BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Labbaika Allahumma Labbaik, Laa Syariika Laka labbaik. Innalhamda Wan-ni’mata Laka wal mulk, Laa Syariikalak.

Lantunan talbiyah mengiringi pelepasan Jamaah Calon Haji Kloter 1 asal Banjarmasin oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yang juga bertindak sebagai Koordinator PPIH Embarkasi Banjarmasin, di Embarkasi Haji Banjarmasin Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi pada Kamis (23/4/2026).

Prosesi pelepasan berlangsung di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, dalam suasana khidmat dan penuh haru.

Ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih oleh Gubernur H. Muhidin kepada Ketua Kloter 01 (BDJ) Banjarmasin sebagai simbol resmi dimulainya perjalanan jemaah menuju Tanah Suci.

Momen pelepasan berlangsung khidmat dengan dikumandangkannya azan dan talbiyah mengiringi langkah para jemaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima.

Sebanyak 360 jemaah haji Kloter 1 asal Banjarmasin dijadwalkan diberangkatkan pada Jumat (24/4/2026) pukul 00.00 WITA melalui Bandara Syamsuddin Noor.

Keberangkatan ini menjadi awal dari rangkaian proses pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Secara keseluruhan, jumlah jemaah haji Embarkasi Banjarmasin tahun ini mencapai 6.758 orang yang berasal dari dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dari total tersebut, jemaah asal Kalimantan Selatan mendominasi dengan jumlah 5.199 orang, sementara dari Kalimantan Tengah sebanyak 1.559 orang.

Seluruh jemaah akan diberangkatkan secara bertahap dalam 19 kelompok terbang (kloter). Setiap kloter telah dipersiapkan secara matang dengan dukungan petugas guna memastikan kelancaran perjalanan serta pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 76 petugas kloter turut mendampingi jemaah, yang terdiri dari 19 ketua kloter, 19 pembimbing ibadah, 19 dokter, dan 19 perawat. Selain itu, terdapat pula 34 petugas haji daerah yang berperan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan tambahan kepada para jemaah.

Dengan kesiapan tersebut, diharapkan seluruh proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar, tertib, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, H. Muhidin menyampaikan ucapan selamat kepada para jemaah haji kloter pertama yang terpilih berangkat pada musim haji tahun ini.

Gubernur Kalsel menegaskan bahwa keberangkatan ke Tanah Suci merupakan panggilan Allah SWT yang patut disyukuri.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel saya mengucapkan selamat kepada Bapak/Ibu sekalian jemaah kloter pertama yang terpilih berangkat tahun ini. Perjalanan ini adalah panggilan Allah yang sangat mulia,” ujar H. Muhidin dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur H. Muhidin juga menitipkan sejumlah pesan kepada para jemaah agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar dan penuh kekhusyukan.

Orang nomor satu di Kalsel itu mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci, mengingat kondisi cuaca yang berbeda dengan di tanah air.

“Cuaca di sana berbeda dengan tanah air, maka jaga fisik, cukup minum, dan patuhi petugas kesehatan,” pesannya.

Selain menjaga kesehatan, H. Muhidin juga meminta para jemaah untuk menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah. Menurutnya, kekompakan, saling tolong-menolong, serta meluruskan niat menjadi bagian penting dalam menunaikan ibadah haji.

“Jaga kekompakan sesama jemaah, saling tolong-menolong, dan luruskan niat,” tambahnya.

Gubernur H Muhidin juga berharap seluruh jemaah dapat memusatkan perhatian sepenuhnya pada ibadah agar memperoleh haji yang mabrur.

Tak hanya itu, Gubernur H. Muhidin turut menitipkan doa untuk Kalimantan Selatan agar senantiasa diberikan keamanan, ketenteraman, dan keberkahan.

“Fokuskan diri untuk beribadah agar mendapatkan haji yang mabrur. Kami titip doa di tempat-tempat mustajab agar banua Kalsel selalu aman dan diberkahi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur H. Muhidin secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama Embarkasi Banjarmasin dengan doa dan harapan agar seluruh jemaah diberikan kelancaran, keselamatan, serta menjadi haji yang mabrur.

Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal Pengendalian dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Harun Al Rasyid, menyampaikan pesan singkat namun penuh makna kepada jemaah haji kloter pertama Embarkasi Banjarmasin saat prosesi pelepasan.

Dalam sambutannya, Harun menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak di Kalsel, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalsel hingga jajaran Forkopimda, yang dinilai berperan penting dalam kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

“Saya atas nama Menteri Haji dan Wakil Menteri menyampaikan terima kasih atas dukungan nyata dari Bapak Gubernur, Kapolda, Kepala Kantor Kemenag, dan Forkopimda, serta seluruh jemaah haji yang saya cintai dan saya muliakan,” ujarnya.

Harun menegaskan bahwa keberangkatan kloter pertama ini menjadi momentum awal bagi para jemaah untuk memenuhi panggilan Allah SWT.

Dalam suasana penuh kekhusyukan, Harun menyempatkan untuk menyampaikan pesan penting dengan mengutip hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim tentang keutamaan haji mabrur.

“Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza’un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga,” tuturnya.

Harun pun mengajak seluruh jemaah untuk meluruskan niat dan memfokuskan diri sepenuhnya dalam beribadah selama di Tanah Suci.

“Ini adalah kesempatan kita. Luruskan niat, betul-betul untuk memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan seluruh jemaah kloter 1 Banjarmasin mendapatkan predikat mabrur dan mabrurah,” harapnya.

Suasana pelepasan berlangsung tertib dan khidmat. Doa serta harapan mengiringi keberangkatan para jemaah yang akhirnya mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji setelah penantian panjang.

Salah satu jemaah, Syamsul Bahri, yang juga bertugas sebagai Ketua Rombongan 1 Regu 2 Kloter 1 asal Kota Banjarmasin, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya menjelang keberangkatan.

“Alhamdulillah luar biasa bahagia, bersyukur kita panjatkan kepada Allah. Setelah menunggu kurang lebih 15 tahun, hari ini adalah puncak penantian kami untuk berangkat ke Tanah Suci memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ujarnya.

Syamsul Bahri menjelaskan, berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal, mulai dari rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, berolahraga, hingga memperbanyak doa agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar.

“Harapan kami, mudah-mudahan jemaah haji khususnya Kalsel semuanya berjalan dengan aman, lancar, sehat, dan kembali tanpa kurang suatu apa pun,” tambahnya.

Acara kemudian ditutup dengan prosesi Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. Muhammad Syarifuddin, unsur Forkopimda, serta jajaran terkait, mengantar langsung para jemaah haji menuju bus keberangkatan. Sebanyak 11 unit bus telah disiapkan untuk membawa jemaah dari Asrama Haji menuju bandara, sebagai tahap akhir sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci.

Pelepasan kloter pertama ini menjadi awal dari rangkaian keberangkatan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin tahun 2026, yang diharapkan seluruhnya dapat menunaikan ibadah dengan baik serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kalsel, Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel.

Hadir pula para pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalsel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalsel, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri pimpinan instansi dan stakeholder penyelenggaraan ibadah haji, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalsel, serta jemaah haji Embarkasi Banjarmasin Kloter BDJ 01 asal Kota Banjarmasin serta tamu undangan lainnya. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, membuka sekaligus memimpin Entry Meeting yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, bertempat di Ruang Rapat H. Maksid Lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel, di antaranya Dinas PUPR, BPKAD, Bappeda, Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel.

Entry meeting kali ini membahas mengenai penugasan disiplin belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah, pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penyampaian tema Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2026 yang dipaparkan oleh Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto.

Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan entry meeting oleh BPKP ini merupakan langkah strategis dalam rangka pengawasan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Ada beberapa hal yang sudah disampaikan Kepala BPKP hari ini, untuk itu saya mengimbau kepada seluruh perangkat daerah dapat mendukung proses pengawasan dengan menyediakan data yang akurat tepat waktu, agar proses penugasan berjalan dengan lancar,” imbau Sekdaprov Syarifuddin.

Sekdaprov juga menegaskan bahwa BPKP memiliki peran penting tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan pendampingan guna mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan serta meminimalisir potensi risiko penyimpangan.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto memaparkan rencana kerja pengawasan serta ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan pihaknya.

