Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD Kalsel, Wagub Hasnuryadi Sulaiman Pastikan Pengelolaan Keuangan Bermanfaat Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat - SuaraBorneo.com
Connect with us

Banjarmasin

Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD Kalsel, Wagub Hasnuryadi Sulaiman Pastikan Pengelolaan Keuangan Bermanfaat Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

Published

on

Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Jumat (10/07/2026) di ruang rapat Paripurna H. Mansyah Addrian Gedung DPRD setempat di Banjarmasin. (Foto/Adpim)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati/menyutujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Kalsel menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Isi kesepakatan yang disertai sejumlah rekomendasi atau saran itu disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Jumat (10/07/2026) di ruang rapat Paripurna H. Mansyah Addrian Gedung DPRD setempat di Banjarmasin.

Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Wagub Hasnuryadi menyampaikan apresiasi disertai ucapan terima kasih atas kerja keras badan anggaran (Banggar) DPRD yang memproses Raperda ini tahap demi tahap pembahasan hingga rampung.

Pihaknya ujar Wagub, akan memperhatikan dan sesegeranya melaksanakan segala rekomendasi yang disampaikan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI setelah diberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke 13.

“Seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, ” ucap Wagub Hasnuryadi di hadapan anggota rapat.

Berkenaan dengan itu lanjutnya, Pemprov kami memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Banua Kalimantan Selatan tercinta.

“Seluruh tahapan dan proses ini adalah komitmen kami dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik atas amanah anggaran yang dipercayakan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ” tegasnya.

Dalam forum yang sama juga dilakukan menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027.

Agenda ini adalah pembuka siklus penyusunan APBD 2027 yang berpedoman pada RKPD tahun 2027 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dijelaskan, bahwa tema pembangunan Kalimantan Selatan tahun 2027 adalah penguatan sumber daya manusia dan investasi di sektor unggulan perekonomian dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas.

Arah pembangunan daerah itu difokuskan pada pendidikan, kesehatan, sarana, prasarana, UMKM, ketenagakerjaan, investasi, dan hilirisasi industri, pertanian, pariwisata, serta pengelolaan lingkungan hidup untuk ketahanan bencana sekaligus memantapkan posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang IKN dan gerbang logistik Kalimantan.

Oleh sebab itu belanja daerah diarahkan pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan kegiatan yang berorientasi produktif guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rapat diawali dengan penyampaian hasil pembahasan Banggar DPRD Kalsel oleh Ketua Banggar, Kartoyo.
Disampaikan apresiasi Banggar DPRD atas pencapaian Pemerintah Provinsi Kalsel meraih WTP ke 13 kali berturut-turut.

Namun diharapkan capaian ini dimaknai sebagai dorongan untuk terus melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengendalian intern, mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta memperkuat budaya akuntabilitas pada seluruh perangkat daerah.

Dengan demikian kualitas pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari aspek administratif tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Mengacu dari penjelasan gubernur yang disampaikan pada tanggal 17 Juni 2026, Banggar DPRD tidak hanya mencermati kesesuaian antara laporan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap substansi pelaksanaan APBD guna memperoleh keyakinan bahwa setiap kebijakan fiskal yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, hasil pembahasan Banggar selanjutnya disusun berdasarkan komponen utama APBD yaitu pendapatan belanja dan pembiayaan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Banggar berpendapat bahwa optimalisasi penyerapan anggaran bukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan presentasi realisasi belanja tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap program kegiatan yang telah direncanakan benar-benar terlaksana secara efektif, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Banggar juga berpandangan, pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari mekanisme, cek and balance dari DPRD kepada pemerintah daerah.
Oleh karena itu seluruh Informasi yang disampaikan pemerintah daerah perlu dikaji secara kritis, objektif, dan konstruktif, guna memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Banggar DPRD berkesimpulan, secara umum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan kinerja yang cukup baik ditandai dengan capaian pendapatan yang melampaui target, kondisi keuangan daerah yang relatif sehat, serta keberhasilan mempertahankan opini WTP.

Namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian bersama khususnya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan efektivitas, melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK RI, serta peningkatan orientasi pembangunan yang berbasis pada hasil atau outcome dan manfaatnya bagi masyarakat.

