KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas menyatakan terus mendukung pembangunan bundaran yang direncanakan berdiri di kawasan simpang lima Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

“Pembangunan bundaran Pemerintah Kecamatan Timpah dan desa mendukung untuk itu,” kata Camat Timpah Jonnie kepada wartawan Jumat (4/9/2026).

Ia mengatakan bagi pemerintah kecamatan bangunan itu bukan sekadar penanda jalan atau penghias wajah wilayah. Ia diharapkan menjadi tanda bahwa pembangunan mulai bergerak lebih jauh dari pusat kota.

Ia menjelaskan rencana pembangunan bundaran tersebut masuk dalam agenda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas pada tahun anggaran 2027.

Meski demikian pihaknya masih menunggu kepastian dari PUPR mengenai bentuk ukuran titik pembangunan hingga luas lahan yang kemungkinan terdampak.

Lebih lanjut ia mengatakan desain menjadi penting sebelum informasi disampaikan lebih jauh kepada masyarakat karena pembangunan berpotensi menyentuh lahan milik warga sehingga ini menjadi perhatian dan jangan sampai menimbulkan persoalan.

Ia menambahkan Bundaran Simpang lima Timpah juga memiliki posisi strategis.
Jalur tersebut menghubungkan pergerakan masyarakat menuju Buntok Muara Teweh Banjarmasin hingga ke IKN.

“Proyek tersebut sebagai bagian dari wajah pembangunan Kapuas yang lebih luas ke wilayah hulu. “Ini sebagai pemerataan pembangunan bukan saja di perkotaan,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno memimpin langsung aksi pembagian masker gratis kepada masyarakat pedagang pengendara hingga pelajar di sejumlah titik strategis Kota Kuala Kapuas Jumat (4/9/2026).

Aksi tanggap kesehatan lingkungan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai unsur Forkopimda para Kepala Perangkat Daerah serta pimpinan BUMD.

Rangkaian peninjauan diawali dari area Masjid Agung Al Mukarram menyisir lingkungan sekolah MIN 1 Kapuas MTsN Selat MAN Kapuas hingga berakhir di kawasan Jalan Tambun Bungai.

“Aksi turun ke lapangan ini merupakan langkah cepat pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat khususnya anak-anak sekolah dari potensi risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kondisi cuaca kemarau dan fenomena kabut asap,” katanya.

Menurutnya situasi seperti sekarang ini udara sedang tidak baik-baik saja cuaca sedang tidak baik-baik saja. “Supaya adik-adik tetap bisa bersekolah dan melaksanakan kegiatan sehari-hari tolong gunakan masker agar tetap sehat dan terlindungi,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dalam rangka memastikan pelaksanaan program terkait pembangunan infrastruktur berjalan lancar Pemerintah Kecamatan Selat melaksanakan monitoring evaluasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Kami melaksanakan monev sekaligus memastikan batas wilayah administratif desa kelurahan dan titik batas antar wilayah kecamatan,” kata Camat Selat Rio Adrianto kepada wartawan Kamis (3/9/2026).

Ia mengatakan monev melihat secara langsung perkembangan pembangunan pemerintah daerah mulai dari jalan jembatan hingga infrastruktur lainnya.

“Terkait hal itu tim mengecek sejumlah titik yang berbatasan dengan Kecamatan Dadahup dan Basarang termasuk batas antar kelurahan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan monev dilanjutkan ke tiga kelurahan dan satu desa. Selama tiga hari kegiatan tim menyambangi sejumlah titik terutama di Kelurahan Selat Hulu Selat Utara dan Desa Pulau Telo Baru.

“Kegiatan mencakup proyek daerah dan proyek strategis daerah. Kegiatan tersebut melibatkan unsur Kapolsek Kapuas Kota dan Koramil,” katanya.

Ia menambahkan Pemerintah Kecamatan Selat juga mendatangi sejumlah perangkat daerah serta puskesmas untuk memperkuat koordinasi pelayanan masyarakat.

Monitoring turut diisi sosialisasi program TP PKK salah satunya pembagian masker kepada masyarakat yang dilakukan TP PKK Kecamatan Selat bersama perwakilan kelurahan dan desa dampak Karhutla.

“Harapan kami dengan kegiatan tersebut memperkuat sinergi bersama-sama mendorong kemajuan wilayah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno meninjau pelaksanaan perekaman dan pembuatan paspor bagi calon jemaah haji Kabupaten Kapuas Tahun 2027 di Mall Pelayanan Publik (MPP) Rabu (2/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan kerja sama DPMPTSP Kapuas dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palangka Raya dalam rangka mempermudah proses pengurusan dokumen perjalanan bagi calon jemaah haji Kabupaten Kapuas.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palangka Raya yang telah datang langsung ke Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan pelayanan perekaman dan pembuatan paspor.

“Terima kasih mudah- mudahan pelayanan yang diberikan berkelanjutan,” katanya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas Teguh Yunianto mengatakan pihaknya menyediakan tempat untuk mempermudah perekaman pembuatan visa bagi calon jamaah haji tersebut.

“Respon calon jamaah haji Kapuas dengan adanya layanan tersebut menyambut positif.
Mereka dapat menghemat waktu dan biaya tidak perlu jauh-jauh ke Palangka Raya,” katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kapuas Sutrisno mengatakan pelaksanaannya selama dua hari.

