​BENGKAYANG, SuaraBorneo.com -PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis berwawasan lingkungan, BNI berhasil mempertahankan kinerja positif di bidang Environmental, Social, and Governance (ESG), sekaligus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam agenda transisi energi menuju target net zero emission Indonesia.

​Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa perseroan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan profitabilitas dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Strategi bisnis berkelanjutan yang diterapkan BNI dinilai mampu menciptakan nilai tambah tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan ekosistem ekonomi nasional.

​”Keberhasilan BNI dalam mempertahankan rating ESG global di level A pada tahun 2025 ini merupakan bukti nyata bahwa komitmen keberlanjutan kami telah terintegrasi penuh ke dalam strategi bisnis inti perusahaan,” ujar Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar.

​Dia menambahkan, “Kami di BNI percaya bahwa pertumbuhan profitabilitas jangka panjang tidak boleh mengorbankan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Melalui efisiensi energi yang masif dan ekspansi pembiayaan hijau, kami berkomitmen penuh untuk menjadi motor penggerak utama dalam mendukung agenda transisi energi nasional menuju target net zero emission Indonesia.”

​Salah satu pencapaian penting BNI pada tahun 2025 adalah keberhasilannya mempertahankan MSCI ESG Rating pada level A, sekaligus meningkatkan skor penilaian dari Sustainalytics.

Capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa tata kelola perusahaan BNI dinilai semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan keberlanjutan global.
​Pengakuan internasional ini semakin memperkuat posisi BNI sebagai salah satu institusi perbankan nasional yang konsisten menerapkan prinsip ESG dalam strategi bisnis inti. Di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap aspek keberlanjutan, konsistensi BNI menjaga standar ESG juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis jangka panjang perusahaan.

​Tidak hanya dari sisi tata kelola, implementasi keberlanjutan BNI juga tercermin dalam efisiensi operasional perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, BNI mencatat total penghematan energi mencapai 559.194 Giga Joule (GJ). Pencapaian tersebut didorong oleh penerapan standar Green Building di berbagai kantor operasional, optimalisasi digitalisasi layanan, hingga pengurangan konsumsi kertas melalui transformasi proses bisnis berbasis teknologi.

​Langkah efisiensi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan emisi karbon nasional dan mendorong ekonomi rendah karbon. Digitalisasi yang dilakukan BNI tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya operasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penurunan jejak karbon perusahaan.

​Di sektor pembiayaan, BNI juga terus memperbesar porsi green portfolio melalui ekspansi kredit ke sektor-sektor berkelanjutan. Penyaluran pembiayaan untuk energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati, bangunan hijau, serta transportasi ramah lingkungan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang tahun.

​Peningkatan pembiayaan hijau ini menjadi bagian dari kontribusi aktif BNI dalam mendukung dekarbonisasi nasional sekaligus mempercepat transformasi pelaku usaha menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan. Dukungan terhadap sektor hijau juga diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih inklusif dan berdaya tahan tinggi.

​Meski menghadapi tantangan ekonomi global, kontribusi BNI terhadap perekonomian nasional tetap solid. Perseroan terus menciptakan nilai ekonomi bagi para pemangku kepentingan, termasuk menjaga pembagian dividen secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip ESG tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis, melainkan justru menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan perusahaan di masa depan.

​Ke depan, BNI optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekosistem ekonomi hijau nasional melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang ESG, inovasi digital berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

​Dengan kombinasi antara performa finansial yang sehat dan komitmen nyata terhadap lingkungan, BNI membuktikan bahwa pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan demi menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan hidup Indonesia. (Robin)
​

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Kemeriahan luar biasa menyelimuti Ramin Bantang Bengkayang sepanjang pekan ini. Event budaya tahunan yang paling ditunggu-tunggu masyarakat, Barape’ Sawa’ 2026, sukses digelar sejak 27 Mei hingga resmi ditutup pada Minggu (31/5/2026) malam.

Tahun ini, gawai akbar masyarakat Dayak Bengkayang tersebut tampil beda dan makin memukau lewat tema yang kental dengan kearifan lokal: “Karnaval Kontingen 1.000 Bae’”.

