JAKARTA, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih sejumlah penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) serta berbagai lembaga dan konsultan bisnis nasional.

Acara puncak penghargaan yang berlangsung di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, direksi BUMD, serta pemangku kepentingan sektor keuangan daerah, Senin (13/4/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Firmansyah, serta Kepala Divisi Perencanaan & Kinerja Deddy Setiawan.Keikutsertaan Bank Kalsel dalam ajang ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan penilaian yang komprehensif dan independen.

Proses tersebut meliputi seleksi administrasi, pengisian kuesioner kinerja, hingga sesi presentasi dan wawancara penjurian yang diikuti langsung oleh jajaran manajemen Bank Kalsel .Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Bank Kalsel berhasil meraih sejumlah penghargaan, yaitu:

• Medali Golden Trophy (Bintang 5 selama 4 tahun berturut-turut)

• TOP Pembina BUMD 2026 (Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin)

• TOP BUMD Awards 2026 BPD Bintang 5 (Bank Kalsel)

• TOP CEO BUMD 2026 (Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin)

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Bank Kalsel serta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemegang saham.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi layanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Fachrudin.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut meraih penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026.

Penghargaan tersebut menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi ke-76 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekdaprov Syarifuddin menilai capaian ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Ia juga mengharapkan penghargaan ini dapat semakin mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah, serta menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.

Ajang TOP BUMD Awards 2026 mengangkat tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan”, yang menekankan pentingnya peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan.

Partisipasi Bank Kalsel dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat positioning dan meningkatkan brand awareness di tingkat nasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.

Dengan capaian ini, Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai bank daerah yang kompetitif, inovatif, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan. [adv]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Menyikapi tindakan penggeledahan dan penyitaan di Gedung Ombudsman RI dan rumah salah satu Anggota Ombudsman oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung RI pada Senin (9/3/2026), Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyatakan bahwa secara kelembagaan Ombudsman RI menghormati dan siap bekerja sama terkait proses penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Tim Penyidik.

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman RI menjunjung tinggi supremasi hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip integritas, profesional, dan adil, serta memiliki perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

“Oleh karena itu, Ombudsman terbuka dan siap bekerja sama dengan tim Kejaksaan Agung dalam rangka penegakan hukum dan akan memastikan bahwa proses hukum yang ditangani oleh Penyidik Kejagung berjalan secara transparan dan akuntabel,” tegas Najih pada Senin (16/3/2026) di Jakarta.

Menanggapi dan menyikapi sejumlah pemberitaan di media massa terkait dengan penegakan hukum tersebut, Najih menyatakan, berdasarkan Undang-Undang di atas, setiap produk pengawasan baik berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maupun Rekomendasi Ombudsman pada dasarnya telah diatur dalam peraturan internal Ombudsman serta telah melalui mekanisme kontrol yang ketat, transparan, dan profesional.

“Modalitas kerja Ombudsman RI adalah kepercayaan publik. Legitimasi publik merupakan hal yang sangat penting bagi Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik di Indonesia, justru dengan modalitas tersebut perlu adanya sikap saling menghormati dalam menjalankan tugas dan fungsi,” tutur Najih.

Ia menambahkan, setiap produk pengawasan yang diterbitkan oleh Ombudsman RI bersifat morally binding. Artinya, kepatuhan penyelenggara pelayanan publik tehadap setiap produk pengawasan Ombudsman berdasarkan atas etika dan moralitas serta kepatutan.

“Merujuk kepada produk pengawasan Ombudsman, maka pada dasarnya hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Najih.

Selama ini, Ombudsman RI telah membuka partisipasi publik melalui mekanisme Whistle Blowing System (WBS), apabila terjadi keberatan atas produk pengawasan Humas Ombudsman RIJl. HR Rasuna Said Kav. C19 Kuningan Jakarta Selatan www.ombudsman.go.idhumas@ombudsman.go.idyang diterbitkan.

“Kami sangat terbuka dengan kritik publik, awasi kami sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Ombudsman RI,” ujar Najih.

Kesempatan yang sama, Najih menegaskan komitmen integritas kelembagaan Ombudsman RI serta meminta kepada seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, saling menghormati institusi/lembaga dan mendukung penegakan keadilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. [rls]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Langkah mempercepat pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan. Di sela agenda di Jakarta, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum memanfaatkan pertemuan bersama pengusaha nasional, H.M. Aksa Mahmud, di Hotel Darmawangsa, Minggu (15/2) malam, untuk membahas peluang investasi strategis bagi Bumi Benuanta.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, Aksa Mahmud menyampaikan niatnya untuk menghadirkan investasi yang tidak sekadar berorientasi bisnis, tetapi juga berdampak sosial. Fokusnya jelas yakni pendidikan, perhotelan dan kesehatan.

