BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Ombudsman menegaskan bahwa pelayanan kelistrikan merupakan salah satu layanan publik yang bersifat vital. Oleh karena itu, setiap gangguan yang terjadi secara berulang harus disertai tata kelola informasi yang transparan, mekanisme pengaduan yang responsif, serta pemenuhan hak-hak pelanggan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ombudsman akan terus melakukan pengawasan hingga pelayanan kembali normal dan masyarakat memperoleh kepastian pelayanan”, ujar Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam pertemuan dengan PT. PLN UP3 Banjarmasin dan jajaran di Kantor Ombudsman RI Kalsel pada Kamis (30/7/2026).

Perwakilan Ombudsman RI Kalsel meminta penjelasan dari PT. PLN UP3 Banjarmasin, PT. PLN ULP Lambung Mangkurat, PT. PLN ULP Ahmad Yani, dan PT. PLN ULP Banjarbaru setelah menerima banyak keluhan atau laporan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah Kalsel dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terutama berasal dari wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sesuai kewenangan pada Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Hadi melanjutkan bahwa substansi laporan terkait “intensitas pemadaman yang semakin sering sejak bulan Juni 2026, hampir setiap hari, waktunya lama minimal antara 4 hingga 5 jam, dan terjadi di wilayah tertentu saja, sehingga masyarakat menyebutnya bukan pemadaman bergilir tetapi menyala bergilir”. Sering pula pemadaman tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, kalaupun ada informasinya tidak akurat atau berbeda dengan penyampaian melalui media sosial atau kanal resmi PLN.

Ditambahkan oleh Hadi, bahwa masyarakat juga sudah berupaya menyampaikan keluhan atau pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile namun tidak mendapat tindak lanjut yang patut dan secara substansi tidak selesai. Pemadaman terus terjadi berulang tanpa ada penjelasan spesifik mengenai kendala dan upaya-upaya yang dilakukan PLN. Hal ini tentu berdampak besar, “warga mengalami kerugian, diantaranya kerusakan alat rumah tangga dan gangguan terhadap aktivitas perekonomian maupun kegiatan sehari-hari, seperti perawatan anak yang masih bayi dan orang tua yang sedang sakit”, ungkap Hadi.

Mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini PLN wajib memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal mana yang menjadi hak bagi masyarakat sebagai konsumen untuk mendapat pelayanan yang baik dan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Maka, dengan kondisi pemadaman saat ini adalah bentuk pengabaian terhadap kewajiban dan janji pelayanan yang berkualitas serta pemenuhan hak konsumen akan kontinuitas pelayanan tenaga listrik yang baik. Permasalahan lainnya yang ditemukan menyangkut optimalisasi tata kelola informasi dan komunikasi publik, khususnya terkait akurasi, substansi dan transparansi. Kemudian keefektifan pengelolaan pengaduan baik di media sosial maupun kanal pengaduan resmi PLN, serta kejelasan pemberian kompensasi bagi pelanggan terdampak.

Atas berbagai laporan dan permasalahan tersebut, Ombudsman Kalsel meminta klarifikasi atau penjelasan dari manajemen PT. PLN UP3 Banjarmasin beserta jajaran. Dalam pertemuan dimaksud, pihak PLN pertama menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa pemadaman bergilir ini. Kemudian dijelaskan penyebab padam adalah adanya gangguan teknis pada sisi pembangkit di Tanjung Power Indonesia dan SKS Listrik Kalimantan serta pemeliharaan di PLTU Asam-asam. Untuk proses pemulihan pembangkit Tanjung Power Indonesia sudah selesai, SKS Listrik Kalimantan diperkirakan selesai tanggal 5 Agustus 2026, sementara PLTU Asam-asam ditargetkan tanggal 29 Agustus 2026. PLN menjelaskan pula bahwa untuk pengaturan beban dan penentuan titik pemadaman dengan melihat pada skala prioritas objek-objek vital yang harus tetap memperoleh pasokan listrik, seperti rumah sakit, instalasi air bersih, bandar udara dan pelabuhan. Sehingga ada beberapa wilayah yang tidak padam, dan ada wilayah yang sering padam.

