JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., beserta rombongan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta disambut langsung Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau yang akrab disapa Dito Ariotedjo di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jum’at (4/7).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas potensi pengembangan dan pembinaan olahraga di Kaltara, termasuk di dalamnya ialah pembangunan ataupun peningkatan kualitas fasilitas olahraga yang memadai.

Dihadapan Menpora Dito, Gubernur Zainal menyampaikan keinginan masyarakat Kaltara untuk memiliki fasilitas sarana prasarana olahraga yang memadai, sehingga mendorong atlet asal Kaltara bisa lebih berprestasi baik dikancah nasional maupun internasional.

“Kalau potensi olahraga kita yang ada sekarang ini renang, gulat, panahan, menembak, panjat tebing, barongsai, sepakbola, dan futsal. Potensi atlet kita juga cukup membanggakan dan hanya perlu pembinaan dari pelatih yang berkualitas. Untuk pembinaan olahraga kami ada anggaran tapi sangat terbatas,” beber Gubernur Zainal.

Berkaca dari kesuksesan menggelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) perdana di Kaltara, Gubernur Zainal optimis melalui Porprov dapat menjadi ajang strategis dalam mencetak atlet Kaltara yang berprestasi.

“Kami harap Pak Menteri nanti bisa memberi support agar anak-anak muda kita lebih semangat meraih prestasi,” ucapnya.

Ungkapnya, dalam waktu dekat di Provinsi Kaltara akan segera digelar Liga Desa se-Kaltara, menurutnya ini menjadi komitmen serius Pemprov Kaltara serta unsur terkait untuk menjaring bakat atlet sepak bola hingga penjuru desa.

“Bulan depan akan diadakan pertandingan sepak bola antar desa se Kaltara. Namun, karena minimnya sarana prasarana, kami harap agar pak Menteri memberikan support kita untuk membangun sarana prasarana olahraga,” terangnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa provinsi Kaltara merupakan salah satu provinsi yang berusia masih sangat muda di Indonesia, karena itu bantuan dari pemerintah pusat khususnya dari Kemenpora akan sangat dibutuhkan.

“Terlebih kami adalah provinsi baru, kemudian akan ada Porprov kedua di Kaltara. Terkait lahan yang diperlukan kami siapkan semua yang dibutuhkan kecuali anggarannya,” tambahnya.

Bak gayung bersambut, Menpora Dito menyampaikan akan siap membantu Kaltara, namun dengan beberapa catatan khusus terkait yang akan menjadi prioritas serta perlu segera direalisasikan.

“Kemenpora nantinya akan memberikan rekomendasi terkait untuk PUPR melakukan pembangunan sarana prasarana olahraga di Kaltara,” ucap Menteri Dito.

Menteri Dito berpesan kepada setiap daerah termasuk Kaltara untuk fokus ke sarana prasarana olahraga yang ada pemanfaatannya agar terpakai secara maksimal.

“Kita sedang tekankan ke daerah itu yakni multifungsi stadion indoor, karena kita kekurangan sekali itu dan semoga per provinsi nanti ada satu yang besar, satu titik dengan banyak lapangan untuk bisa pembinaan sekaligus kompetisinya,” jelasnya.

Selain itu, Menpora Dito meminta segera dibuat roadmap secara menyeluruh yang mencakup sarana prasarana berkaitan dengan cabang olahraganya. “Roadmap itu juga harus memenuhi cabornya, prasarananya, sarananya dan pembinaan hingga peningkatan mutu SDM. Untuk itu nanti tolong dilengkapi roadmapnya,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara, Saiful Bachry, S.E., dan Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP. (mddkisp)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – PT Migas Kaltara Jaya Tarakan Onshore, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan, bersama PT Medco E & P Tarakan (Medco E&P) telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja (WK) Tarakan di Jakarta, Jumat (4/7/2025). Penandatanganan ini merupakan bentuk implementasi ketentuan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil untuk Wilayah Kerja Tarakan (PSC) yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 serta wujud sinergi antara industri hulu migas dan pemerintah daerah untuk memperkuat peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur PT Migas Kaltara Jaya Tarakan Onshore Darmawansyah dan Direktur PT Medco E&P Tarakan Amri Siahaan, disaksikan Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal Paliwang, Sekretaris SKK Migas, Luky Yusgiantoro, Inspektur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Asep Herman. Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja, Rikky Rahmat Firdaus, Deputi Keuangan dan Komersialisasi, Kurnia Chairi, Direktur Utama PT Migas Kaltara Jaya, Poniti, S.H., serta Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes.

*Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal Paliwang* dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi semua pihak dalam mendukung peningkatan kapasitas daerah di sektor energi. ’’Penandatanganan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Kami meyakini kolaborasi ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara lewat peningkatan pendapatan daerah,’’ ujar Gubernur.

Sementara, *Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro* menegaskan bahwa pengalihan PI 10% ini adalah bagian dari komitmen nasional untuk memperluas manfaat kegiatan usaha hulu migas bagi daerah penghasil, dengan tetap menjaga efisiensi dan akuntabilitas operasi. “Ini merupakan wujud komitmen SKK Migas dalam mendorong partisipasi aktif daerah dalam industri hulu migas. Kami mengapresiasi langkah kolaboratif ini untuk mewujudkan tata kelola migas yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

*Inspektur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Asep Herman* mengatakan, Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif yang mendorong tata kelola sektor migas yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan. ’’Dengan pelibatan aktif daerah, kami berharap industri hulu migas dapat memberikan kontribusi yang lebih merata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”

*Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, M. Kes*, dalam sambutannya menyatakan bahwa, “Penandatanganan ini bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama dalam hal pendapatan daerah. Begitu pula dengan peningkatan kompetensi dari BUMD Kalimantan Utara maupun Kota Tarakan.”

Direktur Medco E&P Tarakan, Amri Siahaan menyampaikan bahwa penandatanganan ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mewujudkan tata kelola migas yang berkelanjutan dan inklusif. “Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari komitmen Medco E&P dalam menjalankan ketentuan PSC, serta berkolaborasi untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal dan ketahanan energi nasional,” ujarnya. (*)

TANJUNG SELOR, SuaraBorneo.com – Mengawali pekan pertama bulan Juli 2025, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima audiensi dari jajaran PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra), di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (1/7).

Kunjungan tersebut dalam rangka membahas perkembangan infrastruktur kelistrikan dan komitmen perluasan akses listrik ke seluruh wilayah provinsi, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Gubernur menyampaikan apresiasi atas langkah strategis yang dilakukan PT. PLN dalam mengakselerasi pemerataan kelistrikan di wilayah Kaltara. Menurutnya program ini mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan daerah.

“Kami di Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk fasilitasi perizinan, koordinasi lintas sektor, maupun penguatan kebijakan daerah,” kata Gubernur Zainal.

Selanjutnya, Gubernur berharap seluruh masyarakat di pelosok Kaltara dapat menikmati manfaat dari aliran listrik yang stabil dan andal. “Ini bagian dari komitmen kami membangun Kaltara yang lebih terang, Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan,” terang Gubernur.

Dalam percepatan pemerataan energi, sebutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di tahun 2025 pada program pemasangan listrik gratis menargetkan sekitar 1.000 rumah tangga kurang mampu, bersumber dari APBN dan APBD.

Berdasarkan data yang dirilis PLN UID Kaltimra, bahwa rasio desa berlistrik di provinsi Kaltara baru mencapai sekitar 78 persen dan terdapat 117 desa yang belum terjangkau aliran listrik.

Menanggapi data tersebut, General Manager PLN UID Kaltimtara, Maria G.I. Gunawan menuturkan PLN telah menyusun roadmap percepatan elektrifikasi yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan, serta membutuhkan investasi yang besar.

“PLN menargetkan penyelesaian elektrifikasi di 117 desa hingga tahun 2027. Lokasi desa-desa ini sebagian besar berada di wilayah terpencil atau remote area, yang jauh dari akses jalan maupun jaringan listrik eksisting,” ujar Maria.

