KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas menyatakan terus mendukung pembangunan bundaran yang direncanakan berdiri di kawasan simpang lima Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

“Pembangunan bundaran Pemerintah Kecamatan Timpah dan desa mendukung untuk itu,” kata Camat Timpah Jonnie kepada wartawan Jumat (4/9/2026).

Ia mengatakan bagi pemerintah kecamatan bangunan itu bukan sekadar penanda jalan atau penghias wajah wilayah. Ia diharapkan menjadi tanda bahwa pembangunan mulai bergerak lebih jauh dari pusat kota.

Ia menjelaskan rencana pembangunan bundaran tersebut masuk dalam agenda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas pada tahun anggaran 2027.

Meski demikian pihaknya masih menunggu kepastian dari PUPR mengenai bentuk ukuran titik pembangunan hingga luas lahan yang kemungkinan terdampak.

Lebih lanjut ia mengatakan desain menjadi penting sebelum informasi disampaikan lebih jauh kepada masyarakat karena pembangunan berpotensi menyentuh lahan milik warga sehingga ini menjadi perhatian dan jangan sampai menimbulkan persoalan.

Ia menambahkan Bundaran Simpang lima Timpah juga memiliki posisi strategis.
Jalur tersebut menghubungkan pergerakan masyarakat menuju Buntok Muara Teweh Banjarmasin hingga ke IKN.

“Proyek tersebut sebagai bagian dari wajah pembangunan Kapuas yang lebih luas ke wilayah hulu. “Ini sebagai pemerataan pembangunan bukan saja di perkotaan,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno memimpin langsung aksi pembagian masker gratis kepada masyarakat pedagang pengendara hingga pelajar di sejumlah titik strategis Kota Kuala Kapuas Jumat (4/9/2026).

Aksi tanggap kesehatan lingkungan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai unsur Forkopimda para Kepala Perangkat Daerah serta pimpinan BUMD.

Rangkaian peninjauan diawali dari area Masjid Agung Al Mukarram menyisir lingkungan sekolah MIN 1 Kapuas MTsN Selat MAN Kapuas hingga berakhir di kawasan Jalan Tambun Bungai.

“Aksi turun ke lapangan ini merupakan langkah cepat pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat khususnya anak-anak sekolah dari potensi risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kondisi cuaca kemarau dan fenomena kabut asap,” katanya.

Menurutnya situasi seperti sekarang ini udara sedang tidak baik-baik saja cuaca sedang tidak baik-baik saja. “Supaya adik-adik tetap bisa bersekolah dan melaksanakan kegiatan sehari-hari tolong gunakan masker agar tetap sehat dan terlindungi,” ujarnya. (Ujang/SB)

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Kabupaten Kapuas menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang menerima Program Local Service Delivery Project (LSDP) di tahap pertama dengan nilai mencapai Rp107 miliar.

Program tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat bersama Bank Dunia dalam rangka memperkuat pelayanan publik khususnya pengelolaan persampahan di daerah.

Penyerahan Program LSDP berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalimantan Selatan Rabu (2/9/2026) yang dirangkaikan dengan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan.

Program tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Dodo yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas Tonun Irawati Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kapuas Marlina serta Sekretaris Bappeda Kabupaten Kapuas.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda dalam mengatakan pihaknya mendorong penguatan pengelolaan persampahan di tingkat kabupaten/kota melalui Program LSDP.

“Program ini diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan menggandeng World Bank atau Bank Dunia,” katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Kapuas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat Komisi II DPR RI Bappenas Kementerian Dalam Negeri Kementerian Lingkungan Hidup, serta Bank Dunia atas dukungan yang diberikan melalui Program LSDP.

“Oleh karena itu dengan diterimanya program senilai Rp107 miliar tersebut merupakan sebuah kepercayaan sekaligus kesempatan besar bagi Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pengelolaan persampahan,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dalam rangka memastikan pelaksanaan program terkait pembangunan infrastruktur berjalan lancar Pemerintah Kecamatan Selat melaksanakan monitoring evaluasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Kami melaksanakan monev sekaligus memastikan batas wilayah administratif desa kelurahan dan titik batas antar wilayah kecamatan,” kata Camat Selat Rio Adrianto kepada wartawan Kamis (3/9/2026).

Ia mengatakan monev melihat secara langsung perkembangan pembangunan pemerintah daerah mulai dari jalan jembatan hingga infrastruktur lainnya.

“Terkait hal itu tim mengecek sejumlah titik yang berbatasan dengan Kecamatan Dadahup dan Basarang termasuk batas antar kelurahan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan monev dilanjutkan ke tiga kelurahan dan satu desa. Selama tiga hari kegiatan tim menyambangi sejumlah titik terutama di Kelurahan Selat Hulu Selat Utara dan Desa Pulau Telo Baru.