Hal-hal tersebut menjadi perhatian badan anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin berkualitas akuntabel berpretasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan

Dalam kesimpulan akhir, diputuskan bahwa Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 layak memperoleh persetujuan bersama dengan catatan agar Pemprov Kalsel menindaklanjuti seluruh rekokmendasi yang disampaikan DPRD demi perbaikannya keuangan daerah tahun berikutnya.

Semua rekomendasi diharapkan menjadi perhatian Pemprov Kalsel dalam penyelanggaraan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Rapat paripurna ini dihadiri forkopimda, asisten, staf ahli dan tenaga ahli gubernur, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, pimpinan perbankan/BUMD/Perusda, dan mahasiswa. [adv/adpim]

Bagikan ke

Banjarmasin

Krisis Air Bersih Kelayan Barat, YAKIN Kalsel Salurkan 3.100 Liter untuk 180 KK

Published

on

Muhammad Rivani Abdi, Ketua DPW YAKIN Kalsel dan Zulbadi, Direktur Utama PT Air Minum Bandarmasih. (Foto /Ist)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Ditengah terganggunya distribusi air bersih yang dirasakan warga, kepedulian masyarakat sipil kembali bergerak. DPW Yaskum Indonesia (YAKIN) Kalsel menyalurkan sebanyak 3.100 liter air bersih kepada warga RT 09/01, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Sabtu (29/8/2026).

Penyaluran tersebut menjadi pengiriman awal untuk membantu memenuhi kebutuhan sekitar 180 kepala keluarga (KK) yang terdampak gangguan distribusi air bersih.

Ketua DPW YAKIN Kalsel, Muhammad Rivani Abdi, mengatakan bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi kesulitan memperoleh kebutuhan dasar.

Sebelumnya, YAKIN Kalsel telah melakukan pemesanan dua tangki air bersih melalui PT Air Minum Bandarmasih. Namun, pada pengiriman awal baru satu tangki dengan kapasitas 3.100 liter yang dapat disalurkan karena tingginya antrean permintaan layanan air tangki dari masyarakat.

“Ini pengiriman awal untuk membantu kebutuhan warga. Mudah-mudahan air yang tersedia dapat meringankan kebutuhan masyarakat, sambil menunggu pelayanan distribusi air bersih kembali normal,” ujar Muhammad Rivani Abdi.

Penyaluran air bersih tersebut turut dikawal langsung oleh Direktur Utama PT Air Minum Bandarmasih, Zulbadi.

Meski demikian, 3.100 liter air bersih belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan sekitar 180 KK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi air bersih tidak hanya membutuhkan bantuan sesaat, tetapi juga penanganan pelayanan secara menyeluruh agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Bagi warga, air bersih bukan kebutuhan tambahan. Air adalah kebutuhan pokok yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari—untuk minum, memasak, membersihkan diri, hingga menjaga kesehatan keluarga.

Karena itu, respons cepat terhadap gangguan distribusi menjadi penting, terutama ketika masyarakat sudah mengalami keterbatasan akses dalam beberapa hari.

M Rivani Abdi berharap bantuan tersebut dapat menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk meringankan beban warga.

“Berbagi bukan tentang seberapa banyak yang diberikan, tetapi seberapa tulus kita peduli,” katanya.

Penyaluran 3.100 liter air bersih ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ketika kebutuhan dasar masyarakat terganggu, kepedulian tidak cukup berhenti pada rasa prihatin. Ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata. [Ady/Rls]

Bagikan ke
Continue Reading

Banjarmasin

Bank Kalsel Syariah Rilis Nisbah dan ROI Bagi Nasabah Periode Juli 2026

Published

on

Rincian bagi hasil Bank Kalsel Syariah bulan Juli 2026 (Foto/Humas Bank Kalsel)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel Syariah kembali merilis rincian tingkat bagi hasil (nisbah) dan Return on Investment (ROI) terbaru bagi para nasabahnya untuk periode Juli 2026.

Pada keterangan tertulis yang diterima di Banjarmasin, Rabu, melalui berbagai produk pendanaannya, Bank Kalsel Syariah menawarkan imbal hasil yang kompetitif, khususnya pada instrumen Deposito yang mencatatkan ROI hingga 5,30 persen.