“Ini merupakan kultur budaya kita yang harus dijaga dan dilestarikan bersama,” ungkap Ketua Panitia Pekan Gawai Naik Dabor Barape’ Sawa’ 2026 Kabupaten Bengkayang, Rudi, S.Pd., M.Pd.

Menurut Rudi, pelaksanaan Pekan Barape’ Sawa’ yang rutin digelar setiap tahun ini bukan sekadar pesta adat biasa. Agenda ini memiliki misi penting sebagai perekat persatuan masyarakat, sekaligus wadah konkret untuk mengenalkan dan mewariskan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda agar tidak luntur ditelan zaman.

Suksesnya perhelatan besar ini tentu tidak lepas dari kerja keras panitia dan sinergi berbagai pihak. Rudi secara khusus menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas dukungan penuh, termasuk kucuran dana hibah yang sangat membantu operasional kegiatan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah mendukung penuh seluruh kegiatan ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” tutur Rudi.

Selain Pemkab, kelancaran acara yang menyedot perhatian ribuan warga ini juga disokong penuh oleh jajaran kepolisian dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bengkayang yang sigap menjaga situasi tetap kondusif.

Panitia juga mengapresiasi para donatur dan pihak swasta yang ambil bagian. Salah satu yang paling menonjol adalah Borneo Twindo Group yang memberikan dukungan total bagi kesuksesan event tahun ini.

Ada satu kejutan menarik yang membuat Barape’ Sawa’ tahun ini terasa makin spesial. Rudi membawa kabar gembira langsung dari panggung pemilihan Bujang dan Dara Barape’ Sawa’ 2026.

Bagi para pemenang yang terpilih, mereka tidak hanya membawa pulang trofi dan kebanggaan, tetapi juga jaminan masa depan pendidikan lewat beasiswa penuh dari Borneo Twindo Group.

“Mereka mendapatkan beasiswa untuk biaya kuliah sejak awal masuk hingga tamat,” kata Rudi.

Direktur Utama PT Borneo Twindo Group, Yulius Aho, berharap beasiswa ini bisa menjamin generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Selamat kepada mereka yang mendapat beasiswa lewat event budaya Barape’ Sawa’. Beasiswa ini sebenarnya disiapkan oleh Parpol Perindo juga,” ucap Yulius.

Rudi mewakili seluruh jajaran panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang, masyarakat adat Dayak Bengkayang, serta sanak saudara masyarakat adat Dayak dari kabupaten tetangga yang turut hadir memeriahkan acara.

Permintaan maaf ini disampaikan secara terbuka sebagai bentuk rasa hormat dan kerendahan hati panitia, bilamana selama pelaksanaan event berlangsung masih terdapat hal-hal maupun pelayanan yang kurang berkenan di hati para pengunjung.(Robin)

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Libatan lintas sektoral di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, memperkuat konsolidasi guna mendorong peran strategis gereja dalam menghadapi dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah perbatasan.

Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas keamanan, kerukunan, serta ketahanan sosial di Kecamatan Jagoi Babang, wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

​Untuk mewujudkan hal tersebut, instansi pemerintah bersama Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injil Indonesia (PGLII) menggelar diskusi terfokus (Focus Group Discussion/FGD) pada Senin, 25 Mei 2026. Diskusi kolaboratif ini bertujuan menyamakan persepsi dalam memetakan titik rawan gangguan kamtibmas di beranda depan negara.

​Hingga saat ini, wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kecamatan Jagoi Babang masih dihadapkan pada ancaman nyata.

Di antaranya peredaran gelap narkoba, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan penyelundupan barang ilegal. Jika dibiarkan, peredaran narkoba dikhawatirkan merusak masa depan generasi muda.

​Pendeta Maikel Roki Mawuntu menegaskan, gereja memiliki peran sentral dan menjadi garda moral dalam menghadapi tantangan keamanan di kawasan perbatasan.

“Untuk menghadapi dinamika sosial dan mencegah gangguan kamtibmas, kuncinya adalah komunikasi yang memunculkan optimisme demi satu tujuan bersama,” ujarnya.