“Kegiatan mencakup proyek daerah dan proyek strategis daerah. Kegiatan tersebut melibatkan unsur Kapolsek Kapuas Kota dan Koramil,” katanya.

Ia menambahkan Pemerintah Kecamatan Selat juga mendatangi sejumlah perangkat daerah serta puskesmas untuk memperkuat koordinasi pelayanan masyarakat.

Monitoring turut diisi sosialisasi program TP PKK salah satunya pembagian masker kepada masyarakat yang dilakukan TP PKK Kecamatan Selat bersama perwakilan kelurahan dan desa dampak Karhutla.

“Harapan kami dengan kegiatan tersebut memperkuat sinergi bersama-sama mendorong kemajuan wilayah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (Ujang/SB)

BALIKPAPAN, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan meraih prestasi membanggakan di tingkat regional setelah resmi dianugerahi penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan. Malam penganugerahan bergengsi tersebut digelar meriah di Platinum Hotel & Convention Hall, Kota Balikpapan, pada Kamis malam (3/9/2026).

Pada ajang tersebut, Kota Tarakan sukses menyabet penghargaan terbaik untuk kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Penghargaan berupa trofi kehormatan serta apresiasi bantuan anggaran sebesar Rp1,5 miliar diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, kepada Pemerintah Kota Tarakan.

Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud IS, hadir secara langsung mewakili Pemkot Tarakan untuk menerima penghargaan prestisius tersebut. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas pengakuan nasional terhadap komitmen pembenahan sektor kesehatan di Kota Tarakan.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh insan kesehatan dan pemangku kepentingan di Kota Tarakan. Capaian ini memotivasi kita untuk terus memperluas jangkauan serta meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud IS, usai menerima penghargaan di Balikpapan.

Ibnu Saud menekankan bahwa alokasi bantuan anggaran pemprov dan pusat sebesar Rp1,5 miliar yang diterima Pemkot Tarakan akan dimaksimalkan untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas layanan medis dasar. Pemkot bertekad memanfaatkan dana hibah berprestasi tersebut tepat sasaran guna menunjang kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Bantuan anggaran sebesar Rp1,5 miliar ini akan kami alokasikan secara efektif untuk memperkuat sarana dan prasarana kesehatan, khususnya di tingkat Puskesmas dan fasilitas pelayanan dasar, agar akses berobat masyarakat semakin cepat, mudah, dan merata,” jelasnya.

Penghargaan kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan ini sekaligus menjadi bukti nyata keberhasilan program perbaikan layanan publik di Kota Tarakan. Pemkot Tarakan berkomitmen menjadikan momentum ini sebagai pemacu semangat dalam mempertahankan sistem pelayanan kesehatan terpadu dan inklusif di masa mendatang. (Mandu/Adv)

SURABAYA, SuaraBorneo.com – Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Bank Kalsel untuk menyebarkan informasi kemajuan dan perkembangannya, tak lepas peran dari media baik media siber, cetak, televisi dan radio, untuk memperkuat sinergi dengan para insan pers melalui kegiatan Media Gathering Bank Kalsel 2026 yang berlangsung pada 2–4 September 2026 di Surabaya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Kalsel melanjutkan komunikasi dan sinergi yang telah dibangun bersama media, sekaligus merespons dinamika industri pers di tengah perkembangan teknologi digital dan munculnya fenomena homeless media.

Paparan salah satu nara sumber dari Redaktur di Tempo.co, Mitra Tarigan berjudul Homeless Media dan Era AI yang melahirkan fenomena homeless media, yaitu akun atau kanal informasi yang tidak selalu memiliki struktur media konvensional, tetapi mampu mengumpulkan banyak pengikut dan menjadi sumber informasi masyarakat.

Keunggulannya biaya operasional rendah, penyebaran informasi cepat, jangkauan luas, fleksibilitas tinggi, serta peluang monetisasi melalui kerja sama dengan merek, sponsorship, dan affiliate.

“Homeless media juga dapat menjadi “mata dan telinga” wartawan. Mereka sering berada lebih dahulu di lokasi kejadian dan mengetahui isu yang sedang dibicarakan masyarakat,” ujar Mitra memaparkan, Rabu (3/9/2026).

Mitra mengingatkan, ada perbedaan penting: homeless media dapat berhenti pada konten, sedangkan wartawan harus melanjutkan dengan verifikasi, konteks, konfirmasi, pertanggungjawaban jurnalistik dan kode etik.

Pada kesempatan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Firmansyah, menyoroti tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik seiring berkembangnya ekosistem media digital, termasuk kemunculan homeless media.

Menurut Firmansyah, kegiatan media gathering juga menjadi ruang untuk memperluas pengetahuan dan wawasan insan media dalam memahami perubahan yang terjadi di dunia jurnalistik.