Berdasarkan infografis resmi yang dirilis melalui platform AKSEL by Bank Kalsel, produk Deposito 12 Bulan menduduki posisi puncak dengan porsi nisbah sebesar 72 bagian dan indikasi ROI mencapai 5,30 persen.

Sementara itu, untuk nasabah yang membutuhkan likuiditas lebih fleksibel, produk Tabungan iB Simpel dan Tabungan iB Pelajar menawarkan ROI yang cukup menarik, masing-masing sebesar 2,58 persen dan 2,21 persen.

Berikut adalah rincian lengkap porsi nisbah dan indikasi ROI untuk produk pendanaan Bank Kalsel Syariah periode Juli 2026, pada Kategori Giro dan Tabungan.

Giro iB Al Amanah, mendapatkan nisbah sebesar 15 dengan indikasi ROI 1.10 persen. Cocok untuk kebutuhan transaksi bisnis yang lancar. Kemudian Tabungan iB Al Barakah, menawarkan nisbah 25 Bagian dengan indikasi ROI 1.84 persen. Tabungan iB Pelajar, Bank Kalsel Syariah memberikan nisbah 30 Bagian dengan indikasi ROI yang cukup menarik, yakni 2.21 persen.

Sedangkan Tabungan Haji iB Ar Rahman, yaitu simpanan khusus untuk persiapan ibadah haji ini memiliki nisbah 10 Bagian dengan indikasi ROI 0.74 persen. Tabungan iB SimPel (Simpanan Pelajar), menjadi primadona untuk edukasi menabung anak dengan tawaran nisbah tertinggi di kategori tabungan, yaitu 35 Bagian dan ROI 2.58 persen.

Sementara itu Tabungan iB Wadiah, dikarenakan menggunakan akad titipan (Wadiah), produk ini tidak menetapkan nisbah bagi hasil maupun ROI (pemberian bonus bersifat sukarela sesuai kebijakan Bank).

Selanjutnya pada kategori Deposito (Investasi Berjangka) ini, Bank Kalsel Syariah memberikan porsi bagi hasil yang jauh lebih besar seiring dengan lamanya tenor simpanan. Berikut rinciannya:

Untuk Deposito 1 Bulan, mendapatkan nisbah 65 bagian dengan indikasi ROI 4.79 persen. Kemudian Deposito 3 Bulan, mendapat nisbah 68 bagian dengan indikasi ROI 5.01 persen. selanjutnya Deposito 6 Bulan, nisbah 70 bagian dengan indikasi ROI 5.16 persen. dan Deposito 12 Bulan, nisbah 72 bagian dengan indikasi ROI tertinggi mencapai 5.30 persen.

Bank Kalsel Syariah mengingatkan bahwa angka ROI yang tertera merupakan indikasi dari kinerja bulan Juli 2026. Selain itu, pemberian bonus untuk produk tertentu sepenuhnya menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Bank Kalsel Syariah.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengunjungi situs resmi www.bankkalsel.co.id, menghubungi Call Center di 0800 1122 000, atau memantau akun Instagram resmi @Bankkalselsyariah. [adv]

Bagikan ke
Continue Reading

Banjarmasin

Perluas Jaringan Layanan, Bank Kalsel Resmi Buka KCP Halong Kabupaten Balangan

Published

on

Bank Kalsel resmi membuka jaringan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Halong di Kabupaten Balangan. (Foto/HumasBankKalsel)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel terus memperluas jaringan pelayanan perbankan untuk mendekatkan akses layanan kepada masyarakat. Mulai Rabu (26/8/2026), Bank Kalsel resmi membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) Halong di Kabupaten Balangan.

KCP Halong berlokasi di Jalan Datuk Kandang H, Baruh Panyambaran, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan.

Kehadiran jaringan kantor baru tersebut menjadi bagian dari komitmen Bank Kalsel dalam memperluas akses layanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah di wilayah Kabupaten Balangan.

Dengan beroperasinya KCP Halong, masyarakat Kecamatan Halong dan sekitarnya kini dapat memperoleh berbagai layanan perbankan Bank Kalsel dengan lebih mudah dan dekat, tanpa harus menempuh perjalanan ke wilayah lain.