​Maikel berharap diskusi lintas sektoral ini tidak berhenti sebagai seremonial, melainkan menjadi agenda berkelanjutan.

“Kami menaruh harapan besar agar komunikasi dan diskusi ini terus berlanjut, sehingga tidak putus dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di daerah perbatasan,” kata dia.

​Sesi diskusi berlangsung interaktif saat para peserta mempertanyakan regulasi pembawaan barang hingga prosedur administrasi bagi warga yang ingin beribadah ke Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, pihak Bea Cukai dan Pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) langsung memberikan penjelasan teknis. Tokoh agama diharapkan bisa membantu menyosialisasikan regulasi kepatuhan aturan lintas batas ini kepada jemaatnya.

​Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Jagoi Babang, Gregorio, menyatakan dukungan penuh atas keterlibatan tokoh agama. Menurutnya, Bea Cukai tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi jalur-jalur ilegal di perbatasan.

​”Kami sangat mendukung peran aktif gereja dalam membantu pencegahan gangguan kamtibmas. Pada prinsipnya, terkait pengawasan barang, kami tidak bisa sendiri mengawasi jalur-jalur tikus. Karena itu, kolaborasi ini sangat penting,” ungkap Gregorio.

​Apresiasi senada disampaikan oleh Kepala PLBN Jagoi Babang, Misdo Jerry Purba. Ia menilai keterbatasan pemerintah dalam mengover seluruh persoalan perbatasan memerlukan uluran tangan dari elemen masyarakat, termasuk pemuka agama.

​”Pemerintah memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua potensi gangguan kamtibmas. Melalui gereja, imbauan keamanan bisa tersampaikan langsung ke masyarakat.

Kehadiran tokoh agama sangat krusial untuk mencegah hal-hal yang merugikan keamanan negara,” tutur Misdo.
​Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkayang, AF. Romy, mengingatkan seluruh elemen agar tidak lengah terhadap potensi gesekan sosial.

​”Perbatasan adalah beranda depan kita. Saya mengajak tokoh-tokoh gereja untuk terus memperkuat kerukunan umat beragama. Mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap kerawanan sosial, utamanya bahaya narkoba dan perilaku menyimpang lainnya yang bisa merusak generasi muda Bengkayang,” kata Romy.

​Melalui konsolidasi ini, pihak gereja sepakat mengambil peran aktif dalam membangun kesadaran hukum serta memperkuat pembinaan moral demi menjaga ketahanan sosial di Kabupaten Bengkayang. (Robin)

BENGKAYANG, SuaraBorneo.com – Rona bahagia terpancar dari wajah para nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya Timur serta warga di sekitar Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kamis (21/5/2026).

​Di tengah situasi ekonomi yang dinamis, tantangan cuaca yang kerap tak menentu, serta menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1447 H, KUB Cahaya Timur menggelar aksi sosial dengan membagikan paket sembako.

Bantuan yang diinisiasi oleh internal kelompok ini diserahkan langsung oleh Mulyadi, selaku pengurus KUB Cahaya Timur, kepada seluruh anggota kelompok nelayan serta masyarakat sekitar yang membutuhkan.

​Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat pesisir, sekaligus menjadi berkah dalam menyambut hari raya kurban yang tinggal menghitung hari.

Kegiatan penyerahan bantuan paket sembako untuk kelompok tersebut berjalan dengan penuh rasa kekeluargaan dan dirasakan sangat berarti. Mengingat profesi nelayan tangkap sangat bergantung pada kondisi alam, fluktuasi hasil laut seringkali memengaruhi stabilitas dapur mereka.

Apalagi di momen menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Adha, kebutuhan pokok keluarga biasanya cenderung meningkat.
​

Dalam kesempatan tersebut, Mulyadi menyampaikan aksi sosial ini merupakan wujud komitmen dan kepedulian nyata untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga nelayan sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan warga sekitar.

