BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan meresmikan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Siaran (KMPS) MAPSIKA, sebagai wadah partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan penyiaran. Penyerahan Surat Keputusan (SK) dilakukan oleh Ketua KPID Kalsel, Muhammad Leoni Hermawan.

Struktur KMPS MAPSIKA yang telah ditetapkan meliputi:
• Ketua: Nurdin Ardalepa, S.Psi
• Sekretaris: Wajarman, S.Kom
• Ketua Bidang Pengelolaan, Pemantauan, dan Partisipasi: Muhammad Reza Adha, S.Pd
• Ketua Bidang SDM: Dina Aulia Rahmah
• Ketua Bidang Kaderisasi: M. Adha

Ketua KPID Kalsel, Muhammad Leoni Hermawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan KMPS merupakan implementasi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, kritik, sanggahan, maupun apresiasi terhadap isi siaran.

“KMPS MAPSIKA kami bentuk sebagai mitra strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan isi siaran. Kehadiran kelompok ini sangat penting agar kualitas penyiaran di Kalimantan Selatan dapat terus meningkat dan berada pada koridor yang sehat dan edukatif,” ujar Leo.

Pembentukan KMPS MAPSIKA juga mengacu pada Peraturan KPID Nomor 3 Tahun 2012 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan kelembagaan jaringan kelompok masyarakat, sehingga kelompok ini dapat berfungsi secara terstruktur dan berkelanjutan.

Sementara Ketua KMPS MAPSIKA, Nurdin Ardalepa, S.Psi, menyampaikan kesiapan kelompoknya menjadi mitra aktif KPID Kalsel. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu merasa memiliki ruang untuk mengawasi siaran yang mereka konsumsi setiap hari.

“KMPS MAPSIKA hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan KPID. Kami ingin memastikan suara publik benar-benar terdengar; baik itu berupa aduan, kritik, maupun apresiasi. Masyarakat berhak mendapatkan siaran yang sehat, mendidik, dan tidak merugikan,” ujar Nurdin.

Ia menambahkan bahwa KMPS juga akan mendorong literasi media, agar warga semakin kritis dalam memilah program siaran.

Kegiatan peresmian turut dirangkai dengan pelatihan bagi anggota KMPS MAPSIKA untuk memperkuat pemahaman mereka tentang regulasi, standar isi siaran, serta mekanisme pemantauan dan pengaduan.

KPID Kalsel berharap kehadiran KMPS MAPSIKA dapat memperluas jaringan partisipasi masyarakat sehingga pengawasan penyiaran menjadi lebih terstruktur, partisipatif, dan sesuai amanat UU Penyiaran. [ad/rls]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memastikan kesiapan pelayanan dapur umum serta penyediaan air bersih untuk mendukung pelaksanaan Haul Guru Sekumpul mendatang. Hal tersebut disampaikan setelah melakukan peninjauan kelengkapan sarana pendukung bersama jajaran kepolisian dan instansi terkait.

Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa sudah ada empat unit dapur umum yang siap digerakkan kapanpun dan di titik manapun sesuai kebutuhan. Dapur umum tersebut nantinya akan diuji coba pada pelaksanaan Haul di Sekumpul sebagai upaya memastikan kelancaran pelayanan konsumsi bagi jamaah.

“Sudah ada empat dapur untuk digerakkan dimanapun. Nanti kita uji coba dulu saat Haul Sekumpul, kita lihat berapa titik yang diperlukan. Ditambah dari provinsi juga ada berapa. Jadi ini untuk mempersiapkan area-area berisiko saat pelaksanaan haul,” kata H. Muhidin, Banjarbaru, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, Gubernur H. Muhidin juga meninjau tiga unit mobil pengolah air minum yang dapat mengolah air keruh menjadi air layak konsumsi. Unit tersebut nantinya ditempatkan di titik-titik strategis, terutama lokasi dengan potensi kebutuhan air tinggi.

“Ada tiga mobil air minum yang bisa mengolah air apapun menjadi layak minum. Ini akan kita sajikan di titik-titik rest area. Apabila nanti terjadi kekurangan, layanan ini bisa langsung digunakan,” jelasnya.

