Banjarmasin
Pertamina Patra Niaga Kembali Aktifkan Satgas Nataru 2024-2025, Siap Optimalkan Penyaluran BBM dan LPG di Kalimantan
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – PT Pertamina Patra Niaga kembali aktifkan Posko Satuan Tugas Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Satgas Nataru), untuk memastikan ketersediaan stok dan penyaluran BBM serta LPG menjelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hal ini disampaikan oleh Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Alexander Susilo dalam keterangan persnya, pada Senin (16/12).
“Efektif terhitung mulai mulai tanggal 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 Satgas NATARU di kantor Regional dan seluruh lokasi suplai point BBM dan LPG yang tersebar di wilayah Kalimantan mulai mengawal dan memantau pasokan serta kelancaran distribusi BBM dan LPG,” ujar Alex.
Diperkirakan untuk nataru tahun ini akan terjadi kenaikan konsumsi BBM jenis gasoline (Pertamax Turbo, Pertamax dan Pertalite) hingga 3,7%, BBM jenis gasoil (Dex Series dan Biosolar) sebanyak 1,1%, LPG sebesar 4,5% dan Avtur sebesar 0,4% dari rata-rata normal harian di wilayah Kalimantan. Untuk di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri estimasi kenaikan konsumsi BBM jenis gasoline mencapai 3,8%, BBM jenis gasoil sebesar 1,1%, kenaikan konsumsi LPG 3,8% dan untuk Avtur sebesar 1,0% dari rata-rata normal harian.
“Pada tahun ini, Patra Niaga di Kalimantan memproyeksikan akan terjadi peningkatan permintaan BBM dan LPG sepanjang Satgas Nataru 2024-2025 di wilayah Kalimantan. Peningkatan diperkirakan akan terjadi sebesar 3,7% untuk BBM jenis gasoline dari 8.046 Kiloliter per hari di saat normal menjadi 8.345 KL saat Nataru, BBM jenis gasoil sebanyak 1,1% dari 3.389 Kiloliter per hari di saat normal menjadi 3.424 KL, LPG sebesar 4,5% dari 1.800 MT per hari di saat normal menjadi 1.881 MT sedangkan Avtur yang mengalami kenaikan sebesar 0,4% dari 566 KL per hari di saat normal menjadi 571 KL,” jelas Alex.
“Sementara untuk Provinsi Kalimantan Selatan, estimasi peningkatan BBM jenis gasoline mencapai 3,8%, dari 1.927 KL menjadi 2.000 KL, BBM jenis gasoil sebesar 1,1%, dari 837 KL menjadi 847 KL, kenaikan konsumsi LPG sebesar 3,8% dari 426 MT menjadi 442 MT dan untuk Avtur sebesar 1,0% dari 102 KL menjadi 103 KL dari rata-rata harian normal,” lanjut Alex.
Alex menambahkan, khusus di beberapa wilayah jalur potensial (jalur toll, jalur wisata, jalur logistik), Pertamina juga menyiagakan SPBU di jalur padat kendaraan dan wisata sebanyak 90 SPBU Siaga yang tersebar di Kalimantan Timur sebanyak 24 SPBU, Kalimantan Barat 18 SPBU, Kalimantan Tengah 12, Kalimantan Utara 5 SPBU dan Kalimantan Selatan 31 SPBU. Seluruh SPBU siaga ini akan beroperasi selama 24 jam dan telah dilakukan build up stock sejak H-14. Serta Pertamina juga menyiagakan sebanyak 246 Agen LPG Siaga di seluruh wilayah Kalimantan.
Sementara itu, untuk kuota dan stok BBM dan LPG serta Avtur di seluruh Kalimantan dalam keadaan aman dan Patra Niaga akan terus mengoptimalkan penyediaan stok tersebut. Terkait ketahanan stok rata-rata ketahanan stok BBM antara 12 – 18 hari akumulatif, LPG berkisar 5 hari dan Avtur berkisar 12 hari.
