BARABAI, SuaraBorneo.com – Dalam rangka memperingati Bulan Literasi Keuangan 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Kalsel menggelar Roadshow Literasi dan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan selama tiga hari, dari 19 hingga 21 Mei 2025. Kegiatan ini menyasar berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, termasuk hari ini (21/5) yang dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar, yang juga berkenan membuka kegiatan secara resmi. Turut hadir perwakilan OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Andika Prassetia & Hanum Novega Sari; Plt. Kepala Cabang Bank Kalsel Barabai, Rabiatur Fahmi serta perwakilan dari Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel. Peserta kegiatan adalah para tenaga pendidik, mulai dari guru hingga kepala sekolah se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Materi literasi yang disampaikan antara lain mencakup pengenalan OJK, peran dan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, serta edukasi tentang bahaya aktivitas keuangan illegal, kemudian dilanjutkan dengan informasi Produk dan Layanan Bank kalsel seperti AKSEL by Bank Kalsel dan Kredit Multiguna untuk para ASN. Kegiatan ini berlangsung dengan antusias, terutama pada segmen pembahasan mengenai pinjaman online ilegal (pinjol), judi slot terselubung, hingga modus penipuan seperti social engineering dan investasi
bodong yang marak di media sosial, terkhusus penyampaian informasi untuk Produk dan layanan Bank Kalsel, baik dari simpanan hingga pinjaman.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar menyatakan bahwa edukasi ini sangat penting untuk membentengi tenaga pendidik dari jebakan keuangan ilegal.

“Tenaga pendidik adalah garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang melek finansial. Literasi keuangan harus dimulai dari para guru, agar dapat diturunkan kepada siswa dan lingkungan sekolah,” ujar Anhar.

Senada dengan itu, Perwakilan OJK Kalsel, Andika Prassetia menekankan urgensi literasi finansial di era digital yang penuh risiko.

“Kasus penipuan keuangan digital terus meningkat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat terutama tenaga pendidik memiliki pemahaman dan kewaspadaan tinggi terhadap tawaran keuangan yang tidak masuk akal,” jelas Andika.

Sementara itu, Plt. Kepala Cabang Bank Kalsel Barabai, Rabiatur Fahmi menyampaikan komitmen Bank Kalsel dalam mendukung literasi dan edukasi keuangan.

“Kami berharap para guru yang hadir hari ini menjadi agen literasi keuangan di lingkungan sekolah dan masyarakat, sejalan dengan semangat inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan,” ungkap Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi juga memperkenalkan berbagai produk dan layanan Bank Kalsel yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pendidik di Kabupaten HST antara lain:

• Aksel by Bank Kalsel, aplikasi digital yang memudahkan transaksi perbankan secara cepat, mudan, aman dan nyaman hanya dengan satu genggaman.

• Produk pinjaman/kredit, seperti Kredit Multiguna untuk ASN yang masih aktif hingga pensiun dengan proses pengajuan yang mudah dan bunga yang kompetitif.

• Tabungan Simpel dan TabunganKu, edukasi kepada siswa-siswi di sekolah agar menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini.

• Layanan konsultasi keuangan, guna membantu nasabah memahami produk perbankan dan mengelola keuangan secara bijak.

“Bank Kalsel berkomitmen untuk terus hadir mendukung penguatan literasi keuangan, khususnya bagi tenaga pendidik sebagai pilar utama dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak secara finansial,” pungkas Fahmi. [adv/ad]

KOTABARU, SuaraBorneo.com – Sebanyak 8 Desa di Kabupaten Kotabaru kembali ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi (DAM). Kedelapan desa tersebut yakni Desa Stagen, Desa Dirgahayu, Desa Gunung Sari, Desa Gunung Ulin, Desa Megasari, Desa Sebelimbingan, Desa Sungai Taib, dan Desa Rampa. Kegiatan yang diselenggarakan pada Senin (19/05/2025) di Balai Kemasyarakatan Desa Stagen Kotabaru tersebut dihadiri oleh jajaran Perangkat Daerah di Kabupaten Kotabaru. Sebelumnya, sebanyak 10 desa di Kabupaten Kotabaru yang telah ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi pada 27 November 2023 oleh Pimpinan Ombudsman RI.