Gubernur H. Muhidin juga menegaskan bahwa kesiapan ini merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dan Kepolisian Daerah Kalsel (Polda Kalsel), sehingga tanggung jawab dalam pelayanan kepada jamaah dapat berjalan efektif dan terpadu.

“Pemerintah dan Polri sudah siap. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Semua kita siapkan dengan baik,” tegasnya.

Dengan adanya dukungan sarana dapur umum dan penyediaan air bersih ini, diharapkan pelaksanaan Haul Guru Sekumpul dapat berjalan lancar, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jamaah yang datang dari berbagai daerah. [adv/ad/mckalsel]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari.

Kegiatan tersebut menjadi ajang pembelajaran lapangan bertema Studi Strategi dan Taktik Humas Diskominfo Provinsi Kalsel, yang berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel pada Rabu (5/11/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan akademik mahasiswa dalam memahami praktik nyata dunia kehumasan, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Komunikasi Publik, Siti Norbayah, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, terutama Program Studi Ilmu Komunikasi, karena telah memilih Diskominfo Provinsi Kalsel sebagai tempat pembelajaran kehumasan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, sekaligus mempererat hubungan antara dunia akademik dan instansi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang komunikasi.

“Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut, tidak hanya sebagai sarana belajar, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan dunia akademik,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi UNISKA, Risa Dwi Ayuni, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari mata kuliah kehumasan yang menekankan pada praktik lapangan.

“Di Program Studi Ilmu Komunikasi, kami memiliki kompetensi kehumasan yang mencakup berbagai mata kuliah seperti pengantar, manajemen, strategi, hingga kehumasan digital dan PR program. Karena itu, kami melakukan studi langsung ke lapangan, salah satunya ke Diskominfo Kalsel,” jelasnya.

Ia juga menerangkan alasan memilih Diskominfo Kalsel sebagai lokasi studi karena dinilai memiliki peran strategis dalam mengelola komunikasi publik pemerintah daerah.

“Kami memilih Diskominfo Kalsel karena humasnya sangat aktif dan menjadi media komunikasi utama Pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan masyarakat. Kami ingin mempelajari secara langsung strategi serta praktik kehumasan pemerintah yang dijalankan di sini,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara langsung peran dan fungsi humas pemerintah dalam mengelola informasi publik serta menjalin hubungan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. [adv/ad/mckalsel]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan bahwa isu dana mengendap senilai Rp5,165 triliun di perbankan daerah yang disampaikan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa adalah tidak benar.

Dalam konferensi pers di Banjarbaru, Selasa (28/10/2025) siang, Muhidin menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), bukan Pemerintah Kota Banjarbaru seperti yang sebelumnya beredar. Ia menyebut kesalahan terjadi akibat kekeliruan teknis penginputan kode Golongan Pihak Lawan (GPL) di sistem Bank Kalsel.

Kesalahan pencatatan itu menyebabkan 13 rekening milik Pemprov Kalsel dengan total saldo Rp4,746 triliun tercatat seolah milik Pemko Banjarbaru. Padahal, rekening-rekening tersebut seluruhnya atas nama Pemerintah Provinsi.

Muhidin pun menilai pernyataan Menkeu Purbaya disampaikan terlalu tergesa-gesa tanpa verifikasi ke pemerintah daerah maupun pihak perbankan.

“Pernyataan dari Menteri Keuangan itu keliru. Artinya jangan sampai koboy salah tembak, karena ini bukan dana mengendap,” ujarnya dengan nada tegas.

Gubernur Kalsel kemudian menjelaskan bahwa dana Rp4,7 triliun tersebut memang tercatat dalam bentuk giro dan deposito, dengan porsi terbesar berupa deposito senilai Rp3,9 triliun. Dana itu merupakan kas sementara sebelum direalisasikan untuk belanja daerah.