“Kami pastikan untuk stok BBM dan LPG aman untuk Nataru. Di beberapa daerah di Kalimantan memang kerap terjadi keterlambatan pasokan bukan karena masalah kuota dan stok tapi lebih ke arah teknis. Contoh dari kendala teknis adalah distribusi saat di laut karena cuaca kurang baik sehingga butuh waktu tambahan untuk sandar atau distribusi darat yaitu mobil tangki yang menempuh jarak cukup jauh dengan kondisi jalan yang beragam,” ungkap Alex.
Dukungan dari Instansi dan Aparat Pemerintah diperlukan untuk memperlancar distribusi BBM. Pertamina berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait langkah pengamanan terhadap pelaksanaan pendistribusian BBM terutama pada titik yang dapat mengakibatkan kemacetan. Tidak hanya kepolisian, koordinasi juga dilakukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLJAR) dan Badan Geologi untuk antisipasi kendala daerah rawan macet dan longsor, perbaikan jalan, area keluar/masuk lokasi Fuel Terminal, serta Bank persepsi untuk memperlancar proses keuangan khususnya di saat hari libur.
“Dalam pelaksanaan satgas nataru selain berkoordinasi internal baik Tim Holding maupun Subholding, Pertamina selalu berkoordinasi dengan instansi terkait meliputi Kementerian ESDM, Kementrian Perhubungan, BPH Migas, Kepolisian, Jasa Marga, TNI dan PT Telkom Indonesia,” ujar Alex.
Sebagai sub holding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga tentunya akan terus berkomitmen memastikan kelancaran distribusi energi kepada masyarakat. Bagi konsumen atau masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses bisnis Pertamina Patra Niaga termasuk yang terkait dengan kegiatan Satgas Nataru dapat menghubungi kontak Pertamina 135 atau melalui aplikasi MyPertamina.
“Kami berharap dengan adanya posko satgas ini kepastian penyaluran dan kesiapan stok BBM serta LPG serta Avtur dapat dioptimalkan dengan baik. Bagi masyarakat atau konsumen yang membutuhkan informasi ketersediaan stok ataupun memberikan masukan serta saran dapat menghubungi kontak Pertamina 135 atau melalui aplikasi MyPertamina. Khusus di Regional Kalimantan masyarakat dapat menghubungi Call Center Satgas Regional Kalimantan di nomor 08115410135,” pungkas Alex. [ad/ril]
Bagikan keBanjarmasin
Peringati Hari Pahlawan, Bank Kalsel Gelar Apel Bersama secara Virtual
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Dalam membersamai semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi untuk berkarya dan mengabdi bagi kemajuan bangsa. Untuk menghidupkan nilai-nilai perjuangan tersebut, Bank Kalsel menggelar Apel Peringatan Hari Pahlawan yang diikuti seluruh unit kerja di Kalimantan Selatan serta Cabang Jakarta secara virtual melalui Zoom, Selasa (10/11). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus meneguhkan semangat kebersamaan dan pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Jajaran Direksi dan Insan Bank Kalsel dari lokasi kerja masing-masing. Pelaksanaan secara virtual menyatukan seluruh Unit Kerja dalam semangat kebersamaan untuk memperingati perjuangan para pahlawan bangsa.
Dilain waktu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Agus Setiawan menyampaikan bahwa nilai-nilai kepahlawanan perlu terus dihidupkan melalui sikap dan tindakan nyata, termasuk dalam menjalankan tugas di lingkungan perbankan.
“Semangat para pahlawan menjadi pengingat bagi Seluruh Insan Bank Kalsel untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui peran masing-masing, kita dapat melanjutkan nilai perjuangan dengan menghadirkan manfaat bagi daerah Kalimantan Selatan,” ujar Agus.
Ia menambahkan, keikutsertaan seluruh unit kerja di Kalimantan Selatan hingga Cabang Jakarta mencerminkan semangat persatuan yang perlu terus dijaga. Kebersamaan tersebut menjadi kekuatan untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas layanan Bank Kalsel.
“Momentum Hari Pahlawan mengajak kita untuk memperkuat kepedulian dan kebersamaan. Semangat ini harus tercermin dalam cara kita melayani nasabah, membangun kepercayaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan,” tambah Agus.