Merespons penjelasan dimaksud, Ombudsman Kalsel meminta agar PLN meningkatkan akurasi informasi jadwal pemadaman, mengurangi waktu atau intensitas pemadaman, memublikasikan upaya-upaya penanganan yang dikerjakan, memastikan keaktifan aplikasi PLN Mobile sebagai kanal pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat, serta mengupayakan kompensasi untuk konsumen yang terdampak. [ad/sb]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Gemuruh tepuk tangan penonton menggema di Stadion 17 Mei Banjarmasin saat Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Gubernur Cup Road to Pangdam XXII/Tambun Bungai Cup 2026, pada Kamis (30/7/2026) sore.

Atmosfer pembukaan berlangsung semarak dan penuh semangat. Seluruh hadirin berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan dengan iringan marching band, dilanjutkan pertunjukan tari kolosal bertema persatuan dan sportivitas, penampilan cheerleaders, hingga atraksi baris-berbaris personel TNI dari Korem 101/Antasari yang memukau para tamu undangan.

Momen semakin khidmat ketika bendera turnamen dibentangkan di tengah lapangan, disusul masuknya anak-anak ke arena stadion sebagai simbol harapan lahirnya generasi muda yang mencintai olahraga, khususnya sepak bola.

Kedatangan Gubernur H. Muhidin disambut Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainal Arifin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan, di antaranya Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Hulu Sungai Tengah, serta jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin mengajak seluruh peserta menjadikan turnamen sebagai ajang memperkuat persaudaraan sekaligus membangun prestasi sepak bola Banua.

“Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, serta mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT. Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya menyampaikan apresiasi kepada Pangdam XXII/Tambun Bungai beserta seluruh panitia atas terselenggaranya kompetisi yang menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-1 Kodam XXII/Tambun Bungai,” sampai Gubernur H. Muhidin.

Disampaikan Gubernur H. Muhidin, kejuaraan ini bukan sekadar pertandingan, tetapi menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus mempererat hubungan masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah melalui olahraga.

Orang nomor satu di Kalsel itu menjelaskan, turnamen menggunakan sistem yang mempertemukan klub-klub terbaik dari masing-masing daerah. Tim terbaik nantinya akan melaju ke babak semifinal hingga memperebutkan Piala Pangdam XXII/Tambun Bungai.

“Insya Allah kegiatan ini akan terus kami laksanakan setiap tahun. Kami ingin kompetisi ini menjadi ajang pembinaan sekaligus melahirkan bibit-bibit pesepak bola berbakat dari Banua,” ungkap Gubernur H. Muhidin tersenyum.

Gubernur H. Muhidin juga mengenang masa mudanya sebagai pemain sepak bola ketika menempuh pendidikan di Sekolah Guru Olahraga (SGO) Banjarmasin. Stadion 17 Mei, baginya menyimpan banyak kenangan sebagai tempat berlatih bersama rekan-rekannya.

“Kembali ke stadion ini mengingatkan saya pada masa-masa menjadi pemain sepak bola. Dulu setiap sore kami berlatih di sini. Banyak kenangan yang tidak terlupakan,” kenangnya.

Gubernur H. Muhidin pun berpesan agar seluruh pemain menjunjung tinggi sportivitas, sedangkan perangkat pertandingan diminta memimpin kompetisi secara profesional dan adil.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gubernur H. Muhidin secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Gubernur Cup Road to Pangdam XXII/Tambun Bungai Cup 2026.

Sementara itu, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainal Arifin menegaskan turnamen ini merupakan langkah nyata Kodam XXII/Tambun Bungai dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola di dua wilayah yang berada di bawah tanggung jawabnya, yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Menurut Pangdam, sebagai kodam yang baru berdiri sekitar satu tahun, diperlukan wadah kompetisi yang mampu menjaring talenta-talenta muda terbaik.

“Karena kita baru berdiri sekitar satu tahun dan memiliki dua wilayah, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menggelar turnamen sepak bola ini untuk mencari bibit-bibit anak muda dari kedua provinsi tersebut,” ujar Pangdam Zainal Arifin.

Pangdam menegaskan sepak bola bukan hanya olahraga yang paling digemari masyarakat, tetapi juga sarana membentuk karakter generasi muda melalui nilai disiplin, kerja sama, sportivitas, dan semangat juang.

Turnamen ini diikuti 27 tim, terdiri dari 13 klub asal Kalimantan Selatan dan 14 klub asal Kalimantan Tengah. Dua tim terbaik dari masing-masing provinsi akan melaju ke putaran final Pangdam XXII/Tambun Bungai Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Sangga Buana, Kalimantan Tengah, pada 6–8 Agustus 2026.