“Ini kan untuk memenuhi sebuah tata kelola yang baik, dilihat dari bagaimana pengelolaan anggaran hingga bagaimana nanti pendapatan, itu semua akan kami evaluasi. Evaluasi ini tentu kami memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk kebaikan kedepan. Sehingga, kami mengharapkan kedepan pendapatan makin bagus, anggaran makin bagus, sehingga dapat tercapai kesehatan masyarakat Kalsel,” jelas Kepala BPKP Kalsel, Ayi Riyanto.

Melalui entry meeting ini pula, diharapkan terjalin koordinasi yang solid antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel menghadirkan promo spesial dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru dengan memberikan voucher belanja senilai Rp50.000 kepada masyarakat.

Promo ini dapat dimanfaatkan dengan dua cara, yakni membuka rekening tabungan Bank Kalsel atau melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program ini berlaku bagi 100 nasabah pertama yang memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Kantor Cabang Banjarbaru serta area Banjarbaru Expo, mulai 13 hingga 30 April 2026.Jaringan & Stasiun TV

Adapun jenis tabungan yang dapat dibuka dalam program ini meliputi Simpeda, Banua, Banua Bungas, Banua Rencana, hingga TabunganKu. Setiap nasabah yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh voucher belanja Indomaret senilai Rp50.000.

Bank Kalsel mengingatkan bahwa kuota promo terbatas, sehingga masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini.

Melalui program ini, Bank Kalsel berharap dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan sekaligus mendukung kemudahan pembayaran pajak daerah. [adv]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Suasana khidmat menyelimuti Gedung Idham Chalid Banjarbaru saat sebanyak 129 aparatur resmi mengikrarkan sumpah/janji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (14/4/2026) siang.

Momentum ini menandai dimulainya pengabdian penuh para abdi negara setelah melewati serangkaian proses seleksi dan pembinaan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, menegaskan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan ikatan moral yang harus dijaga sepanjang karier.

Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, ditegaskan bahwa setiap kata dalam sumpah tersebut mengandung tanggung jawab besar, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, para ASN diminta konsisten menjaga integritas hingga masa purna tugas.

“Menjadi ASN adalah amanah, bukan sekadar profesi. Kesempatan ini adalah anugerah yang harus dijaga dengan kerja nyata, kedisiplinan, serta integritas,” ujar Syarifuddin.

Gubernur menekankan, aparatur negara wajib mematuhi seluruh ketentuan yang melekat pada status ASN mulai dari disiplin kerja, etika, hingga sikap dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tak hanya itu, para ASN baru juga didorong untuk tampil sebagai generasi birokrasi yang lebih progresif. Semangat inovasi, kemampuan beradaptasi, serta komitmen terhadap pelayanan publik menjadi hal yang harus terus dikembangkan.

“Saudara harus mampu menunjukkan kinerja terbaik, terus belajar, dan menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyoroti ancaman yang dinilai kian mengkhawatirkan di kalangan aparatur, yakni maraknya praktik judi online. Aktivitas ini disebut tidak hanya berdampak pada kondisi pribadi, tetapi juga berpotensi merusak profesionalitas dan citra institusi.

Syarifuddin mengingatkan bahwa keterlibatan dalam praktik tersebut dapat berujung pada konsekuensi serius, termasuk sanksi disiplin. Ia pun meminta seluruh ASN menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak integritas.

“Jangan sampai hal seperti ini merusak karier yang sudah dibangun. Fokuslah pada tugas sebagai pelayan masyarakat dan jaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Kalsel, Indera Malik, menjelaskan bahwa para peserta merupakan CPNS formasi 2025 yang kini resmi diangkat menjadi PNS pada 2026.

Menurutnya, pengambilan sumpah ini menjadi tonggak awal dalam perjalanan pengabdian sebagai aparatur sipil negara.

“Ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar sebagai pelayan publik. Kami berharap mereka mampu bekerja profesional, disiplin, dan terus meningkatkan kapasitas diri,” tutupnya.

M. Rizky Saputra salah satu peserta mengaku bersyukur dan bangga dapat mencapai tahapan tersebut setelah melalui proses panjang sebagai calon aparatur sipil negara.

“Alhamdulillah, ini adalah momen yang sangat kami nantikan. Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya kami resmi menjadi PNS. Tentu ini menjadi kebanggaan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Rizky.

