BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Menjelang peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel yang diperingati pada 14 Agustus mendatang, Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor memimpin Rapat Pembentukan Tim Pelaksanaan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel Tahun 2026 di Ruang Rapat H. Maksid Lantai 3 Kantor Gubernur Kalsel Banjarbaru, Senin (18/5/2026).

Didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, H. Ahmad Bagiawan dan Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya dan dihadiri yang dihadiri sejumlah Tenaga Ahli Gubernur, sejumlah Kepala SKPD lingkup Kalsel serta sejumlah perwakilan instansi tersebut guna membahas finalisasi draft Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pembentukan panitia pelaksana Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel.

Dalam arahannya, Ariadi Noor menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Provinsi Kalsel bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan bagian dari cerminan pelayanan dan kinerja Pemerintah Provinsi kepada masyarakat.

“Peringatan hari jadi ini sangat penting karena menjadi bagian dari penilaian terhadap performa Pemerintah Provinsi Kalsel. Baik buruknya pelaksanaan kegiatan ini tentu menjadi cerminan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Ariadi Noor.

Ariadi Noor. juga menyampaikan pesan Gubernur Kalsel, H. Muhidin agar pelaksanaan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel tahun ini dilaksanakan secara sederhana, menyesuaikan kondisi saat ini, namun tetap memiliki makna dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Bapak H. Mihidin berpesan agar pelaksanaan hari jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan sampai terkesan berlebihan atau pemborosan, namun makna kebersamaan dan keberpihakan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama,” kata Ariadi Noor.

Menurutnya, semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus menjadi ruh utama dalam seluruh rangkaian kegiatan Hari Jadi Provinsi Kalsel. Karena itu, pemerintah daerah didorong menghadirkan kegiatan yang sederhana, tertata, namun tetap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Rapat kemudian difokuskan pada dua agenda utama, yakni pembahasan draft SK Gubernur tentang pembentukan panitia pelaksana Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel serta penyisiran tugas masing-masing seksi agar lebih efektif dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi perangkat daerah.

Dalam pembahasan struktur kepanitiaan, Ariadi Noor memimpin langsung penyempurnaan susunan pengarah, pelaksana, hingga seksi-seksi teknis pelaksanaan kegiatan.

Ariadi juga membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh peserta rapat untuk memberikan masukan dan koreksi terhadap draft yang disusun.

“Silakan disampaikan masukan atau usulan agar pembagian tugas ini benar-benar sesuai tupoksi dan memudahkan koordinasi di lapangan,” katanya.

Sejumlah usulan dan penyesuaian pun disepakati dalam rapat tersebut, termasuk penguatan pada Seksi Konsumsi guna mendukung penyediaan makanan gratis bagi masyarakat yang menjadi salah satu ciri khas peringatan Hari Jadi Provinsi Kalsel.

Ariadi Noor menekankan agar koordinasi antar-SKPD dilakukan sejak awal, terutama dalam pengaturan menu, jumlah porsi, hingga penataan stan konsumsi agar lebih tertib, merata, dan mampu melayani masyarakat dengan baik.

“Koordinasi konsumsi harus disiapkan dari awal supaya pembagian tugas jelas, menu tidak menumpuk pada jenis yang sama, dan seluruh SKPD mengetahui tanggung jawab masing-masing,” tegasnya.

Selain sektor konsumsi, rapat juga membahas kesiapan sektor kesehatan dan kelistrikan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan aman.

Untuk bidang kesehatan, rapat menyepakati pembentukan Seksi Kesehatan yang melibatkan Dinas Kesehatan serta sejumlah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalsel guna menyiapkan posko medis dan ambulans selama kegiatan berlangsung.

Sementara pada sektor kelistrikan, Dinas ESDM ditugaskan melakukan koordinasi intensif dengan PLN untuk memastikan pasokan listrik tetap aman serta menyiapkan genset cadangan guna mengantisipasi gangguan teknis saat acara berlangsung.

“Kita tidak ingin ada kendala teknis saat acara berlangsung, terutama terkait listrik. Karena itu koordinasi dengan PLN harus dikawal sejak awal,” ujar Ariadi.

Di akhir rapat, Ariadi Noor menyampaikan bahwa seluruh hasil pembahasan, penyesuaian nomenklatur, hingga penyempurnaan struktur kepanitiaan telah dicatat untuk segera difinalisasi dalam draft SK Gubernur sebelum diajukan kepada Sekretaris Daerah dan Gubernur Kalsel.