Pangdam juga berharap dari kompetisi perdana tersebut akan lahir pemain-pemain potensial yang mampu membawa nama harum Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di tingkat nasional bahkan internasional.

Pembukaan turnamen semakin meriah dengan laga perdana yang mempertemukan tim Kabupaten Tapin melawan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari PSSI Kalimantan Selatan, KONI Kalimantan Selatan, serta berbagai organisasi olahraga lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam memajukan sepak bola dan melahirkan generasi atlet berprestasi di Banua. [adv/adpim]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – PT Bank Kalsel atau “Banknya Urang Banua” milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menjalin kerja sama dengan Bank Victoria untuk pengembangan sebagai bank devisa.

“Kita akan belajar dengan Bank Victoria untuk pengembangan Bank Kalsel sebagai bank devisa,” ujar Direktur Utama (Dirut) Bank Kalsel H Fachrudin di sela-sela menghadiri rapat bersama dengan Komisi II DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu (29/7/2026).

Ia berharap, banyak memetik pelajaran dari Bank Victoria dalam upaya pengembangan Banknya Urang Banua menjadi bank devisa, yang pada gilirannya kemanfaatannya bagi pembangunan daerah dan masyarakat Kalsel.

Peluncuran Bsnk Kalsel sebagai bank devisa 17 Juni 2026 atau mengawali Tahun Baru Islam, Muharram 1448 Hijriah.

PT Bank Kalsel sebelumnya bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) berdiri 25 Maret 1964 dengan kepemilikan atau pemegang saham pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) provinsi setempat.

Visi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kalsel tersebut; menjadi bank yang kuat, kompetitif, dan terpercaya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara misinya ;menjadi penggerak perekonomian daerah, memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, serta menyediakan layanan perbankan berkualitas.

Sedangkan produk Bank Kalsel meliputi layanan tabungan, kredit atau pinjaman, serta layanan khusus seperti Tabungan Banua, Kredit Multiguna Plus, dan Layanan Devisa.

Rapat kerja Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD tersebut dengan sejumlah BUMD milik Pemprov Kalsel semula dipimpin Wakil Ketua Komisinya H Suripno Sumas.

Namun karena Suripno mau mengikuti. rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel pada waktu bersamaan untuk melanjutkan pimpinan rapat tersebut Sekretaris Komisi II Hani Jahrian.

Rapat Komisi II dengan mitra terkait itu membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel Tahun 2027. [adv]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel terus memperkuat dukungan terhadap percepatan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah melalui partisipasinya dalam Kompetisi QRIS Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2026.

Program yang menghadirkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah hingga paket umrah tersebut diluncurkan Pemerintah Kota Banjarbaru, melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel di Lapangan Taman Van Der Pijl, belum lama tadi.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar semakin terbiasa menggunakan transaksi digital dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Melalui dukungan Bank Kalsel, rpembayaran pajak dan retribusi menggunakan QRIS diharapkan semakin mudah, cepat, aman, dan transparan, sekaligus turut memperkuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kompetisi berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 November 2026. Masyarakat yang melakukan pembayaran pajak maupun retribusi melalui QRIS berkesempatan memperoleh hadiah bulanan berupa emas 1 gram.

Selain itu, tersedia grand prize untuk empat kategori peserta, yakni wajib pajak PBB-P2, juru parkir, merchant, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Banjarbaru. Hadiah utama berupa satu paket umrah eksklusif juga akan diundi secara elektronik.

Untuk mengikuti kompetisi, masyarakat cukup melakukan pembayaran pajak atau retribusi daerah menggunakan QRIS.

Khusus hadiah utama umrah, peserta akan mendapatkan kupon undian elektronik berdasarkan jumlah transaksi QRIS. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB), Sanjaya, M.Pd., menegaskan bahwa pelaksanaan KKN harus menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Menurutnya, KKN bukan sekadar menjalankan program kerja administratif, tetapi merupakan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat melalui kompetensi akademik yang dimiliki setiap mahasiswa.

Dalam arahannya kepada mahasiswa KKN, Sanjaya, M.Pd. menyampaikan bahwa setiap program kerja harus memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Mahasiswa tidak boleh hanya berfokus pada kegiatan fisik seperti pembuatan plang nama desa, RT, atau fasilitas sederhana lainnya tanpa menghadirkan nilai tambah melalui keilmuan yang dimiliki.

