JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mencatatkan prestasi membanggakan pada Top Digital Awards 2025, ajang penghargaan teknologi digital terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh majalah IT Works di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Melalui penilaian ketat para pakar TI nasional, Kalsel dinobatkan sebagai Pemenang TOP DIGITAL Implementation 2025 #Stars 5, sementara Gubernur H. Muhidin meraih TOP Leader on Digital Implementation 2025, dan Kepala Dinas Kominfo, Muhamad Muslim, dianugerahi TOP CIO on Digital Implementation 2025.

Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Adi Santoso menyampaikan penghargaan ini merupakan bukti bahwa transformasi digital yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

“Gubernur Kalsel mengapresiasi sekaligus menjadikan anugerah ini sebagai motivasi untuk terus berkarya dalam bidang transformasi digital. Seluruh sektor bisnis layanan publik yang ada saat ini berbasiskan data, cyber security juga dijamin, serta peningkatan respon layanan pengaduan guna peningkatan kepercayaan publik di Kalsel,” ujarnya.

Penghargaan ini juga mengukuhkan peran Gubernur dalam mendorong percepatan kebijakan SPBE, keamanan informasi, dan pelayanan publik berbasis data.

Keberhasilan Kalsel meraih predikat bintang lima tidak terlepas dari kekuatan infrastruktur dan inovasi digital yang terus dikembangkan. Sistem seperti TTE SRIKANDI, yang menghemat hingga 75% penggunaan kertas melalui tata naskah elektronik, hingga LAPOR KALSEL yang mempermudah masyarakat menyampaikan aduan langsung kepada pemerintah, menjadi bukti layanan publik semakin efisien dan responsif. Penerapan Ekosistem Data Kalsel dengan chatbot AI juga meningkatkan literasi data masyarakat sekaligus memperkuat transparansi pemerintah.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhamad Muslim, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan komitmen kuat pimpinan.

“Transformasi digital di Kalsel bukan hanya soal teknologi, tetapi perubahan budaya kerja. Kami ingin masyarakat merasakan manfaat nyata, layanan lebih cepat, informasi lebih jelas, keamanan data lebih terjamin, dan pemerintah lebih responsif. Ini yang terus kami kembangkan setiap tahun,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti keberhasilan Kalsel meraih skor 71% Indeks KAMI, melebihi target nasional, dan menjadi provinsi tercepat kedua dalam pembentukan CSIRT.

Dengan rangkaian prestasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan diri sebagai daerah yang serius mendorong pemerintahan digital yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui momentum TOP DIGITAL Awards 2025, Kalsel bukan hanya memperkuat posisi sebagai salah satu daerah dengan layanan publik terbaik, tetapi juga memperlihatkan dampak langsung digitalisasi bagi masyarakat, yaitu akses layanan yang dipercepat, pengaduan yang lebih transparan, hingga pengelolaan data yang lebih aman dan terbuka.

Pemerintah memastikan bahwa inovasi digital akan terus diperluas demi menghadirkan layanan yang makin mudah, makin cepat, dan makin dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Banua. [adv/ad/mckalsel]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia melalui siaran langsung, dengan acara utama terpusat di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama jajaran kementerian, lembaga negara, industri keuangan, perbankan, dan pelaku ekonomi nasional. Sedangkan di Kalsel sendiri, diselenggarakan di Hotel Fugo Banjarmasin (28/11).

Pada kesempatan tersebut, Bank Kalsel dianugerahi penghargaan “Mitra Rupiah Tepian Nusantara Terbaik”, yang diraih oleh Kas Titipan Bank Kalsel Batulicin. Penghargaan ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada mitra perbankan yang dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga ketersediaan uang rupiah layak edar, khususnya di wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal), serta mendukung kelancaran distribusi uang rupiah ke masyarakat.

Kas Titipan Batulicin dinilai sebagai unit layanan yang sangat aktif, sigap, dan konsisten dalam menjalankan perannya.Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini sebagai wujud pengakuan terhadap kerja keras seluruh insan Bank Kalsel, khususnya tim di Kas Titipan Batulicin.

“Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Bank Kalsel dalam memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar bagi masyarakat. Kami berterima kasih kepada Bank Indonesia atas kepercayaan dan apresiasi ini. Prestasi ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat layanan kas titipan dan meningkatkan kualitas layanan Bank Kalsel di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” ujar Fachrudin.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah yang memiliki jangkauan luas di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel terus berperan aktif dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia terkait pengedaran uang rupiah, penguatan layanan kas, dan edukasi ciri keaslian uang. Melalui Kas Titipan Batulicin, Bank Kalsel mampu menjangkau masyarakat di wilayah yang jauh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia, sehingga distribusi rupiah dapat berjalan lancar dan merata.

Fachrudin menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari soliditas tim serta sinergi yang baik antara Bank Kalsel dan Bank Indonesia. “Kami bersyukur atas penghargaan ini. Kas Titipan Batulicin telah bekerja maksimal dalam menjaga ketersediaan uang layak edar, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman. Kami akan terus memperbaiki layanan demi mendukung kelancaran sistem pembayaran dan kenyamanan transaksi masyarakat,” jelasnya.

