JAKARTA, SuaraBorneo.com – Di tengah menghangatnya suhu politik menjelang akhir Agustus, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus mematangkan langkah konsolidasinya. Organisasi perusahaan media siber terbesar didunia ini menjadwalkan pengukuhan serentak pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa untuk lima provinsi di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Provinsi yang akan dikukuhkan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembentukan kepengurusan serupa yang telah dimulai di Bali pada awal Juli lalu, kemudian disusul oleh Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau. Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengonfirmasi bahwa pelantikan kelima pengurus provinsi tersebut akan dilakukan secara bersamaan dalam satu seremoni.

Pemilihan tanggal pengukuhan ini memantik sorotan tajam karena bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI, Senayan. Gelombang massa, salah satunya dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dilaporkan telah mulai bergerak dan mendirikan posko di Jakarta sejak pertengahan Agustus. Aksi unjuk rasa nasional tersebut membawa tuntutan krusial, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor, hingga pengusutan isu tata kelola dana daerah. Di linimasa media sosial, situasi makin riuh oleh munculnya narasi liar spekulasi “Rusuh Agustus Jilid II”, meskipun Polda Metro Jaya telah mengimbau publik untuk tetap tenang dan menyaring informasi hoaks.

Spekulasi pun merebak, mempertanyakan apakah pengumpulan pengurus media siber dari berbagai daerah oleh SMSI ke ibu kota pada hari yang sama merupakan bagian dari bentuk mobilisasi massa.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, menepis keras anggapan adanya motif politis di balik agenda tersebut. Menurut Makali, kesamaan tanggal tersebut murni merupakan kebetulan jadwal organisasi dan tidak berkaitan dengan gerakan demonstrasi mana pun.

Sebagai konstituen Dewan Pers, Makali menegaskan bahwa SMSI bukan merupakan organisasi massa atau lembaga swadaya masyarakat, melainkan wadah bagi perusahaan-perusahaan media siber. Ia menyatakan bahwa organisasi berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, tanpa memiliki kapasitas untuk mencampuri atau menghalangi hak warga negara dalam beraspirasi. Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, SMSI justru menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers yang profesional dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang di tengah situasi nasional yang dinamis. [Ady/SMSI]

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dari Pelaksana Tugas (Plt) Budi Kurniawan kepada Kepala Dinas yang baru Santoso Senin (24/8/2026)

Acara bertempat ruang Kepala Dinas Parbudpora. Sertijab disaksikan Wakil Bupati Kapuas Dodo bersama jajaran ASN Dinas Parbudpora Kabupaten Kapuas.

Wakil Bupati Dodo menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Dinas Parbudpora.

Ia juga menyampaikan selamat kepada pejabat baru yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas.

“Melalui momentum serah terima jabatan ini saya berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri melanjutkan program yang sudah berjalan serta menghadirkan inovasi,” katanya.

Wabup ingin Disparbudpora bekerja dengan transparan akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kepada pejabat yang lama, Saudara Budi Kurniawan saya atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras, pemikiran dan pengabdian yang telah saudara berikan selama memimpin di Disparbudpora sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas selama kurang lebih lima bulan. Semoga sumbangsih saudara menjadi ladang amal ibadah,” ucapnya.

Dirinya juga mengajak jajaran Disparbudpora untuk bersama-sama menyatukan langkah dan bersinergi untuk mendukung kepemimpinan yang baru demi kemajuan Kabupaten Kapuas yang kita cintai.

Selamat bertugas kepada Bapak Santoso. Selamat bekerja Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa memberikan bimbingan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua dalam pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah hulu khususnya akses jalan menuju Kecamatan Mandau Talawang, Senin (24/8/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah Wakil Ketua II Berinto hadir sejumlah anggota dewan.

Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Dinas PUPR Perkimtan dan Bapperida sedangkan mewakili Sekda Kapuas Asisten I Romulus OPD terkait Bapperida Dinas PUPR
dan Perkimtan.

Dalam rapat gabungan komisi tersebut pembahasan difokuskan pada upaya meningkatkan pembangunan di wilayah hulu Kabupaten Kapuas terutama terkait kondisi dan pengembangan akses jalan di Kecamatan Mandau Talawang.

Peningkatan infrastruktur jalan menjadi salah satu hal penting dalam mendukung mobilitas masyarakat memperlancar distribusi barang dan hasil produksi serta membuka akses terhadap pelayanan pemerintahan dan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah hulu.

Ketua DPRD Kapuas Ardiansah mengatakan melalui RDP tersebut DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas membahas berbagai kebutuhan dan langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur secara bertahap dengan memperhatikan kondisi serta kemampuan anggaran daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas diharapkan terus melakukan koordinasi dan sinergi bersama DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah hulu, khususnya Kecamatan Mandau Talawang dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, ” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas menggelar kegiatan perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan sosialisasi penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas Senin (24/8/2026).

Asisten I Setda Kapuas Romulus menyampaikan bahwa perhitungan IKD hendaknya dilakukan secara objektif dan didukung data yang akurat dari perangkat daerah terkait.