Bebernya, PLN juga akan menambah kapasitas pembangkit, termasuk mengembangkan pembangkit berbasis energi terbarukan seperti PLTS yang tersebar di 5 kabupaten / kota se-Kaltara, termasuk wilayah perbatasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Menindaklanjuti arahan Gubernur Zainal, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan,S.T., M.Si, melalui Kabid. Ketenagalistrikan, Abdul Muis, S.H., M.Sc memastikan bahwa Pemprov Kaltara akan segera merealisasikan sambungan listrik gratis diperkirakan mencapai sekitar 1.500 rumah tangga.

“Program ini menyasar masyarakat kurang mampu dan menggunakan sistem prabayar (token), sehingga pemanfaatannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga,” terang Abdul Muis.

Abdul Muis menyebutkan program pasang listrik gratis ini didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sekitar 300 rumah dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara.

Pemprov Kaltara terus bersinergi dengan pemerintah pusat, PT PLN, serta para stakeholder terkait guna memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan, serta diproyeksikan berdampak positif terhadap fasilitas umum dan sosial, seperti sekolah, rumah ibadah, dan layanan kesehatan desa. (mddkisp)

TANJUNG SELOR, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara, Dr H Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum mengapresiasi pengabdian Amiek Mulandari, SH, MH sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltara.

Seperti diketahui, Amiek Mulandari menjabat sebagai Kajati pertama di provinsi termuda ini sejak 16 Agustus 2024. Di mana selama 313 hari masa pengabdiannya banyak hal positif yang telah diwariskan khususnya dalam aspek penegakan hukum maupun sinergi kelembagaan.

“Ibu Amiek Mulandari adalah Kepala Kejaksaan Tinggi pertama di provinsi Kalimantan Utara. Ini bukan hanya catatan sejarah, tapi juga tonggak penting yang menjadi warisan kelembagaan dan moral bagi daerah ini,” kata Gubernur pada acara Pelepasan Kajati di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (30/06/2025) malam.

Di bawah kepemimpinan Amiek, sebutnya hubungan yang terjalin antara Kejati dan Pemprov Kaltara berlangsung harmonis, serta memperkuat kerja sama lintas sektor demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan.

Gubernur pun menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk terus menjalin kolaborasi strategis bersama Kejaksaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Ibu Amiek telah meletakkan fondasi penting bagi perjalanan hukum di Kaltara. Kami ucapkan terima kasih atas pengabdian yang penuh integritas dan kasih. Meski telah memasuki masa purna tugas, saya percaya pengabdian kepada bangsa tidak akan pernah berhenti,” ucapnya.

Turut hadir diantaranya, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE., M.Si, Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si, Wakil Walikota Tarakan, Ibnu Saud Is, Wakil Kepala Kejati Kaltara, Nur Rahmad, S.H., M.H., beserta seluruh jajaran Kejati Kaltara, Kepala Kejari se-Kaltara, jajaran kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara serta unsur Forkopimda Kaltara. (mddkisp)

TANJUNG SELOR, SuaraBorneo.com – Mengakhiri semester pertama di tahun 2025, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si menggelar Rapat Staf bersama pejabat dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur digelar di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai, Senin (30/6), dalam rangka evaluasi kinerja dan mendengarkan arahan pimpinan.

Gubernur Zainal menyampaikan sejumlah poin penting, pertama terkait pengelolaan dan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah harus kreatif mencari peluang pendanaan khususnya dari pemerintah pusat.

“Jejaring persahabatan dan komunikasi yang baik dengan para pejabat kementerian bisa menjadi pintu masuk untuk memperoleh dukungan program maupun alokasi anggaran tambahan dari pusat,” kata Gubernur Zainal.

Disamping itu, dirinya menekankan terkait kedisiplinan OPD dalam menjalankan program dan kegiatannya harus sesuai dengan rancangan kerja yang telah disusun.

“Saya ingatkan agar OPD tidak keluar jalur perencanaan tanpa koordinasi, serta meminta setiap perubahan harus dilaporkan ke Gubernur,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Zainal memastikan agar setiap penggunaan anggaran benar-benar berdampak dan bisa dirasakan bagi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Di kesempatan ini, Wagub Ingkong Ala mengingatkan OPD untuk dapat bertanggung jawab dalam menyerap anggaran APBD murni secara efektif dan efisien. “Jangan dilihat besar kecilnya anggaran, tapi kerjakan progresnya tepat waktu,” jelasnya.

