BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi melaksanakan Kick Off Kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026 sebagai bagian dari komitmen pemenuhan kebutuhan uang Rupiah masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, A. Donanto H. W., menyampaikan bahwa SERAMBI merupakan langkah strategis Bank Indonesia untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai, khususnya pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang secara historis mengalami peningkatan permintaan uang tunai, Jum’at (13/2/2026).

Secara nasional, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar Rp185,6 triliun. Di Kalimantan Selatan, kebutuhan uang kartal pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026 diperkirakan mencapai Rp3,06 triliun, meningkat 36,1% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2,24 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan proyeksi aktivitas ekonomi dan kebutuhan transaksi masyarakat yang lebih tinggi.

Untuk mendukung kelancaran layanan penukaran uang, KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan setiap paket penukaran sebesar Rp5.300.000,00 guna memastikan pemerataan layanan dan kesempatan yang adil bagi masyarakat dalam memperoleh uang Rupiah pecahan sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan SERAMBI 2026 turut diperkuat melalui kerja sama dengan 21 bank yang tersebar di 120 titik layanan pada 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Bank Indonesia juga menggandeng 5 mitra layanan pada 25 titik tambahan untuk semakin memperluas jangkauan layanan penukaran uang kepada masyarakat di berbagai wilayah.

Untuk memastikan proses penukaran berjalan tertib dan terencana, masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi PINTAR. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemesanan penukaran uang, tetapi juga menjadi media edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Rupiah serta mendorong perilaku belanja yang bijak selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Rangkaian program SERAMBI 2026 di Kalimantan Selatan meliputi: BERKAH (Bersama Perbankan Layanan Kas & Penukaran Rupiah), MITRA RAMAH (Mitra Layanan Penukaran Rupiah Ramadhan), SILATURAHMI (Stakeholders & Mitra Kerja untuk Penukaran Ramadhan & Idul Fitri), Kas Keliling BAIMAN (Kas Keliling Baimbai Perbankan), LAKASI (Layanan Kas Keliling Susur Sungai), Kas Keliling Pasar Wadai Ramadhan, Kas Keliling Peduli Mudik (Bandara–Pelabuhan), serta Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah.

Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak, menggunakan Rupiah dengan penuh tanggung jawab, serta memastikan keaslian uang Rupiah melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang).

Tema SERAMBI tahun ini adalah “Rupiah Memberi Makna di Bulan Penuh Berkah” dengan tagline KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan, “Rupiah Bamakna, Banua Bamartabat di Bulan Babarkat.”

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan transaksi selama Ramadhan dan Idul Fitri, Bank Indonesia turut mendorong pemanfaatan pembayaran non-tunai secara bijak dan aman. Selain penggunaan uang tunai untuk kebutuhan tertentu, pembayaran zakat, infak, sedekah, serta Tunjangan Hari Raya (THR) dapat dilakukan melalui kanal digital seperti QRIS yang telah tersedia secara luas. Optimalisasi sistem pembayaran digital ini diharapkan mampu mendukung kelancaran transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi selama periode HBKN.

Melalui pelaksanaan SERAMBI 2026, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menjaga kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, sekaligus memastikan ketersediaan uang Rupiah yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di momen penuh berkah ini.

Informasi lengkap mengenai jadwal dan titik layanan penukaran uang dapat dilihat melalui media sosial resmi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Instagram @bank_indonesia_kalsel. [ad/rls-bi]

BATULICIN, SuaraBorneo.com – Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aloysius Donanto HW menegaskan, kegiatan Capacity Building Jurnalis Tahun 2026 di Hotel Ebony Batulicin Kalsel, untuk refreshmen untuk semua Wartawan di Kalsel khususnya Wartawan Ekonomi untuk benar-benar sekarang melihat relevansi ekonomi saat ini dengan kondisi Banua.

