JAKARTA, SuaraBorneo.com – Peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi momentum penting bagi dunia pers untuk menegaskan kembali perannya dalam menjaga demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa jurnalisme berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas di tengah derasnya arus informasi global.

Dalam peringatan yang berlangsung pada Minggu, 3 Mei 2026, Komaruddin menyampaikan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai penjernih di tengah maraknya disinformasi.

“Tanpa informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, sulit membangun perdamaian yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Forum Organisasi Penyiaran Indonesia turut menggelar rangkaian kegiatan dengan tema “Kolaborasi untuk Informasi Berkualitas dan Keberlanjutan Media.”

Kegiatan yang digelar di kawasan Car Free Day, tepatnya di Café Vilo Riverview, Stasiun KA BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, ini berlangsung mulai pukul 06.30 hingga 08.00 WIB.

Acara dikemas dalam bentuk sambutan, penekanan sirine peringatan, serta kegiatan fun walk bersama Menteri Komunikasi dan Digital, komunitas pers, pelaku industri media, dan masyarakat.

FOPI yang terdiri dari berbagai asosiasi penyiaran menekankan pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, platform digital, dan publik untuk menghadirkan informasi yang akurat sekaligus menjaga keberlanjutan industri media.

Selain itu, Dewan Pers juga mendorong lahirnya regulasi yang memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik, termasuk percepatan undang-undang hak cipta jurnalistik serta gagasan no tax for knowledge.

Menutup pernyataannya, Komaruddin mengajak insan pers untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi.

“Pers Indonesia harus membuktikan diri sebagai pilar utama dalam menciptakan masa depan yang demokratis, damai, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya. [rls]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kabar gembira datang dari Anjungan Provinsi Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta.

Anjungan Kalsel ini meraih prestasi gemilang dengan meraih juara pertama atau Terbaik 1 pada ajang Pradana Nitya Budaya TMII Awards 2026 untuk kategori resolusi terbaik.

Penghargaan tersebut diterima Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, dan diserahkan langsung oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, pada Gelaran Puncak HUT ke-51 Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, jumat (1/5/2026).

Pradana Nitya Budaya TMII Awards 2026 merupakan penghargaan dari Kementerian Kebudayaan RI bersama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang diberikan kepada anjungan daerah terbaik di Indonesia.

Ajang ini bertujuan mendorong setiap daerah agar terus berinovasi dalam menampilkan identitas budaya Nusantara.

Tahun ini, terdapat 13 anjungan daerah yang masuk dalam daftar nominasi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Bali.

Dalam narasi resmi yang disampaikan, Anjungan Kalimantan Selatan dinilai unggul berkat konsistensi dan kelengkapan dalam enam aspek pengelolaan, yakni revitalisasi fisik dan fungsi anjungan sebagai etalase budaya, peningkatan tata kelola manajemen serta pelayanan publik, aktivasi anjungan melalui kegiatan seni budaya yang kreatif dan berkelanjutan, penguatan narasi budaya dan edukasi, kolaborasi serta partisipasi dengan komunitas, serta pemanfaatan teknologi dalam pelestarian budaya.

Selain dinilai mampu menghadirkan pengalaman budaya yang autentik dan berkesan bagi pengunjung, anjungan Provinsi Kalimantan Selatan juga dinilai berhasil berfungsi sebagai pusat aktivitas kreatif sekaligus wadah pengembangan potensi daerah.

Pada ajang tersebut, posisi kedua diraih oleh Bali, sementara Jawa Tengah menempati peringkat ketiga. Selanjutnya, penghargaan sertifikat terbaik diberikan kepada Sumatra Barat dan Sulawesi Barat, sedangkan kategori resolusi terbaik lainnya diraih oleh Jawa Timur.

Keberhasilan Kalsel mempertahankan gelar ini—setelah sebelumnya juga meraih penghargaan yang sama pada tahun 2025—menjadi bukti komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengelola dan mempromosikan budaya lokal secara profesional. Capaian tersebut sekaligus memperkuat peran anjungan sebagai wajah budaya daerah di tingkat nasional.

Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, yang ditemui di sela-sela acara menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut.

Ariadi menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola anjungan, hingga para pelaku seni dan budaya yang terus menjaga dan mengembangkan warisan daerah.

Menyampaikan pesan khusus Gubernur Kalsel, H. Muhidin, bahwa keberhasilan ini harus menjadi pemicu semangat untuk terus menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas pengelolaan anjungan.

Gubernur Muhidin berharap seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri, melainkan terus berinovasi dalam menampilkan kekayaan budaya daerah agar tetap relevan dan menarik bagi generasi muda.