Ariadi kembali mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel tidak hanya bergantung pada susunan kepanitiaan, tetapi terutama pada komitmen, kerja sama, dan semangat gotong royong seluruh SKPD dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Substansi utama dari peringatan Hari Jadi ini adalah kebersamaan dan gotong royong. SK hanya menjadi dasar koordinasi, sedangkan keberhasilan kegiatan ditentukan oleh komitmen dan kerja sama seluruh SKPD,” pungkasnya. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuriyadi Sulaiman memimpin ziarah sekaligus upacara peringatan HUT Ke-77 Tahun Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI DIVISI IV Pertahanan Kalimantan tahun 2026 di kawasan Makam Pahlawan Nasional Brigjen TNI Purn Hassan Basry, Jalan Ahmad Yani kilometer 19 Liang Anggang Banjarbaru pada Minggu (17/05/2026).

Wagub Hasnuriyadi hadir didampingi istri, Ketua BKOW Hj Ellyana Tresya Hasnuriyadi, lengkap dengan pakaian dan baret warna krem, khas pakaian pejuang zaman dulu.

Atribut serupa juga dikenakan asisten, staf ahli gubernur, tenaga ahli gubernur, dan para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel turut rapi berjejer diantara deretan jajaran TNI, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kalsel, Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Sahbirin Noor (Paman Birin)/mantan Gubernur Kalsel, dan anggota, DHD Angkatan 45, pelajar dan mahasiswa.

Pada kesempatan itu, Wagub Hasnuriyadi mengajak generasi sekarang untuk meneladani tekad dan semangat para pejuang pahlawan bangsa seperti Brigjen H Hasan Basri ini.

“Kita semua harus mengerti dan memahami bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dengan darah dan nyawa beliau untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” ujar Wagub usai memimpin ziarah.

Sekarang tugas yang diemban adalah mengisi kemedekaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa ini,” pesan Wagub Hasnuriyadi.

Upacara ziarah diisi penyampaian sejarah perjuangan Gubernur Tentara ALRI DIVISI IV Pertahanan Kalimantan yang dipimpin Brigjen TNI Purn H. Hassan Basry, dilanjutkan pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Tentara ALRI oleh pimpinan ziarah dan peletakan karangan bunga, penghormatan dan tabur bunga di atas Makam Brigjen TNI Purn Hassan Basry.

Usai upacara, Wagub Hasnuriyadi didampingi istri, menyerahkan tali asih kepada Ketua LVRI Kalsel Letkol Inf (Purn) Sandimin dan anggota lainnya.

Dari biografi yang dibacakan dalam upacara ziarah, Brigjen H Hasan Basry yang dijuluki sebagai “Bapak Gerilya Kalimantan” ini lahir di kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 17 Juni 1923 dan wafat di Jakarta, 15 Juli 1984.

Ia merupakan tokoh dalam sejarah di Kalimantan yakni telah memproklamasikan bahwa pulau ini bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia pada 17 Mei 1949.

Hasan Basri memulai karir pergerakannya dengan memimpin Laskar Syaifullah secara rahasia di Kalsel dan aktif terlibat dalam pertempuran melawan Jepang dan agresi militer Belanda. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Deru mesin dan semangat adrenalin membakar Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel H. Muhidin resmi membuka Banua Rally 2026, seri pembuka Putaran 1 dan 2 Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Rally Indonesia, di kawasan Food Village Citra Mitra City, Palam, Banjarbaru, pada Jumat (8/5/2026) sore.

Ajang balap bergengsi ini langsung mencuri perhatian nasional. Sebanyak 45 pereli terbaik Tanah Air turun bertarung di lintasan ekstrem sepanjang lebih dari 400 kilometer yang membentang dari Martadah hingga Pelaihari.

Tak sekadar balapan biasa, Banua Rally 2026 menghadirkan atmosfer rally kelas dunia. Mobil-mobil Rally berspesifikasi internasional seperti Toyota GR Yaris, Skoda RS, hingga Hyundai i20 N tampil garang menaklukkan kombinasi lintasan gravel dan aspal khas Kalimantan Selatan yang dikenal cepat, penuh lompatan (jump), dan crest menantang.

