KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kapuas Kalteng menggelar Konferensi ke X bertempat di Aula Kodim 1011/KLK Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas Selasa (12/5/2026).

Hadir Wabup Kapuas Dodo perwakilan Forkopimda Ketua PWI Kalteng M Zainal
dan sejumlah pengurus OPD serta jajaran PWI Kapuas.

Ketua Panitia Pelaksana Ali Surakhman menyampaikan bahwa konferensi kali ini mengusung tema penguatan profesionalisme wartawan di era digital. “Terima kasih kepada semua pihak atas dukungan pelaksanaan kegiatan konferensi ini,” katanya.

Wakil Bupati Dodo mewakili Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan pers memiliki peran strategis di era keterbukaan informasi sebagai penyampai informasi kontrol sosial sekaligus jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

Ia mengajak seluruh insan pers untuk terus menjaga profesionalisme menjunjung tinggi KEJ dengan pemberitaan yang akurat dan berimbang.

“Harapannya Ketua PWI Kabupaten
Kapuas periode 2026–2029 yang terpilih
nantinya dapat melanjutkan program-program organisasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah,” katanya.

Sementara itu Ketua terpilih PWI Kapuas 2026-2029 Suhartoyo mengatakan segera melakukan konsolidasi internal organisasi merumuskan program kerja tahun 2026.

“Dalam hal ini membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal dengan mengedepankan integritas kapasitas fungsi pers,” ujarnya.

Dalam proses pemilihan berlangsung demokratis Suhartoyo memperoleh 9
suara sedangkan Zulkifli 7 suara.

Adapun susunan pengurus PWI Kapuas Ketua Suhartoyo Sekretaris Alexander Putera dan Bendahara Abdul Hair. (Ujg/SB)

PALANGKA RAYA, SuaraBorneo.com – Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah terpilih menjadi lokasi konstruksi cetak sawah TA 2026.

Terkait itu Bupati Kapuas HM Wiyatno melakukan MoU dengan Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan pengembangan program PSN peningkatan produksi pangan nasional.

Konstruksi cetak sawah dilaksanakan di Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Selasa (12/5/2026).

Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan agar program cetak sawah dapat terlaksana secara optimal.

Ia mengatakan kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat realisasi program perluasan lahan pertanian khususnya melalui pengembangan areal sawah baru di wilayah Kabupaten Kapuas.

Bupati HM Wiyatno menyampaikan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendukung program strategis nasional di bidang pertanian sekaligus membuka peluang peningkatan produktivitas pertanian serta manfaat bagi kesejahteraan petani.

“Diharapkan terjadi perluasan areal tanam peningkatan produktivitas pertanian serta penguatan ketahanan pangan baik di daerah maupun nasional,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Kapuas masa bakti 2026 -2031 resmi dilantik Senin (11/5/2026).

Pelantikan oleh Ketua DPD Organda Provinsi Kalteng Ducun Helduk Umar di Aula Kantor Dishub Kapuas dihadiri pihak Pemkab Kapuas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag PBJ) Setda Kapuas Sidik Widiantoro pihak Dishub pelaku usaha angkutan serta undangan lainnya.

Kabag PBJ Setda Kapuas Sidik Widiantoro yang membacakan sambutan Bupati Kapuas menyampaikan bahwa keberadaan Organda sangat strategis. “Organda bukan sekadar organisasi pengusaha tetapi mitra pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi yang aman nyaman tertib dan terjangkau bagi masyarakat Kapuas,” katanya.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas menyambut baik kepengurusan baru DPC Organda Kabupaten Kapuas di bawah kepemimpinan Arjusika Triady untuk masa bakti 2026 – 2031.

Lebih lanjut ia menyampaikan pesan harapan Bupati Kapuas untuk kepengurusan baru Organda. Pertama menjadikan Organda sebagai organisasi yang solid dan profesional serta menjaga kekompakan antarvanggota dan menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah.

Kedua memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Dinas Perhubungan Satlantas dan perangkat daerah terkait dalam membahas berbagai isu transportasi seperti peremajaan armada penataan terminal retribusi hingga angkutan perbatasan.