Dalam sambutannya, Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan bahwa penetapan Desa Anti Maladministrasi ini mempunyai nilai yang sangat strategis. Pertama, dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dari data yang ada, desa acapkali menjadi lokus yang dilaporkan ke Ombudsman Kalsel. “Ada beragam keluhan atau permasalahan yang teridentifikasi muncul di desa, setelah kami rutin pemantauan langsung dan berbicara dengan perangkat maupun warga desa, seperti infrastruktur, air minum, pendidikan, kesehatan, adminduk, pertanahan hingga bantuan sosial”, urai Hadi Rahman. Kedua, nilai strategis dari penetapan ini adalah berjangka panjang, bukan program sesaat. Ada proses yang berjalan sebelumnya dan langkah-langkah tindak lanjut yang diagendakan sesudahnya.

“Ini merupakan komitmen dan wujud nyata dari kerjasama Ombudsman RI dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka pencegahan maladministrasi di pemerintahan desa”, lanjutnya.

Penetapan Desa Anti Maladministrasi ini harus dilihat dan dimaknai sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di level pemerintahan desa, khususnya menyangkut lima hal yang menjadi catatan dan temuan Ombudsman Kalsel. Kelima hal dimaksud yaitu pemenuhan dan publikasi standar pelayanan, optimalisasi pengelolaan pengaduan, penyediaan pelayanan khusus yang ramah bagi kelompok rentan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan internalisasi budaya melayani. Maka, penetapan Desa Anti Maladministrasi oleh Bupati Kotabaru patut mendapat apresiasi.

“Tahun 2023 Kabupaten Kotabaru pertama yang mencanangkan Desa Anti Maladministrasi di Kalsel. Tahun 2025 ini, pertama pula seluruh desa di Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi,” tegas Hadi Rahman.

Ombudsman Kalsel menilai bahwa saat ini adalah penetapan Desa Anti Maladministrasi generasi 4.0, karena semakin meluas, mencakup lokus yang menyeluruh dalam satu wilayah. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat semakin bertambah. Tidak hanya Ombudsman Kalsel, desa dan pemerintah kabupaten. Ditambah lagi dengan Pihak-Pihak Terkait lainnya, seperti Pemerintah Provinsi Kalsel, lembaga negara dan perbankan. Dengan demikian diharapkan melalui Desa Anti Maladministrasi 4.0 dapat mendorong peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat, khususnya warga desa, atas layanan Pemerintah Desa. Juga berdampak positif dalam mempercepat perwujudan kemajuan daerah dan kesejahteraan umum di Kabupaten Kotabaru menuju peradaban penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kotabaru dalam sambutan yang dibacakan oleh Ahmad Fitriadi Fazriannoor, Inspektur Kabupaten Kotabaru, menyampaikan bahwa program Desa Anti Maladministrasi ini merupakan kerjasama dengan Ombudsman RI dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang terjalin secara berkelanjutan.

“Ini merupakan sebuah langkah besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya tingkat desa. Harapannya, pendampingan dan pembinaan terus berlanjut, agar desa-desa yang lain dapat mengikuti program ini. Sehingga, ke depannya, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas dan integritas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Hadi. [ad/rls]

GUNUNGSITOLI, SuaraBorneo.com – Kegiatan Business Continuity Management (BCM) menjadi hal yang krusial dalam dunia perbankan, terutama di tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh bencana alam serta situasi darurat lainnya. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melalui BRI Branch Office (BO) Gunungsitoli, telah mengambil langkah nyata dengan mengedepankan tema Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran dalam pelaksanaan BCM Tahun 2025.

Kegiatan yang diadakan di kantor cabang ini tidak hanya sebagai upaya perlindungan terhadap aset dan pegawai, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan karyawan tentang risiko kebakaran serta cara-cara penanganannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, BRI Branch Office Gunungsitoli menggandeng Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli menjadi narasumber, menghadirkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga untuk membantu persiapan menghadapi potensi kejadian kebakaran.

“Pentingnya pelatihan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran tidak bisa dianggap sepele,” ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli, Meisoniman Lahagu, SH, M.Si menekankan bahwa pendidikan awal kepada karyawan sangat berpengaruh dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda. Kegiatan ini pun diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab di kalangan pegawai terhadap keselamatan kerja dan pencegahan bencana.

Sementara Andri Prayogi selaku Branch Office Head BRI BO Gunungsitoli menjelaskan tujuan serta urgensi dilaksanakannya kegiatan BCM tersebut.