Menurut Gubernur Muhidin, keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen untuk terus menghadirkan anjungan yang informatif, atraktif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Ini adalah kebanggaan bagi kita semua. Bapak Gubernur Muhidin berpesan agar prestasi ini terus dijaga dan ditingkatkan. Jangan cepat puas, tetapi jadikan ini sebagai dorongan untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi daerah,” ujar Ariadi menyampaikan pesan Gubernur H. Muhidin.

Ariadi menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalsel akan terus mendorong penguatan peran anjungan sebagai pusat promosi budaya sekaligus etalase potensi daerah, termasuk sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Anjungan diharapkan tidak hanya menjadi ruang pamer, tetapi juga menghadirkan interaksi yang hidup melalui pertunjukan seni, pameran produk unggulan, serta kolaborasi lintas komunitas.

Lebih lanjut, melalui Ariadi, Gubernur H. Muhidin menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dan kualitas pengelolaan agar prestasi yang diraih dapat terus dipertahankan, dengan dukungan semua pihak dan semangat pelestarian budaya yang kuat, Provinsi Kalsel akan terus mampu bersaing di tingkat nasional.

“Penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan pemicu untuk terus berbenah dan berinovasi. Kami ingin memastikan budaya Kalsel tetap hidup, berkembang, dan semakin dicintai generasi muda,” pungkasnya

Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan instrumen untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja pengelolaan anjungan daerah.

Menteri Fadli juga menekankan pentingnya setiap daerah menghadirkan program budaya yang orisinal dan mencerminkan identitas lokal, sebagaimana amanat konstitusi, khususnya Pasal 32 ayat (1), yang menegaskan kewajiban negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

“Negara menjamin masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Ini menjadi dasar penting bagi seluruh kebijakan kebudayaan kita,” ujar Fadli.

Menteri Fadli turut mengingatkan sejarah berdirinya TMII yang kini telah memasuki usia ke-51 tahun, sebagai gagasan visioner yang diinisiasi Presiden ke-2 RI Soeharto bersama Ibu Negara Siti Hartinah. Sejak awal, TMII dirancang sebagai etalase budaya Indonesia yang merepresentasikan keberagaman dari Sabang hingga Merauke.

Menurutnya, hingga kini keberadaan TMII tetap relevan sebagai ruang edukasi, pelestarian, dan promosi budaya bangsa.

“TMII adalah etalase budaya kita yang menampilkan kekayaan dan keberagaman Indonesia. Ini harus terus kita jaga dan kembangkan agar tetap menjadi kebanggaan nasional,” tutur Menteri Fadli. [adv/adpim]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Ombudsman RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kecelakaan perkeretaapian di Bekasi yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus pengingat serius bahwa pelayanan publik di sektor transportasi massal bukan sekadar persoalan kasuistik, melainkan persoalan sistemik dan mendasar. Taruhannya mencakup keselamatan masyarakat, keandalan sistem, perlindungan pengguna, serta tata kelola pelayanan publik secara menyeluruh.

Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng yang ditemui pada Rabu (29/4/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Robert menyampaikan bahwa Ombudsman RI memandang bahwa insiden ini tidak dapat dilihat semata sebagai kecelakaan teknis operasional.

“Peristiwa ini harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik. Transportasi publik merupakan layanan dasar yang menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang aman, layak, pasti, dan bertanggung jawab,” tegas Robert.

Keselamatan masyarakat adalah prinsip utama dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kegagalan sistem yang berpotensi menimbulkan korban harus menjadi perhatian serius seluruh penyelenggara layanan. Operator tidak boleh hanya berorientasi pada kelancaran operasional, tetapi wajib memastikan bahwa keselamatan pengguna menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan.

Ombudsman RI menilai bahwa insiden ini harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap potensi maladministrasi dalam tata kelola pelayanan transportasi. Hal tersebut dapat berupa kelalaian prosedural, lemahnya mitigasi risiko, tidak optimalnya koordinasi antarpenyelenggara, hingga potensi pengabaian terhadap standar keselamatan pelayanan. Risiko yang berulang tidak boleh dibiarkan dan harus segera dikoreksi secara menyeluruh.

Ombudsman RI menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap tindak lanjut penanganan insiden ini, khususnya dalam memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Korban dan keluarga berhak memperoleh penanganan yang cepat, kompensasi yang layak, informasi yang transparan, serta akses pelayanan tanpa diskriminasi. Masyarakat juga berhak mengetahui secara terbuka hasil evaluasi serta langkah korektif yang dilakukan oleh penyelenggara layanan.