“Kalau Program Kerjanya Hanya Membuat Plang Nama desa atau RT, Lebih Baik di Rumah, Tidur”: Pesan Tegas Sanjaya, M.Pd. kepada Mahasiswa KKN

“KKN adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk membuktikan bahwa ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadikan setiap program kerja sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik,” tegas Sanjaya.

Ia menjelaskan bahwa setiap program studi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan masyarakat. Mahasiswa Program Studi Hukum dapat memberikan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa, dan edukasi hukum. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dapat mengajar di sekolah, memberikan pendampingan belajar, serta meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.

Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Farmasi diharapkan dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan sederhana, edukasi pola hidup sehat, serta penyuluhan mengenai penggunaan obat yang benar. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat membantu meningkatkan kapasitas administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

Di bidang ekonomi, mahasiswa dapat mendampingi pelaku UMKM dalam mengembangkan produk, strategi pemasaran, hingga pengelolaan usaha. Mahasiswa Jurusan Studi Islam diharapkan mampu memberikan pembinaan keagamaan kepada anak-anak dan masyarakat melalui pendidikan Al-Qur’an, pembinaan akhlak, serta penguatan nilai-nilai keislaman.

Mahasiswa Fakultas Teknik juga didorong untuk memberikan edukasi mengenai teknologi tepat guna, membantu masyarakat memahami proses pembangunan, serta memberikan solusi teknis yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi di desa.

Menurut Sanjaya, keberhasilan KKN tidak diukur dari banyaknya program kerja yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat dan dampak yang dirasakan masyarakat setelah mahasiswa menyelesaikan masa pengabdiannya.

“Kehadiran mahasiswa harus menjadi bagian dari solusi. Terapkan ilmu yang dimiliki, berkolaborasi dengan masyarakat, dan tinggalkan manfaat yang dapat dirasakan secara berkelanjutan. Itulah makna sesungguhnya dari Kuliah Kerja Nyata,” tutupnya.

Melalui pembekalan tersebut, diharapkan seluruh mahasiswa KKN UNISKA MAB mampu melaksanakan program kerja yang inovatif, aplikatif, dan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing sehingga kehadiran mereka benar-benar memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.Berita ini siap dipublikasikan di website resmi UNISKA MAB, media sosial, maupun dijadikan siaran pers kegiatan pembekalan KKN. [ad/rls]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Dalam rangka memperingati Milad ke-22 Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Kalsel Syariah menggelar lomba video Reels Instagram bertajuk “Impian Hajiku”.

Kegiatan ini jadi ajang bagi masyarakat untuk berbagi cerita, doa, harapan, maupun alasan yang menginspirasi di balik impian menunaikan ibadah haji.

Mengusung tagline “Mulai Lebih Dini, Menuju Baitullah”, kompetisi tersebut merupakan bagian dari upaya Bank Kalsel Syariah mengajak masyarakat mempersiapkan ibadah haji sejak dini melalui perencanaan keuangan yang matang.

Untuk mengikuti lomba, peserta cukup membuat video Reels berdurasi maksimal dua menit dengan tema “Impian Hajiku”, kemudian mengunggahnya melalui akun Instagram pribadi yang bersifat publik.

Selain itu, peserta wajib mengikuti akun Instagram resmi Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah, menandai kedua akun tersebut dalam unggahan, serta menyertakan tagar #ImpianHajikuBankKalsel dan #TabunganHajiBankKalsel.

Peserta juga diminta membuat caption yang menarik dan relevan dengan tema lomba.

Melalui kompetisi ini, Bank Kalsel Syariah menyediakan total hadiah sebesar Rp3 juta bagi para pemenang.

Bank Kalsel Syariah berharap lomba ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempersiapkan ibadah haji sejak dini sekaligus menginspirasi lebih banyak orang untuk mewujudkan impian menuju Baitullah melalui perencanaan keuangan yang terarah. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama PT Trifos Internasional Sertifikasi (TRIC) menyelenggarakan Pelatihan Implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berlangsung di Novotel Banjarmasin Airport pada 20-25 Juli 2026. Kegiatan yang didanai oleh BPDP dan diselenggarakan oleh TRIC selaku lembaga sertifikasi dan pelatihan terakreditasi ini diikuti oleh 57 peserta terdiri atas pekebun dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha kelapa sawit dalam memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan pemerintah.

