KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperkuat penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan penganggaran pelaksanaan pemantauan hingga evaluasi.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender melalui Workshop Analisis Gender RPJMD Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG serta Pendampingan Penyusunan Gender Action Budget/Gender Budget Statement (GAB/GBS) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Kapuas di Aula Bapperida Kabupaten Kapuas Rabu (16/9/2026).

Sekda Kapuas Usis I Sangkai mengatakan dalam konteks ini Pengarusutamaan Gender atau PUG menjadi salah satu strategi penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

“PUG bukan program yang berdiri sendiri dan bukan pula semata-mata menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan,” tegasnya.

Ia mengatakan PUG harus diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan penganggaran pelaksanaan pemantauan sampai dengan evaluasi.

Lebih lanjut ia mengatakan Kabupaten Kapuas sendiri telah memiliki landasan penyelenggaraan PUG melalui Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kapuas.

Sementara itu Kepala DP3APPKB Kabupaten Kapuas dr Tri Setyautami menyampaikan bahwa Kabupaten Kapuas telah menindaklanjuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat terkait PUG, termasuk melalui Perbup Kapuas Nomor 42 Tahun 2022.

Ia mengatakan Kabupaten Kapuas juga pernah memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2023 dan saat ini proses penilaian kembali terus berjalan namun penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir.

“Tantangan berikutnya adalah memastikan PUG tidak berhenti pada aspek kelembagaan dan administrasi tetapi benar-benar masuk ke dalam substansi perencanaan penganggaran pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan daerah,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno memimpin Rapat Evaluasi Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan di Posko Tanggap Darurat Pusdalops BPBD Kapuas Selasa (15/9/2026) malam.

Rapat didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai dan Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati dihadiri Forkopimda Kepala OPD camat KPH Manggala Agni dan unsur terkait.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan penanganan Karhutla harus dilakukan secara bersama-sama dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Ia mengatakan penanganan Karhutla tidak bisa kita jalankan sendiri-sendiri. “Oleh karena itu dengan kebersamaan TNI Polri BPBD Damkar Manggala Agni dan masyarakat kita berupaya agar kondisi ini bisa kita atasi,” katanya.

Bupati juga meminta agar langkah pencegahan terus diperkuat serta penentuan titik sumur bor dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung penanganan Karhutla. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati perubahan KUA PPAS APBD Perubahan TA 2026.

Kesepakatan itu melalui rapat paripurna DPRD Kapuas ke 7 masa persidangan II digelar Senin di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kapuas Selasa (15/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto.

Ketua DPRD Kapuas Ardiansah mengatakan penandatanganan nota kesepakatan yang menjadi tonggak penting antara pihak eksekutif dan legislatif terkait APBD Perubahan TA 2026 dengan tujuan untuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Legislator Partai Golkar itu mengatakan sesuai mekanisme dewan rancangan KUA dan PPAS perubahan telah dibahas antara eksekutif dan legislatif maupun di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

“Sehingga hari ini telah disepakati dan sesuai agenda paripurna dewan,” katanya.

Bupati Kapuas HM Wiyatno mengatakan KUA PPAS merupakan dokumen landasan kebijakan pengelolaan anggaran daerah.

Dokumen tersebut berisi program prioritas serta batas maksimal anggaran bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah.

Bupati menyampaikan Pemkab Kapuas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD terutama Banggar.

“Dalam hal ini bersama-sama menyelesaikan pembahasan rancangan KUA dan PPAS Perubahan TA 2026 itu dan disepakati,” ujarnya. (Ujang/SB)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kali ini, Bank Kalsel menyerahkan bantuan CSR Program Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sampah Organik melalui Budidaya Ikan Lelekepada Pusat Daur Ulang (PDU) skala RT, Bank Sampah “Bahe’mart”, di Komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Rabu (16/9).

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri langsung oleh Walikota Banjarmasin, Muhammad Yamin dan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin. Kehadiran para pimpinan ini disambut hangat oleh Pengurus Bank Sampah “Bahe’mart” yang diketuai oleh Ibu Istiqomah bersama Ardiansyah, beserta warga setempat.

Sinergi ini menjadi bukti kolaborasi nyata antara Bank Kalsel, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan penggerak lingkungan dalam menciptakan kawasan pemukiman yang mandiri dan berwawasan lingkungan.