Peristiwa ini harus mendorong pemerintah, operator perkeretaapian, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap standar keselamatan, sistem pengendalian operasional, manajemen risiko, serta pola respons darurat. Pengawasan pelayanan publik tidak boleh berhenti pada penyelesaian insiden, tetapi harus diarahkan pada reformasi sistem guna mencegah kejadian serupa terulang.

Ombudsman RI berpandangan bahwa reformasi pelayanan publik di sektor transportasi harus menempatkan pengguna sebagai pusat layanan. Modernisasi teknologi, penguatan standar keselamatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi informasi publik, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat harus menjadi agenda prioritas.

Kepercayaan publik terhadap transportasi massal hanya dapat dipulihkan apabila negara hadir secara nyata melalui pengawasan yang efektif, akuntabilitas yang tegas, dan langkah korektif yang berorientasi sistemik. Tragedi ini tidak boleh berhenti sebagai peristiwa sesaat, tetapi harus menjadi titik balik untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Ombudsman RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di sektor transportasi demi memastikan bahwa keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama. [ad/rls]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Anggota Komite Eksekutif PSSI, H. Hasnuryadi Sulaiman menegaskan dukungannya terhadap langkah transformasi sepak bola nasional yang tengah dijalankan. Momentum ulang tahun ke-96 PSSI dimanfaatkan sebagai titik refleksi sekaligus penguatan optimisme menuju target besar: tampil di Piala Dunia 2030.

Hal tersebut disampaikan Wagub Hasnuryadi dalam forum diskusi “96 Tahun PSSI: Fondasi Piala Dunia 2030” yang digelar di GBK Arena, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Water Break PSSI Pers yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan sepak bola Nasional dalam rangka HUT PSSI ke-96 yang jatuh pada 19 April mendatang.

Menurut Wagub Hasnuryadi perkembangan performa tim nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif yang tidak bisa diabaikan karena skuad saat ini sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Indonesia.

“Jika tahun 1985 dianggap sebagai tim terbaik, maka menurut saya tim saat ini adalah yang terbaik yang kita miliki. Kita harus yakin bahwa pada 2030 kita bisa lolos ke Piala Dunia,” ungkap Wagub Hasnuryadi.

Pernyataan tersebut mempertegas komitmen PSSI dalam membangun fondasi jangka panjang. Wagub Hasnuryadi menilai, berbagai pembenahan yang dilakukan, baik dari sisi kompetisi maupun pembinaan usia dini, mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan.

Dalam forum yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengakui bahwa perjalanan sepak bola Indonesia belum sepenuhnya ideal. Namun, ia menilai ada sejumlah capaian yang patut diapresiasi, termasuk peningkatan kualitas liga domestik dan program pembinaan tim Nasional.

Diskusi ini turut menghadirkan mantan pemain timnas Rochy Putiray, pengamat sepak bola Hadi Gunawan, serta jurnalis senior Kesit B. Handoyo. Sejumlah tokoh penting juga hadir, di antaranya Direktur Utama I.League Ferry Paulus dan Ketua Umum FFI Michael Sianipar.

Dengan usia hampir satu abad, PSSI dihadapkan pada tantangan besar untuk membawa sepak bola Indonesia ke level dunia. Namun, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Wagub Hasnuryadi, optimisme menuju Piala Dunia 2030 kini semakin menguat. [adv/adpim]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih sejumlah penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) serta berbagai lembaga dan konsultan bisnis nasional.

Acara puncak penghargaan yang berlangsung di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, direksi BUMD, serta pemangku kepentingan sektor keuangan daerah, Senin (13/4/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Firmansyah, serta Kepala Divisi Perencanaan & Kinerja Deddy Setiawan.Keikutsertaan Bank Kalsel dalam ajang ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan penilaian yang komprehensif dan independen.

Proses tersebut meliputi seleksi administrasi, pengisian kuesioner kinerja, hingga sesi presentasi dan wawancara penjurian yang diikuti langsung oleh jajaran manajemen Bank Kalsel .Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Bank Kalsel berhasil meraih sejumlah penghargaan, yaitu:

• Medali Golden Trophy (Bintang 5 selama 4 tahun berturut-turut)

• TOP Pembina BUMD 2026 (Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin)

• TOP BUMD Awards 2026 BPD Bintang 5 (Bank Kalsel)

• TOP CEO BUMD 2026 (Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin)

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Bank Kalsel serta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemegang saham.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi layanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Fachrudin.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut meraih penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026.