“Kegiatan BCM yang diadakan oleh BRI Branch Office Gunungsitoli bertujuan utama untuk mempersiapkan setiap individu dalam menghadapi resiko kebakaran. Dengan mengedukasi staf dan mengimplementasikan protokol pencegahan, perusahaan dapat mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana tersebut. Menurut analisis yang dilakukan oleh International Organization for Standardization (ISO), organisasi yang mengimplementasikan BCM secara efektif dapat meminimalisasi waktu down dan mengurangi kerugian finansial yang diakibatkan oleh bencana,” papar kepada awak media, Jum’at (9/5/2025) di Gunungsitoli.

“BCM membantu organisasi untuk tetap berjalan meskipun dalam situasi yang paling kritis sekalipun,” jelas laporan ISO mengenai manajemen kontinuitas bisnis.

Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga memberikan manfaat tambahan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Melalui kolaborasi ini, mereka mampu menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari kebakaran. Diharapkan, dengan pendekatan edukatif ini, kondisi darurat kebakaran dapat ditangani secara lebih efektif, mengurangi risiko kerugian yang lebih besar.

Salah satu bagian kunci dari kegiatan BCM ini adalah simulasi penanganan kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli. Dalam sesi ini, peserta diberikan pelatihan langsung tentang prosedur yang harus diambil dalam situasi kebakaran.

“Simulasi ini sangat penting agar para peserta dapat merasakan langsung bagaimana situasi darurat dan bagaimana mereka seharusnya berperilaku untuk menjaga keselamatan diri mereka dan orang lain,” ujar salah satu instruktur dari Dinas Pemadam Kebakaran.

Melalui praktik langsung, peserta diajarkan tentang penggunaan alat pemadam api, teknik evakuasi, serta strategi untuk tetap tenang dan terorganisir selama proses penanganan kebakaran. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari National Fire Protection Association (NFPA) yang menyatakan bahwa “latihan berulang-ulang adalah kunci untuk kesuksesan dalam penanganan bencana”.

Dengan keterlibatan langsung dalam simulasi, peserta lebih mampu memahami dan mengingat langkah-langkah yang harus diambil ketika keadaan darurat benar-benar terjadi.

Partisipasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli dalam kegiatan BCM BRI Branch Office Gunungsitoli mencerminkan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menghadapi situasi darurat. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kedua pihak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas lokal. Menurut Wali Kota Gunungsitoli, “kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat”.

Dengan adanya kerjasama ini, BRI dapat memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang dihadirkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, sementara Dinas tersebut juga dapat menunjukkan keterlibatan mereka dalam masyarakat dan meningkatkan program pencegahan kebakaran. Kolaborasi ini tidak hanya sebatas pada pelatihan, namun bisa berlanjut dengan program-program bantuan atau dukungan dalam situasi darurat yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Melalui kegiatan BCM yang terencana dengan baik, diharapkan BRI Branch Office Gunungsitoli bisa membawa dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan akan pencegahan kebakaran diharapkan dapat menurunkan angka insiden kebakaran di area tersebut.

“Jika kita semua bisa bekerja sama dalam pencegahan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk semua,” kata salah satu peserta yang berkomitmen untuk membagikan pengetahuan yang diterima kepada rekan-rekannya,” lanjut Andri.

Ke depan, Bank Rakyat Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan pelatihan dan kegiatan preventif dalam rangka BCM. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan bahwa semua karyawan memiliki pemahaman yang kuat mengenai penanganan situasi darurat, serta memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk mengatasi bencana nyata di lapangan.

Dengan pelaksanaan BCM yang melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli, BRI Branch Office Gunungsitoli menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan karyawan dan nasabah. Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan, tidak hanya meningkatkan kemampuan pribadi setiap individu dalam penanganan bencana tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab sosial. Ke depan, diharapkan BRI dapat terus berinovasi dalam meningkatkan program-program respons bencana, menciptakan rangkaian kegiatan yang tidak hanya terbatas pada kebakaran, tetapi juga melibatkan bencana lain sebagai bagian dari manajemen kontinuitas bisnis mereka. (red)

TANAH LAUT, SuaraBorneo.com – Dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat dan mendukung percepatan pelayanan publik, Dalam Soft Launching Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan secara langsung oleh Bupati Tanah Laut, H. Rachmat Trianto pada hari ini Kamis, 8 Mei 2025 bertempat di Jalan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Kehadiran Bank Kalsel dalam MPP ini merupakan bagian dari komitmen untuk memberikan akses layanan perbankan yang lebih cepat, mudah, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan Masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Kalsel juga menyerahkan Deviden tahun buku 2024 dan Corporate Social Responsibility (CSR) alokasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, ini merupakan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Selain itu, dilakukan pula serah terima setoran modal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Bupati Tanah Laut kepada Bank Kalsel sebesar Rp50 Miliar, sebagai bentuk kepercayaan dan penguatan permodalan untuk peningkatan layanan perbankan.