“Apalagi kita sebentar lagi akan memasuki Bulan Ramadhan yang banyak hal sebenarnya perlu paham adalah masyarakat dan stakeholder yang ada di Daerah termasuk Kepala Daerah,” kata Aloysius Donanto HW, usai membuka kegiatan Capacity Building Jurnalis Tahun 2026, Selasa (10/2/2026).

Kata Aloysius, harapan pihaknya dengan kegiatan Capacity Building ini agar Teman-teman Jurnalis bisa membawa pemahaman yang lebih relevan untuk masyarakat yang ada di Banua.

Kegiatan ini menghadirkan Narasumber
Wakil Kepala Desk Ekonomi dan Bisnis Kompas Aris Prasetyo dan Kepala Unit Kehumasan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Tisna Faisal Ayathollah.

Capacity Building dilanjutkan dengan topik Pengemasan Isu Ekonomi Kompleks Agar Mudah Dipahami Publik, yang disampaikan Aris Prasetyo, Selaku Wakil Kepala Desk Ekonomi dan Bisnis Kompas, menjadi perhatian dari Para Peserta kegiatan.

Usai menyampaikan paparannya, Aris menyebutkan, kadang secara umum bagi Jurnalis dan Pembaca berita ekonomi terasa membosankan, hanya berisi data dan angka yang kering tanpa dikemas lebih mendalam. Lebih dibungkus dengan sisi human interesnya.

“Padahal dari data dan angka itu, bila diteliti atau dibedah lebih lanjut, akan menghasilkan informasi-informasi lain yang detail yang lebih lengkap dan lebih menarik untuk dibaca Publik,” kata Aris.

Disebutkan, misalkan sebuah data atau angka inflasi di satu Provinsi atau suatu Negara itu apabila dibedah, apa penyebab utama inflasi itu, komoditasnya. Apa saja yang menyebabkan inflasi naik.

“Dielaborasi atau dikemas lebih dalam, pasti akan menghasilkan cerita yang lebih menarik, lebih dekat dengan Pembaca dan lebih mengena dari Pembacanya sendiri dari pada hanya sekedar data dan angka saja,” Aris menambahkan.

Disebutkan, hanya perlu kesungguhan dan ketelitian dari seorang Jurnalis untuk membedah lebih dalam di balik angka dan data tersebut. [ad/sb]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyerahkan satu ekor sapi jenis Limosin Super kepada panitia pelaksana Haul ke-6 almarhum Guru Zuhdiannor (Guru Zuhdi).

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Kalsel dan diterima langsung oleh Ketua Majelis Tabarruk (Majta) Banjarmasin, Nidauddin, di kawasan Kubah Makam Guru Zuhdi, Jalan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Sabtu (7/2/2026) pagi.

Kapolda Kalsel menyampaikan penyerahan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri dalam menyukseskan pelaksanaan haul tersebut.

“Kami dari Polda Kalsel bersama Polresta Banjarmasin menyerahkan sapi untuk mendukung kegiatan Haul Guru Zuhdi yang ke-6 pada 14 Februari nanti,” ujar Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan kepada wartawan.

Selain menyerahkan sapi, Polda Kalsel juga memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan haul, baik dari sisi lalu lintas maupun pengamanan kegiatan.

Kapolda mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan kendaraan dapur lapangan dan water treatment untuk melayani kebutuhan jamaah.

“Kendaraan ini kami siapkan untuk membantu jamaah, khususnya dalam penyediaan makan dan minum selama kegiatan berlangsung,” jelasnya.

Tak hanya itu, Polda Kalsel juga menurunkan tim kesehatan lapangan dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) guna memberikan pelayanan medis kepada jamaah.

“Jika ada jamaah yang membutuhkan obat-obatan atau pelayanan kesehatan, silakan mendatangi petugas kami yang berjaga di sekitar lokasi haul,” tambahnya.

Kapolda Kalsel memperkirakan jumlah jamaah yang akan menghadiri haul tersebut mencapai lebih dari satu juta orang. Oleh karena itu, pihaknya akan melibatkan ratusan personel pengamanan gabungan.