Penghargaan tersebut menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi ke-76 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekdaprov Syarifuddin menilai capaian ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Ia juga mengharapkan penghargaan ini dapat semakin mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah, serta menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.

Ajang TOP BUMD Awards 2026 mengangkat tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan”, yang menekankan pentingnya peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan.

Partisipasi Bank Kalsel dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat positioning dan meningkatkan brand awareness di tingkat nasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.

Dengan capaian ini, Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai bank daerah yang kompetitif, inovatif, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan. [adv]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Menyikapi tindakan penggeledahan dan penyitaan di Gedung Ombudsman RI dan rumah salah satu Anggota Ombudsman oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung RI pada Senin (9/3/2026), Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyatakan bahwa secara kelembagaan Ombudsman RI menghormati dan siap bekerja sama terkait proses penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Tim Penyidik.

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman RI menjunjung tinggi supremasi hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip integritas, profesional, dan adil, serta memiliki perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

“Oleh karena itu, Ombudsman terbuka dan siap bekerja sama dengan tim Kejaksaan Agung dalam rangka penegakan hukum dan akan memastikan bahwa proses hukum yang ditangani oleh Penyidik Kejagung berjalan secara transparan dan akuntabel,” tegas Najih pada Senin (16/3/2026) di Jakarta.

Menanggapi dan menyikapi sejumlah pemberitaan di media massa terkait dengan penegakan hukum tersebut, Najih menyatakan, berdasarkan Undang-Undang di atas, setiap produk pengawasan baik berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maupun Rekomendasi Ombudsman pada dasarnya telah diatur dalam peraturan internal Ombudsman serta telah melalui mekanisme kontrol yang ketat, transparan, dan profesional.

“Modalitas kerja Ombudsman RI adalah kepercayaan publik. Legitimasi publik merupakan hal yang sangat penting bagi Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik di Indonesia, justru dengan modalitas tersebut perlu adanya sikap saling menghormati dalam menjalankan tugas dan fungsi,” tutur Najih.

Ia menambahkan, setiap produk pengawasan yang diterbitkan oleh Ombudsman RI bersifat morally binding. Artinya, kepatuhan penyelenggara pelayanan publik tehadap setiap produk pengawasan Ombudsman berdasarkan atas etika dan moralitas serta kepatutan.

“Merujuk kepada produk pengawasan Ombudsman, maka pada dasarnya hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Najih.

Selama ini, Ombudsman RI telah membuka partisipasi publik melalui mekanisme Whistle Blowing System (WBS), apabila terjadi keberatan atas produk pengawasan Humas Ombudsman RIJl. HR Rasuna Said Kav. C19 Kuningan Jakarta Selatan www.ombudsman.go.idhumas@ombudsman.go.idyang diterbitkan.

“Kami sangat terbuka dengan kritik publik, awasi kami sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Ombudsman RI,” ujar Najih.

Kesempatan yang sama, Najih menegaskan komitmen integritas kelembagaan Ombudsman RI serta meminta kepada seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, saling menghormati institusi/lembaga dan mendukung penegakan keadilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. [rls]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Langkah mempercepat pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan. Di sela agenda di Jakarta, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum memanfaatkan pertemuan bersama pengusaha nasional, H.M. Aksa Mahmud, di Hotel Darmawangsa, Minggu (15/2) malam, untuk membahas peluang investasi strategis bagi Bumi Benuanta.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, Aksa Mahmud menyampaikan niatnya untuk menghadirkan investasi yang tidak sekadar berorientasi bisnis, tetapi juga berdampak sosial. Fokusnya jelas yakni pendidikan, perhotelan dan kesehatan.

Salah satu rencana utama adalah pembangunan International Boarding School di Nunukan. Sekolah ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak pekerja migran di wilayah perbatasan. Dengan sekolah ini, generasi muda Kaltara diharapkan memiliki daya saing yang lebih kuat di masa depan.

Tak hanya itu, Tanjung Selor juga masuk dalam peta pengembangan. Hotel representatif dan rumah sakit swasta modern direncanakan berdiri di ibu kota provinsi tersebut. Untuk urusan layanan kesehatan, Bosowa akan menggandeng manajemen Primaya Hospital, yang telah berpengalaman mengelola rumah sakit di Makassar.

Pertemuan itu bukan hanya sekadar wacana. Kedua tokoh sepakat segera turun langsung meninjau lokasi di Kaltara. Pembahasan teknis bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dijadwalkan pada awal Maret 2026.

Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas rencana investasi tersebut. Ia berharap pembangunan sekolah internasional di Nunukan serta fasilitas hotel dan rumah sakit di Tanjung Selor dapat segera terealisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (dkisp)