BENGKAYANG, SuaraBorneo.com – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bengkayang memperkuat peran dengan mendorong organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah, menjaga persatuan, serta menghadapi berbagai tantangan sosial di wilayah perbatasan melalui kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Tahun 2026.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 KNPI mengusung tema “Menyatukan Pemuda, Memajukan Bangsa” dan digelar di Caffe Playground, Bengkayang, Kamis. Acara dihadiri Wakapolres Bengkayang Kompol Suparwoto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bengkayang Antonius Freddy Romy, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Bengkayang Rudi Hartono, pengurus KNPI, organisasi kepemudaan, BEM, serta sejumlah undangan.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkayang Albert Pandur Sae Pudaba mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarpemuda dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melalui tema ‘Menyatukan Pemuda, Memajukan Bangsa’, kami ingin menjaga semangat persatuan dan memperkuat sinergi seluruh organisasi kepemudaan agar terus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Bengkayang,” katanya.

Albert mengatakan KNPI saat ini menaungi sembilan organisasi kepemudaan (OKP) yang terus didorong agar tetap aktif menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan meningkatkan eksistensi melalui program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, KNPI telah menyiapkan tiga agenda utama pada 2026, yakni pembinaan organisasi kepemudaan, pengembangan kewirausahaan bagi pemuda, serta peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober mendatang.

Melalui kegiatan pembinaan tersebut, KNPI Bengkayang berharap sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan organisasi kepemudaan semakin kuat sehingga pemuda dapat menjadi motor penggerak pembangunan, menjaga persatuan, serta berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang maju dan kondusif.

Sementara itu, Wakapolres Bengkayang Kompol Suparwoto mengatakan organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah Bengkayang.

Menurut dia, sinergi antara aparat keamanan dan organisasi kepemudaan menjadi modal penting dalam menjangkau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

“Pemuda merupakan aset masa depan daerah. Kami membutuhkan kerja sama seluruh organisasi kepemudaan agar mampu menjadi mitra dalam menjaga kamtibmas serta memperkuat persatuan, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia,” katanya.

Kepala Badan Kesbangpol Bengkayang Antonius Freddy Romy mengatakan hingga semester I 2026 terdapat 154 organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan yang terdaftar di Kesbangpol Bengkayang, terdiri atas organisasi kepemudaan, organisasi berbasis suku, budaya, maupun keagamaan.

Ia menilai keberadaan organisasi tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan toleransi, kerukunan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Menurut Antonius, pemuda juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti penyalahgunaan narkoba, judi daring, intoleransi, radikalisme, hingga rendahnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan. Karena itu, pemuda diharapkan mampu menyaring informasi secara bijak, memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah, dan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kepala Disporapar Bengkayang Rudi Hartono mengatakan pembangunan kepemudaan harus menjadi perhatian bersama karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa.

Ia menyebut sejumlah tantangan pembangunan kepemudaan saat ini meliputi peningkatan kualitas pendidikan, partisipasi dalam dunia kerja, kesehatan fisik dan mental, tata kelola organisasi kepemudaan, hingga dampak perkembangan teknologi informasi.

“Jumlah organisasi kepemudaan terus bertambah, namun harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu pembinaan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar organisasi kepemudaan mampu melahirkan generasi yang inovatif, berkarakter, dan berdaya saing,” katanya. (Robin)

MELAWI, SuaraBorneo.com – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Melawi menyampaikan pernyataan sikap bersama terkait penyebaran informasi yang dinilai belum terverifikasi mengenai Kabupaten Melawi dan Bupati Melawi. Pernyataan tersebut dibacakan oleh Ketua umum Forum Pemuda Dayak (FOPAD) Kabupaten Melawi, Saleh Tapa, di Nanga Pinoh, Rabu (15/7/2026) malam.

Dalam pernyataannya, Saleh Tapa mengatakan bahwa sikap bersama tersebut merupakan representasi dari sejumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Melawi, di antaranya FOPAD Melawi, Laskar Pemuda Melayu (LPM) Melawi, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Melawi, Persatuan Orang Melayu (POM) Melawi, dan Sabang Merah Borneo Melawi.