Pembukaan event turut dihadiri tokoh-tokoh penting nasional, di antaranya Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto dan Wakil Ketua IMI Ananda Mikola, serta Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman selaku Ketua Penyelenggara Banua Rally dan bersama jajaran Forkopimda Kalsel yakni Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, Kabinda Kalsel, Danlanal Banjarmasin dan Walikota Banjarbaru.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa rally bukan hanya ajang adu kecepatan, tetapi juga momentum untuk mengangkat nama Kalimantan Selatan di level nasional bahkan internasional.

“Kami berharap para pembalap dapat mengharumkan nama daerah sekaligus menunjukkan kemampuan terbaiknya di lintasan,” ujar Gubernur H. Muhidin.

Gubernur H. Muhidin juga optimistis, kesuksesan Banua Rally 2026 bisa membuka jalan bagi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah event otomotif berskala lebih besar di masa depan.

“Jika kegiatan ini sukses, insya Allah ke depan dapat kembali dilaksanakan dengan skala yang lebih besar, bahkan hingga tingkat internasional,” katanya.

Selain menekankan sportivitas kepada para pereli, Gubernur H. Muhidin juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan selama perlombaan berlangsung.

“Jangan melintasi area lintasan karena hal tersebut sangat membahayakan diri sendiri maupun para pembalap,” pungkasnya.

Tak hanya menjadi panggung pereli nasional, Banua Rally 2026 juga menjadi kesempatan emas bagi pembalap lokal Kalimantan Selatan untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing di level elite.

Lebih dari sekadar olahraga otomotif, event ini diyakini memberi efek positif bagi sektor pariwisata, ekonomi, hingga promosi daerah. Ribuan pasang mata kini tertuju ke Banua membuktikan Kalimantan Selatan siap menjadi tuan rumah sport tourism berkelas nasional. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel H. Muhidin mendampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) TNI, Muhammad Saleh Mustafa, dan Pangdam XXII Tambun Bungai, Zainal Arifi, melakukan pemancangan tiang pertama pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) X Lambung Mangkurat.

Pemancangan tiang pertama yang menandai dimulainya pembangunan makodam di wilayah Kalsel ini diadakan di kawasan lapangan tembak Korem 101/Antasari, Banjarbaru, pada Rabu (6/5/2026)

Dalam sambutannya, Wakasad Saleh Mustafa menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Kalsel serta Pemda di wilayah Kalsel, yang membuat pembangunan makodam di wilayah Kalsel terlaksana.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemprov Kalsel beserta seluruh stakeholder terkait atas kerjasama dan inisiasinya sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat,” sampai Wakasad.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan harapan agar keberadaan Kodam X Lambung Mangkurat ini nantinya akan membawa nilai manfaat bagi masyarakat dan Pemprov serta Pemda di wilayah Kalsel.

“Momen penting pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat ini bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi juga langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan wilayah. Kita harapkan nantinya juga mudah-mudahan dapat membawa nilai manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat dan Pemprov serta Pemda di Kalsel,” harap Wakasad.

Gubernur Kalsel, H Muhidin, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pemancangan tiang pertama ini menandai dimulainya babak baru dalam pertahanan wilayah di Kalsel.

“Hari ini adalah sebuah momentum bagi Kalimantan Selatan yang menandai dimulainya babak baru dalam sistem pertahanan wilayah, sekaligus juga simbol semakin kokohnya kehadiran negara di tengah masyarakat Kalimantan Selatan,” sampai Gubernur.

Dukungan penuh Pemprov Kalsel terhadap pembangunan makodam ini ujar H Muhidin, juga menjadi investasi jangka panjang bagi daerah.

“Dorongan penuh Pemprov Kalsel terhadap pembangunan markas komando militer ini, tidak hanya dalam bentuk kebijakan tapi juga fasilitas, koordinasi dan sinergi lintas sektor. Kami meyakini pembangunan ini merupakan investasi jangka panjang bagi daerah, tidak hanya dari sisi pertahanan tapi juga sisi ekonomi dan sosial,” ujar H Muhidin.

Pembangunan makodam ini sampai Gubernur, juga adalah bentuk kolaborasi antara kabupaten/kota se-Kalsel, Provinsi Kalsel dengan Kementerian Pertahanan.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati/Walikota, karena kami setiap melaksanakan beberapa kegiatan selalu berkolaborasi antara daerah, provinsi dan pusat.
Inilah kita di Kalsel, selalu menjalankan kolaborasi,” ujar Gubernur H Muhidin.

Di akhir sambutan, H Muhidin menyampaikan harapan yang selaras dengan harapan yang disampaikan Wakasad, terkait pembangunan Makodam X Lambung Mangkurat.