Salah satu rencana utama adalah pembangunan International Boarding School di Nunukan. Sekolah ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak pekerja migran di wilayah perbatasan. Dengan sekolah ini, generasi muda Kaltara diharapkan memiliki daya saing yang lebih kuat di masa depan.

Tak hanya itu, Tanjung Selor juga masuk dalam peta pengembangan. Hotel representatif dan rumah sakit swasta modern direncanakan berdiri di ibu kota provinsi tersebut. Untuk urusan layanan kesehatan, Bosowa akan menggandeng manajemen Primaya Hospital, yang telah berpengalaman mengelola rumah sakit di Makassar.

Pertemuan itu bukan hanya sekadar wacana. Kedua tokoh sepakat segera turun langsung meninjau lokasi di Kaltara. Pembahasan teknis bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dijadwalkan pada awal Maret 2026.

Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas rencana investasi tersebut. Ia berharap pembangunan sekolah internasional di Nunukan serta fasilitas hotel dan rumah sakit di Tanjung Selor dapat segera terealisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (dkisp)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan dan promosi produk kerajinan daerah ke tingkat nasional dan internasional.

Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, pada Pembukaan The 26th Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2026, yang digelar di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (4/2/2026).

Ketua Dekranasda Kalsel Hj. Fathul Jannah Muhidin hadir dan menyempatkan diri mengunjungi booth-booth yang ada di lokasi acara, baik booth lokal asal Kalsel, maupun booth daerah luar, bahkan booth neggara lain.

INACRAFT 2026 yang diprakarsai oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) ini secara resmi dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Hars yang ditandai dengan tumbuk lesung bersama Istri Wakil Presiden RI, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, yang merupakan Ketua Dekranas Pusat, dan menjadi ajang pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara yang mempertemukan para perajin, pelaku UMKM, desainer, serta buyer dari dalam dan luar negeri.

Ketua Dekranasda Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, menyampaikan, keikutsertaan Kalimantan Selatan dalam INACRAFT merupakan momentum penting untuk memperluas akses pasar produk kerajinan lokal, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat nasional bahkan internasional.

“INACRAFT menjadi etalase strategis bagi produk kerajinan daerah, termasuk dari Kalimantan Selatan. Melalui ajang ini, kami berharap para perajin dapat meningkatkan daya saing, memperluas jejaring usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah,” ujar Hj. Fathul Jannah.

Istri Gubernur Kalsel, H. Muhidin ini juga berharap, keikutsertaan Dekranasda Provinsi maupun Kabupaten Kota di Kalsel, dapat mengembangkan kreativitas mereka dengan melihat langsung berbagai karya yang ditampilkan pada booth-booth dari daerah lain, bahkan negara lain.

Untuk diketahui, INACRAFT 2026 resmi digelar pada 4–8 Februari 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), menempati seluruh area pameran seluas hampir 25 ribu meter persegi. Penyelenggaraan ke-26 ini, INACRAFT menegaskan pergeseran arah strategis dengan menempatkan womenpreneurs sebagai ikon utama, menandai pendekatan baru yang lebih human-centered dalam pengembangan UMKM kriya Indonesia.

INACRAFT telah konsisten digelar selama lebih dari dua dekade sebagai etalase utama produk kerajinan Indonesia. Mengusung tema besar From Smart Village to Global Market, pameran ini tidak hanya menjadi ruang promosi produk, tetapi juga sarana memperluas akses pasar ekspor sekaligus memperkuat daya saing perajin di pasar domestik.

Pada tahun ini, tema tersebut diterjemahkan lebih dalam melalui konsep Exploring and Celebrating Womenpreneurs in Craft. ASEPHI menilai perempuan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan kriya nusantara, mulai dari proses kreatif hingga transformasi produk menjadi peluang usaha bernilai ekonomi. Pendekatan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi perempuan Indonesia dalam menggerakkan ekonomi kreatif dan menjaga warisan budaya di tengah tantangan global.

Penyelenggaraan INACRAFT 2026 juga tetap menjadi ruang temu yang penting bagi perajin dari berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan. Dengan sistem kurasi dan pembagian zona berbasis produk, ASEPHI memastikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan terstruktur bagi pengunjung maupun buyer.