​”Momentum Idul Adha adalah tentang semangat berbagi dan kepedulian antarsesama. Sebagai pengurus, kami sadar betul bagaimana kondisi di lapangan saat cuaca sedang tidak menentu. Oleh karena itu, bantuan ini tidak hanya kami peruntukkan bagi anggota KUB Cahaya Timur, tetapi juga untuk warga sekitar lingkungan kita yang membutuhkan. Kami berharap ini bisa membawa sukacita dalam menyambut hari raya,” ujar Mulyadi.

​Perwakilan anggota KUB Cahaya Timur beserta warga sekitar menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya yang mendalam atas inisiatif dan kepedulian yang digerakkan oleh kepengurusan kelompok tersebut. Menurut mereka, bantuan ini datang di waktu yang sangat tepat.

​”Kami atas nama seluruh anggota KUB Cahaya Timur dan perwakilan warga sangat berterima kasih atas bantuan sembako ini. Bagi kami yang menggantungkan hidup dari laut, dan warga yang sedang kesulitan, bantuan seperti ini bukan sekadar paket makanan, melainkan bentuk perhatian nyata yang sangat meringankan beban dapur keluarga, terutama jelang lebaran haji ini,” ujar salah satu anggota kelompok nelayan.

​Mulyadi berharap aksi solidaritas seperti ini dapat memicu kepedulian yang lebih luas, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Sungai Raya secara berkesinambungan.

Ia juga berpesan agar seluruh anggota KUB Cahaya Timur terus berupaya menjaga kekompakan dan keharmonisan dengan warga sekitar.

​Desa Sungai Duri yang terletak di pesisir Kabupaten Bengkayang dikenal sebagai salah satu lumbung nelayan tangkap yang potensial.

​”Melalui penyerahan sembako di bulan yang penuh berkah menjelang Idul Adha ini, diharapkan semangat para nelayan KUB Cahaya Timur untuk tetap melaut dan menjaga kelestarian perairan Bengkayang tetap terjaga dengan baik, termasuk bersama warga sekitar ikut menjadi garda Kamtibmas di perairan,” tutup Mulyadi. (Robin)

BENGKAYANG, SuaraBorneo.com – Pesta adat Naik Dango yang digelar di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang tahun 2026, menjelma menjadi panggung nyata indahnya toleransi dan kokohnya ikatan antaretnis.

Agenda tahunan ini tidak sekadar menjadi ritual ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah bagi masyarakat Dayak, melainkan juga sebuah refleksi mendalam dari persaudaraan yang telah mengakar kuat dalam sejarah, terutama hubungan harmonis antara etnis Dayak dan Kerajaan Mempawah.

Puncak perayaan yang berlangsung pada Rabu, 20 Mei 2026, menjadi bukti nyata bahwa perbedaan bukanlah pemisah, melainkan perajut harmoni bangsa.

Pesona keberagaman dan kuatnya tali persaudaraan antaretnis tersebut terpancar nyata sepanjang jalannya pagelaran tradisi Naik Dango.

Nuansa toleransi langsung terasa hangat saat parade seni dimulai. Berbagai etnis lebur dalam kegembiraan, berjalan beriringan dengan penuh rasa bangga mengenakan busana tradisional masing-masing sebagai bentuk penghormatan sekaligus dukungan nyata terhadap kelestarian budaya Naik Dango.

Berpusat di Rumah Adat Samalantan, event tahunan ini tetap konsisten merawat keluhuran adat istiadat warisan luhur. Namun, ada hal yang sangat istimewa pada perayaan kali ini. Kehadiran barisan kehormatan dari Kerajaan Mempawah turut mewarnai, memperindah, dan menggenapi kemeriahan pesta adat tersebut.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Samalantan, Zainal, menyatakan bahwa kolaborasi budaya antara etnis Dayak dan Kerajaan Mempawah dalam perayaan Naik Dango tahun ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi pihaknya.

“Kolaborasi budaya antara etnis Dayak dan Kerajaan Mempawah dalam perayaan Naik Dango tahun ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi kami. Bagi masyarakat Dayak Samalantan, Kerajaan Mempawah bukan sekadar tamu, melainkan kerabat sekaligus saudara dekat. Ikatan silaturahmi yang telah terjalin lama ini kini kembali kita rawat secara indah dan berkelanjutan melalui jalur kebudayaan,”
ungkap Zainal Ketua DAD Kecamatan Samalantan.