Melalui peringatan Hari Pahlawan, Bank Kalsel terus mendorong seluruh insan perusahaan untuk menjadikan nilai perjuangan sebagai inspirasi dalam berkarya. Semangat pengabdian tersebut diharapkan memperkuat kontribusi Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang tumbuh bersama masyarakat. [adv]
Bagikan keBanjarmasin
TKD Dipangkas Rp226,9 Triliun, Likuiditas Bank Kalsel Diuji
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi tantangan serius bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel. Pemangkasan anggaran dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun atau berkurang Rp226,9 triliun (24,7 persen) berpotensi menekan penghimpunan dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan perbankan daerah.
Kondisi tersebut menuntut Bank Kalsel tidak lagi terlalu bergantung pada dana pemerintah daerah. Diversifikasi sumber pendanaan, penguatan dana masyarakat, serta ekspansi pembiayaan sektor produktif menjadi langkah mendesak untuk menjaga likuiditas dan keberlanjutan bisnis bank milik masyarakat Banua tersebut.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si., menilai pengurangan TKD tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja perbankan daerah melalui perubahan arus kas pemerintah.
Menurutnya, terdapat keterkaitan erat antara pengelolaan keuangan daerah, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan kemampuan bank menyalurkan kredit untuk menggerakkan perekonomian.
Selama ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu sumber dana penting bagi BPD melalui penempatan giro maupun deposito. Ketika transfer pusat berkurang, ruang fiskal daerah menyempit sehingga dana yang mengalir dan mengendap di perbankan berpotensi ikut tertekan.
“Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan,” jelas Ahmad Yunani dalam kajiannya.
Ia mengingatkan, tekanan terhadap Bank Kalsel dapat terjadi melalui beberapa jalur. Pertama, perlambatan pertumbuhan dana giro pemerintah daerah yang selama ini menjadi sumber pendanaan relatif murah.
Kedua, meningkatnya kebutuhan pengelolaan likuiditas ketika pemerintah daerah harus menggunakan saldo kas untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan.
Ketiga, perlambatan aktivitas ekonomi akibat penyesuaian belanja pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap permintaan kredit, kemampuan pembayaran debitur, hingga kualitas kredit perbankan.
Menurut Ahmad Yunani, persoalan ini perlu dicermati karena perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keterkaitan dengan belanja pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, dan sektor jasa.
Karena itu, Bank Kalsel perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pendanaan dan tingkat ketergantungannya pada dana pemerintah daerah.
Besarnya dampak pengurangan TKD juga tidak bisa hanya dihitung berdasarkan angka pemangkasan anggaran nasional. Diperlukan data mengenai porsi dana pemerintah daerah terhadap total DPK, rasio likuiditas, komposisi kredit, serta kecukupan modal Bank Kalsel untuk mengukur tingkat kerentanannya.
Diversifikasi Jadi Keharusan
Ahmad Yunani menilai, perubahan kebijakan fiskal harus menjadi momentum bagi Bank Kalsel untuk mempercepat transformasi bisnis. Bank daerah tidak cukup hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah daerah sebagai sumber penghimpunan dana.
Ada lima strategi yang perlu diperkuat.
Pertama, memperluas penghimpunan dana masyarakat, pelaku UMKM, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan sektor kesehatan agar sumber pendanaan lebih beragam.
Kedua, mempercepat transformasi digital melalui pengembangan mobile banking, QRIS, dan ekosistem pembayaran digital untuk meningkatkan jumlah nasabah sekaligus memperkuat dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).
Ketiga, memperbesar pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang memiliki potensi besar di Kalimantan Selatan.
Keempat, memperkuat manajemen likuiditas dan risiko kredit agar bank mampu mengantisipasi fluktuasi dana pemerintah daerah tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.