Pelatihan ini merupakan bagian dari dukungan pendanaan program pengembangan sawit berkelanjutan yang dikelola BPDP, sekaligus respons atas kebutuhan mendesak pelaku industri sawit nasional untuk mempercepat sertifikasi ISPO seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap produk sawit yang legal, transparan, dan tertelusur asal-usulnya.

Indonesia, sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial. ISPO hadir sebagai instrumen kebijakan nasional yang mewajibkan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit — baik perusahaan besar maupun pekebun swadaya — untuk memenuhi sejumlah prinsip dan kriteria, mulai dari legalitas lahan, praktik budi daya yang baik, pengelolaan lingkungan, hingga tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.

Penerapan ISPO yang konsisten dinilai mampu memperkuat tata kelola perkebunan sawit nasional dalam beberapa aspek utama, yakni kepastian legalitas usaha, transparansi proses produksi, serta sistem ketertelusuran (traceability) dari kebun hingga ke rantai pasok hilir. Ketertelusuran ini menjadi semakin penting di tengah maraknya regulasi internasional yang mensyaratkan bukti asal-usul produk sawit bebas deforestasi dan bebas pelanggaran hak asasi manusia.

Selama pelatihan berlangsung, peserta dibekali sejumlah materi yang dirancang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan lapangan, di antaranya: pemenuhan regulasi ISPO, implementasi standar di lapangan, sistem ketertelusuran (traceability), penigkatan kapasitas pelaku usaha.
Materi disampaikan oleh tim auditor dan trainer berpengalaman dari TRIC melalui kombinasi pemaparan, diskusi interaktif, serta simulasi kasus, sehingga peserta tidak hanya memahami aspek regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis di lokasi usaha masing-masing.

Normansyah Hidayat Syahruddin, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), menekankan pentingnya penerapan ketelusuran (traceability) dalam rantai pasok kelapa sawit. “Ketelusuran menjadi aspek penting dalam memperkuat daya saing sawit Indonesia di pasar global dan mewujudkan rantai pasok yang berkelanjutan,” ujarnya.

Acara diawali dengan sambutan dari Direktur Utama TRIC, Rendy Agung Firmansyah, S.Hut, MM, yang menyampaikan gambaran umum pelaksanaan pelatihan serta harapan terhadap peningkatan kapasitas pekebun swadaya peserta.
“Dari Kalimantan untuk Negeri: Menjaga Keberlanjutan Sawit, Mengubah ISPO Menjadi Investasi”.

Senada dengan hal tersebut, Lasiman, S.ST., M.P., Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala, menyampaikan dukungannya terhadap pelatihan ini sebagai upaya memperkuat kompetensi pekebun swadaya di wilayahnya.

“ISPO bukan sekadar sertifikasi, tetapi kunci daya saing dan keberlanjutan sawit Indonesia. Dengan mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh, pekebun dapat meningkatkan tata kelola, pemasaran, dan nilai tambah hasil sawit di masa depan,” tuturnya.

Sementara itu, drh. Suparmi, M.S., Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, menambahkan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah Kalimantan Selatan, sehingga penguatan kapasitas pekebun swadaya perlu terus didorong agar sejalan dengan kebijakan keberlanjutan yang ditetapkan pemerintah.

“Pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan kapasitas pekebun, pemanfaatan pelatihan secara optimal, dan pengelolaan sawit serta limbahnya secara tepat. Upaya ini diharapkan dapat mendukung perolehan sertifikasi ISPO dan kemajuan industri sawit,” katanya.

Melalui pelatihan ini, BPDP dan TRIC berharap peserta dapat mengimplementasikan standar ISPO secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai pemenuhan syarat administratif menjelang audit sertifikasi. Konsistensi ini diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas perkebunan, kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun internasional, serta terbukanya akses yang lebih luas ke pasar ekspor yang semakin selektif terhadap isu keberlanjutan.

Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan mampu mendorong terbentuknya kesadaran kolektif di kalangan pelaku usaha sawit — baik korporasi maupun pekebun swadaya — bahwa keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga keberlangsungan industri sawit nasional dalam jangka panjang.

Sebagai penutup, BPDP selaku pemilik program pengembangan SDM Perkebunan dan TRIC selaku penyelenggara, bersama seluruh narasumber dan peserta yang terlibat, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan implementasi ISPO di seluruh wilayah penghasil sawit di Indonesia. Sinergi antara lembaga pengelola dana perkebunan, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci utama agar target sertifikasi ISPO dapat tercapai secara merata, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit berkelanjutan terkemuka di dunia. [ad/rls]