“Nantinya akan kami libatkan sekitar 450 hingga 500 personel gabungan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib,” katanya.

Lebih lanjut, Ia juga mengimbau kepada seluruh jamaah agar menjaga ketertiban serta mengikuti arahan dari panitia dan petugas yang ada di lapangan.

“Jika membutuhkan informasi, silakan mendatangi petugas, baik relawan maupun personel kepolisian,” jelas Kapolda Kalsel.

Selain Kapolda Kalsel, pihak panitia pelaksana juga menerima satu ekor sapi dari Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Cuncun Kurniadi. [ad/rls]

MARTAPURA, SuaraBorneo.com – Komisi II DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen Bank Kalsel untuk mengevaluasi posisi dan kontribusi daerah terhadap bank milik pemerintah daerah tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjar, Rahmat Saleh, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemaparan Bank Kalsel, posisi Kabupaten Banjar saat ini berada di peringkat paling bawah dalam hal kepemilikan saham dibandingkan kabupaten/kota lain se-Kalimantan Selatan.

“Dari paparan Bank Kalsel tadi, ada beberapa catatan penting. Posisi kita ini peringkat satu dari bawah, bahkan sempat dikejar Kabupaten Tapin,” ujar Rahmat, Rabu (4/2/2026). (Sumber : kbk.news)

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar ke depan meningkatkan penyertaan modal di Bank Kalsel. Ia menjelaskan, selama ini Pemkab Banjar menyetor modal sebesar Rp62,8 miliar, yang menghasilkan dividen sekitar Rp5,7 miliar untuk kas daerah.

Namun pada tahun 2025, meski kepemilikan saham mencapai 209 persen lembar saham, dividen yang diterima justru menurun menjadi sekitar Rp5,6 miliar.

“Ada penurunan sekitar seratus jutaan. Ini perlu kita evaluasi bersama,” katanya.

Selain penyertaan modal dan dividen, RDP juga membahas kontribusi Bank Kalsel melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Rahmat menyebutkan, alokasi KUR Bank Kalsel untuk Kabupaten Banjar mencapai Rp7 miliar, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1.708 nasabah sepanjang 2025.

Tak hanya itu, dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Kalsel juga dinilai cukup signifikan, dengan nilai sekitar Rp390 juta, yang diperuntukkan bagi masyarakat dan mendukung program pemerintah daerah.

Rahmat menegaskan, rendahnya posisi Kabupaten Banjar di Bank Kalsel bukan karena kinerja daerah, melainkan murni karena porsi saham yang masih sangat kecil dibandingkan daerah lain.

“Alasannya jelas, karena saham kita paling sedikit dibandingkan kabupaten/kota lain,” tegasnya.

Ia juga menyinggung contoh Kabupaten Balangan yang hampir menduduki posisi teratas kepemilikan saham, namun tertahan oleh regulasi.

“Balangan kemarin hampir jadi nomor satu, tapi tidak boleh melampaui provinsi karena provinsi harus memegang porsi saham tertinggi,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Rahmat menilai Pemerintah Kabupaten Banjar perlu menyusun strategi jangka panjang agar porsi saham di Bank Kalsel dapat ditingkatkan, sehingga manfaat ekonomi dan dividen yang diterima daerah bisa lebih optimal.

“Kalau kita mau posisi naik, ya mau tidak mau modal kita juga harus ditambah. Saat ini modal kita masih sangat sedikit sekali,” pungkasnya. [adv/ad]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kemudahan membayar tagihan PDAM kini semakin luas. Selain melalui loket resmi, minimarket, dan ATM, masyarakat kini dapat melakukan transaksi secara daring melalui layanan mobile banking.

Bank Kalsel turut menghadirkan fasilitas tersebut untuk memudahkan nasabahnya.

Melalui aplikasi AKSEL by Bank Kalsel, nasabah tidak perlu lagi khawatir terlambat membayar tagihan akibat kendala jarak maupun waktu.