Sementara itu, pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur dan kebersamaan ini juga ditegaskan oleh pihak kesultanan. Raja Mempawah ke-XIV menegaskan agenda budaya seperti Naik Dango memiliki esensi yang sangat besar dalam membangun fondasi persaudaraan bangsa di tengah dinamika modernisasi.

“Agenda budaya seperti Naik Dango ini memiliki esensi yang sangat besar dalam membangun fondasi persaudaraan bangsa. Kami berharap melalui momentum ini, kita mampu mendorong kemajuan bersama sekaligus membentuk generasi muda yang mencintai akar budayanya sendiri. Dengan demikian, nilai-nilai tradisi luhur dapat menjadi benteng pertahanan yang kokoh di tengah kemajemukan masyarakat yang ada saat ini,” tegas Mohammad Hafijh Adinugraha, Raja Mempawah ke-XIV

Lebih dari sekadar perayaan spiritual dan kebudayaan, kemeriahan Naik Dango di Kecamatan Samalantan juga membawa berkah nyata bagi masyarakat setempat. Perputaran roda ekonomi di kawasan tersebut berdenyut positif seiring melimpahnya rezeki bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Para pedagang dan pengrajin lokal tampak ikut andil memadati kawasan sekitar Rumah Adat Samalantan, memanen berkah ekonomi dari antusiasme pengunjung yang membeludak.(Robin)

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Lahan plasma bersertifikat milik warga Kabupaten Bengkayang diduga di rampas Satgas PKH bersama PT Agrinas setelah ratusan hektare kebun sawit milik masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan di ambil alih dan di kelola sejak April 2026.

Dampaknya, warga kehilangan sumber penghasilan utama untuk kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, hingga membayar cicilan bank.

Dalam audiensi masyarakat tani bersama Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Kantor Bupati. Warga meminta aktivitas pengelolaan lahan dan pencurian buah di hentikan dan hak masyarakat segera di kembalikan.

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menegaskan pemerintah daerah akan membela kepentingan masyarakat plasma karena lahan yang di sengketakan memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurutnya, kawasan itu awalnya merupakan lahan Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Karimunting sejak era Kabupaten Sambas.

Setelah Kabupaten Bengkayang berdiri, area tersebut kemudian masuk skema plasma perusahaan sawit dan di peruntukkan bagi koperasi masyarakat

“Dasar hukumnya sudah ada SHM dari BPN. Dasar hukumnya lagi sudah ada keputusan bupati yang menunjukkan itu menjadi lahan plasma koperasi. Di sini pemerintah akan memperjuangkan masyarakat plasma,” tegas Sebastianus Darwis. Kamis(30/4/2026).

Ia juga menyoroti langkah Satgas PKH dan PT Agrinas yang di sebut masuk ke lokasi tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu.

“Kami di kabupaten tidak pernah mereka datang rembuk. Tiba-tiba langsung patok-patok. Nah ini yang menimbulkan konflik seperti sekarang. Yang di datangi masyarakat tetap kepala daerah, bupati,” ujarnya.

Menurut Sebastianus, setiap kebijakan di daerah semestinya melibatkan pemerintah kabupaten agar persoalan di lapangan tidak memicu gejolak sosial.

“Tolonglah juga berkoordinasi dengan pimpinan daerah sini,” katanya.

Sebastianus Darwis juga mengakui kerugian masyarakat tidak bisa di hindari karena kebun yang selama ini menjadi sumber ekonomi warga sudah tidak lagi di kelola pemiliknya.

“Ya otomatis pasti rugi, karena tidak lagi di kelola mereka. Mereka juga punya kewajiban yang harus dibayar setiap bulan,” katanya.

Ketua Koperasi Dasar Tumbuh Harapan, Kornelius Arif, mengatakan lahan yang kini di kuasai tersebut merupakan kebun plasma milik dua koperasi, yakni Koperasi Dasar Tumbuh Harapan dan Koperasi Matangware, di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.