Kedepannya Bank Kalsel terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan berinovasi guna menjangkau seluruh masyarakat Kalimantan Selatan secara menyeluruh, dengan semangat “Setia Melayani, Melaju Bersama”.

Dilain Waktu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan bahwa partisipasi Bank Kalsel dalam MPP ini merupakan upaya strategis mendukung digitalisasi layanan publik sekaligus memperkuat peran Bank Kalsel sebagai bank daerah yang proaktif dalam mendukung pembangunan daerah.

“Bank Kalsel ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat. Melalui Mall Pelayanan Publik ini, masyarakat Tanah Laut kini bisa menikmati berbagai layanan perbankan secara terpadu di satu tempat. Ini adalah wujud komitmen kami untuk terus berinovasi dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal kemudahan akses layanan keuangan,” ujar Fachrudin.

Selain itu, Bupati Tanah Laut, H. Rachmat Trianto pada sambutannya mengungkapkan kehadiran Bank Kalsel dalam MPP ini sangat dibutuhkan untuk mendukung layanan perbankan secara digital dan transparan.

“Kami mengapresiasi kehadiran Bank Kalsel di Mall Pelayanan Publik Tanah Laut. Ini adalah langkah penting dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat serta mendukung percepatan reformasi birokrasi melalui pelayanan yang terintegrasi. Sehingga Bank Kalsel telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan,” pungkas Rachmat.

Selain itu, Kegiatan hari ini juga, Bank Kalsel menggelar syukuran atas implementasi layanan Smart Branch System (SBS) dengan renovasi Kantor Cabang Pelaihari. Pembaruan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman layanan perbankan modern yang lebih nyaman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan pelayanan, Bank Kalsel berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya dalam perjalanan ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Laut. [adv/ad]

MALINAU, SuaraBorneo.com – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang, kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa 6 Mei.

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi dan kegiatan di PLBN Long Nawang.

Selama kunjungan, Komjen Pol Makhruzi Rahman didampingi Wakil Gubenur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi dan Bupati Malinau, Wempi melakukan pemeriksaan fasilitas dan infrastruktur di PLBN Long Nawang. Ia juga berdiskusi dengan petugas dan pejabat setempat untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan dan tantangan yang dihadapi di PLBN.

“Kami sudah melihat langsung kondisi dilapangan, khususnya di PLBN Long Nawang sangat memerlukan dukungan infrastruktur jalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan negara dan keamanan nasional,” kata Komjen Pol Makhruzi Rahman, Rabu (7/5/2025).

Makhruzi mengungkapkan, PLBN Long Nawang telah beroperasi namun belum maksimal. Pasalnya, kondisi infrastruktur jalan menuju PLBN rusak berat. Pihak Malaysia juga belum membangun pos lintas batas diwilayahnya.

“Kami segera membahasnya dengan pihak negara tetangga Malaysia, nah untuk pembangunan PLBN di Krayan juga sempat tertunda. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mulai dibangun, sebelumnya sempat tertunda dikarenakan Pandemi Covid-19,” ucapnya.

Mahruzi juga mendukung adanya upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Kaltim yang sudah bersepakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan negara seperti konektifitas jalan antara wilayah Apau Kayan, Malinau (Kaltara) dengan Long Bagun, Mahulu, Kaltim.

“Kami mendukung upaya kerjasama kedua provinsi ini, nanti BNPP mendorong pihak satker PUPR turut membantu peningkatan jalan ke Perbatasan,” tegasnya.
Sementara itu Wagub Kaltara, Ingkong Ala menerangkan, kunjungan BNPP RI di Long Nawang. Kunjungan ini merupakan kesempatan baik untuk membahas pengembangan perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

“Tim BNPP sudah melihat langsung kondisi perbatasan seperti di Apau Kayan dan Krayan, untuk PLBN Long Nawang ini sudah beroperasi namun kita masih menunggu pìhak Malaysia yang kita harapkan juga bisa segera membangun pos lintas batasnya,” kata Wagub Ingkong.

Wagub berharap, BNPP juga dapat mendorong ke Pemerintah pusat untuk membantu pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju wilayah Malaysia (Tapak Mega) dan ke Long Bagun, Kaltim.
“Ini satu-satunya harapan masyrakat di Apau Kayan, untuk sementara peningkatan jalan agregat ini sudah cukup baik untuk warga perbatasan,” tutupnya. (mddkisp)

BARABAI, SuaraBorneo.com – Dalam mensukseskan lima program unggulan dari Unit Pengelola Zakat (UPZ) Bank Kalsel, salah satunya merupakan Program Pendidikan.

Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melalui Bank Kalsel Cabang Barabai memberikan bantuan pendidikan kepada satu orang mahasiswa asal Kabupaten HST.

Yakni, kepada Ahmad Fauzan yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Al Ahgaf Tarim.

Kepala Bank Kalsel Cabang Barabai, Muhaini Achyar mengatakan, UPZ Bank Kalsel memberikan bantuan dana pendidikan tersebut bertujuan agar dapat meringankan biaya hidup dan akomodasi lainnya untuk menuntut ilmu di sana.

“Bantuan berjumlah sebanyak Rp10 juta, sumber dana berasal dari kumpulan Zakat Infak Sadaqah (ZIS) yang dipotong dari penghasilan setiap karyawan Bank Kalsel setiap bulannya,” jelasnya, Sabtu (3/5).

“Semoga bantuan ini dapat memberikan semangat dan meringankan biaya pendidikan Ahmad Fauzan selama menimba ilmu di Universitas Al Ahgaf Tarim,” tutupnya.

Bagi donatur dan sahabat Akselenials yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara yang membutuhkan, bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. [adv/ad]

Rekening zakat, Infak dan Sedekah :
Bank Kalsel Syariah :
6500844928 (Zakat)
6500846214 (Infak dan Sedekah)
A.n Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel

Konsultasi dan Konfirmasi transfer via WA Center UPZ Bank Kalsel : 0811505153

TABALONG, SuaraBorneo.com – Selama bertahun-tahun, mayoritas petani di daerah rawa Kalimantan Selatan hidup berdampingan dengan tantangan yang sama: lahan rawa yang tergenang hingga 6–7 bulan dalam setahun. Kondisi ini membatasi musim tanam padi, membuat banyak lahan tak bisa dimanfaatkan secara optimal. Tapi di tengah keterbatasan, muncul harapan baru melalui inovasi padi apung.

Desa Ampukung di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, menjadi saksi program penanaman dan pelaksanaan panen padi apung. Panen ini bukan hanya simbol keberhasilan satu musim tanam, tapi juga langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga, terutama komoditas beras yang harganya selama ini dipengaruhi ketersediaan pasokan.

Program di Tabalong ini merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Panen padi apung ini merupakan buah nyata dari keberhasilan program dukungan pengembangan padi apung di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2024.

Budidaya padi apung merupakan bagian dari program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Inovasi ini memanfaatkan media tanam terapung di atas lahan rawa, memungkinkan petani tetap menanam meski air tengah pasang.

Di lapangan, program pengembangan padi apung ini dilaksanakan oleh kelompok tani Al Fallah, dengan dukungan dari kelompok tani lain melalui skema berbagi praktik terbaik. Keberhasilan panen ini menjadi bukti bahwa program yang dirancang secara terukur dan tepat sasaran mampu menghasilkan capaian yang signifikan, bahkan pada lahan yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan untuk budidaya.

Berdasarkan hasil sampling, produktivitas padi apung mencapai sekitar 6,5 ton per hektare, setara dengan hasil tanam konvensional. Lebih dari itu, panen ini menunjukkan peningkatan siklus tanam, di mana lahan yang sebelumnya hanya bisa ditanami satu kali dalam setahun, kini dapat dimanfaatkan hingga dua kali musim tanam dalam setahun.

Kegiatan panen padi apung ini dihadiri oleh Bupati Tabalong H.M. Noor Rifani, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Aloysius Donanto, dan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Kalsel Imam Subarkah. Sejumlah mitra kerja seperti OJK, DJPb, Bulog, TNI/Polri, instansi teknis, hingga perguruan tinggi juga ikut hadir dalam momentum ini.

Dalam sambutannya, Bupati Tabalong menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan Bank Indonesia Kalsel. Pada kesempatan yang sama, seremoni panen juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan simbolis dari Pemerintah Provinsi Kalsel kepada Pemkab Tabalong sebagai bentuk dukungan lanjutan terhadap sektor pertanian daerah.

Keberhasilan padi apung ini membuka peluang baru, bukan hanya untuk Tabalong, tetapi juga bagi daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa. Dengan replikasi dan pengembangan metode budidaya apung yang berkelanjutan, harapan pun tumbuh bukan hanya dari tanah, tapi juga dari permukaan air. [ad/ril]