“Harapannya proses perekaman pembuatan paspor bagi calon jamaah haji Kabupaten Kapuas Tahun 2027 berjalan lancar,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berupa mencari sumber sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satunya aset di bawah DPPUKM Kabupaten Kapuas di Jalan Seroja yang kini
disewa pihak swasta untuk usaha cafe.

Kepala BKAD Kapuas Marlina Kasfiati melalui Kabid Aset Aris Ramadana mengatakan pemanfaatan aset melalui skema sewa menjadi salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Intinya kita mengoptimalkan aset dalam rangka peningkatan PAD itu,” katanya kepada wartawan Selasa (1/9/2026).

Ia mengatakan lahan di Jalan Seroja tersebut disewakan dengan nilai lebih dari Rp20 juta per tahun.

Namun seiring berjalannya waktu usaha tersebut semakin berkembang sehingga diperluas dengan tambahan sewa sekitar Rp26 juta per tahun.

“Jadi ini menjadi contoh ketika aset milik pemda dapat memberikan manfaat untuk kontribusi PAD karena dikelola secara tepat, ” jelasnya.

Ia melanjutkan terkait hal ini BKAD kini meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendata aset yang berpotensi dapat dimanfaatkan.

“Inventarisasi dilakukan agar aset pemerintah tidak berhenti sebagai daftar dalam administrasi tetapi dapat memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujarnya.

Haris menambahkan upaya peningkatan PAD melalui Disparbudpora Kapuas
mengoptimalkan kawasan tersebut sebagai ruang usaha bagi pelaku UMKM. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno resmi melantik 9 Penjabat (Pj) Kades dan 10 anggota BPD – PAW se Kabupaten Kapuas di Aula Tentang Menteng Kantor Bupati Kapuas Senin (31/8/2026).

Kadis PMD Kapuas Purwanto mengatakan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan BPD PAW dilakukan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta pelayanan masyarakat desa. “Kebijakan ini dampak dari penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades),” katanya.

Ia mengatakan ada sebanyak 9 Pj Kepala Desa yang dilantik yakni Pj Kades Cemara Labat Sei Ahas Terusan Baguntan Raya Terusan Raya Hulu Bamban Raya Bangun Harjo Pangkalan Sari Sumber Mulya dan Manusup Hilir.

Sedangkan anggota BPD PAW yang dilantik berjumlah 10 orang berasal dari Desa Anjir Serapat Tengah Harapan Baru Manggala Permai Narahan Tumbang Tihis Kalumpang Tarantang Saka Lagon Saka Mangkahai dan Palangkai.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan jabatan Pj Kades maupun BPD PAW merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemerintah dan masyarakat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ia menjelaskan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Saya minta pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terencana, transparan akuntabel dan bebas dari praktik KKN. Oleh karena itu setiap rupiah anggaran desa harus menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Investasi infklusif dinilai penting dalam rangka memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah khususnya peningkatan kapasitas UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie ketika membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor 3 Tahun 2025 di Aula DPMPTSP Kabupaten Kapuas Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut juga diikuti peserta secara daring melalui Zoom termasuk perwakilan dari Direktorat terkait.

Ia mengatakan perkembangan iklim investasi dan percepatan program hilirisasi di Kabupaten Kapuas menunjukkan tren yang positif.

Meski begitu pertumbuhan investasi tidak boleh hanya dinikmati oleh usaha besar dan menengah melainkan harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

“Investasi harus bersifat inklusif dan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah dengan pemberdayaan UMKM dan Pemkab Kapuas berkomitmen mendorong untuk itu, ” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pola kemitraan antara usaha besar dan UMKM membutuhkan kepastian hukum transparansi serta mekanisme yang mudah dan adaptif terhadap perkembangan regulasi nasional.

Diterbitkannya Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyempurnakan ketentuan sebelumnya.

Sosialisasi memiliki tujuan yakni meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha besar baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Kapuas terhadap kewajiban bermitra dengan UMKM lokal agar mampu naik kelas.

“Kemitraan yang terbentuk diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya.

Kepala DPMPTSP Kapuas Teguh Yunianto melaporkan hasil pertemuan dengan salah satu jaringan ritel modern bersama UMKM Kabupaten Kapuas.

“Dari 30 UMKM yang menyampaikan usahanya ada enam UMKM yang dinilai bisa masuk ke gerai. Keenam jenis produk tersebut sudah melalui seleksi dan memenuhi standar yang diberikan,” katanya.

Ia berharap produk-produk lokal tersebut dapat segera diluncurkan dan dipasarkan melalui jaringan ritel modern tersebut. DPMPTSP juga berharap jaringan ritel lainnya dapat turut membuka akses bagi produk-produk lokal Kabupaten Kapuas.

Kemudian Sosialisasi Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 merupakan wujud peran DPMPTSP dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat.

Ia menambahkan regulasi tersebut menjadi langkah pembaruan untuk meningkatkan efektivitas transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah termasuk melalui pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS).

“Tujuan kegiatan menghimpun masukan menyelaraskan persepsi serta meningkatkan kepatuhan dan realisasi kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujg/SB)