KUALA KAPUAS, SuaraBormeo.com – Departemen IK Mata FK-KMK UGM SPBK PERDAMI Yogyakarta bersama PT Erela menggelar Operasi Katarak Gratis untuk masyarakat di Vision Center JalanJepang Kuala Kapuas, Sabtu (15/11/2025).

Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo
Kepala Departemen IK Mata FK-KMK UGM Muh Bayu Sasongko Presiden Direktur PT Erela Lily Radite Handojo dokter spesialis mata dan peserta operasi katarak.

Wabup Kapuas Dodo menyampaikan apresiasi kepada Vision Center tim UGM serta PT Erela melaksanakan bakti sosial.

“Bersyukur hari ini ada 100 mata yang mendapatkan layanan operasi,” ucapnya.

Ia mengatakan secara administrasi pemerintahan dan geografis wilayah Kabupaten Kapuas sangat luas terdiri dari 17 kecamatan 214 desa dan 17 kelurahan.

Hanya saja masih banyak saudara-saudara kita yang terkendala ekonomi jarak atau kurangnya informasi sehingga tidak mendapatkan layanan tepat waktu.

Oleh karena itu lanjutnya kegiatan seperti ini merupakan komitmen pemerintah daerah bersama mitra kesehatan dan para dokter relawan untuk menyediakan layanan kesehatan yang inklusif dan merata.

“Ini adalah kegiatan kedua kalinya di Kapuas. Kami berharap dapat kembali dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang untuk masyarakat,” katanya.

Presiden Direktur PT Erela Lily Radite Handojo menyampaikan kegiatan ini selaras dengan visi perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui produk kesehatan yang terjangkau.

“Kami ingin masyarakat Kapuas merasakan kualitas hidup yang lebih baik dengan kembali dapat melihat,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Departemen IK Mata FK-KMK UGM Muh Bayu Sasongko mengatakan kegiatan kali ini melibatkan 5 dokter spesialis 5 dokter senior termasuk dukungan dokter dari Kalimatan Tengah.

“Kegiatan seperti ini rutin kami lakukan dengan menggandeng pemerintah daerah mitra industri juga rekan-rekan profesi serta alumni untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat di berbagai daerah,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Tata Ruang menggelar Forum Penataan Ruang (FPR).

FPR terkait sinkronisasi dan data teknis muatan rencana struktur ruang kawasan strategis dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Tahun 2025–2045.

Kegiatan bertempat di Aula Kantor Bapperida Kamis (13/11/2025) dibuka Staf Ahli Bupati Bidang EKP Septedy mewakili Sekda Usis I Sangkai.

Hadir tim dari Institut Teknologi Sepuluh November para camat serta OPD lingkup Pemkab Kapuas.

Staf Ahli Bupati Bidang EKP Septedy mengatakan penataan ruang merupakan instrumen vital yang menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang.

Ia mengatakan RTRW bukan sekadar dokumen administrasi tetapi peta jalan pertumbuhan ekonomi pelestarian lingkungan dan keadilan sosial.

“Sehingga menjadi keharusan bagi daerah menyesuaikan perubahan regulasi di tingkat pusat,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan proses penyusunan materi teknis dan draft Raperda melalui konsultasi publik tahap I dan II.

“Sebagai tindak lanjut asistensi Kementerian ATR/BPN menuju pembahasan lintas sektor selaras program nasional memastikan arah pembangunan,” ujarnya.

Kadis PUPR Kapuas Hargatin melalui Kabid Tata Ruang Aan Meiza mengatakan RTRW memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan dan selaras antara kepentingan ekonomi sosial dan lingkungan hidup.

“Harapannya melalui forum ini muncul saran dan pandangan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Sehingga RTRW Kapuas benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah secara utuh,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kapuas melaksanakan kegiatan Asistensi dan Supervisi terhadap Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bertempat di Aula Hotel Fovere Kapuas, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan dihadiri perwakilan dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah serta pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Asistensi dan supervisi ini juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta peningkatan kapasitas aparatur dalam menata administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Budi Kurniawan dalam sambutannya saat membuka kegiatan menyampaikan asistensi dan supervisi ini penting untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.

“Melalui kegiatan ini kita dapat melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sisi administrasi, pelaporan, maupun pelayanan publik, sehingga kinerja pemerintah daerah semakin meningkat,” katanya.

Ia menekankan pentingnya pemahaman yang sama antar tingkatan pemerintahan dalam penerapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar capaian yang dihasilkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kapuas, Fakhruransi dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ia mengatakan kegiatan asistensi dan supervisi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak serta melaksanakan kewajiban daerah melalui capaian pengeluaran dan hasil yang telah direncanakan.