Ia menambahkan, pesan yang disampaikan pemerintah, khususnya terkait integritas dan profesionalisme, menjadi motivasi tersendiri bagi dirinya dan rekan-rekan lainnya untuk bekerja lebih baik ke depan.

Rizky juga mengaku sepakat dengan peringatan terkait bahaya judi online yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sebagai ASN, menjaga perilaku dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak citra diri maupun institusi merupakan hal yang mutlak.

“Kami sadar sebagai ASN harus menjadi contoh yang baik. Jadi hal-hal seperti itu memang harus dijauhi agar tidak berdampak pada pekerjaan maupun kehidupan pribadi,” tutupnya. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menunjukkan komitmen penuh dalam pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan, melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Berbasis Teknoologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL/Waste to Energy) Aglomerasi Banjarmasin Raya tahun 2026.

Penandatanganan Kerja Sama ini dilakukan oleh Gubernur H Muhidin, dengan Walikota Banjarmasin, HM Yamin HR, Bupati Banjar, H Saidi Mansyur dan Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, disaksikan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, pada Kamis (9/4/2026) pagi, bertempat di Gedung DR KH Idham Chalid di Banjarbaru.

Gubernur H Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum, Dinansyah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk kesempatan yang diberikan kepada Kalsel untuk dapat melaksanakan program PSEL, yang tentunya akan berdampak baik terhadap pengelolaan sampah di Kalsel.

“Penandatanganan Kerja Sama (PKS) ini adalah titik awal agar pengelolaan sampah kita di Kalsel dapat berjalan dengan lebih baik,” sampai Gubernur melalui sambutan tertulisnya.

Smeentara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI melalui Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, mewakili Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofiq menyambut inisiasi Gubernur H Muhidin dalam menghadirkan aglomerasi Banjarmasin dan sekitarnya untuk PSEL ini dapat terlaksana.

“Bapak Menteri Lingkungan Hidup, dalam hal ini menyambut baik semua inisiasi yang dihadirkan Bapak Gubernur untuk bisa menghadirkan aglomerasi Banjarmasin dan sekitarnya, meliputi Banjar Bakula dan Kabupaten Banjar, selain Banjarmasin sendiri selaku tuan rumah yang menyediakan diri untuk penempatan PSEL,” sampainya.

Melalui PKS ini, ujar Hanifah, selanjutnya menjadi komitmen Gubernur dan Pemprov Kalsel untuk memastikan hal-hal terkait agar sesuai ketentuan dan persyaratan untuk PSEL dapat berjalan.

“Dengan komitmen ini, tugas Pak Gubernur adalah memastikan seluruh pasokan sampah bisa masuk ke dalam instalasi PSEL. Artinya ada kepastian untuk volume sampah yang akan ada, juga memastikan kerja sama lintas kabupaten/kota. Ini juga menjadi bentuk komitmen Pemprov Kalsel untuk mengawal terselenggaranya PSEL,” ingat Hanifah.

Diketahui bahwa proyek PSEL umumnya membutuhkan volume sampah minimal sekitar 1.000 ton per hari agar operasionalnya ekonomis dan efisien. Meskipun angka 1.000 ton menjadi standar, beberapa wilayah kadang memerlukan penyesuaian atau aglomerasi/kerjasama antar-daerah untuk mencapai kuota tersebut.

Selain itu, ujar Hanifah pada interview usai acara, kendati capaian volume yang dikomitmenkan pada PKS ini hanya 635 ton, notabene di bawah volume minimal sampah untuk proyek PSEL, disampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup, Hanif, diminta untuk menyiapkan beberapa lokasi lain.

“Secara volume berdasar Perpres 109/2025, minimal adalah di angka 1.000 ton per hari ke atas. Namun melihat kondisi yang ada, Pak Menteri diminta menyiapkan beberapa lokasi lain yang permasalahan sampahnya menjadi kedaruratan, karena diharapkan dengan PSEL ini, permasalahan sampah mampu kita selesaikan,” sampainya.

Dalam penjelasannya, Hanifah juga menyampaikan bahwa mengingat durasi operasional PSEL yang mencapai 30 tahun, harapannya PSEL dapat masuk dalam dokumen perencanaan daerah, baik kabupaten/kota juga provinsi.