“Itu uang sementara, kita simpan dalam deposito sambil menunggu waktu realisasi belanja. Justru dari deposito itu kita mendapat bunga 6,5 persen per tahun atau sekitar Rp21 miliar per bulan,” paparnya.

Muhidin menegaskan, hasil bunga deposito tersebut masuk ke kas daerah sebagai pendapatan sah Pemprov Kalsel.

“Kalau disimpan lima bulan saja, hasilnya bisa lebih dari Rp100 miliar. Ini keuntungan bagi daerah, bukan kerugian,” ucapnya.

H. Muhidin juga menyampaikan bahwa hingga akhir September 2025, saldo deposito masih utuh di angka Rp3,9 triliun, dan hingga 28 Oktober 2025 Pemprov Kalsel telah menarik Rp268 miliar untuk kebutuhan belanja, dengan sisa kas sekitar Rp4,477 triliun.

Maka dari itu, Ia menyayangkan pernyataan Purbaya yang menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ia meminta agar Kementerian Keuangan segera memberikan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Harapan kami, Pak Menteri segera meluruskan. Karena ini sudah menimbulkan tafsir yang salah di masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur juga meminta manajemen Bank Kalsel melakukan evaluasi internal terhadap terjadinya kesalahan input tersebut.

“Saya sudah minta Bank Kalsel menelusuri dan mengevaluasi. Karena dampaknya cukup besar dan sempat menghebohkan publik,” katanya.

Muhidin menambahkan, praktik menempatkan kas daerah dalam bentuk giro dan deposito merupakan hal yang umum dilakukan pemerintah daerah, sebagai bentuk optimalisasi kas daerah sebelum direalisasikan untuk pembangunan.

“Banyak daerah yang melakukan hal serupa. Ketika dibutuhkan, dana bisa langsung dicairkan untuk kegiatan pembangunan,” pungkasnya. [adv/ad]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan merilis hasil Prediksi Curah Hujan dan Peluang (%) Curah Hujan Dasarian I November 2025 berdasarkan pembaruan data per 30 Oktober 2025.

Dalam laporan untuk publik tersebut, sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan diprakirakan mengalami curah hujan kategori menengah, yakni antara 75–100 milimeter dengan peluang kejadian mencapai 10–50 persen. Kondisi ini menandakan awal bulan November akan diwarnai hujan dengan intensitas sedang di sebagian besar wilayah Banua.

Selain itu, sejumlah daerah juga diprediksi mengalami curah hujan menengah 50–75 milimeter dengan peluang 30–70 persen, serta curah hujan lebih tinggi 100–150 milimeter dengan peluang 30–40 persen.

“Meskipun curah hujan umumnya berada pada kategori menengah, masyarakat tetap perlu waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas tinggi secara lokal yang dapat disertai kilat dan angin kencang di beberapa wilayah,” ujar prakirawan BMKG Kalsel, Sabtu (1/11/2025).

Sementara itu, wilayah dengan curah hujan lebih rendah (20–50 milimeter) diperkirakan terjadi di sebagian kecil Kabupaten Tanah Bumbu, sebagian kecil wilayah timur Kabupaten Kotabaru, serta Pulau Laut bagian utara, dengan peluang 50–80 persen.

BMKG Kalsel mengimbau masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang, terutama di wilayah rawan bencana saat hujan lebat terjadi dalam waktu singkat.

“Peralihan menuju puncak musim hujan biasanya ditandai dengan hujan tidak merata dan disertai peningkatan kecepatan angin. Kami mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan memperhatikan informasi resmi cuaca dari BMKG,” lanjutnya.

BMKG juga merekomendasikan agar sektor pertanian, perikanan, dan transportasi darat maupun laut memperhatikan kondisi cuaca harian, serta memanfaatkan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini yang diperbarui secara berkala melalui kanal resmi BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. [adv/ad/mckalsel]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Sebagai komitmen kuatnya dalam mendukung program pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi Masyarakat. Bank Kalsel melalui kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), dipusatkan di Kota Surabaya Jawa Timur, dan diikuti serentak secara virtual oleh 38 provinsi.