Ketiga mendukung program pembangunan daerah khususnya dalam peningkatan konektivitas desa ketahanan pangan dan pengembangan sektor pariwisata.

“Harapannya agar Organda dapat membantu memastikan distribusi logistik hasil pertanian serta akses masyarakat menuju
pusat kota dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen terus mendukung dan membina Organda. Diharapkan pula organisasi ini semakin solid profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah melalui sektor transportasi yang berkualitas.

Sementara itu Ketua DPC Organda Kabupaten Kapuas Arjusika Triady mengatakan membantuk dan memperkuat anggota Organda Kabupaten Kapuas menjadi lebih solid lagi.

“Kita kejar tayang karena terjadi kevakuman selama 10 tahun. Semoga ini berjalan lancar. Terima kasih kepada ketua DPD Organda Kalteng yang sudah melantik kami di Kabupaten Kapuas ini,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemda Kabupaten Kapuas dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengajak perusahaan PBS dan tambang di Kabupaten Kapuas Kalteng membantu masyarakat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kegiatan tindak lanjut program Skema Sharing Iuran (SSI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kapuas di Aula Kantor Bapperida Kapuas Senin (11/5/2026) dihadiri Wabup Kapuas Dodo mewakili Bupati Kapuas HM Wiyatno Sekda Kapuas Usis I Sangkai Kepala Bapperida Ahmad M Saribi BPJS Cabang Kuala Kapuas
serta pihak perusahaan.

“Harapannya dengan skema sharing CSR dari perusahaan masyarakat Kapuas dapat terbantu program JKN itu,” ujar Wabup.

Kepala BPJS Cabang Palangkaraya K Hindro Kusumo mengatakan dalam pertemuan mengajak pengusaha sektor tambang dan PBS membantu masyarakat sekitar terkait keberlanjutan program JKN.

“Intinya mengajak seluruh PBS yang ada di Kabupaten Kapuas untuk sama sama membantu masyarakat di Kabupaten
Kapuas khususnya yang ada disekitar perusahaan,” katanya kepada wartawan usai kegiatan.

Ia mengatakan sejak awal tahun 2026 per satu januari kepesertaan JKN bagi masyarakat statusnya mengalami penonaktifan.

Ia menjelaskan segmen untuk program JKN yang dibiayai oleh pemda banyak yang non aktif karena dampak pengurangan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat ke daerah.

Ia melanjutkan dampaknya juga berimbas ke program JKN. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari pihak ketiga badan usaha selama ini yang mempunyai alokasi dana CSR untuk masyarakat sekitar

“Kami berharap ada yang bisa dialokasikan untuk masyarakat yang non aktif ini jadi dalam waktu dekat bisa aktif kembali sehingga masyarakat kembali memiliki akses pelayanan kesehatan,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Perencanaan Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Jumat (8/5/2026).

Kegiatan bertempat di Aula Kantor Bapperida dibuka Asisten II Setda Kapuas Kusmiati dihadiri Kepala Bapperida Ahmad M Saribi OPD dan camat.

Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M Saribi mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Kick Off Meeting pelaksanaan PPSP Tahun 2026 dilaksanakan Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 April 20256.

Ia mengatakan Kick Off Meeting PPSP adalah kegiatan oleh Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang anggarannya dibebankan melalui APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

“Untuk itu melalui kegiatan ini diperlukan komitmen bersama pemerintah daerah dalam menjalankan percepatan pembangunan sanitasi permukiman yang telah diteapkan,” ujarnya.

Sementara itu Asisten II Setda Kapuas Kusmiati mewakili Sekda Kapuas Usis I Sangkai mengatakan kegiatan ini merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan sanitasi.

Ia menjelaskan PPSP tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Ini akan menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas sektor sekaligus persiapan implementasi PPSP 2026 termasuk sinergi penyusunan dokumen perencanaan sanitasi tahun 2027,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan program PPSP ini tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur tetapi diarahkan pada pemenuhan layanan yang aman dan berkelanjutan. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna Ke 7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Jumat (8/5/2026).

