isu yang sedang dibicarakan masyarakat,” ujar Mitra memaparkan, Rabu (3/9/2026).

Mitra mengingatkan, ada perbedaan penting: homeless media dapat berhenti pada konten, sedangkan wartawan harus melanjutkan dengan verifikasi, konteks, konfirmasi, pertanggungjawaban jurnalistik dan kode etik.

Pada kesempatan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Firmansyah, menyoroti tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik seiring berkembangnya ekosistem media digital, termasuk kemunculan homeless media.

Menurut Firmansyah, kegiatan media gathering juga menjadi ruang untuk memperluas pengetahuan dan wawasan insan media dalam memahami perubahan yang terjadi di dunia jurnalistik.

“Salah satu tantangan yang cukup besar adalah munculnya homeless media. Karena itu, teman-teman yang berada di media konvensional perlu menyikapi perkembangan ini secara bijak dan menjadikannya sebagai bagian dari dinamika serta tolok ukur perkembangan dunia jurnalisme,” katanya.

Firmansyah berpandangan, perkembangan homeless media tidak semata-mata harus dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri atau sebagai kompetitor media konvensional. Fenomena tersebut, menurutnya, dapat menjadi momentum bagi media konvensional untuk melakukan evaluasi dan transformasi mengikuti perkembangan teknologi.

“Media konvensional perlu terus meningkatkan perannya dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta ekosistem media yang semakin beragam,” pesannya. [Adv]