Penghargaan “Mitra Rupiah Tepian Nusantara Terbaik” ini semakin menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan semangat Setia Melayani, Melaju Bersama, Bank Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia serta menghadirkan layanan keuangan yang inklusif, aman, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. [adv/ad]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga keterbukaan informasi di daerah. Penyampaian komitmen tersebut di sampaikan Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin pada Presentasi Monotoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta, Rabu (20/11/2025).

Dalam penyampaian presentasi tersebut Syarifuddin turut didamping oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim sebagai leading sektor dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Kalsel.

Menurutnya, KIP di Provinsi Kalsel sudah sangat baik, hal ini terlihat dari tren menurunnya pelaporan sengketa informasi oleh masyarakat ke Komisi Informasi Provinsi Kalsel.

“Tentunya juga didukung dengan kebijakan dari pimpinan dan kerjasama semua pihak, termasuk Komisi Informasi Provinsi Kalsel yang aktif dan rutin melakukan Monev KIP, asistensi penyusunan laporan tahunan, serta pendampingan Badan Publik Vertikal di daerah,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi ASN di lingkungan Pemprov Kalsel yang terus memberikan inovasi sehingga pelayanan dan keterbukaan informasi publik di Kalsel berjalan dengan baik.

“Pemerintah Provinsi Kalsel selalu berupaya mengedepankan keterbukaan informasi publik ini dengan mempermudah akses informasi kepada masyarakat tentang program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel,” pungkasnya. [adv/ad/mckalsel]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., melakukan kunjungan ke beberapa kementerian di Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait Program Strategis Nasional tahun 2026 di Kota Tarakan, Senin (20/10/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota menyambangi empat kementerian, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perdagangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Tarakan dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adv/mandu)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Wayan Toni Supriyanto menegaskan bahwa wacana terkait layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity (IMEI) bukanlah aturan balik nama ponsel seperti pada kendaraan bermotor.

“Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor. Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri. Wacana ini adalah tindaklanjut dari aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap kali disalahgunakan saat HP hilang atau dicuri,” ujar Wayan Toni di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

Wayan menjelaskan, IMEI berfungsi sebagai identitas perangkat resmi yang telah terdaftar di sistem pemerintah. Dengan sistem ini, ponsel hasil tindak pidana bisa diblokir sehingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis bagi pelaku kejahatan. Sebaliknya, konsumen yang membeli perangkat legal dapat merasa lebih aman dan nyaman.

IMEI juga bermanfaat untuk mencegah peredaran ponsel ilegal (BM), melindungi konsumen dari penipuan, memastikan kualitas dan garansi resmi, serta membantu aparat mengurangi tindak kriminal pencurian ponsel.

“Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Kalau ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Kalau ditemukan kembali, bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan untuk masyarakat,” tambah Wayan.

Wayan menjelaskan, wacana ini masih dalam tahap menerima masukan dari masyarakat, belum dibahas di level pimpinan

“Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, tujuannya untuk mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut,” jelas Wayan

Melalui klarifikasi ini, Kemkomdigi menegaskan kembali bahwa wacana kebijakan blokir IMEI secara sukarela ini adalah upaya melindungi konsumen dan menjaga keamanan ekosistem digital Indonesia, bukan menambah aturan birokratis yang memberatkan masyarakat. [*]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Bank Kalsel. Pada ajang 14th Infobank Sharia Financial Institution Award 2025, Unit Usaha Syariah Bank Kalsel berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai “The Best Sharia Banking Business Unit 2024”. Penghargaan ini diberikan atas kinerja gemilang yang berhasil ditorehkan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalsel sepanjang tahun 2024.

Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian acara Indonesia Economic Summit 2025 yang digelar oleh Infobank Media Group bersama Kementerian Koperasi, pada Kamis, 2 Oktober 2025 di Grand Ballroom Shangri-La Hotel, Jakarta. Acara ini mengangkat tema “Sinergi Perbankan, BUMN, dan Swasta untuk Mendukung Asta-Cita Koperasi Desa Merah Putih”, yang selaras dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penghargaan yang diterima.

“Penghargaan ini merupakan buah kerja keras seluruh jajaran manajemen, karyawan, dan dukungan penuh dari para nasabah setia. Kami akan terus memperkuat layanan perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, serta berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional,” ungkap Fachrudin.

Sebagai informasi, kinerja Unit Usaha Syariah Bank Kalsel pada tahun 2024 mencatatkan hasil positif, dengan rincian sebagai berikut:

Laba: Rp98,07 miliar, tumbuh 15,18% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp85,14 miliar.
Aset: Rp3,43 triliun, tumbuh 13,92% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,01 triliun.
Dana Pihak Ketiga (DPK): Rp1,87 triliun, tumbuh 9,69% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,71 triliun.
Pembiayaan: Rp2,19 triliun, tumbuh 6,12% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,06 triliun.