“Melalui penyusunan dokumen LPPD seluruh perangkat daerah dapat merangkum kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan Laporan ini kemudian akan dievaluasi oleh pemerintah provinsi dan pusat sebagai dasar penilaian kinerja kabupaten/kota di tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pelepasan kawasan hutan menjadi isu strategis dalam Rapat FPR Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pujon.

“Pelepasan kawasan hutan menjadi isu strategis,” kata Tenaga Ahli RDTR Perkotaan Pujon Dimas Tri Renda Graha dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) kepada wartawan usai kegiatan di Aula Kantor Bapperida Rabu (12/11/2025).

Ia mengatakan proses pelepasan kawasan hutan di wilayah Pujon menjadi Kabupaten Kapuas Ngaju sesuai dengan SK.

Karena itu terkait pengajuan kami lakukan asistensi ke ATR BPN. Kenapa demikian? Menurutnya karena bencana ekologis banjir.

“Kalau pengajuan pelepasan kawasan hutan sudah selesai selanjutnya menyiapkan kawasan permukiman,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan asistensi tidak hanya Pujon atau Kapuas saja tetapi wilayah Kalteng menyesuaikan RTRWP mekanisme bersurat dari gubernur ke Kementerian KLHK.

Ia menambahkan jalannya simultan saja dulu bersama-sama. Makanya pelepasan kawasan hutan dikoordinir se Kalteng dengan target secepatnya untuk proses
lingsek dan lainnya.

“Harapan kedepan RDTR Kota Pujon menjadi kawasan layak huni pasca tambang sehingga menjadi kota yang berkelanjutan,” ujarnya.

Rapat FPR Dinas PUPR melalui Bidang Tata Ruang dibuka resmi Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie dihadiri sejumlah OPD dan Pemerintah Kecanatan Kapuas Tengah.
(Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno meresmikan Gedung Serbaguna Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas pada Rabu (12/11/2025).

Peresmian ditandai pengguntingan pita disaksikan Forkopimcam sejumlah OPD serta masyarakat.

Bupati Kapuas HM Wiyatno mengatakan pembangunan Gedung Serbaguna ini wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik hingga ke tingkat desa.

“Diharapkan Gedung Serbaguna menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk pertemuan kegiatan sosial keagamaan serta pembinaan masyarakat,” katanya.

Oleh karena itu lanjutnya mari kita rawat dan manfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama.

Bupati pada kesempatan itu apresiasi kepada masyarakat Desa Anjir Mambulau Barat atas semangat gotong royong kebersamaan yang tinggi mendukung proses pembangunan sehingga selesai tepat waktu. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai didampingi Staf Ahli Bupati Bidang KSDM Budi Kurniawan menyambut hangat para guru dan anak-anak dalam rangka Kunjungan Studi Wisata Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kuala Kapuas, Selasa (11/11/2025).

Sekda Kapuas Usis I Sangkai menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pihak sekolah
telah mengajak anak-anak belajar secara langsung di lingkungan pemerintahan.

“Kami menyambut baik kegiatan seperti ini karena dengan cara yang menyenangkan anak-anak dapat mengenal bagaimana roda pemerintahan berjalan,” ucapnya.

Harapannya mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang cinta daerah dan bersemangat dalam belajar menanamkan wawasan.

Staf Ahli Bupati Bidang KSDM Budi Kurniawan turut menyampaikan rasa bangganya melihat antusias keceriaan anak-anak sehingga menjadi kebahagiaan tersendiri selama kunjungan berlangsung.

“Mereka adalah generasi penerus yang perlu kita bimbing dan arahkan sejak dini,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas mendukung Desa Berintegritas Antikorupsi. Hal ini dikatakan Wabup Kapuas Dodo ketika menerima kunjungan Tim Penilai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Penilaian Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2025 di Aula Kantor Desa Bungai Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Selasa (11/11/2025).

Tema “Menciptakan Pemerintahan dan Masyarakat Desa yang Berintegritas Demi Mewujudkan Desa Antikorupsi”

Wabup mengatakan upaya membangun desa Antikorupsi merupakan bagian penting dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih transparan dan berkeadilan. Tentunya mendukung untuk itu.

“Keberhasilan Desa Bungai Jaya sebagai calon desa percontohan Antikorupsi diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Kapuas,” katanya.

Ketua Tim Penilai Replikasi Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Kalimantan Tengah Alfian mengatakan penilaian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana desa telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami menilai bukan hanya dari sisi administrasi tetapi juga bagaimana nilai-nilai Antikorupsi dijalankan dalam praktik pelayanan masyarakat,” ujarnya. (Ujg/SB)