Sebanyak 1.013 stand meramaikan pameran ini, terdiri dari 788 peserta individu, 208 stand Kementerian, BUMN, dan Dinas, serta 10 peserta luar negeri. Kehadiran 21 island dari berbagai institusi dan 56 peserta kuliner di area Talam INACRAFT memperkaya pengalaman pengunjung yang ditargetkan mencapai 100.000 orang, termasuk 1.000 buyer internasional dari berbagai negara, yang dibuka untuk umum setiap hari pukul 10.00–21.00 WIB dengan tiket masuk Rp35 ribu. [ad/adpim]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) turut mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel).

Melalui kerja sama ini, Askrindo memberikan perlindungan menyeluruh atas portofolio kredit Bank Kalsel, baik pada sektor konstruksi maupun non-konstruksi seperti pengadaan barang dan/atau jasa, guna mendukung penyaluran pembiayaan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Bank Kalsel merupakan bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan sekaligus penguatan peran Askrindo dalam mendukung pembangunan nasional daerah khususnya Kalimantan Selatan.

“Sinergi ini merupakan bagian dari komitmen kami guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan dukungan underwriting dan ketentuan tarif yang kompetitif, kami memastikan mitra BPD mendapatkan solusi proteksi yang optimal guna mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” ujar Budhi dalam keterangannya pada Senin (2/2/2026). (Sumber: Kompas.com)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi di Kalimantan Selatan tumbuh 7,52 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) pada kuartal III-2025, menjadikannya salah satu motor pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan, pada kuatal IV-2024, sektor konstruksi juga tercatat menyumbang pertumbuhan hingga 11,69 persen, hal ini dinilai menjadi wujud kuatnya aktivitas investasi dan pembangunan di wilayah tersebut, terlebih dengan posisi strategisnya sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang progresnya semakin masif di tahun 2026 ini.

Sejalan dengan hal tersebut tersebut, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Akhmad Fauzi Noor, menilai Askrindo sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan bisnis pembiayaan Bank Kalsel.

Lebih lanjut, kerja sama ini juga menjadi hal penting bagi Askrindo dalam mendorong standarisasi layanan asuransi kredit bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Lewat kerja sama ini, kami ingin layanan asuransi kredit Askrindo makin praktis dan mudah diakses oleh mitra perbankan. Kami benahi dari hulu ke hilir, mulai dari perizinan produk, struktur tarif, sampai proses klaim dan subrogasi, supaya semuanya bisa berjalan lebih simpel, transparan, dan cepat merespons kebutuhan di lapangan,” lanjut Budhi.

Dengan adanya pelindungan risiko yang komprehensif dari Askrindo serta sinergi yang kuat dengan Bank Kalsel, diharapkan pembiayaan sektor produktif di Kalimantan Selatan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah. [adv/ad]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalsel kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 Kategori Madya yang diterima Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, pada acara yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Penghargaan UHC Awards 2026 ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar.

Penghargaan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Pusat sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain Pemerintah Provinsi Kalsel, penghargaan bergengsi ini diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada 31 provinsi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung serta memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk kategori pratama, pemerintah daerah diwajibkan mencapai cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.

Sementara kategori madya mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan minimal 98 persen, serta pendaftaran penduduk pada segmen PBPU Pemerintah Daerah dengan proporsi tertentu.

Adapun kategori utama mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 99 persen, tingkat keaktifan minimal 95 persen, serta pendaftaran penduduk oleh pemerintah daerah sedikitnya 18 persen dari total jumlah penduduk, kecuali jika tingkat keaktifan telah mencapai 100 persen. Seluruh kategori juga wajib berstatus UHC prioritas serta memenuhi ketentuan pembayaran iuran PBPU Pemerintah Daerah yang lunas hingga September 2025.

Selain tingkat provinsi, penghargaan juga diberikan kepada 397 kabupaten/kota, terdiri dari 75 daerah kategori utama, 192 kategori madya, dan 130 kategori pratama.

Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dengan indikator utama meliputi cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran penduduk segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.

Penghargaan ini semakin memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang progresif dalam pemenuhan hak dasar kesehatan masyarakatnya.

Dalam keterangannya usai menerima penghargaan, Sekdaprov Kalsel, H. M. Syarifuddin menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bentuk kehadiran negara dan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Alhamdulillah, kita meraih kategori Madya. Ini membuktikan bahwa pemerintah hadir dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Syarifuddin.