Ia menyebut luas lahan yang saat ini di kuasai mencapai 419 hektare dan mulai di ambil alih sejak 11 April 2026.

“Sejak tanggal 11 April 2026 sampai dengan hari ini di kuasai dan dikelola oleh PT Agrinas,” kata Kornelius.

Kornelius menegaskan seluruh lahan tersebut telah memiliki sertifikat resmi yang terbit pada 2007, 2008, dan 2009. Masyarakat kemudian mulai menanam sawit pada 2011 dan menikmati hasil panen sejak 2014.

“Kami sudah menikmati hasil kelapa sawit ini dari tahun 2014. Itulah mata pencaharian kami untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan lainnya, termasuk sekolah anak-anak kami,” ujarnya

Namun sejak lahan di kuasai pihak lain, warga mengaku kehilangan pendapatan total. Banyak keluarga kini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena masih memiliki kewajiban pinjaman dan biaya operasional plasma.

“Dampaknya sekarang ini kami otomatis kehilangan pendapatan dari hasil kebun kami. Sementara kami masih punya hutang bank yang harus di tanggung, biaya rumah tangga, dan biaya sekolah anak-anak,” ucapnya.

Kornelius menyebut masyarakat sempat menolak saat pihak perusahaan mulai masuk ke areal kebun. Namun permintaan warga agar kegiatan di hentikan tidak di respons.

“Pada awal mereka masuk, kami sebenarnya sudah menghadang dan meminta kegiatan itu di hentikan. Tapi tetap tidak di indahkan,” ujarnya.

Selain melakukan protes di lapangan, warga juga menempuh jalur hukum dan administratif. Pengaduan telah di sampaikan ke Bupati Bengkayang pada 12 April 2026, di susul laporan polisi ke Polda Kalimantan Barat pada 22 April 2026.

“Kami minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gubernur Kalimantan Barat, dan Bupati Bengkayang agar mengembalikan hak-hak kami tersebut,” tegas Kornelius. (Robin)

BENGKAYANG, SuaraBorneo.com – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Bengkayang terus memicu diskusi hangat di ruang publik. Kritik dan masukan kini datang dari kalangan akademisi Institut Shanti Buana (ISB) yang menyoroti pentingnya kajian mendalam dan transparansi sebelum proyek strategis tersebut direalisasikan.

Rektor ISB Bengkayang, Marianus Dinata Alnija, menegaskan bahwa proyek sebesar PLTN tidak boleh hanya menjadi agenda formalitas pemerintah. Ia mendorong keterlibatan pihak independen dan tokoh masyarakat untuk membedah potensi risiko, terutama terkait dampak ekologis dan kesiapan sumber daya manusia.

“Rencana proyek pembangunan sebuah PLTN harus melalui kajian mendalam menyangkut kebutuhan serta penggunaannya secara menyeluruh. Hasil kajian tersebut wajib dibuka secara transparan kepada publik dengan melibatkan tokoh independen hingga tokoh masyarakat,” tegas Marianus.

Selain aspek lingkungan, Marianus menyoroti potensi konflik sosial yang mungkin muncul jika persoalan lahan tidak diselesaikan sejak dini. Menurutnya, kepastian status lahan masyarakat adalah kunci agar proyek ini tidak menyisakan masalah hukum atau sosial di kemudian hari.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa secara infrastruktur, pasokan listrik di Bengkayang saat ini sebenarnya sudah mumpuni. Ia menyarankan agar pemerintah lebih melirik potensi energi terbarukan yang melimpah di daerah setempat daripada memaksakan penggunaan nuklir yang dinilai belum mendesak.

“Bengkayang memiliki julukan daerah ‘Seribu Riam’ yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi terbarukan, tanpa harus bergantung pada PLTN yang kami nilai belum mendesak,” tambahnya.

Pihak akademisi berharap pemerintah benar-benar mempertimbangkan kelayakan jangka panjang bagi ekosistem dan masyarakat Bengkayang, agar pembangunan yang dilakukan selaras dengan kelestarian alam setempat. (Robin)