Senada disampaikan Gubernur Zainal, Wagub Ingkong mendorong para kepala perangkat daerah agar dapat melihat potensi yang dimiliki stafnya. Imbuhnya, dengan melibatkan dan memberikan kepercayaan kepada stafnya bisa menjadi kekuatan dalam pengembangan program termasuk peluang peningkatan ABPD melalui relasi yang dimiliki.

Sebagai bentuk komitmen mendukung kinerja perangkat daerah, Wagub Ingkong menegaskan bahwa dirinya siap memberikan pendampingan dan fasilitas yang dibutuhkan agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal. (mddkisp)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menyampaikan Nota Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna XXXI Masa Persidangan III tahun 2025 DPRD Kota Tarakan, yang digelar pada bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Tarakan, Sabtu (28/6/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota menjelaskan bahwa penyampaian Raperda ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kai terkait kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD.

Dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Tarakan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024. Opini ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Dalam laporan tersebut, Wali Kota turut memaparkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai 1,28 Triliun atau mencapai 97,03% dari target pendapatan atau sebesar 1,32 Triliun. Sementara secara garis besar, Belanja dan Transfer Daerah terealisasi sebesar 93,36% dari anggaran 1,36 triliun. Adapun realisasi belanja daerah difokuskan pada program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan bidang lainnya.

Wali Kota berharap pembahasan Raperda ini dapat berjalan lancar bersama DPRD sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai dasar yang sah untuk pertanggungjawaban keuangan daerah. Mengakhiri penyampaiannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas dukungan dan kerja sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tarakan dan turut dihadiri Anggota DPRD, unsur Forkopimda, Asisten, para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. (HUMAS)

TANJUNG SELOR, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri acara puncak Kalimantan Utara Sharia Festival 2025 (KaShaFa) yang digelar di aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (25/6) sore.

Dalam acara tersebut, Gubernur mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan acara KaShaFa, terkhususnya Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kaltara yang menginisiasi kegiatan ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara atas kerja sama dan komitmennya dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di provinsi ini,” kata Gubernur.

Gubernur menuturkan even KaShaFa ini merupakan bentuk nyata sinergi dan semangat kolaborasi yang bertujuan mendorong sertifikasi halal, meningkatkan literasi ekonomi syariah, serta mempercepat pertumbuhan industri halal dan keuangan syariah di Kaltara.

Dengan mayoritas penduduk Kaltara yang beragama Islam sebesar 73,36 persen, dirinya menilai hal ini menjadi modal besar dalam pengembangan sektor ekonomi syariah di daerah.

Berdasarkan potensi tersebut, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara terus berkomitmen dalam mempercepat penguatan ekonomi syariah, termasuk melalui akselerasi program sertifikasi halal.

“Kami berharap, sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltara ke level yang lebih tinggi,”katanya.

Kemudian ia memaparkan beberapa program konkret yang telah dilaksanakan, seperti sosialisasi dan edukasi pentingnya sertifikasi halal, kemudian pelatihan dan seminar jaminan produk halal bagi pelaku UMKM.

Selanjutnya Gubernur juga mengapresiasi program Bazar UMKM dan Gerakan Kaltara Berwakaf yang tidak hanya menghadirkan beragam produk halal, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.

Gerakan Kaltara Berwakaf merupakan sebuah inovasi yang menjadikan wakaf sebagai instrumen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Gubernur juga telah menyampaikan permintaan bantuan peralatan UMKM secara langsung pada kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Tanjung Selor beberapa waktu lalu.

Ia menilai kualitas hasil produk UMKM Kaltara sudah bagus, namun perlu didukung dengan kemasan yang lebih baik dan inovatif sehingga bisa menarik minat konsumen untuk membeli dan tertarik untuk menggunakan produk UMKM Kaltara.

Acara ini dirangkaikan dengan Kick Off Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat), harvesting sertifikasi halal, dan penyerahan bantuan lainnya.

Hadir dalam acara ini Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si, Kepala KPw BI Kaltara Hasiando G. Manik, Forkopimda Kaltara, perwakilan instansi vertikal Kaltara, dan unsur perbankan, serta masyarakat. (mddkisp)