Kelima, memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengelolaan kas dan transaksi APBD, tetapi juga digitalisasi pembayaran serta pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
BPD Harus Naik Kelas
Lebih jauh, Ahmad Yunani menegaskan pengurangan TKD harus menjadi momentum perubahan orientasi bisnis BPD. Selama ini, kedekatan dengan pemerintah daerah menjadi kekuatan utama. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana APBD juga berpotensi menjadi titik lemah ketika kebijakan fiskal pusat berubah.
Ke depan, keberhasilan Bank Kalsel tidak cukup diukur dari besarnya dana pemerintah daerah yang dikelola. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit produktif, menjaga kualitas aset, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi ukuran utama.
Bank Kalsel dituntut bergerak dari pola bisnis yang bertumpu pada dana pemerintah menuju struktur pendanaan yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, tantangan pengurangan TKD bukan hanya persoalan likuiditas jangka pendek, tetapi juga ujian terhadap ketahanan model bisnis Bank Kalsel dalam menghadapi perubahan ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. [adv]
Bagikan keBanjarmasin
Bank Kalsel Gelar Uji Coba/Simulasi Prosedur Tanggap Darurat di Kantor Pusat
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel menggelar Uji Coba/Simulasi Prosedur Tanggap Darurat di Kantor Pusat Bank Kalsel, Banjarmasin, pada Sabtu (7/11/2026). Simulasi ini merupakan rangkaian hari kedua Workshop Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Uji Coba/Simulasi Prosedur Tanggap Darurat Bank Kalsel Tahun 2026, yang dibuka sehari sebelumnya oleh Direktur Operasional Bank Kalsel, Iwan.
Simulasi dipandu oleh narasumber Fajar Atrifani, S.E., M.M., BCCS, beserta tim dari BCM Indonesia, dan diikuti perwakilan seluruh divisi dan kantor cabang Bank Kalsel. Pelaksanaan simulasi dikawal langsung oleh Kepala Divisi Umum Bank Kalsel, Suriadi.
Dalam simulasi ini, peserta mempraktikkan langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat di lingkungan kantor. Rangkaiannya dimulai dari peringatan dini, evakuasi melalui jalur yang telah ditetapkan, hingga berkumpul di titik kumpul.
Simulasi juga menguji kesiapan Tim Tanggap Darurat dan Tim Evakuasi Bank Kalsel, termasuk kelancaran koordinasi antarunit kerja. Sarana keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan sistem peringatan dini turut diperiksa untuk memastikan semuanya berfungsi saat dibutuhkan.
Selain evakuasi lapangan, Bank Kalsel melakukan uji coba Business Continuity Plan (BCP). Uji coba ini menilai kesiapan bank dalam menjaga atau memulihkan fungsi dan layanan kritis saat terjadi gangguan, termasuk kejelasan komunikasi, pembagian peran, dan eskalasi keputusan.
Seluruh rangkaian dilaksanakan secara tertib dan disiplin sesuai arahan narasumber, dengan mengutamakan keselamatan peserta agar latihan tidak menimbulkan risiko baru.
Suriadi mengatakan, simulasi ini penting agar setiap pegawai tidak hanya mengetahui prosedur tanggap darurat di atas kertas, tetapi juga terbiasa menjalankannya.
“Keadaan darurat bisa terjadi kapan saja. Melalui simulasi ini, kami ingin memastikan setiap pegawai tahu apa yang harus dilakukan, ke mana harus bergerak, dan kepada siapa harus melapor, sehingga keselamatan pegawai dan layanan kepada nasabah tetap terjaga,” ujar Suriadi.
Usai simulasi, peserta bersama narasumber melakukan evaluasi untuk mencatat temuan lapangan sebagai bahan perbaikan prosedur tanggap darurat Bank Kalsel secara berkelanjutan.
Melalui rangkaian kegiatan ini, Bank Kalsel berharap budaya sadar risiko, peduli keselamatan, dan siap menghadapi keadaan darurat dapat terbangun di seluruh lingkungan kerja, dari kantor pusat hingga kantor cabang. [adv]
Bagikan keBanjarmasin
Bank Kalsel Buka Workshop SMK3 dan Simulasi Tanggap Darurat, Perkuat Budaya Keselamatan Kerja
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel resmi membuka Workshop Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Uji Coba/Simulasi Prosedur Tanggap Darurat Bank Kalsel Tahun 2026 pada Jumat (6/11/2026) di Banjarmasin. Kegiatan dibuka oleh Direktur Operasional Bank Kalsel, Iwan, dan berlangsung selama dua hari, 6–7 November 2026.