Dukungan ini merupakan keberlanjutan dari kolaborasi sukses sebelumnya. Pada program awal, Bank Kalsel telah menyalurkan 20 unit Tempat Sampah Sedekah Botol Plastik yang tersebar di 13 titik strategis Kota Banjarmasi meliputi 7 titik di lembaga pendidikan, 3 titik di masjid, 1 titik di kantor pemerintahan, serta 2 titik di lingkungan RT. Dalam kurun waktu 7 bulan, program tersebut berhasil mengumpulkan 2.380 kg sampah botol plastik, di mana hasil penjualannya dimanfaatkan kembali untuk pembuatan komposter pengurai sampah organik.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan bahwa integrasi antara pengelolaan sampah organik dan budidaya ikan lele ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi sirkular yang nyata bagi warga setempat.

“Kami sangat mengapresiasi dedikasi Ibu Istiqomah, Bapak Ardiansyah, beserta seluruh pengurus Bank Sampah ‘Bahe’mart’ yang konsisten sejak berdiri tahun 2019 dalam mengelola sampah rumah tangga. Melalui bantuan budidaya ikan lele yang terintegrasi dengan pengelolaan sampah organik ini, kami ingin memastikan bahwa program CSR Bank Kalsel tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan warga secara mandiri,”ujar Fachrudin.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyampaikan apresiasi setinggitingginya atas kontribusi dan kepedulian Bank Kalsel terhadap masyarakat melalui program CSR tersebut.

“Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, program seperti ini sangat berarti karena menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Komposter sampah memberikan solusi untuk mengurangi sampah dari sumbernya, sekaligus mengubah sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hal ini sejalan dengan upaya kita bersama untuk mendorong masyarakat agar memulai kebiasaan memilah dan mengelola sampah dari sumber, sementara budidaya ikan lele dapat menjadi kegiatan produktif yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutur Muhammad Yamin.

Walikota juga menekankan pentingnya keberlanjutan fasilitas yang telah diserahkan.”Peresmian hari ini bukanlah akhir dari sebuah program, yang paling penting adalah bagaimana fasilitas yang sudah diberikan ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Saya berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat seperti ini dapat terus ditingkatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan,” tambahnya.

Melalui program CSR terpadu ini, Bank Kalsel terus membuktikan peran aktifnya sebagai mitra pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta kemandirian ekonomi masyarakat. [Adv]

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., memimpin Rapat Koordinasi Penetapan Status Kedaruratan Bencana Kekeringan Kota Tarakan, Selasa (15/9/2026).

Rakor berlangsung di ruang rapat Wali Kota dan diikuti Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is., Forkopimda, BMKG, BPS, kepala perangkat daerah dan lurah, PDAM Tirta Alam, serta pihak terkait lainnya.

Dalam rakor tersebut, BMKG memaparkan kondisi iklim dan potensi kekeringan di Tarakan. Fenomena El Nino diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027, sementara kondisi hari tanpa hujan di Kalimantan Utara saat ini berada pada kategori sangat pendek hingga masih terdapat hujan. Puncak hujan di Kota Tarakan diperkirakan terjadi pada November–Desember 2026.

Mengantisipasi dampak kekeringan, Pemerintah Kota Tarakan menyiapkan langkah penanganan, khususnya terkait ketersediaan air bersih. RT diminta aktif melaporkan warga yang mengalami kekurangan air untuk selanjutnya mendapatkan suplai air bersih secara gratis. Dalam pendistribusiannya, Pemkot akan berkolaborasi dengan Forkopimda.

Selain krisis air, potensi kekeringan juga dapat berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan ketersediaan pangan masyarakat. Camat dan Lurah diminta aktif memantau kondisi di wilayah masing-masing, melakukan sosialisasi, serta mendata masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan.

Camat dan Lurah juga diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik, serta bersama-sama melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan, baik dari sisi kesehatan, kebutuhan air bersih, ekonomi maupun ketersediaan pangan. (Mandu/Adv)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama SMSI kabupaten/kota se-Kalsel pada Desember 2026.

Rakor tersebut akan menjadi ajang konsolidasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja SMSI sepanjang 2026.