Tak lupa Hanifah juga sampaikan pesan Menteri Lingkungan Hidup untuk pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota untuk mencanangkan pilah sampah dari sumber dan rumah tangga, untuk mengurangi cost pengelolaan sampah di daerah.

Di akhir penjelasannya, Hanifah menyampaikan harapan agar PSEL dapat terlaksana dengan lancar sesuai rencana, dan dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan lingkungan hidup di Kalsel.

“Mohon do’a untuk kita semuanya agar pengelolaan sampah di Kalsel semakin membaik, dan juga pelaksanaan PSEL nanti bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita komitmenkan, bisa memberikan manfaat buat Kalsel dalam pengelolaan lingkungan hidup,” tutupnya.

Turut berhadir pada kegiatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, serta Kepala Dinas atau perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalsel. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Usai melaksanakan apel pagi perdana pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (25/3/2026).

Sidak ini dilakukan untuk memastikan kedisiplinan dan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK dan PPPK Paruh Waktu di hari pertama masuk kerja usai libur panjang Idul Fitri, sekaligus menegaskan komitmen peningkatan kinerja pelayanan publik.

Didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Rusma Khazairin, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhmad Fydayeen, Kepala BPKAD Fatkhan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Fahrurazi, Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin menyidak beberapa SKPD, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sidak tersebut, Sekda secara langsung memantau absensi kehadiran pegawai, serta memastikan aktivitas perkantoran sudah berjalan normal. Ia juga berdialog dengan sejumlah pegawai untuk memastikan kesiapan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Hari pertama kerja ini menjadi tolok ukur kedisiplinan kita. Kehadiran ASN harus maksimal, dan pelayanan kepada masyarakat harus segera berjalan optimal,” tegasnya.

Secara umum, tingkat kehadiran pegawai di beberapa SKPD yang dikunjungi terpantau cukup baik. Meski demikian, Sekda tetap mengingatkan agar seluruh ASN menjaga disiplin, meningkatkan etos kerja, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

Sidak ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif pasca libur Hari Raya, serta menjaga kualitas pelayanan publik tetap prima.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam mendukung pembangunan daerah. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Bazaar Murah di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (16/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah.

Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi lintas instansi, antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, PT Bangun Banua, serta berbagai mitra lainnya. Sinergi ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa kegiatan bazaar murah merupakan langkah strategis untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat, khususnya saat permintaan bahan pokok meningkat menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah juga mengimbau produsen dan pedagang untuk mematuhi harga acuan yang telah ditetapkan, serta mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menambahkan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara bergiliran oleh perangkat daerah, khususnya pada momentum Ramadan dan menjelang Idulfitri. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai komoditas pangan dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Beberapa di antaranya seperti telur itik yang dijual sekitar Rp15 ribu per kilogram dari harga normal sekitar Rp30 ribu, serta ikan patin yang dijual sekitar Rp10 ribu per kilogram dari harga pasar yang dapat mencapai Rp30–40 ribu.

Partisipasi aktif juga ditunjukkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang menyediakan ikan segar dan produk olahan hasil perikanan dari pelaku UMKM lokal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Rusdi Hartono, menyampaikan bahwa penyediaan ikan patin murah serta produk olahan UMKM merupakan upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan sumber protein dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pelaku usaha lokal.

Selain penjualan bahan pangan murah, kegiatan ini juga menyalurkan paket sembako sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun bantuan tersebut diberikan kepada anak yatim, penyandang tunanetra, pasukan kuning, dan pasukan hijau sebanyak 950 paket, serta kepada masyarakat umum sebanyak 1.000 paket.

Dalam penyaluran paket sembako gratis, sebanyak 500 paket sembako yang disalurkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan diberikan kepada pasukan kuning dan masyarakat umum dengan cara menjawab pertanyaan seputar kebanksentralan dan inflasi serta melakukan scan QRIS Rp1 sebanyak 5 kali. Selain menyalurkan paket sembako, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan juga menghadirkan layanan penukaran uang bagi masyarakat di sekitar lokasi GPM sejumlah 200 paket.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya kolaborasi dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok secara terjangkau menjelang Idulfitri. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus diperluas agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. [rls]