Agenda Penyampaian Laporan Kegiatan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 dan Tutup Masa Persidangan I dan Membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026.

Kegiatan bertempat di ruang rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah didampingi Wakil Ketua II Berinto dihadiri Wabup Kapuas Dodo Forkopimda OPD para anggota dewan serta udangan lainnya.

Wakil Bupati Kapuas Dodo menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin selama masa sidang pertama.

“Kerja keras legislatif sangat membantu kelancaran program pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas pelaksanaan masa persidangan I yang berjalan lancar,” katanya.

Wabup menyatakan kesiapan jajaran pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi secara solid memasuki masa persidangan baru guna memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sebelumnya Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas Berinto dalam paparannya menyampaikan laporan kinerja alat kelengkapan dewan.

Ia mengatakan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kami kepada publik mengenai apa yang telah dikerjakan oleh pimpinan komisi badan hingga fraksi-fraksi pendukung dewan.

“Kami berharap hasil evaluasi ini menjadi pijakan kuat untuk program kerja di masa persidangan berikutnya demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama eksekutif selama ini serta secara resmi membuka lembaran sidang yang baru.

Ia menjelaskan dengan telah disampaikannya laporan kegiatan dewan tadi maka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 kami nyatakan ditutup dan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 resmi dibuka.

“Harapannya terus tingkatkan terus kerja sama dan saling menghormati yang telah terjalin selama ini demi kemajuan daerah yang kita cintai menuju Kabupaten Kapuas yang lebih bermartabat dan bersinar,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menggelar Rakor Pengaktifan Kembali Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) Rabu (5/5/2026).

Rakor dipimpin Asisten I Setda Kapuas Romulus dihadiri Kadis Dukcapil Yanmarto OPD dan sejumlah camat.

Asisten I Setda Kapuas Romulus mengatakan pelaksanaan Jarkomdat kini mencapai 88 persen dari yang ditargetkan pemerintah pusat 99 persen.

“Urgensi rakor hari ini tujuannya mengkoordinasikan dengan kecamatan karena dalam pelaksanaan terjadi kendala masalah jaringan,” katanya.

Ia mengatakan selain masalah jaringan terdapat hal-hal lain terkait keberadaan petugas operator pengelola data.

Namun begitu ini bukan hanya terjadi di wilayah kecamatan termasuk juga di sejumlah OPD masih minim. Kemudian kesiapan sarpras dan SDM meski untuk beberapa kecamatan sudah siap.

“Sebagai tindak lanjut kami akan mengundang operator di kecamatan PNS atau P3K yang kemudian nantinya akan dilatih,” jelasnya.

Ia melanjutkan Pemkab Kapuas terus mencari solusi untuk kelancaran perekaman e KTP adanya kendala jaringan itu.

“Oleh karena itu dengan keseriusan update data kependudukan Kabupaten Kapuas bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu Kadis Dukcapil Kapuas Yanmarto mengatakan terkait layanan Adminduk ada 2 hal yaitu pertama layanan perekaman memerlukan kehadiran masyarakat untuk datanya.

Menurutnya untuk akses yang jauh dari akses layanan terpusat kita masih mengalami kesulitan sehingga memerlukan waktu dan biaya tidak sedikit.

“Polanya membuka desentralisasi layanan di kecamatan seperti di Kapuas Hulu dan Timpah sudah operasional untuk perekaman e KTP dan kecamatan sekitarnya Mandau Talawang Mantangai dan Kapuas Tengah,” katanya.

Kemudian pembukaan perluasan jaringan di 8 kecamatan yang akan kita buka jaringannya karena pemerintah pusat sudah memberi peluang untuk membuka kembali jaringan itu.

Ia menambahkan kedua untuk layanan non perekaman sudah Disdukcapil sudah lounching inovasi Simpel WA yaitu berbasis WA bisa mengkoneksi masyarakat melalui WA ke jejaring layanan sistem informasi kependudukan atau aplikasi SIAK.

“Muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait data kependudukan itu,” ujarnya. (Ujg/SB)