Saleh Tapa menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati kebebasan berpendapat sebagai hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Kami menjunjung tinggi hak setiap warga untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan masukan demi kemajuan daerah sesuai prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Saleh Tapa.

Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan keresahan maupun perpecahan di tengah masyarakat.

“Setiap pernyataan yang disebarkan, khususnya yang berkaitan dengan Kabupaten Melawi dan Bupati Melawi, harus didukung oleh fakta yang sah, beretika, serta tidak berpotensi merusak nama baik, memicu keresahan, ataupun memecah persatuan,” tegasnya.

Dalam pernyataan sikap tersebut, organisasi masyarakat juga meminta kepada pemilik akun bernama Syamsul Jahidin untuk menghapus konten yang dinilai belum teruji kebenarannya, memberikan klarifikasi secara terbuka, serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Melawi dalam waktu 3 x 24 jam.

“Kami meminta Saudara Syamsul Jahidin selaku pemilik akun yang menyebarkan konten tidak teruji untuk menghapus unggahan, memberikan klarifikasi terbuka, serta memohon maaf secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Melawi dalam batas waktu tiga kali dua puluh empat jam,” kata Saleh Tapa.

Lebih lanjut, Saleh Tapa menyampaikan komitmen organisasi masyarakat untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di Kabupaten Melawi.

Ia juga menyatakan bahwa apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, organisasi masyarakat akan menempuh langkah sesuai mekanisme hukum dan lembaga adat yang berlaku.

“Kami berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan daerah. Apabila permintaan kami tidak dipenuhi, kami akan menempuh jalur hukum maupun lembaga adat yang berlaku,” ujarnya.

Mengakhiri pernyataannya, Saleh Tapa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak serta menjadikan ruang digital sebagai sarana membangun persatuan dan kemajuan daerah.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial demi kemajuan dan persatuan Kabupaten Melawi,” tutup Saleh Tapa. (Tio)

BENGKAYANG, SuaraBorneo.com – Majelis Adat Budaya Jawa (MABJ) Kabupaten Bengkayang menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan alat tulis ke lima panti asuhan yang tersebar di Kecamatan Bengkayang dan Kecamatan Teriak, Kalimantan Barat, pada Kamis (25/6/2026).

​Aksi kemanusiaan ini dilakukan sebagai respons nyata atas fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasaran yang kian membebani biaya operasional Masyarakat terkhusus panti asuhan.

Kegiatan ini dapat terlaksana berkat gotong royong dan sukarela yang dihimpun dari seluruh anggota warga Jawa yang menetap di Kabupaten Bengkayang. Melalui gerakan ini, MABJ berkomitmen turut membantu kebutuhan gizi dan pangan puluhan anak yatim di wilayah tersebut tetap terpenuhi dengan baik.

​Puluhan anak yatim menjadi penerima manfaat dalam penyaluran bantuan kali ini. Rasa bahagia dan senyum antusias pun terpancar dari raut wajah anak-anak saat rombongan MABJ tiba membawa paket bantuan harian berupa beras, gula, telur, hingga mi instan.

​Bantuan bahan pangan tersebut disalurkan secara merata ke lima titik panti asuhan dengan rincian,
​Panti Asuhan Hanna Selenco,27 anak ​Panti Asuhan Hidayatullah, 20 anak,​Panti Asuhan Anugerah, 20 anak,​​Panti Asuhan Ceria Sekayok 10 anak masingmasing berada di Wilayah Pusat Kota Kecamatan Bengkayang sementara Panti Asuhan Agape Dugkan, Desa Darma Bakti,Kecamatan Teriak 15 anak.

​Ketua MABJ Kabupaten Bengkayang, Sutrisno, menyampaikan aksi sosial ini digelar dalam rangka masih dalam situasi memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah tahun 2026, sekaligus sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap sesama.