Workshop diikuti perwakilan seluruh divisi dan kantor cabang Bank Kalsel. Materi dibawakan oleh Fajar Atrifani, S.E., M.M., BCCS, beserta tim dari BCM Indonesia sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Iwan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab bersama antara Bank Kalsel sebagai pemberi kerja, seluruh pegawai, dan pihak lain yang berkegiatan di lingkungan bank.
“Penerapan SMK3 tidak cukup hanya berupa kebijakan tertulis. SMK3 harus dipahami, dilaksanakan, dan dibiasakan dalam aktivitas kerja sehari-hari,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, risiko keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, maupun gangguan lain terhadap operasional menuntut kesiapsiagaan yang terencana. Menurutnya, kelalaian dalam penerapan keselamatan kerja dapat berdampak pada manusia, aset, keberlangsungan layanan, hingga kepatuhan bank.
Selama dua hari, peserta mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan SMK3, menguji prosedur tanggap darurat, mempraktikkan evakuasi lapangan, serta melakukan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan juga mencakup uji coba Business Continuity Plan(BCP).
Iwan turut menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian seluruh peserta:
1. Mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh, agar setiap pegawai memahami potensi bahaya, jalur pelaporan, peran masing-masing, dan tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat.
2. Melaksanakan simulasi secara tertib dan disiplin sesuai arahan narasumber, dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta dan tidak menimbulkan risiko baru selama latihan.
3. Memastikan kesiapan Tim Tanggap Darurat atau Tim Evakuasi, kelancaran koordinasi antarunit kerja, kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, serta berfungsinya sarana keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan sistem peringatan dini.
4. Memanfaatkan uji coba BCP untuk menilai kesiapan bank dalam menjaga atau memulihkan fungsi dan layanan kritis saat terjadi gangguan, termasuk kejelasan komunikasi, peran, dan eskalasi keputusan.
“Manajemen berharap kegiatan ini tidak sekadar memenuhi agenda pelatihan dan kepatuhan, tetapi membangun budaya sadar risiko, peduli keselamatan, dan siap menghadapi keadaan darurat di seluruh lingkungan Bank Kalsel,” kata Iwan.
Iwan juga menyampaikan apresiasi kepada Divisi Umum, Divisi Human Capital, seluruh unit kerja terkait, serta BCM Indonesia atas dukungan dan koordinasi dalam persiapan kegiatan. [adv]
Bagikan keBanjarmasin
Bank Kalsel: Tetap Tangguh, Terus Berbenah, dan Bertumbuh Bersama Banua
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Dinamika perekonomian nasional, termasuk penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat, menghadirkan tantangan baru bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini memengaruhi kapasitas fiskal daerah dan berdampak pada penghimpunan dana pemerintah daerah di BPD. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan asset dan laba BPD. Bagi Bank Kalsel sebagai bank pengelola kas daerah Kalimantan Selatan, perubahan ini menjadi titik tolak untuk melangkah lebih jauh dan memperluas peran.
Bank Kalsel menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat strategi bisnis dan mempercepat transformasi. Bank Kalsel terus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menghimpun dana dari berbagai sumber di luar pemerintah daerah, memperluas basis nasabah perorangan dan dunia usaha, mengembangkan layanan digital, serta memperkuat pembiayaan kepada sektor produktif, pelaku UMKM, dan masyarakat Kalimantan Selatan, Sabtu (7/11/2026).
Potensi besar yang kini sedang dioptimalkan adalah status Bank Kalsel sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, Bank Kalsel melayani transaksi valuta asing, pengiriman uang antarnegara, dan pembiayaan perdagangan internasional. Bank Kalsel siap mendampingi pelaku usaha berorientasi ekspor di Kalimantan Selatan, mulai dari korporasi pengolah komoditas unggulan daerah hingga UMKM yang ingin menembus pasar global, termasuk dalam pengelolaan devisa hasil ekspor.
