KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Bidang Perumahan Rakyat bertempat di Aula Dinas Disperkimtan Kamis (10/9/2026).

Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kapuas Kusmiatie mewakili Sekretaris Daerah Kepala Disperkimtan Kabupaten Kapuas Yan Hendri Ale serta sejumlah Kepala OPD teknis terkait.

Kadis Perkimtan Kapuas Yan Hendri Ale mengatakan Rakor dilaksanakan guna menyelaraskan dan merumuskan langkah-langkah strategis penyusunan program kerja bidang perumahan rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Ia mengatakan selain memetakan program prioritas seperti percepatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Rapat juga menyelaraskan program pendukung dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar penataan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat berjalan terpadu,” katanya.

Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie mengatakan Pemkab Kapuas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sarana hunian.

“Oleh karena itu melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat aman dan layak bagi masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Polres Kapuas Kalteng menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Strategi Mitigasi Karhutla Berbasis Masyarakat, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan berlangsung di Aula Tingang Menteng Panunjung Tarung Polres Kapuas
merupakan bagian dari Serdik Sespimmen Polri Dikreg Ke-67 Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diikuti 10 peserta. Para serdik didampingi Kombes Pol Eka Djunaidi dan Kombes Pol Andi Sofian.

Hadir PJU para kapolsek dan Bhabinkamtibmas. Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari diwakili Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati.

Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati mengatakan FGD bertujuan bagaimana penanganan karhutla serta dampak yang ditimbulkan.

“Dalam hal ini bagaimana upaya pemerintah daerah dan kepolisian dalam mencegah dan menangani kebakaran. Kapuas termasuk lima besar dalam upaya penanggulangan karhutla di Polda Kalimantan Tengah,” katanya.

Ia menjelaskan berdasarkan Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 5 September 2026, tercatat 17.371 hotspot dan 198 kejadian karhutla.

Luasan lahan terbakar mencapai 1.530,92 hektare. Pemadaman darat telah dilakukan 146 kali dan pengecekan karhutla/hotspot sebanyak 89 kali meski tidak terdapat korban meninggal maupun luka-luka.

Ia menjelaskan pula sejumlah wilayah hulu menjadi perhatian di antaranya Sungai Hanyo Kapuas Tengah Kapuas Murung dan Pasak Talawang. Karhutla juga terjadi di Desa Tabore dan Katunjung.

Kemudian delapan wilayah menjadi titik prioritas pemadaman. Yakni Kapuas Tengah Mantangai Timpah Dadahup Kapuas Murung Kapuas Timur Basarang dan Kapuas Barat. “Kondisi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam pemadaman,” jelasnya.

Sementara itu Kombes Pol Eka Djunaidi mengatakan FGD menjadi momentum bertatap muka dengan anggota kepolisian dan pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman terkait penanganan karhutla.

“Karhutla terjadi setiap musim kemarau panjang. Oleh Karena itu penanganannya harus dilakukan bersama termasuk melibatkan masyarakat,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 Senin (7/9/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Bupati Kapuas dan diikuti oleh Bupati Kapuas HM Wiyatno bersama Dandim 1011/Klk Letkol Inf Deky Febrianto Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai.

Rakor diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah bersama perusahaan pemegang HGU dan PBPH dalam menghadapi potensi peningkatan kejadian Karhutla pada periode puncak musim kemarau tahun 2026.

Dalam koordinasi tersebut pemerintah daerah bersama unsur terkait menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pencegahan dini serta langkah penanganan yang cepat dan terpadu terhadap potensi Karhutla.

Sinergi antara pemerintah aparat penegak hukum unsur TNI/Polri serta perusahaan pemegang konsesi menjadi bagian penting dalam memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla dapat dilakukan secara optimal khususnya pada wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran.

Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas sosial dan ekonomi daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” katanya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kapuas dan Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas siap bersinergi dan berkolaborasi mendukung program pembangunan Kabupaten Kapuas.

Hal ini disampaikan pada pertemuan silaturahmi PWI Kapuas bersama Kesbangpol Kapuas di Aula Kantor tersebut Rabu (9/9/2026).

Ketua PWI Kapuas Suhartoyo menyampaikan PWI ingin membangun komunikasi
dan sinergi yang baik.

“Ada sejumlah program yang bisa dikolaborasikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan di Kabupaten Kapuas,” katanya.

Sementara itu Kaban Kesbangpol Kapuas Yunabut menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran PWI Kapuas.

