KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas Dodo melakukan kunjungan kerja ke Desa Lawang Tamang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Sabtu (12/9/2026).

Dalam perjalanan menuju Desa Lawang Tamang Wakil Bupati Kapuas menyempatkan diri meninjau kondisi jalan lintas P2D Sei Pinang–Rendan.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi akses jalan yang digunakan masyarakat.

Setibanya di Desa Lawang Tamang, Wakil Bupati Kapuas disambut oleh masyarakat setempat bersama Kepala Desa Lawang Tamang Damang Mantir dan Kepala Adat.

Wakil Bupati Kapuas Dodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Desa Lawang Tamang atas sambutan yang diberikan.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Desa Lawang Tamang atas sambutan yang begitu baik. Kehadiran kami di sini merupakan bagian dari kunjungan kerja sekaligus untuk bersilaturahmi dan melihat secara langsung kondisi masyarakat serta pembangunan yang ada di wilayah ini,” ujar Dodo.

Lebih lanjut Wakil Bupati Kapuas menyampaikan bahwa peninjauan jalan lintas P2D Sei Pinang–Rendan menjadi salah satu bagian penting dalam kunjungan tersebut.

Menurutnya akses jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat.

“Tentunya apa yang kita lihat di lapangan akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi pemerintah dalam upaya meningkatkan akses serta pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Kapuas juga mengikuti kegiatan Tampung Tawar dan doa bersama. Prosesi tersebut merupakan bagian dari budaya masyarakat Dayak yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur sekaligus doa untuk memohon keberkahan keselamatan dan kelancaran. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pasca kebakaran Bupati Kapuas HM Wiyatno meninjau Kondisi SMKN 1 Timpah baru – baru tadi.

Bupati didampingi Sekda Kapuas Usia I Sangkai Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari sejumlah OPD Camat Timpah Jhonie serta unsur Forkopimcam Kecamatan Timpah.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Kapuas terhadap kondisi fasilitas pendidikan sekaligus memastikan situasi di lingkungan sekolah pasca kebakaran yang terjadi di tengah kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah di sekitar Kecamatan Timpah.

Bupati menyampaikan keselamatan warga sekolah dan perlindungan terhadap fasilitas pendidikan menjadi perhatian bersama.

Ia menyampaikan pula pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah aparat keamanan pemerintah kecamatan dan desa serta pihak terkait lainnya perlu terus diperkuat.

“Dalam hal ini yang paling utama adalah memastikan kondisi sekolah aman dan tidak ada lagi potensi api yang dapat merambat ke bangunan lainnya.

Kita juga harus memastikan lingkungan sekolah tetap terjaga sehingga kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Bidang Perumahan Rakyat bertempat di Aula Dinas Disperkimtan Kamis (10/9/2026).

Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kapuas Kusmiatie mewakili Sekretaris Daerah Kepala Disperkimtan Kabupaten Kapuas Yan Hendri Ale serta sejumlah Kepala OPD teknis terkait.

Kadis Perkimtan Kapuas Yan Hendri Ale mengatakan Rakor dilaksanakan guna menyelaraskan dan merumuskan langkah-langkah strategis penyusunan program kerja bidang perumahan rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Ia mengatakan selain memetakan program prioritas seperti percepatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Rapat juga menyelaraskan program pendukung dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar penataan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat berjalan terpadu,” katanya.

Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie mengatakan Pemkab Kapuas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sarana hunian.

“Oleh karena itu melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat aman dan layak bagi masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Polres Kapuas Kalteng menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Strategi Mitigasi Karhutla Berbasis Masyarakat, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan berlangsung di Aula Tingang Menteng Panunjung Tarung Polres Kapuas
merupakan bagian dari Serdik Sespimmen Polri Dikreg Ke-67 Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diikuti 10 peserta. Para serdik didampingi Kombes Pol Eka Djunaidi dan Kombes Pol Andi Sofian.

Hadir PJU para kapolsek dan Bhabinkamtibmas. Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari diwakili Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati.

Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati mengatakan FGD bertujuan bagaimana penanganan karhutla serta dampak yang ditimbulkan.

“Dalam hal ini bagaimana upaya pemerintah daerah dan kepolisian dalam mencegah dan menangani kebakaran. Kapuas termasuk lima besar dalam upaya penanggulangan karhutla di Polda Kalimantan Tengah,” katanya.

Ia menjelaskan berdasarkan Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 5 September 2026, tercatat 17.371 hotspot dan 198 kejadian karhutla.

Luasan lahan terbakar mencapai 1.530,92 hektare. Pemadaman darat telah dilakukan 146 kali dan pengecekan karhutla/hotspot sebanyak 89 kali meski tidak terdapat korban meninggal maupun luka-luka.