Ia mengatakan perhitungan Indeks Kapasitas Daerah ini penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana. “Oleh karena itu data yang disampaikan
harus akurat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia melanjutkan hasil perhitungan IKD maupun KRB nantinya tidak hanya menjadi dokumen administratif tetapi harus dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan program dan langkah strategis penanggulangan bencana.

“Kajian Risiko Bencana harus mampu memberikan gambaran yang jelas dan keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh BPBD, tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala BPBD Kabupaten Kapuas Pangeran S Pandiangan menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai proses penyusunan KRB Tahun 2026 serta pengumpulan data yang diperlukan.

Menurutnya perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas.

“Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih terencana terukur dan berbasis risiko dengan mengedepankan koordinasi serta sinergi antar perangkat daerah dan pemangku
kepentingan,” ujarnya. (Ujg/SB)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes melaksanakan kunjungan lapangan untuk meninjau titik api yang bersumber dari batu bara di Jalan Amal Lama, tepatnya di depan Universitas Borneo Tarakan, Senin (24/8/2026).

Peninjauan dilakukan bersama jajaran Forkopimda Kota Tarakan, Sekretaris Daerah, OPD terkait, serta unsur Kodaeral, Pertamina, Scomindo dan Medco.

“Saya melihat kondisi badan jalan yang terdampak kebakaran batu bara. Api yang berada di bawah permukaan jalan menyebabkan terbentuknya rongga dan kerusakan pada struktur jalan, sehingga kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan,” ungkap Wali Kota H Khairul.

Pemerintah Kota Tarakan memutuskan untuk menutup sementara akses jalan menuju maupun dari kawasan Pantai Amal Lama. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi runtuhnya badan jalan, sekaligus memberikan ruang bagi petugas untuk melakukan proses penanganan dan pemadaman api serta perbaikan infrastruktur secara menyeluruh.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan untuk mematuhi penutupan sementara tersebut demi keselamatan bersama. Sebagai jalur alternatif menuju Pantai Amal Lama, masyarakat dapat menggunakan jalan rigid melalui kawasan RT di depan Marinir, sementara dari arah Pantai Amal dapat menggunakan jalur TMMD. Warga RT 1 dan RT 2 juga dapat memanfaatkan akses melalui Mamburungan dan Mamburungan Timur melalui RT 5,” pesan Wali Kota (Mandu/Adv)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Kapuas periode 2026-2029 resmi dilantik oleh KORMI Provinsi Kalteng bertempat di Aula Kantor Bupati Kapuas Jumat (21/8/2026).

Ketua KORMI Wabup Iapuas Dodo dipercaya memimpin organisasi tersebut. Pelantikan dihadiri Forkopimda Sekda Kapuas Usis I Sangkai Sekretaris Umum KORMI Kalteng sejumlah OPD.

Ketua panitia Erpince S Garang mengatakan pelantikan bukan sekadar pergantian kepengurusan. Sebanyak 267 orang terlibat dalam kegiatan itu mulai dari unsur pemerintah pengurus KORMI dan INORGA hingga pegiat olahraga berprestasi.

Ketua KORMI Kapuas Dodo
mengatakan kepemimpinan di KORMI merupakan amanah.

“Oleh karena itu pengurus diminta membangun kerja sama dengan INORGA dan para pegiat olahraga agar keberadaan organisasi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia meminta program olahraga masyarakat diperluas hingga kecamatan desa dan kelurahan termasuk ruang untuk olahraga tradisional yang perlu mendapat perhatian.

Meski demikian ada perbedaan antara peran KORMI dan KONI.

“KONI berorientasi pada olahraga prestasi sedangkan KORMI mendorong masyarakat gemar berolahraga menjaga kebugaran sekaligus melestarikan olahraga tradisional,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Kapuas HM Wiyatno menyatakan dukungan pemerintah daerah. Ia menilai KORMI bukan sekadar organisasi melainkan wadah untuk menggerakkan masyarakat agar hidup sehat bugar dan gembira.

“Untuk itu pentingnya sinergi kolaborasi KORMI dan pemda. Dengan kolaborasi itu olahraga masyarakat di Kapuas diharapkan tidak hanya ramai ketika pertandingan digelar tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – DPRD Kabupaten Kapuas mendorong Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) menjadi penggerak olahraga masyarakat hingga ke desa dan kelurahan.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Kapuas Algrin Gasan atas pelantikan/pengukuhan KORMI Kabupaten Kapuas periode 2026-2029 Jumat (21/8/2026).

Menurut legislator Partai Golkar itu KORMI bukan hanya organisasi tetapi wadah untuk menggerakkan masyarakat agar hidup sehat

Ia mengatakan kepemimpinan di KORMI merupakan amanah yang harus diterjemahkan melalui program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya dengan memperluas ruang bagi olahraga tradisional.

“Olahraga tradisional bukan sekadar aktivitas fisik. Di dalamnya terdapat identitas dan budaya daerah yang perlu dipertahankan di tengah perubahan zaman,” ujarnya Jumat (21/8/2026). (Ujang/SB)