“Harapan kami, mudah-mudahan pemasangan pancang pertama Makodam X Lambung Mangkurat ini, akan membawa kebaikan bagi Kalsel,” sampai Gubernur, H Muhidin.

Pada kegiatan ini, juga diserahkan penghargaan kepada Gubernur Kalsel H Muhidin, dan 13 Bupati/Walikota se-Kalsel sebagai dedikasi atas dukungan pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan.

Pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat pada 2026-2027 ini merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) TNI Angkatan Darat, yang menargetkan setiap provinsi di Indonesia memiliki markas komando daerah masing-masing.

Turut berhadir pada kegiatan ini, Forkopimda Kalsel, Sekdaprov Kalsel H M Syarifuddin, Bupati/Walikota se-Kalsel, Pejabat TNI/POLRI se-Kalsel, Tenaga Ahli Gubernur, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perusahaan Daerah dan Swasta, Pimpinan Perbankan serta Tokoh Masyarakat di wilayah Kalsel. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Labbaika Allahumma Labbaik, Laa Syariika Laka labbaik. Innalhamda Wan-ni’mata Laka wal mulk, Laa Syariikalak.

Lantunan talbiyah mengiringi pelepasan Jamaah Calon Haji Kloter 1 asal Banjarmasin oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yang juga bertindak sebagai Koordinator PPIH Embarkasi Banjarmasin, di Embarkasi Haji Banjarmasin Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi pada Kamis (23/4/2026).

Prosesi pelepasan berlangsung di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, dalam suasana khidmat dan penuh haru.

Ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih oleh Gubernur H. Muhidin kepada Ketua Kloter 01 (BDJ) Banjarmasin sebagai simbol resmi dimulainya perjalanan jemaah menuju Tanah Suci.

Momen pelepasan berlangsung khidmat dengan dikumandangkannya azan dan talbiyah mengiringi langkah para jemaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima.

Sebanyak 360 jemaah haji Kloter 1 asal Banjarmasin dijadwalkan diberangkatkan pada Jumat (24/4/2026) pukul 00.00 WITA melalui Bandara Syamsuddin Noor.

Keberangkatan ini menjadi awal dari rangkaian proses pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Secara keseluruhan, jumlah jemaah haji Embarkasi Banjarmasin tahun ini mencapai 6.758 orang yang berasal dari dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dari total tersebut, jemaah asal Kalimantan Selatan mendominasi dengan jumlah 5.199 orang, sementara dari Kalimantan Tengah sebanyak 1.559 orang.

Seluruh jemaah akan diberangkatkan secara bertahap dalam 19 kelompok terbang (kloter). Setiap kloter telah dipersiapkan secara matang dengan dukungan petugas guna memastikan kelancaran perjalanan serta pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 76 petugas kloter turut mendampingi jemaah, yang terdiri dari 19 ketua kloter, 19 pembimbing ibadah, 19 dokter, dan 19 perawat. Selain itu, terdapat pula 34 petugas haji daerah yang berperan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan tambahan kepada para jemaah.

Dengan kesiapan tersebut, diharapkan seluruh proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar, tertib, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, H. Muhidin menyampaikan ucapan selamat kepada para jemaah haji kloter pertama yang terpilih berangkat pada musim haji tahun ini.

Gubernur Kalsel menegaskan bahwa keberangkatan ke Tanah Suci merupakan panggilan Allah SWT yang patut disyukuri.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel saya mengucapkan selamat kepada Bapak/Ibu sekalian jemaah kloter pertama yang terpilih berangkat tahun ini. Perjalanan ini adalah panggilan Allah yang sangat mulia,” ujar H. Muhidin dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur H. Muhidin juga menitipkan sejumlah pesan kepada para jemaah agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar dan penuh kekhusyukan.

Orang nomor satu di Kalsel itu mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci, mengingat kondisi cuaca yang berbeda dengan di tanah air.

“Cuaca di sana berbeda dengan tanah air, maka jaga fisik, cukup minum, dan patuhi petugas kesehatan,” pesannya.

Selain menjaga kesehatan, H. Muhidin juga meminta para jemaah untuk menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah. Menurutnya, kekompakan, saling tolong-menolong, serta meluruskan niat menjadi bagian penting dalam menunaikan ibadah haji.

“Jaga kekompakan sesama jemaah, saling tolong-menolong, dan luruskan niat,” tambahnya.