Ia menjelaskan pula sejumlah wilayah hulu menjadi perhatian di antaranya Sungai Hanyo Kapuas Tengah Kapuas Murung dan Pasak Talawang. Karhutla juga terjadi di Desa Tabore dan Katunjung.

Kemudian delapan wilayah menjadi titik prioritas pemadaman. Yakni Kapuas Tengah Mantangai Timpah Dadahup Kapuas Murung Kapuas Timur Basarang dan Kapuas Barat. “Kondisi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam pemadaman,” jelasnya.

Sementara itu Kombes Pol Eka Djunaidi mengatakan FGD menjadi momentum bertatap muka dengan anggota kepolisian dan pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman terkait penanganan karhutla.

“Karhutla terjadi setiap musim kemarau panjang. Oleh Karena itu penanganannya harus dilakukan bersama termasuk melibatkan masyarakat,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 Senin (7/9/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Bupati Kapuas dan diikuti oleh Bupati Kapuas HM Wiyatno bersama Dandim 1011/Klk Letkol Inf Deky Febrianto Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai.

Rakor diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah bersama perusahaan pemegang HGU dan PBPH dalam menghadapi potensi peningkatan kejadian Karhutla pada periode puncak musim kemarau tahun 2026.

Dalam koordinasi tersebut pemerintah daerah bersama unsur terkait menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pencegahan dini serta langkah penanganan yang cepat dan terpadu terhadap potensi Karhutla.

Sinergi antara pemerintah aparat penegak hukum unsur TNI/Polri serta perusahaan pemegang konsesi menjadi bagian penting dalam memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla dapat dilakukan secara optimal khususnya pada wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran.

Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas sosial dan ekonomi daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” katanya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kapuas dan Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas siap bersinergi dan berkolaborasi mendukung program pembangunan Kabupaten Kapuas.

Hal ini disampaikan pada pertemuan silaturahmi PWI Kapuas bersama Kesbangpol Kapuas di Aula Kantor tersebut Rabu (9/9/2026).

Ketua PWI Kapuas Suhartoyo menyampaikan PWI ingin membangun komunikasi
dan sinergi yang baik.

“Ada sejumlah program yang bisa dikolaborasikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan di Kabupaten Kapuas,” katanya.

Sementara itu Kaban Kesbangpol Kapuas Yunabut menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran PWI Kapuas.

“Kami menyambut baik kunjungan PWI Kapuas. Ke depan komunikasi dan sinergi ini bisa dikembangkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia melanjutkan komunikasi dengan organisasi kewartawanan menjadi bagian penting dalam membangun hubungan kelembagaan yang baik sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Diskusi berlangsung interaktif dan dalam suasana akrab. Sejumlah gagasan program organisasi serta peluang kerja sama dibahas sebagai langkah awal membangun kolaborasi antara kedua pihak.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi awal yang baik bagi PWI Kapuas dan Kesbangpol dalam memperkuat komunikasi serta menyinergikan berbagai program. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas menyatakan terus mendukung pembangunan bundaran yang direncanakan berdiri di kawasan simpang lima Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

“Pembangunan bundaran Pemerintah Kecamatan Timpah dan desa mendukung untuk itu,” kata Camat Timpah Jonnie kepada wartawan Jumat (4/9/2026).

Ia mengatakan bagi pemerintah kecamatan bangunan itu bukan sekadar penanda jalan atau penghias wajah wilayah. Ia diharapkan menjadi tanda bahwa pembangunan mulai bergerak lebih jauh dari pusat kota.

Ia menjelaskan rencana pembangunan bundaran tersebut masuk dalam agenda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas pada tahun anggaran 2027.

Meski demikian pihaknya masih menunggu kepastian dari PUPR mengenai bentuk ukuran titik pembangunan hingga luas lahan yang kemungkinan terdampak.

Lebih lanjut ia mengatakan desain menjadi penting sebelum informasi disampaikan lebih jauh kepada masyarakat karena pembangunan berpotensi menyentuh lahan milik warga sehingga ini menjadi perhatian dan jangan sampai menimbulkan persoalan.

Ia menambahkan Bundaran Simpang lima Timpah juga memiliki posisi strategis.
Jalur tersebut menghubungkan pergerakan masyarakat menuju Buntok Muara Teweh Banjarmasin hingga ke IKN.

“Proyek tersebut sebagai bagian dari wajah pembangunan Kapuas yang lebih luas ke wilayah hulu. “Ini sebagai pemerataan pembangunan bukan saja di perkotaan,” ujarnya. (Ujg/SB)