​“Kami keluarga besar MABJ bersilaturahmi ke panti asuhan sekaligus menyerahkan bantuan sembako dalam rangka Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Paket bantuan ini merupakan wujud kepedulian warga Jawa melalui keorganisasian yang ada di Kabupaten Bengkayang. Semoga bantuan ini bermanfaat. Mohon jangan dilihat dari besar nominalnya, namun yang paling penting adalah niat murni dan tulus dari kami,” ungkap Sutrisno saat diwawancarai di lokasi.

​MABJ juga memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan agar anak-anak panti tetap bersemangat dalam mengejar impian mereka.

​“Selain sembako, kami juga menyerahkan bantuan pendidikan berupa buku dan alat tulis. Kami berharap bantuan ini dapat mendukung anak-anak di panti asuhan untuk menempuh pendidikan yang lebih baik dan mewujudkan cita-cita mereka,” tambah Sutrisno.

​Kehadiran keluarga besar MABJ disambut dengan rasa syukur mendalam oleh para pengurus panti asuhan yang selama ini harus memutar otak di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.

​Pengurus Panti Asuhan Hidayatullah Bengkayang, Ustadz Ali Imron, menyampaikan terima kasih atas kepedulian MABJ yang dinilainya hadir di waktu yang sangat tepat.

​”Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada keluarga besar MABJ Bengkayang. Bantuan ini jelas meringankan beban kami dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari anak-anak,” tutur Ustadz Ali Imron.

Ustadz Ali Imron menyatakan panti asuhan dibawah kepengurusan nya ini berasal dari berbagai etnis bukan hanya satu Suku saja.

“ Panti Asuhan Hidayatullah ini bukan hanya dihuni satu suku tertentu, Anak-anak yatim yang kami asuh disini berasal dari berbagai suku, semua tidak ada yang di beda-bedakan ” Tambahnya.

​Senada dengan hal tersebut, Mis Tata selaku Pengurus Panti Asuhan Anak Ceria Bengkayang berharap aksi kemanusiaan ini dapat menginspirasi pihak-pihak lain.

​”Bantuan ini sangat berarti bagi anak-anak kami, tidak hanya sembakonya tetapi juga alat tulisnya. Semoga kebaikan ini dibalas oleh Tuhan dan menjadi pemantik bagi masyarakat luas agar lebih peduli pada pendidikan serta kesejahteraan anak yatim di Bengkayang,” kata Mis Tata.

​Dengan bantuan sembako dan terpenuhinya gizi dan kebutuhan pokok harian, anak-anak yatim ini diharapkan dapat kembali fokus belajar tanpa harus khwatir memikirkan pemenuhan pangan harian.

​Langkah nyata MABJ Bengkayang ini juga menjadi bagian dari upaya kolektif elemen masyarakat untuk meredam dampak gejolak ekonomi, sekaligus menjaga situasi kamtibmas di daerah agar tetap kondusif, aman, dan tertib.(Robin)

BENGKAYANG, SuaraBorneo.com – Isu penertiban kawasan hutan dan perlindungan hak masyarakat adat menjadi sorotan dalam Seminar Kebudayaan Ngarantek Sawa Bahu ke-10 di Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dalam forum tersebut, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menilai proses penertiban kawasan hutan perlu dilakukan secara transparan dan memperhatikan hak-hak masyarakat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun.

​Presidium DKN, Glorio Sanen, mengingatkan langkah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penataan Kawasan Hutan (Satgas PKH) tidak boleh mengabaikan hak konstitusional warga lokal dan masyarakat adat.

​”Penataan kawasan hutan adalah langkah yang baik untuk kepastian hukum, namun prosesnya harus transparan, partisipatif, dan tidak merugikan masyarakat adat yang sudah hidup dan mengelola lahan tersebut jauh sebelum status kawasan hutan ditetapkan,” ujar Glorio Sanen di Bengkayang.

​Menurut Sanen, ketidakpastian status hukum terkait penertiban ini mulai berdampak langsung pada kondisi psikologis dan aktivitas ekonomi warga setempat. Oleh karena itu, ia mendesak agar dilakukan verifikasi lapangan ulang yang melibatkan komunitas lokal secara langsung.