Ketua SMSI Kalsel Anang Fadhilah mengatakan, Rakor penting digelar untuk mengetahui perkembangan organisasi di daerah, termasuk capaian target dan pelaksanaan program kerja yang telah disusun.

“Kita akan gelar rakor guna konsolidasi organisasi, selain juga untuk mengevaluasi kinerja selama setahun ini,” ujar Anang di Sekretariat SMSI Kalsel, Jalan Sultan Adam, Kompleks Andika Nomor 3, Banjarmasin, Minggu (14/9/2026).

Menurut dia, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap kepengurusan tingkat provinsi, tetapi juga SMSI di kabupaten dan kota.

Setiap pengurus daerah diminta menyampaikan capaian program secara resmi melalui Laporan Hasil Kinerja (LHK), yang dilengkapi dengan program kerja tahun 2026.

“Laporan resmi mesti mereka sampaikan melalui Laporan Hasil Kinerja (LHK) dengan melampirkan pula program kerja tahun 2026,” katanya.

Anang menjelaskan, LHK menjadi salah satu bahan penting untuk melihat sejauh mana program yang telah direncanakan dapat direalisasikan masing-masing SMSI kabupaten/kota.

Dari laporan tersebut, pengurus provinsi dapat melihat perkembangan organisasi di daerah, mulai dari program yang sudah berjalan, target yang telah dicapai hingga agenda yang masih harus diselesaikan.

Ia pun mengingatkan SMSI kabupaten/kota agar memanfaatkan waktu yang masih tersisa sebelum Rakor digelar. Sekitar tiga bulan waktu yang tersedia dinilai cukup untuk mengejar target program sekaligus merapikan administrasi dan menyelesaikan LHK.

“Dengan masih ada waktu sekitar tiga bulan ini, SMSI kabupaten/kota masih ada waktu mengejar target program dan merapikan LHK mereka,” ujarnya.

Rakor nantinya tidak hanya membahas evaluasi administratif. Forum tersebut juga diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan langkah antara pengurus SMSI Kalsel dan jajaran kabupaten/kota.

Konsolidasi dinilai penting karena kekuatan organisasi di daerah menjadi bagian dari perkembangan SMSI secara keseluruhan. Capaian masing-masing kabupaten/kota akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam menentukan program organisasi ke depan.

Selain evaluasi kinerja 2026, Rakor juga akan menjadi kesempatan untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi media siber dan perusahaan media anggota SMSI di daerah.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang lebih sesuai dengan perkembangan industri media serta kebutuhan organisasi.

SMSI Kalsel meminta seluruh pengurus kabupaten/kota mempersiapkan laporan secara serius dan menyampaikan kondisi organisasi secara objektif.

Dengan persiapan tersebut, Rakor diharapkan tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi forum untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kinerja, dan menyusun langkah bersama menghadapi tahun berikutnya. [Ady/SMSI-Ksl]

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menjadi narasumber dalam Program Tarakan HIBOT, Senin (14/9/2026).

Program ini merupakan siaran dialog yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 WITA dengan tema “Membangun Tarakan, Melayani Masyarakat”, yang direkam di Studio Podcast DKISP Kota Tarakan.

Dalam dialog tersebut, Wali Kota memaparkan berbagai program dan upaya Pemerintah Kota Tarakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya di bidang kesehatan. Sejak periode sebelumnya, pengembangan sarana dan prasarana kesehatan serta perluasan jaminan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.
Pada periode kepemimpinan saat ini, sektor kesehatan kembali menjadi program unggulan dengan arah pengembangan salah satunya menuju pelayanan kesehatan berkelas dunia (world class).

Komitmen tersebut turut mendapat apresiasi melalui penghargaan Terbaik II tingkat kota kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan.

Meski demikian, Wali Kota menegaskan bahwa penghargaan bukan menjadi tujuan utama. “Yang kita harapkan bukan penghargaan, tetapi bagaimana pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan pembelajaran antardaerah. Menurutnya, daerah yang memiliki capaian baik dapat menjadi referensi untuk dipelajari dan dikembangkan bersama, bukan sebagai ajang persaingan.
“Kalau ada kota yang bagus, kita pelajari. Bukan bersaing, tetapi saling bersinergi,” tuturnya.

Wali Kota menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama pembangunan, khususnya aparatur birokrasi sebagai lokomotif pembangunan daerah. (Mandu/Adv)