“Saatnya bayar tagihan PDAM tepat waktu tanpa takut aliran air terputus! Dapatkan keuntungan transaksi hanya dengan satu aplikasi. Unduh dan aktivasi AKSEL by Bank Kalsel sekarang,” tulis manajemen Bank Kalsel melalui unggahan di akun Instagram resminya, Rabu (4/2/2026).

Bagi nasabah yang ingin memanfaatkan fitur ini, berikut adalah panduan langkah demi langkah membayar tagihan PDAM melalui aplikasi AKSEL:

– Buka Aplikasi: Masuk ke aplikasi AKSEL by Bank Kalsel pada perangkat ponsel Anda.
– Pilih Menu: Pilih menu pembayaran, lalu klik opsi penyedia jasa PDAM.
– Input Data: Masukkan Nomor Pelanggan dengan benar.
– Verifikasi: Periksa kembali data yang muncul. Pastikan informasi tagihan sudah sesuai dengan identitas pelanggan.
– Otorisasi: Masukkan PIN transaksi Anda. Jika pembayaran berhasil, bukti transaksi akan muncul secara otomatis dan dapat disimpan sebagai referensi.

Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pelanggan dalam membayar tagihan sekaligus memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih aman dan efisien. [adv/ad]

BOGOR, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Wabup Kapuas Dodo Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor Jawa Barat Senin (2/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mendukung suksesnya implementasi program prioritas Presiden.

Ia juga memastikan jajaran tersebut siap mendorong Indonesia melompat dan bergerak menuju negara maju.

“Kita semua seluruh jajaran pemerintahan provinsi kabupaten kota dan Forkopimda siap untuk mendukung program Bapak Presiden untuk melompat memajukan Indonesia,” katanya.

Mendagri pada kesempatan tersebut mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang berkenan memberikan taklimat kepada jajaran kepala daerah dan Forkopimda.

Ia menambahkan sejumlah program prioritas Presiden telah berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta Forkopimda dinilai penting untuk mengoptimalkan capaian-capaian positif tersebut.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan bagian dari agenda koordinasi nasional yang secara berkelanjutan dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan Rakornas ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang menetapkan visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui Rakornas ini kami memperoleh arahan strategi terkait kebijakan nasional
yang harus selaras dengan pelaksanaan pembangunan di daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk mewujudkan hasil Rakornas ini dengan langkah-langkah konkrit terutama dalam mendukung percepatan pembangunan meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Kami berharap koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dapat terus terjaga sehingga program-program pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas,” pungkas Bupati. (Ujg/SB)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pengelolaan keuangan serta peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi. Sejalan dengan upaya tersebut, Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gathering dengan mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini Jumat, 30 Januari 2026 di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, merupakan wujud Bank Kalsel dalam berkoordinasi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital. Turut berhadir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Nor Yaumil, SE., M.Si; Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair; Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo; Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin; Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor dan seluruh Kepala Dinas ataupun yang mewakili dari Kabupaten Kota se’Kalsel.

Dalam sambutannya, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menyampaikan bahwa transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal. Dalam hal ini, peran Bank Kalsel dinilai sangat strategis dalam menyediakan layanan dan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.

“FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan Bank Kalsel melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Melalui forum ini, kami mendorong adanya kesamaan langkah dan komitmen antar pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan agar pemanfaatan sistem yang telah disiapkan Bank Kalsel dapat dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujar Edy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah. Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Sehingga, Sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel diharapkan mampu mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mendukung optimalisasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ucap Miftahul.

Pada sesi pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan komitmen Bank Kalsel dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penguatan ekosistem pembayaran digital daerah.

“Bank Kalsel melihat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi AKSELerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkap Fachrudin.

Selain itu, Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session yang menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Yaumil serta Perwakilan dari Divisi Komersial & Korporat Bank Kalsel, Fajri. dengan Rini Muliana sebagai moderator. Diskusi ini, membahas praktik terbaik, tantangan implementasi, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.

Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dapat semakin diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. [adv]