​Senada dengan DKN, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat yang hadir dalam seminar tersebut juga mendorong adanya keterbukaan informasi publik terkait peta indikatif penataan hutan di wilayah Kecamatan Lumar. Keterlibatan masyarakat dianggap menjadi kunci utama untuk menghindari potensi konflik agraria di masa depan.

​Seminar tersebut ditutup dengan rekomendasi bersama agar pemerintah daerah segera melakukan verifikasi lapangan secara objektif dan mempercepat penyelesaian administrasi lahan masyarakat. Para peserta juga mendorong ruang dialog terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan Satgas PKH guna mewujudkan solusi yang berkeadilan.  (Robin)

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi adat sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya, perlindungan masyarakat adat, sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

Hal itu disampaikan Darwis saat menghadiri kegiatan Ngarantek Sawa’ Bahu ke-10 yang digelar di Ramin Adat Banua Lumar, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Selasa (9/6).

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, lembaga adat, tokoh masyarakat, para donatur, serta seluruh masyarakat yang telah bergotong royong menyukseskan kegiatan ini,” kata Darwis.

Menurut dia, tema perlindungan masyarakat adat yang diangkat dalam pelaksanaan Ngarantek Sawa’ Bahu tahun ini memiliki makna penting karena mengingatkan seluruh pihak bahwa adat, budaya, dan kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat adat yang selama ini menjaga serta mewariskannya kepada generasi berikutnya.

Ia mengatakan tanpa peran masyarakat adat, berbagai nilai luhur, pengetahuan tradisional, bahasa daerah, serta warisan budaya berpotensi hilang seiring perkembangan zaman.

Bagi masyarakat Dayak Bakati Lumar, lanjut Darwis, Ngarantek Sawa’ Bahu bukan sekadar seremoni adat, melainkan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus penghormatan terhadap warisan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun.

“Melalui tradisi ini kita diingatkan akan pentingnya kebersamaan, gotong royong, serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Darwis menilai tantangan terbesar saat ini bukan hanya mempertahankan keberadaan tradisi, tetapi memastikan generasi muda terus mengenal, mempelajari, dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, hilangnya budaya sering kali bukan disebabkan perubahan zaman, melainkan karena generasi penerus tidak lagi mengenal dan melestarikannya.

Karena itu, tradisi seperti Ngarantek Sawa’ Bahu menjadi ruang penting untuk proses pembelajaran dan pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

Selain itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat juga tidak hanya berkaitan dengan identitas budaya, tetapi juga penghargaan terhadap peran masyarakat adat sebagai penjaga kearifan lokal yang mengajarkan nilai kebersamaan, musyawarah, penghormatan terhadap sesama, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam.

“Nilai-nilai tersebut merupakan kekayaan yang sangat berharga bagi daerah kita,” katanya.

Darwis juga menekankan bahwa tradisi Ngarantek Sawa’ Bahu mengingatkan masyarakat akan eratnya hubungan masyarakat Dayak dengan sektor pertanian.

Melalui tradisi tersebut, kata dia, para leluhur telah mewariskan nilai kerja keras, gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian terhadap alam sebagai sumber kehidupan.

“Kemajuan tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh karakter dan kearifan masyarakatnya,” ujar Darwis.

Ia berharap Ngarantek Sawa’ Bahu tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap adat dan budaya sekaligus mendorong generasi muda untuk menjaga serta melanjutkan warisan leluhur.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Lumar, Esidorus, mengatakan Ngarantek Sawa’ Bahu merupakan tradisi yang menandai dimulainya masa tanam baru bagi masyarakat Dayak di wilayah tersebut.

“Kalau Ngarantek Sawa’ Bahu tahun 2026 dilaksanakan hari ini, artinya kita memasuki tahun tanam baru periode 2026–2027,” katanya.

Menurut Esidorus, tradisi masyarakat Dayak tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian. Namun selama ini berbagai kegiatan budaya lebih banyak menonjolkan fase pascapanen, seperti pesta padi baru, naik dango, hingga penutupan masa panen.