“Salah satu tantangan yang cukup besar adalah munculnya homeless media. Karena itu, teman-teman yang berada di media konvensional perlu menyikapi perkembangan ini secara bijak dan menjadikannya sebagai bagian dari dinamika serta tolok ukur perkembangan dunia jurnalisme,” katanya.

Firmansyah berpandangan, perkembangan homeless media tidak semata-mata harus dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri atau sebagai kompetitor media konvensional. Fenomena tersebut, menurutnya, dapat menjadi momentum bagi media konvensional untuk melakukan evaluasi dan transformasi mengikuti perkembangan teknologi.

“Media konvensional perlu terus meningkatkan perannya dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta ekosistem media yang semakin beragam,” pesannya. [Adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meluncurkan dua buku, yaitu buku bertajuk “15/25: Catatan Perjalanan Melayani dengan Hati, Ahli, Aksi” dan “Literasi Anti Maladministrasi”. Dalam kesempatan yang sama, Ombudsman Kalsel meluncurkan Aplikasi Monitoring Kerja Sama. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Ombudsman Kalsel, Kamis (3/9/2026).

Peluncuran ini dirangkai untuk memperingati dua momen penting: 15 tahun kehadiran Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Kalsel dan 25 tahun kiprah Ombudsman RI di tingkat nasional. Kedua buku ini melengkapi 10 judul publikasi yang telah diterbitkan Ombudsman Kalsel sejak 2021 hingga 2025, termasuk Buku “15/25: Catatan Perjalanan Melayani dengan Hati, Ahli, Aksi” dan buku “Literasi Anti Maladministrasi” yang menjadi terbitan ke-9 dan ke-10. 10 buku dimaksud terdiri dari 6 buku reguler, 3 buku kompilasi dan 1 buku saku inspiratif, sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan beragam pengalaman, pemikiran, serta praktik pengawasan pelayanan publik.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, yang hadir pada kegiatan peluncuran menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiasi aplikasi dan buku yang diterbitkan Ombudsman Kalsel. Harapannya akan meningkatkan budaya literasi di kalangan masyarakat terkait pelayanan publik dan maladministrasi. Juga semakin banyak yang mengetahui keberadaan Ombudsman RI serta memahami fungsi dan tugas yang diembannya.

“Kami apresiasi para penulis yang sudah menyumbangkan tulisan dan pemikirannya. Kami meyakini hal ini akan membawa dampak positif dan memberi manfaat buat banyak pihak. Semoga insan Ombudsman lainnya di berbagai perwakilan makin banyak yang aktif menulis dan terdorong membuat buku seperti di Kalsel,” ujar Rahmadi.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, turut senang dan berbangga atas lahirnya karya berupa aplikasi dan dua buku oleh Ombudsman Kalsel. Menurutnya, ini merupakan bentuk inovasi dan dedikasi jajaran Ombudsman Kalsel dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik secara optimal.

“Selain kerja-kerja substantif pengawasan, Ombudsman perlu memainkan perannya dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah, salah satunya melalui penerbitan buku sebagai sumber pembelajaran. Jadi bisa berdampak terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik,” pesan Ghoffar.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, menjelaskan bahwa buku “15/25: Catatan Perjalanan Melayani dengan Hati, Ahli, Aksi” adalah buku kompilasi setebal 333 halaman yang menghimpun 38 esai dari sembilan sudut pandang, mulai dari pimpinan Ombudsman, kepala daerah, instansi vertikal, insan media, hingga warga pelapor. Sementara buku “Literasi Anti Maladministrasi” merupakan buku reguler yang menyajikan 82 tulisan setebal 381 halaman karya insan Ombudsman RI dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kedua buku ini disiapkan sebagai rujukan praktis bagi siapapun yang peduli pada perbaikan layanan publik, sehingga tidak perlu bingung mencari sumber inspirasi dan referensi. Buku dimaksud juga bentuk aktualisasi diri dan akuntabilitas kinerja yang menjangkau luas dan lama lintas generasi serta dapat menambah perbendaharaan buku pada pojok baca maupun perpustakaan di tingkat daerah dan nasional,” jelas Hadi.

Selain meluncurkan dua buku, Ombudsman Kalsel merilis pula Aplikasi Monitoring Kerja Sama yang dilengkapi dengan Modul Operasional. Aplikasi tersebut diarahkan untuk membantu dokumentasi dan pengelolaan berbagai Nota Kesepahaman (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara digital agar bisa terpantau isi, waktu dan tindaklanjutnya. Aplikasi ini menjadi sistem digital ketiga yang dikembangkan Ombudsman Kalsel setelah Aplikasi Monitoring Renja dan Buku Tamu Digital, yang telah berjalan dengan baik sampai dengan sekarang. [Ady/Rls]