“Kami menyambut baik kunjungan PWI Kapuas. Ke depan komunikasi dan sinergi ini bisa dikembangkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia melanjutkan komunikasi dengan organisasi kewartawanan menjadi bagian penting dalam membangun hubungan kelembagaan yang baik sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Diskusi berlangsung interaktif dan dalam suasana akrab. Sejumlah gagasan program organisasi serta peluang kerja sama dibahas sebagai langkah awal membangun kolaborasi antara kedua pihak.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi awal yang baik bagi PWI Kapuas dan Kesbangpol dalam memperkuat komunikasi serta menyinergikan berbagai program. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas menyatakan terus mendukung pembangunan bundaran yang direncanakan berdiri di kawasan simpang lima Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

“Pembangunan bundaran Pemerintah Kecamatan Timpah dan desa mendukung untuk itu,” kata Camat Timpah Jonnie kepada wartawan Jumat (4/9/2026).

Ia mengatakan bagi pemerintah kecamatan bangunan itu bukan sekadar penanda jalan atau penghias wajah wilayah. Ia diharapkan menjadi tanda bahwa pembangunan mulai bergerak lebih jauh dari pusat kota.

Ia menjelaskan rencana pembangunan bundaran tersebut masuk dalam agenda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas pada tahun anggaran 2027.

Meski demikian pihaknya masih menunggu kepastian dari PUPR mengenai bentuk ukuran titik pembangunan hingga luas lahan yang kemungkinan terdampak.

Lebih lanjut ia mengatakan desain menjadi penting sebelum informasi disampaikan lebih jauh kepada masyarakat karena pembangunan berpotensi menyentuh lahan milik warga sehingga ini menjadi perhatian dan jangan sampai menimbulkan persoalan.

Ia menambahkan Bundaran Simpang lima Timpah juga memiliki posisi strategis.
Jalur tersebut menghubungkan pergerakan masyarakat menuju Buntok Muara Teweh Banjarmasin hingga ke IKN.

“Proyek tersebut sebagai bagian dari wajah pembangunan Kapuas yang lebih luas ke wilayah hulu. “Ini sebagai pemerataan pembangunan bukan saja di perkotaan,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno memimpin langsung aksi pembagian masker gratis kepada masyarakat pedagang pengendara hingga pelajar di sejumlah titik strategis Kota Kuala Kapuas Jumat (4/9/2026).

Aksi tanggap kesehatan lingkungan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai unsur Forkopimda para Kepala Perangkat Daerah serta pimpinan BUMD.

Rangkaian peninjauan diawali dari area Masjid Agung Al Mukarram menyisir lingkungan sekolah MIN 1 Kapuas MTsN Selat MAN Kapuas hingga berakhir di kawasan Jalan Tambun Bungai.

“Aksi turun ke lapangan ini merupakan langkah cepat pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat khususnya anak-anak sekolah dari potensi risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kondisi cuaca kemarau dan fenomena kabut asap,” katanya.

Menurutnya situasi seperti sekarang ini udara sedang tidak baik-baik saja cuaca sedang tidak baik-baik saja. “Supaya adik-adik tetap bisa bersekolah dan melaksanakan kegiatan sehari-hari tolong gunakan masker agar tetap sehat dan terlindungi,” ujarnya. (Ujang/SB)

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Kabupaten Kapuas menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang menerima Program Local Service Delivery Project (LSDP) di tahap pertama dengan nilai mencapai Rp107 miliar.

Program tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat bersama Bank Dunia dalam rangka memperkuat pelayanan publik khususnya pengelolaan persampahan di daerah.

Penyerahan Program LSDP berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalimantan Selatan Rabu (2/9/2026) yang dirangkaikan dengan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan.

Program tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Dodo yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas Tonun Irawati Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kapuas Marlina serta Sekretaris Bappeda Kabupaten Kapuas.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda dalam mengatakan pihaknya mendorong penguatan pengelolaan persampahan di tingkat kabupaten/kota melalui Program LSDP.

“Program ini diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan menggandeng World Bank atau Bank Dunia,” katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Kapuas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat Komisi II DPR RI Bappenas Kementerian Dalam Negeri Kementerian Lingkungan Hidup, serta Bank Dunia atas dukungan yang diberikan melalui Program LSDP.

“Oleh karena itu dengan diterimanya program senilai Rp107 miliar tersebut merupakan sebuah kepercayaan sekaligus kesempatan besar bagi Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pengelolaan persampahan,” ujarnya. (Ujang/SB)