Pembukaan KCP Halong juga diharapkan dapat mendukung kebutuhan transaksi masyarakat serta memberikan kemudahan dalam memperoleh layanan perbankan secara lebih nyaman dan optimal.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Bank Kalsel untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memperkuat jaringan layanan hingga ke wilayah kecamatan.

Untuk informasi dan layanan lebih lanjut, masyarakat maupun nasabah dapat menghubungi Call Center Bank Kalsel di 0800 1122 00. [adv]

Bagikan ke
Continue Reading

Banjarmasin

Semarak Harjad Kabupaten Banjar ke 76 Dapatkan Voucher Belanja 50 – 100 ribu dari Bank Kalsel

Published

on

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Semarak Hari Jadi (Harjad) Kabupaten Banjar ke-76 bersama Bank Kalsel, “Banjar Ditata, Banjar Dijaga” Mari meriahkan momen spesial ini dengan berbagai promo menarik dan banjir hadiah voucher belanja dari Bank Kalsel.

Penasaran apa saja programnya? Yuk, langsung geser dan cek detailnya :

– Pembukaan rekening Tabungan Banua Rencana dengan setoran minimal Rpl00.000, mendapatkan voucher belanja Rp50.000,

– Pendaftaran menjadi Agen Laku Pandai ADINK Bank Kalsel mendapatkan voucher belanja Rpl00.000,-

– Penempatan dana di atas Rpl00.000.000,- pada Program Tabungan Cashback atau Hadiah Langsung mendapatkan voucher belanja Rp50.000,- dan Penempatan dana di atas Rp300.000.000,- mendapatkan voucher belanja Rpl00.000,-

– Nasabah pra-pensiun yang mengajukan formulir pensiun melalui Bank Kalsel serta nasabah pensiunan yang memindahkan kantor bayar ke Bank Kalsel melalui Cabang Martapura, Capem Sekumpul, atau Capem Mataraman akan memperoleh voucher
belanja senilai Rp50.000,-

– Hanya berlaku untuk 140 nasabah pertama di cabang Martapura, 35 nasabah pertama di Capem Sekumpul, dan 35 nasabah pertama di Capem Mataraman. [Adv]

Tunggu apa lagi? Segera kunjungi Kantor Cabang Bank Kalsel terdekat untuk informasi lebih lanjut atau hubungi
Call Center 0800 1122 000.

#harijadi #banjar #76 #BankKalsel #akselbybankkalsel

Bagikan ke
Continue Reading

Banjarmasin

Gubernur H Muhidin Pimpin Tim Penanganan Karhutla

Published

on

Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, mengundang Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq. (Foto/Adpim)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Upaya percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan terus dimaksimalkan dengan berbagai strategi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat secara terkoordinasi dengan baik.

Dalam hal ini, Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, mengundang Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq beserta seluruh jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) gabungan pada Selasa (25/08/2026) di kediaman pribadinya Jalan Lingkar Selatan Dalam Kota Banjarmasin.

Rapat ini fokus pada pembentukan tim atau satuan tugas (satgas) dan memetakan lokasi penanganan lebih lanjut dengan menyusun skenario penanganan karhutla yang lebih maksimal dan efektif.

Tim langsung dibawah komando Gubernur H Muhidin dengan lingkup lokasi penanganan karhutla mulai dari area ring 1 (Guntung Damar -Bandara Sjamsudin Noor) hingga kawasan hutan lindung di Pangayuan dan Liang Anggang.

Dalam arahannya, Gubernur H Muhidin menyampaikan tindakan secara detil masing-masing wilayah, dan penyusunan jumlah personel serta peralatan yang diperlukan dalam aksi di lapangan.

Susunan tim yang disusun yakni Gubernur, Wakil Gubernur, dan Forkopimda yang mencakup Ketua DPRD, Kapolda, Komandan Korem 101/Antasari, Kepala BIN Daerah, Kajati Kalsel, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala BNN, Komandan Lanal Banjarmasin, Komandan Lanud Syamsudin Noor, dan Sekdaprov.

Selanjutnya, Ketua Tim Koordinator/Pelaksana dipegang Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq bersama Walikota Banjarbaru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ditetapkan juga wilayah penanganan yang kawasan Guntung Damar- Banjarbaru yang diserahkan ke Dinas ESDM selalu koordinator, dibantu Satpol PP dan anggota Lanud Sjamsudin Noor.

Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang dan sekitarnya dibawah tanggung jawab Dinas Kehutanan, bersama Dinas Sosial dan jajaran Lanud Banjarmasin. Di area Pengayuan dan sekitarnya dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan (koordinator), bersama Dinas Pertanian dan Ketahana Pangan, Polda Kalsel, Korem 101/Antasari, Pemko Banjarbaru, dan relawan.

Wilayah penanganan karhutla masih fokus pada kawasan prioritas yakni area Bandara Sjamsudin Noor Kota Banjarbaru sebagai area ring satu. Namun Pemko Banjarbaru tetap dianjarkan membentuk tim sendiri lagi dalam upaya penanganan karhutla ini.

Masih dalam rakor, Wamenko menyampaikan beberapa arahan dan penjelasan seputar penanganan karhutla, termasuk kondisi waduk riam kanan yang perlu mendapatkan perhatian karena terdapat PLTA yang memasok aliran listrik ke masyarakat.

Sementara itu, kepala SKPD yang ditunjuk sebagai koordinator penanganan wilayah, melaporkan kondisi di lapangan, personil yang dikerahkan dan peralatan yang diperlukan.

Selanjutnya Gubernur menyampaikan arahan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengamankan kawasan itu dan mengerahkan peralatan seperti ekskavator, dalam mendukung upaya percepatan pemadaman karhutla. [adv/adpim]

Bagikan ke
Continue Reading

Banjarmasin

Bank Kalsel Dukung Turnamen Tenis Meja Terbuka ke 6 DPRD Kalsel

Published

on

Ketua Pelaksana Turnamen Tenis Meja Terbuka Ke-6 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, Ipik Gandamana. (Foto/Ist)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Ketua Pelaksana Turnamen Tenis Meja Terbuka Ke-6 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, Ipik Gandamana, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bank Kalsel atas dukungan dan sponsor yang diberikan dalam menyukseskan pelaksanaan turnamen.

Dukungan Bank Kalsel dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam menunjang terselenggaranya turnamen yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut.

Ipik Gandamana mengatakan, dukungan dari Bank Kalsel menunjukkan komitmen perusahaan daerah tersebut dalam turut berkontribusi terhadap kegiatan positif di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang olahraga.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Kalsel atas dukungan dan sponsorship yang diberikan untuk Turnamen Tenis Meja Terbuka Ke-6 DPRD Kalsel Tahun 2026. Dukungan ini sangat berarti bagi kami sebagai panitia dalam menyukseskan kegiatan,” ujar Ipik.

Menurutnya, turnamen tenis meja tidak sekadar menjadi ajang kompetisi untuk memperebutkan prestasi, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antara masyarakat, pelajar, karyawan, komunitas olahraga, serta berbagai pihak yang terlibat.

Ia berharap dukungan Bank Kalsel dapat menjadi motivasi bagi pihak lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

“Semoga sinergi dan dukungan seperti ini dapat terus terjalin. Kami berharap ke depan semakin banyak pihak yang ikut mendukung kegiatan olahraga sehingga dapat melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi dari Kalimantan Selatan,” katanya.

Ipik menambahkan, pelaksanaan Turnamen Tenis Meja Terbuka Ke-6 DPRD Kalsel Tahun 2026 mendapat antusiasme yang tinggi dari para peserta. Hal tersebut menunjukkan bahwa olahraga tenis meja masih memiliki peminat yang cukup besar di Kalimantan Selatan.

Selain menjadi ajang adu kemampuan, turnamen juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, dan semangat persaudaraan.

“Kami ingin turnamen ini menjadi kegiatan yang memberikan kesan positif bagi seluruh peserta. Menang dan kalah adalah bagian dari pertandingan, tetapi persaudaraan dan silaturahmi harus tetap terjaga,” tuturnya.

Atas nama panitia pelaksana, Ipik Gandamana kembali menyampaikan apresiasi kepada Bank Kalsel serta seluruh sponsor dan pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Turnamen Tenis Meja Terbuka Ke-6 DPRD Kalsel Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik.