Bank Kalsel juga melayani kebutuhan valuta asing masyarakat Banua, seperti untuk ibadah haji dan umrah, pendidikan, maupun perjalanan ke luar negeri. Dengan begitu, perputaran dana dari aktivitas ekonomi daerah semakin banyak dikelola oleh bank milik daerah sendiri.
Langkah ini sejalan dengan semangat Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) agar BPD naik kelas, yakni berperan sebagai pengelola arus dana, penjaga likuiditas, dan penggerak ekonomi daerah. Kedekatan dengan pemerintah daerah dan pemahaman atas ekonomi lokal menjadi modal Bank Kalsel untuk menjalankan peran tersebut, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Kepercayaan masyarakat, dunia usaha, pelaku UMKM, dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan adalah kekuatan utama Bank Kalsel. Untuk itu, Bank Kalsel terus berbenah dan menyambut baik kritik, masukan, serta saran yang membangun dari seluruh pihak demi menjadi bank yang semakin baik bagi Banua.
“Kami melihat perubahan ini sebagai peluang untuk tumbuh lebih luas. Dengan inovasi layanan dan peran sebagai bank devisa, Bank Kalsel siap menjadi mitra pelaku usaha dan masyarakat Banua, dari pasar lokal hingga pasar global. Kami mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Bank Kalsel.Dukungan masyarakat adalah energi kami untuk terus berkembang, berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah, dan menjadi kebanggaan Banua,” ujar Agus Setiawan, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel.
Mari bersama-sama menjaga, mendukung, dan membesarkan bank milik masyarakat Kalimantan Selatan. Bank Kalsel, Setia Melayani Melaju Bersama. [adv]
Bagikan keBanjarmasin
Pengurangan Dana TKD Ancam Kinerja Bank Kalsel, Pemerintah Diminta Siapkan Antisipasi
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi mengguncang kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel.
Pengamat sosial Noorhalis Majid menilai, berkurangnya dana TKD telah memberikan tekanan terhadap hampir seluruh BPD di Indonesia. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar keberlangsungan bank milik daerah tidak terancam.
“Kalau pemerintah pusat ingin mendorong perekonomian daerah, termasuk mempertahankan BPD di seluruh Indonesia, dampak pengurangan TKD semestinya sudah diantisipasi. Apakah pemerintah pusat memahami pengaruh kebijakan ini terhadap BPD?” ujar mantan Ketua KPU Kota Banjarmasin menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (03/11/2026).
Menurut Majid yang pernah menjabat Kepala Perwakilan Ombudsman dua periode ini juga mengatakan, tanpa langkah antisipasi yang tepat, penurunan kinerja tersebut dikhawatirkan semakin memburuk dan mengancam keberlangsungan BPD. Bahkan, Bank Kalsel pun tidak boleh menganggap dirinya aman dari dampak kebijakan tersebut.
Karena itu, antisipasi tidak cukup hanya dengan mengoreksi kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD dari pemerintah pusat. Bank Kalsel juga harus menyiapkan langkah strategis agar mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan yang kurang berpihak terhadap daerah.
Noorhalis mengakui, persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak sederhana. Penurunan kinerja tidak bisa semata-mata dibebankan kepada manajemen, karena turut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi global yang berdampak terhadap perekonomian daerah.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru menuntut Bank Kalsel lebih adaptif dan berani melakukan pembenahan.
Ada tiga langkah strategis yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mendorong perputaran ekonomi daerah agar lebih dinamis dengan menempatkan Bank Kalsel sebagai salah satu motor penggeraknya.
Bank Kalsel perlu memperluas kerja sama dengan pengusaha lokal melalui berbagai asosiasi dunia usaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Selama ini, sumber dana Bank Kalsel banyak bertumpu pada kas pemerintah daerah. Karena itu, perputaran dana pemerintah daerah semestinya tidak hanya menjadi sumber likuiditas bank, tetapi juga dimanfaatkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan dunia usaha di daerah.