Untuk Kalsel berlangsung di aula KH Idham Chalid Kantor Gubernur di Banjarbaru, pada Selasa, 21 Oktober 2025. Dimana, Kalsel dapat merealisasikan akad kredit sejumlah 550 debitur dari berbagai sektor produktif dan konsumtif, dimana Bank Kalsel berkontribusi sebanyak 250 debitur.

Turut berhadir, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakilkan oleh Plh. Sekdaprov Ariadi Noor; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Rifai; Kepala Dinas Perkebunan & Peternakan Provinsi Kalsel; Jajaran Direksi Bank Kalsel dan perwakilan dari Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, serta seluruh peserta akad massal yang totalnya mencapai 550 debitur.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalsel menyampaikan apresiasi atas peran aktif Bank Kalsel dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang inklusif.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bank Kalsel yang terus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah. Kegiatan akad massal ini merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pada kesempatan lainnya, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk nyata kolaborasi dalam mendukung program nasional pemberdayaan ekonomi daerah.

“Bank Kalsel akan terus hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperkuat pembiayaan produktif & konsumtif. Melalui akad massal ini, Bank Kalsel ingin memastikan masyarakat Banua memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan yang cepat, mudah, aman dan bermanfaat bagi Masyarakat Kalimantan Selatan khususnya” ungkap Fachrudin.

Sebagai Informasi, penandatanganan dan penyerahan kredit dilakukan secara simbolis dilakukan oleh Bank Kalsel bersama 2 Debitur (Said Muhammad Yusuf penerima KUR Rp500juta & hatta Bagus Irawan penerima KUR Rp100juta). Dengan terealisasinya 250 debitur yang akan melalui Bank Kalsel, diharapkan dapat memperluas kontribusi pembiayaan produktif, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol bahwa Bank Kalsel siap berperan aktif sebagai motor penggerak ekonomi Kalsel yang selaras dengan arah pembangunan nasional. [adv/ad]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan turut hadir sebagai saksi dalam pelaksanaan pengundian hadiah Undian Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Bank Kalsel.

Dikesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Prov Kalsel, M. Farhanie, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Gusnanda Effendi, menegaskan bahwa keikutsertaan Dinas Sosial dalam kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan sekaligus dukungan terhadap penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang dilaksanakan secara resmi.

Menurut Gusnanda, kegiatan undian yang diselenggarakan Bank Kalsel ini telah berjalan transparan dan sesuai prosedur. Bahkan, kehadiran saksi dari Dinsos Kalsel memastikan bahwa proses pengundian berlangsung adil, terbuka, dan tidak merugikan peserta.

“Dinas Sosial Prov Kalsel sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena selain memberikan motivasi bagi ASN untuk menabung, juga mendukung optimalisasi pengelolaan dana daerah melalui Bank Kalsel,” kata Gusnanda, Banjarbaru, Jumat (10/10/2025).

Adapun Kepala Seksi Pemberdayaan, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PKPSDS), Rahmat menambahkan, pelaksanaan undian tersebut juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB). Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan undian gratis berhadiah, baik dari aspek perizinan, transparansi, maupun pengawasan.

Ia menjelaskan, Permensos No. 3 Tahun 2024 menekankan pentingnya izin resmi dari Kementerian Sosial bagi penyelenggara undian, transparansi pelaksanaan, serta pelaporan yang akuntabel. Aturan tersebut sekaligus mencabut Permensos No. 4 Tahun 2021 dan kini menjadi acuan baru dalam penyelenggaraan UGB di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, Rahmat menyebutkan bahwa penyelenggaraan undian gratis berhadiah juga merupakan bagian dari program kerja Dinas Sosial. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan sosial dan mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber dana sosial, sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat maupun ASN.

Ia pun berharap, lembaga keuangan lain yang ingin melaksanakan program undian gratis berhadiah dapat mengikuti prosedur yang sama.

“Harapan kami, bank lain yang akan mengadakan kegiatan serupa agar berpedoman pada Permensos dan melaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya. [adv/ad/mckalsel]