Dukungan tersebut diharapkan menjadi bagian dari sinergi berkelanjutan antara dunia usaha, lembaga pemerintahan, dan masyarakat dalam mendorong kemajuan olahraga di Kalimantan Selatan. [adv]

Bagikan ke
Continue Reading

Banjarmasin

Gubernur Kalsel Sampaikan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

Published

on

Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel. (Foto/Adpim)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan ini disampaikan melalui sambutan tertulis yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Ruang Rapat Paripurna H Mansyah Addrian, Banjarmasin pada Jumat (21/8/2026)

Pada kesempatan ini, Gubernur, H Muhidin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan yang telah membahas KUPA-PPAS Perubahan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Agenda ini merupakan lanjutan dari penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Kalsel dengan DPRD Kalsel yang dilaksanakan pada (12/8/2026) lalu, yang menjadi dasar penyusunan rancangan ini.

“Arah dan fokus kebijakan perubahan APBD TA 2026 kita tujukan pada tiga hal,” sampai Wagub, Hasnuryadi.

Ketiga hal tersebut kemudian dijelaskan, yakni yang pertama, menjaga keselarasan anggaran dengan perubahan APBD tahun 2026 dan sasaran RPJMD Provinsi Kalsel 2025-2029.

Kedua, mengakomodasi kebijakan strategis pemerintah pusat sesuai Inpres nomor 8 dan nomor 9 tahun 2025, yakni Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

Dan terakhir, menerapkan penganggaran berbasis kinerja, dengan mendahulukan belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, serta program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat.

Adapun postur perubahan APBD TA 2026 disampaikan sebagai berikut, pendapatan daerah naik 5,56 persen, menjadi 7,7 triliun rupiah, dan belanja daerah naik 5,98 persen, menjadi 10,5 triliun rupiah.

Kemudian defisit bertambah 7,19 persen, menjadi 2,7 triliun rupiah, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya naik 10,56 persen, menjadi 2,9 triliun rupiah.

Terakhir, pengeluaran pembiayaan berupa modal penyertaan daerah naik 100 persen, menjadi 200 miliar rupiah.

“Dengan postur tersebut, defisit sepenuhnya tertutup oleh pembiayaan netto, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan berada pada posisi nihil,” ujar Hasnuryadi.

Melalui sambutan tertulis, Gubernur, H Muhidin juga menyampaikan bahwa seluruh penyesuaian ini tetap berada di dalam rambu peraturan perundang-undangan.

“Alokasi fungsi pendidikan tetap di atas 20 persen, belanja pegawai tetap di bawah batas maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik tetap melampaui 40 persen. Adapun dana transfer pusat kita alokasikan sesuai petunjuk penggunaan,” sampai Wagub.

“Ketentuan ini harus kita penuhi, karena ketidaksesuaian dapat berakibat pada penundaan atau pemotongan dana transfer, sementara belanja daerah terus berjalan,” lanjut Hasnuryadi.

Di akhir sambutan tertulisnya, Gubernur menyampaikan harapan agar rancangan ini dapat segera dibahas dan menjadi kesepakatan sesuai jadwal.

Usai penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Raperda APBD Perubahan TA 2026, agenda akan dilanjutkan dengan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan dilanjutkan Tanggapan Gubernur, yang akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD di hari Rabu, 26 Agustus 2026, mendatang.

Ditemui usai rapat paripurna, Wagub, Hasnuryadi Sulaiman kembali sampaikan harapan, agar apa yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kalsel.

“Kami atas nama Pemprov Kalsel menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kalsel. Dan kami mewakili Pak Gubernur juga telah menyampaikan penjelasan tentang Raperda APBD Perubahan 2026. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat Banua Kalsel tercinta,” tutur Hasnuryadi.

Rapat paripurna ini turut dihadiri Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus serta perwakilan Forkopimda Kalsel lainnya, Sekdaprov Kalsel, H M Syarifuddin, Perwakilan Instansi Vertikal, Lembaga, Lembaga Keuangan dan Perbankan dan BUMD di wilayah Kalsel.

Turut berhadir, sejumlah Tenaga Ahli Gubernur dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Kalsel. [adv/adpim]

Bagikan ke
Continue Reading

Populer