Kedua, melakukan efisiensi secara menyeluruh terhadap pengeluaran perusahaan. Seluruh komponen belanja perlu dievaluasi, termasuk gaji, bonus, dan berbagai pengeluaran lainnya agar lebih rasional dan proporsional.
“Jangan sampai terjadi lebih besar pasak daripada tiang. Beban pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perusahaan,” tegasnya.
Ketiga, membangun partisipasi yang lebih luas dengan melibatkan para pakar, akademisi, serta pelaku ekonomi. Menurutnya, kompleksitas persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak mungkin diselesaikan hanya melalui pemikiran internal perusahaan. Diperlukan pandangan dan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan strategi penyelamatan dan penguatan bank daerah tersebut.
Noorhalis menegaskan, masyarakat Kalimantan Selatan pada dasarnya memiliki kepedulian besar terhadap keberadaan dan masa depan Bank Kalsel. Karena itu, kritik yang disampaikan publik seharusnya tidak dipandang sebagai serangan, melainkan bentuk kepedulian agar bank kebanggaan masyarakat Banua tersebut tetap sehat dan mampu bertahan.
“Yakinlah, semua warga Kalsel sangat cinta dan peduli terhadap keberadaan serta masa depan Bank Kalsel. Kalau pun ada kritik, itu merupakan bagian dari kepedulian untuk menyelamatkan Bank Kalsel dari kinerja buruk,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, kinerja sebuah perusahaan atau lembaga tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Meski kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global turut menentukan, kemampuan manajemen dalam membaca persoalan, mengambil keputusan, serta melakukan pembenahan tetap menjadi faktor penting.
Karena itu, Bank Kalsel dituntut tidak sekadar bertahan menghadapi tekanan pengurangan TKD, tetapi juga melakukan transformasi agar tidak terus bergantung pada dana pemerintah daerah dan memiliki sumber pertumbuhan bisnis yang lebih kuat. [adv]
Bagikan keBanjarmasin
Bank Kalsel Perkuat Mengembangkan SDM Lewat Aksel University
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui Aksel University yang berlokasi di Kantor Pusat II Bank Kalsel, Jalan S. Parman, Banjarmasin.
Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Firmansyah, mengatakan Aksel University disiapkan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, sekaligus terbuka bagi perusahaan daerah dan instansi lain.
Fasilitas ini dilengkapi sejumlah ruang kelas yang akan diisi instruktur untuk memberikan edukasi dan pelatihan, khususnya terkait operasional perbankan.
“Pendidikan dan pelatihan di Aksel University ini terbagi dalam beberapa kelas. Nantinya, kelas-kelas akan diisi instruktur yang memberikan pemahaman dan edukasi terkait kegiatan operasional perbankan,” ujarnya.
Bank Kalsel berencana segera meresmikan fasilitas tersebut. Ke depan, Aksel University diharapkan dapat dimanfaatkan perusahaan daerah, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
Melalui Aksel University, Bank Kalsel ingin memperluas akses pelatihan perbankan sekaligus mendorong peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Selatan. [adv]
Bagikan ke-
Kaltara2 tahun agoAcara Apel Digelar di Islamic Center Bitul Izzah
-
Kalsel2 tahun agoDibuka Jokowi dan Iriana, Acil Odah Turut Hadiri Hari Anak Nasional di Papua
-
Balikpapan2 tahun agoMulai 1 September 2024, Pertamina Patra Niaga Turunkan Harga Pertamax Series dan Dex Series
-
Kalbar2 tahun agoReses Ke Melawi, Yessy Lakukan Pelatihan Bagi Masyarakat Peduli Api
-
Kalsel2 tahun agoKalsel Raih Penghargaan Komunitas Informasi Masyarakat Terinovatif 2024
-
Kriminal-Hukum2 tahun agoSat Narkoba Polres Sergai Ringkus PNS Pemko Tebing Tinggi Bawa Sabu
-
Jakarta2 tahun agoBMKG: Waspada Potensi Hujan Deras Angin Kencang dan Petir