Penghargaan ini semakin meneguhkan posisi Bank Kalsel sebagai lembaga keuangan daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus mendukung misi pemerintah dalam pencapaian Asta-Cita dan pemerataan ekonomi untuk menuju Indonesia Emas 2045. [adv/ad]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas gizi anak bangsa sekaligus menekan angka stunting. Dalam beberapa hari terakhir, publik menyoroti adanya kasus keracunan di sejumlah daerah yang dikaitkan dengan pelaksanaan program ini. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa MBG adalah program strategis yang tidak boleh berhenti, justru harus diperkuat dengan standar keamanan pangan dan pengawasan yang lebih ketat.

Sejak kasus ini mencuat, pemerintah langsung menggerakkan tim kesehatan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menangani situasi di lapangan. Posko darurat dibuka di wilayah yang melaporkan kejadian luar biasa, terutama di Bandung Barat. Tim medis diturunkan untuk memastikan para siswa yang terdampak mendapat penanganan cepat, baik di puskesmas, rumah sakit, maupun melalui layanan kesehatan darurat. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bertujuan menegaskan bahwa setiap korban tidak dibiarkan begitu saja, melainkan menjadi prioritas utama penanganan.

Di luar upaya medis, pemerintah juga menekankan pentingnya evaluasi sistemik. Audit menyeluruh dilakukan terhadap dapur penyedia makanan MBG untuk memastikan proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi berjalan sesuai standar. BGN bersama Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah menginspeksi dapur penyedia dan memverifikasi jalur distribusi makanan. Setiap temuan langsung ditindaklanjuti dengan koreksi, penutupan dapur bermasalah, hingga penyiapan standar baru yang lebih ketat. Dengan cara ini, program MBG tidak hanya berlanjut, tetapi juga semakin diperkuat dari sisi kualitas.

Pemerintah juga menegaskan bahwa transparansi menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik. Hasil pemeriksaan laboratorium diumumkan secara terbuka, termasuk penyebab teknis yang memicu kasus di sejumlah daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami masalah secara jernih, sekaligus melihat bagaimana solusi konkret dijalankan. Transparansi ini didukung pula dengan komitmen keterlibatan daerah. Pemerintah pusat meminta kepala daerah, dinas kesehatan, hingga aparat pengawas daerah agar aktif mendampingi jalannya program.

Selain evaluasi teknis, pemerintah menyiapkan kebijakan strategis untuk jangka panjang. Standarisasi dapur penyedia akan diperkuat melalui regulasi baru yang mengikat semua pelaksana program. Pelatihan tenaga dapur juga akan diperluas dengan modul sanitasi, higienitas, dan manajemen distribusi pangan. Teknologi penyimpanan berbasis cold chain dipertimbangkan untuk menu tertentu yang membutuhkan pengawasan suhu. Dengan langkah ini, risiko teknis bisa ditekan, sementara kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima anak-anak di sekolah.

Di tingkat nasional, Presiden bersama kementerian terkait menegaskan bahwa MBG tetap berjalan sebagai program prorakyat yang tak tergantikan. Pemerintah menyadari kritik publik, tetapi memilih menjawabnya dengan kerja nyata, bukan sekadar wacana. Dengan mengoptimalkan koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Badan Gizi Nasional, program ini diarahkan agar semakin aman, transparan, dan memberi manfaat luas.

Dukungan politik dan anggaran juga diperkuat. DPR dan pemerintah pusat memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk MBG tetap tersedia, tetapi harus disertai dengan mekanisme pengawasan lebih baik. Mekanisme pengawasan ini mencakup audit independen, laporan rutin ke publik, serta evaluasi berkala agar setiap masalah dapat ditangani sebelum menjadi krisis. Langkah-langkah tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak menutup mata, melainkan belajar cepat dari setiap peristiwa untuk membangun sistem yang lebih baik.

Pemerintah juga berupaya melibatkan masyarakat. Guru, orang tua, dan siswa diimbau untuk lebih proaktif melaporkan jika terdapat kejanggalan pada menu makanan. Edukasi sederhana tentang tanda-tanda makanan tidak layak konsumsi disosialisasikan agar deteksi dini bisa dilakukan lebih cepat. Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat ini diharapkan menjadi benteng tambahan untuk memastikan keamanan pangan.

Langkah-langkah besar ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah bukan hanya menanggulangi kasus, tetapi juga memperkuat fondasi program MBG agar benar-benar kokoh. Keberlanjutan program ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap bersaing. Dengan evaluasi berlapis, pengawasan ketat, serta perbaikan regulasi, pemerintah optimistis program MBG dapat kembali mendapatkan kepercayaan publik dan menjalankan misi utamanya: menyediakan gizi berkualitas bagi anak bangsa.

Kasus yang terjadi belakangan ini menjadi alarm penting untuk perbaikan, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi. Pemerintah telah menunjukkan respon cepat melalui penanganan medis, audit teknis, investigasi lapangan, dan perumusan kebijakan baru. Semua langkah tersebut membuktikan komitmen kuat bahwa MBG tidak boleh berhenti, melainkan harus semakin diperkuat. Ke depan, setiap porsi makanan yang diterima anak-anak Indonesia harus menjadi simbol komitmen negara terhadap generasi penerusnya, sebuah komitmen yang tidak bisa ditawar. [adv/ad/*]