Sebaliknya, Ngarantek Sawa’ Bahu justru mengangkat nilai budaya yang berkaitan dengan tahapan awal pertanian atau sektor hulu, mulai dari persiapan lahan, penanaman hingga perawatan tanaman.

“Di sektor hulu inilah persoalan pertanian paling banyak terjadi dan perlu mendapat perhatian,” ujarnya.

Ia menyebut sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini antara lain penyempitan lahan pertanian, alih fungsi lahan menjadi perkebunan, dampak perubahan iklim yang memicu gagal panen, menurunnya minat generasi muda menjadi petani, serta berkurangnya produktivitas pertanian.

Karena itu, melalui Ngarantek Sawa’ Bahu, masyarakat didorong untuk kembali menghidupkan semangat bercocok tanam melalui pola tanam serentak guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Menurut Esidorus, bercocok tanam bagi masyarakat Dayak tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga menjaga keberlanjutan benih lokal, melestarikan plasma nutfah, dan mempertahankan keberlangsungan tradisi budaya.

“Kalau kita meninggalkan bercocok tanam, maka berbagai tradisi yang berkaitan dengan padi dan pertanian lambat laun juga akan hilang,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bengkayang secara simbolis menyerahkan sejumlah perlengkapan pertanian berupa parang, tugal, dan benih kepada masyarakat sebagai simbol dimulainya masa tanam baru sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penguatan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal.

Kegiatan Ngarantek Sawa’ Bahu ke-10 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam menjaga warisan budaya sekaligus mendorong keberlanjutan sektor pertanian sebagai penopang kehidupan masyarakat Dayak di Kabupaten Bengkayang. (Robin)

MELAWI, SuaraBorneo.com – Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tenaga guru yang telah mengantongi sertifikat pendidik melakukan audiensi dengan Disdikbud Melawi, Senin (8/6/2026).

Pertemuan tersebut digelar untuk mempertanyakan kejelasan skema pembayaran gaji melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belakangan menjadi perbincangan di kalangan guru PPPK paruh waktu.

Dalam audiensi itu, para guru menyampaikan sejumlah pertanyaan mekanisme penyaluran, serta kepastian gaji yang akan diterima apabila pembayarannya bersumber dari Dana BOS. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di lingkungan satuan pendidikan.

Perwakilan guru PPPK Paruh Waktu menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat berbagai informasi yang berkembang mengenai pola pembayaran gaji PPPK paruh waktu. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik, terutama terkait keberlanjutan penghasilan dan hak-hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami datang Langsung Bersama Kawan untuk mendapatkan penjelasan resmi agar tidak terjadi simpang siur informasi. Kami ingin mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran gaji ke depan dan apakah Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai gaji PPPK paruh waktu yang sudah tersertifikasi. Intinya kita menunggu lah kebijakan dinas menyangkut ini. Dan menaruh harapan besar terhadap dinas untuk mencari solusi,” ujar Petrus salah satu peserta audiensi.

Menanggapi hal tersebut, pihak Disdikbud Melawi menerima aspirasi para guru dan menyatakan akan menindaklanjuti berbagai pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, dinas juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan instansi terkait Maupun guna memastikan kebijakan yang diterapkan tetap mengacu pada regulasi pemerintah pusat.

Pihak Disdikbud menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan penganggaran dan pembayaran gaji tenaga pendidik harus berpedoman pada aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan persoalan administratif.

“Kita Masih Menunggu Aturan dari Pusat Terkait Gaji Para Guru PPPK Paruh Waktu ini Lewat Dan BOS. Namun, semuanya kita Perjuangkan. Kami dari Dinas Pendidikan Juga akan Menyurati Pemerintah Pusat. Kita juga Sangat Paham dengan Hak-hak Para Tenaga Pendidik di Melawi. Sementara Fiskal Daerah Sangat Terbatas,” ucap Kepala Disdikbud Kabupaten Melawi , Yussenno.