Gubernur H Muhidin juga berharap seluruh jemaah dapat memusatkan perhatian sepenuhnya pada ibadah agar memperoleh haji yang mabrur.

Tak hanya itu, Gubernur H. Muhidin turut menitipkan doa untuk Kalimantan Selatan agar senantiasa diberikan keamanan, ketenteraman, dan keberkahan.

“Fokuskan diri untuk beribadah agar mendapatkan haji yang mabrur. Kami titip doa di tempat-tempat mustajab agar banua Kalsel selalu aman dan diberkahi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur H. Muhidin secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama Embarkasi Banjarmasin dengan doa dan harapan agar seluruh jemaah diberikan kelancaran, keselamatan, serta menjadi haji yang mabrur.

Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal Pengendalian dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Harun Al Rasyid, menyampaikan pesan singkat namun penuh makna kepada jemaah haji kloter pertama Embarkasi Banjarmasin saat prosesi pelepasan.

Dalam sambutannya, Harun menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak di Kalsel, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalsel hingga jajaran Forkopimda, yang dinilai berperan penting dalam kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

“Saya atas nama Menteri Haji dan Wakil Menteri menyampaikan terima kasih atas dukungan nyata dari Bapak Gubernur, Kapolda, Kepala Kantor Kemenag, dan Forkopimda, serta seluruh jemaah haji yang saya cintai dan saya muliakan,” ujarnya.

Harun menegaskan bahwa keberangkatan kloter pertama ini menjadi momentum awal bagi para jemaah untuk memenuhi panggilan Allah SWT.

Dalam suasana penuh kekhusyukan, Harun menyempatkan untuk menyampaikan pesan penting dengan mengutip hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim tentang keutamaan haji mabrur.

“Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza’un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga,” tuturnya.

Harun pun mengajak seluruh jemaah untuk meluruskan niat dan memfokuskan diri sepenuhnya dalam beribadah selama di Tanah Suci.

“Ini adalah kesempatan kita. Luruskan niat, betul-betul untuk memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan seluruh jemaah kloter 1 Banjarmasin mendapatkan predikat mabrur dan mabrurah,” harapnya.

Suasana pelepasan berlangsung tertib dan khidmat. Doa serta harapan mengiringi keberangkatan para jemaah yang akhirnya mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji setelah penantian panjang.

Salah satu jemaah, Syamsul Bahri, yang juga bertugas sebagai Ketua Rombongan 1 Regu 2 Kloter 1 asal Kota Banjarmasin, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya menjelang keberangkatan.

“Alhamdulillah luar biasa bahagia, bersyukur kita panjatkan kepada Allah. Setelah menunggu kurang lebih 15 tahun, hari ini adalah puncak penantian kami untuk berangkat ke Tanah Suci memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ujarnya.

Syamsul Bahri menjelaskan, berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal, mulai dari rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, berolahraga, hingga memperbanyak doa agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar.

“Harapan kami, mudah-mudahan jemaah haji khususnya Kalsel semuanya berjalan dengan aman, lancar, sehat, dan kembali tanpa kurang suatu apa pun,” tambahnya.

Acara kemudian ditutup dengan prosesi Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. Muhammad Syarifuddin, unsur Forkopimda, serta jajaran terkait, mengantar langsung para jemaah haji menuju bus keberangkatan. Sebanyak 11 unit bus telah disiapkan untuk membawa jemaah dari Asrama Haji menuju bandara, sebagai tahap akhir sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci.

Pelepasan kloter pertama ini menjadi awal dari rangkaian keberangkatan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin tahun 2026, yang diharapkan seluruhnya dapat menunaikan ibadah dengan baik serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kalsel, Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel.

Hadir pula para pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalsel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalsel, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri pimpinan instansi dan stakeholder penyelenggaraan ibadah haji, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalsel, serta jemaah haji Embarkasi Banjarmasin Kloter BDJ 01 asal Kota Banjarmasin serta tamu undangan lainnya. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, membuka sekaligus memimpin Entry Meeting yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, bertempat di Ruang Rapat H. Maksid Lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel, di antaranya Dinas PUPR, BPKAD, Bappeda, Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel.

Entry meeting kali ini membahas mengenai penugasan disiplin belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah, pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penyampaian tema Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2026 yang dipaparkan oleh Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto.

Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan entry meeting oleh BPKP ini merupakan langkah strategis dalam rangka pengawasan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Ada beberapa hal yang sudah disampaikan Kepala BPKP hari ini, untuk itu saya mengimbau kepada seluruh perangkat daerah dapat mendukung proses pengawasan dengan menyediakan data yang akurat tepat waktu, agar proses penugasan berjalan dengan lancar,” imbau Sekdaprov Syarifuddin.

Sekdaprov juga menegaskan bahwa BPKP memiliki peran penting tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan pendampingan guna mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan serta meminimalisir potensi risiko penyimpangan.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto memaparkan rencana kerja pengawasan serta ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan pihaknya.

“Ini kan untuk memenuhi sebuah tata kelola yang baik, dilihat dari bagaimana pengelolaan anggaran hingga bagaimana nanti pendapatan, itu semua akan kami evaluasi. Evaluasi ini tentu kami memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk kebaikan kedepan. Sehingga, kami mengharapkan kedepan pendapatan makin bagus, anggaran makin bagus, sehingga dapat tercapai kesehatan masyarakat Kalsel,” jelas Kepala BPKP Kalsel, Ayi Riyanto.

Melalui entry meeting ini pula, diharapkan terjalin koordinasi yang solid antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberantasan peredaran uang palsu melalui penguatan sinergi lintas sektor, yang ditandai dengan hadirnya Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dalam Silaturahmi Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, di Mako BIN Daerah Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Rabu (22/4/2026).

Dalam kesempatan ini Gubernur Kalsel, H. Muhidin juga turut menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman yang menjadi landasan penguatan kerja sama antar instansi untuk pencegahan dan pemberantasan rupiah palsu oleh forum Botasupal Kalsel yang terdiri dari lima instansi yaitu BIN Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI), Polda, Kejati, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalsel.

Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama Forum Botasupal juga melakukan pemusnahan temuan uang palsu, yang merupakan hasil temuan tahun 2024 dan 2025 yang jumlahnya sebanyak 463 lembar dengan mesin penghancur, sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dan aparat dalam memberantas kejahatan tersebut.

“Mudah-mudahan dengan adanya forum botasupal, peredaran uang rupian palsu dimasyarakat dapat diberantas. Dan kepada masyarakat, agar berhati-hati terhadap peredaran uang rupiah palsu. Jangan lupa 3D (dilihat, diraba dan diterawang),” kata Gubernur Kalsel, H. Muhidin.

Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dan Forkopimda Kalsel lainnya, seperti Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kajati Kalsel Tiyas Widiarto, Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, Kepala BNN Kalsel, Brigjen Pol Asep Taufik, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, Asisten Administrasi Umum Setdako Banjarbaru, Kanafi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, Kepala Kanwil Ditjen Bea Dan Cukai Kalbagsel, Muhtadi, Pimpinan Instansi Vertikal dan Perbankan, Forum Botasupal Provinsi Kalsel, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di ingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyampaikan apresiasi terselenggaranya kegiatan Forum Botasupal ini.

“Pemberantasan peredaran uang palsu bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab lintas sektor yang membutuhkan sinergi erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gubernur H. Muhidin

Gubernur H. Muhidin juga menegaskan, peredaran uang palsu merupakan ancaman serius bagi stabilitas perekonomian daerah.

“Uang palsu dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, merugikan pelaku usaha kecil dan masyarakat rentan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, setiap langkah pencegahan dan penindakan merupakan upaya bersama untuk melindungi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tegas H. Muhidin.

Menurut Gubernur, Forum Botasupal memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi antarinstansi. Penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk bergerak secara terpadu.

“Melalui kerja sama ini, kita dapat saling berbagi informasi, mempercepat respons di lapangan, serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan pemalsuan uang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Pol Sentot Adi Dharmawan yang merupakan Ketua Forum Botasupal ini menyampaikan, kegiatan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mencegah dan memberantas peredaran uang rupiah palsu di wilayah Kalsel.

“Kita pahami bersama, peredaran uang palsu tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang rupiah,” ucap Kabinda

Dalam perspektif intelijen, menurut Sentot, hal ini merupakan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang berdampak terhadap stabilitas Ipoleksosbudhankam di daerah.

“Oleh karena itu, pemerintah membentuk Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) sebagaimana telah diatur dalam peraturan presiden nomor 123 tahun 2012. Botasupal berperan strategis sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat terkait uang rupiah palsu,” jelas Kabinda Kalsel. [adv/adpim]