Menurut Syarifuddin, keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara berbagai pihak. Ke depan, ia berharap prestasi ini tidak membuat jajaran pemerintah cepat berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk naik ke level yang lebih tinggi.

“Kami terus berkontribusi dan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada. Harapan kami, penghargaan ini akan memotivasi kita semua untuk terus bekerja lebih baik lagi demi kemajuan Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa UHC Award 2026 merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan keberpihakan pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa Universal Health Coverage (UHC) bukan semata capaian angka kepesertaan, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya.

Menurut Ali Ghufron Mukti, capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan cakupan jaminan kesehatan tercepat di dunia. Dalam kurun waktu sekitar satu dekade, Indonesia berhasil mencapai Universal Health Coverage melalui Program JKN dan kini menjadi rujukan bagi berbagai negara.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Transformasi layanan terus kami dorong melalui pemanfaatan teknologi digital agar layanan kesehatan semakin mudah, cepat, dan setara,” tambahnya.

Penganugerahan UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Pemerintah berharap penghargaan ini dapat menjadi teladan sekaligus motivasi bagi daerah lain untuk terus memperluas cakupan kepesertaan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) selaku koordinator program Jaminan Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri yang memantau kesiapan fasilitas kesehatan dan dukungan regulasi serta penganggaran daerah terhadap Program JKN.

Selain itu, acara ini juga dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang daerahnya turut meraih penghargaan UHC.

Momentum ini menjadi ruang strategis bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan. [adv/ad/adpim]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. menyampaikan sejumlah tantangan berat dalam pembangunan wilayah perbatasan RI-Malaysia.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Panitia Kerja (Panja) tentang Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Dalam paparannya, Gubernur menekankan dua persoalan utama yang menjadi fokus perhatian yaitu infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan dan ketimpangan harga barang. Isu ini kerap ia sampaikan dalam berbagai forum dengan pemerintah pusat, termasuk dalam audiensi dengan Menteri Keuangan yang akhirnya berbuah bantuan sebesar Rp 150 miliar untuk pembangunan jembatan.

Dijelaskannya, kehidupan di wilayah perbatasan kerap berhadapan dengan harga yang tidak wajar.

“Di perbatasan, harga satu karung semen bisa mencapai Rp 800 ribu. Sedangkan gas elpiji 3 kg bisa mencapai Rp 400 ribu,” ujarnya.

Namun, kondisi yang lebih memprihatinkan adalah minimnya infrastruktur dan pelayanan dasar. Jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan masih sangat tertinggal.

Akses ke banyak daerah masih sangat bergantung pada jalur sungai dengan menggunakan long boat, yang sering kali harus menembus giram atau jeram dengan taruhan nyawa.

“Ada beberapa daerah harus menggunakan long boat dengan mengarungi jeram dengan risiko nyawa maupun barang habis. Kalau sekali itu (long boat) menabrak batu, habis itu barang (sembako) di dalamnya. Nyawapun belum tentu selamat,” tuturnya.

Gubernur mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kaltara telah berupaya mengatasi masalah akses jalan ini. Namun, dengan tingginya harga material dan ongkos lainnya.

“Alhamdulillah kami kemarin hanya bisa menganggarkan Rp 5 Miliar untuk pembangunan aspal di wilayah perbatasan di Krayan. Itupun hanya mendapat (jalan aspal) sepanjang 800 meter saja karena memang factor kemahalan bahan baku dan sebagainya,” imbuhnya.

Meski dihadapkan pada keterbatasan keuangan daerah, pemerintah provinsi tetap memberikan perhatian khusus bagi masyarakat perbatasan. Program seperti dokter terbang dan subsidi angkutan barang serta orang terus dilaksanakan sebagai bukti kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Melalui forum ini, Gubernur kembali menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan dan mengulurkan tangan kepada wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Dukungan yang lebih besar dinilai krusial untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan wilayah, dan menjaga kedaulatan NKRI dari pinggiran.

“Yang kita harapkan adalah uluran tangan pemerintah pusat bagaimana mengucurkan anggaran ke wilayah-wilayah perbatasan sehingga baik dari sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat kita di perbatasan,” tutup Gubernur.

Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Tim Panja Komisi II DPR RI yang dihadiri oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah perbatasan. Diantaranya hadir 3 Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus. Hadir pula Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman. (mandu/rls)