Audiensi berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh dialog. Para guru berharap hasil pertemuan tersebut dapat menghasilkan kejelasan mengenai status dan mekanisme pembayaran gaji PPPK paruh waktu, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pendidikan dengan lebih tenang dan fokus melayani peserta didik.

Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para tenaga pendidik untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. Mereka berharap komunikasi yang terjalin dapat terus berlanjut demi terciptanya solusi yang memberikan kepastian bagi guru PPPK paruh waktu di Kabupaten Melawi. (Tio)

​BENGKAYANG, SuaraBorneo.com -PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis berwawasan lingkungan, BNI berhasil mempertahankan kinerja positif di bidang Environmental, Social, and Governance (ESG), sekaligus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam agenda transisi energi menuju target net zero emission Indonesia.

​Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa perseroan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan profitabilitas dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Strategi bisnis berkelanjutan yang diterapkan BNI dinilai mampu menciptakan nilai tambah tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan ekosistem ekonomi nasional.

​”Keberhasilan BNI dalam mempertahankan rating ESG global di level A pada tahun 2025 ini merupakan bukti nyata bahwa komitmen keberlanjutan kami telah terintegrasi penuh ke dalam strategi bisnis inti perusahaan,” ujar Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar.

​Dia menambahkan, “Kami di BNI percaya bahwa pertumbuhan profitabilitas jangka panjang tidak boleh mengorbankan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Melalui efisiensi energi yang masif dan ekspansi pembiayaan hijau, kami berkomitmen penuh untuk menjadi motor penggerak utama dalam mendukung agenda transisi energi nasional menuju target net zero emission Indonesia.”

​Salah satu pencapaian penting BNI pada tahun 2025 adalah keberhasilannya mempertahankan MSCI ESG Rating pada level A, sekaligus meningkatkan skor penilaian dari Sustainalytics.

Capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa tata kelola perusahaan BNI dinilai semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan keberlanjutan global.
​Pengakuan internasional ini semakin memperkuat posisi BNI sebagai salah satu institusi perbankan nasional yang konsisten menerapkan prinsip ESG dalam strategi bisnis inti. Di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap aspek keberlanjutan, konsistensi BNI menjaga standar ESG juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis jangka panjang perusahaan.

​Tidak hanya dari sisi tata kelola, implementasi keberlanjutan BNI juga tercermin dalam efisiensi operasional perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, BNI mencatat total penghematan energi mencapai 559.194 Giga Joule (GJ). Pencapaian tersebut didorong oleh penerapan standar Green Building di berbagai kantor operasional, optimalisasi digitalisasi layanan, hingga pengurangan konsumsi kertas melalui transformasi proses bisnis berbasis teknologi.

​Langkah efisiensi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan emisi karbon nasional dan mendorong ekonomi rendah karbon. Digitalisasi yang dilakukan BNI tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya operasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penurunan jejak karbon perusahaan.

​Di sektor pembiayaan, BNI juga terus memperbesar porsi green portfolio melalui ekspansi kredit ke sektor-sektor berkelanjutan. Penyaluran pembiayaan untuk energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati, bangunan hijau, serta transportasi ramah lingkungan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang tahun.

​Peningkatan pembiayaan hijau ini menjadi bagian dari kontribusi aktif BNI dalam mendukung dekarbonisasi nasional sekaligus mempercepat transformasi pelaku usaha menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan. Dukungan terhadap sektor hijau juga diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih inklusif dan berdaya tahan tinggi.

​Meski menghadapi tantangan ekonomi global, kontribusi BNI terhadap perekonomian nasional tetap solid. Perseroan terus menciptakan nilai ekonomi bagi para pemangku kepentingan, termasuk menjaga pembagian dividen secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip ESG tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis, melainkan justru menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan perusahaan di masa depan.

​Ke depan, BNI optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekosistem ekonomi hijau nasional melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang ESG, inovasi digital berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

​Dengan kombinasi antara performa finansial yang sehat dan komitmen nyata terhadap lingkungan, BNI membuktikan bahwa pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan demi menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan hidup Indonesia. (Robin)
​