KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapuas menyambut kedatangan Kapolres Kapuas yang baru AKBP Rina Perwitasari.

Dalam rangkaian acara penyambutan di Polres Kapuas pada Jumat (17/7/2026). Penyambutan tersebut turut dihadiri Kapolres Kapuas sebelumnya AKBP Gede Eka Yudharma beserta jajaran dan sejumlah tamu undangan.

Kedatangan Kapolres Kapuas yang baru disambut dengan prosesi adat Potong Pantan sebagai salah satu tradisi penyambutan penghormatan khas masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

Selain prosesi Potong Pantan penyambutan juga dimeriahkan dengan penampilan tarian khas Dayak Kalimantan Tengah yang menambah suasana khidmat dan semarak dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Wakil Bupati Kapuas bersama unsur Forkopimda menyampaikan ucapan selamat datang kepada AKBP Rina Perwitasari di Kabupaten Kapuas.

“Diharapkan sinergi dan kolaborasi antara Polres Kapuas Pemerintah Kabupaten Kapuas serta seluruh unsur Forkopimda dapat terus terjalin dengan baik dalam menjaga keamanan ketertiban serta mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu kepada AKBP Gede Eka Yudharma disampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian selama menjabat sebagai Kapolres Kapuas. Pergantian kepemimpinan diharapkan dapat terus memperkuat soliditas dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) Kabupaten Kapuas melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertempat di aula rumah betang Disarpustaka, Rabu (15/7/2026).

Acara dibuka resmi Kepala Disarpustaka Kapuas Aswan dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas STIE STAI perwakilan SMKN SMPN SDN tokoh masyarakat setempat Damang Selat dan Disarpustaka.

Kadisarpustaka kapuas Aswan menegaskan bahwa FKP merupakan bagian penting dari amanat reformasi birokrasi demi menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Ia mengatakan forum strategis ini diselenggarakan guna membahas usul/saran dan perbaikan standar pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas sekaligus menghimpun masukan langsung dan Penandatangan Berita Acara Komitmen Standar Pelayanan.

Ia menjelaskan pula kualitas layanan kearsipan dan perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara tetapi juga sangat bergantung pada peran aktif masyarakat sebagai pengguna layanan. “Melalui forum ini kita duduk bersama untuk merumuskan solusi atas kendala pelayanan dan memperbaiki fasilitas dinas,” ujarnya.

Sementara dari jalannya konsultasi fokus pembahasan di forum ini dua pilar layanan utama Disarpustaka Kapuas seperti Perpustakaan yaitu (bu lisa) baca buku keliling desa optimalisasi pemanfaatan perpustakaan keliling kesekolah-sekolah perluasan jangkauan program duta baca literasi digital/spot baca.

Pojok Baca Digital (POCADI) serta peningkatan variasi koleksi buku untuk mencakup semua segmen pembaca seperti buku berbahasa daerah tentang budaya dayak.

Selanjutnya Kearsipan seperti pemanfaatan aplikasi digital berbasis Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Layanan Alih Media Arsip Keluarga (LAPAK) dan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SJIKN) yang dapat di akses Masyarakat.

“Melalui pelaksanaan forum konsultasi publik ini Disarpustaka berkomitmen untuk segera menindaklanjuti poin-poin rekomendasi yang telah disepakati bersama.

Langkah konkret ini diharapkan mampu mendongkrak indeks survei kepuasan masyarakat dan mendorong perbaikan performa pelayanan publik secara berkelanjutan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas,” ujar Aswan. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Pembekalan dan Pendampingan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) BOSKIN Terbaik Tahun 2026 digelar di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kuala Kapuas, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kadisdik Kapuas Suwarno Muriyat dan menghadirkan M Ariansyah dan Kuskarmen selaku narasumber dari BPMP Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pembekalan teknis sekaligus pendampingan kepada peserta dalam menyusun RAB BOSKIN sesuai ketentuan dan prioritas peningkatan mutu pendidikan.

Kegiatan diikuti 40 satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOSKIN) Terbaik Tahun 2026 yang berada di sekitar Kota Kuala Kapuas mengikuti kegiatan secara tatap muka.

Masing-masing sekolah diwakili oleh kepala sekolah bendahara atau operator sekolah agar penyusunan RAB dapat dilakukan secara tepat efektif transparan dan akuntabel.

Kadisdik Kapuas Suwarno Muriyat menegaskan bahwa dana BOSKIN harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghadirkan perubahan nyata terhadap kualitas pembelajaran dan penguatan tata kelola sekolah.

Kadisdik memaparkan tujuh Program Prioritas Pendidikan Hebat Kapuas Bersinar (PHKB) sebagai arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Kapuas yaitu Guru Kompeten dan Pembelajaran Berkualitas Siswa Berkarakter Kuat dan Berakhlak.

Hebat Gerakan Kamis Berbudaya Penguatan Literasi Numerasi dan Nilai Religius Sekolah Ramah Anak dan Inklusif Bijak Bermedia Digital serta Sekolah Kompetitif dengan Lulusan Siap Bersaing.

Ia menjelaskan seluruh program tersebut dapat diperkuat melalui pemanfaatan BOSKIN yang direncanakan secara matang dan tepat sasaran.

“BOSKIN Terbaik bukan hanya sekadar bantuan pendanaan tetapi merupakan instrumen untuk mendorong lahirnya inovasi dan peningkatan mutu pendidikan,” katanya.

Lebih lanjut Kadisdik mengatakan setiap rupiah yang direncanakan dalam RAB harus benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik guru dan kemajuan sekolah.

“Dalam hal ini penyusunan RAB harus sejalan dengan visi Pendidikan Hebat Kapuas Bersinar agar dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Narasumber dari BPMP Provinsi Kalimantan Tengah M Ariansyah menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan memastikan setiap sekolah mampu menyusun RAB sesuai petunjuk teknis berbasis kebutuhan nyata sekolah serta mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Ia mengatakan penyusunan RAB bukan sekadar memenuhi administrasi tetapi merupakan proses perencanaan strategis agar program yang didanai benar-benar berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Karena itu kami hadir untuk mendampingi sekolah agar mampu menyusun perencanaan yang efektif efisien dan sesuai regulasi.

“Semakin baik perencanaan yang disusun sekolah semakin mudah pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya. Melalui pendampingan ini kami berharap seluruh satuan pendidikan penerima BOSKIN dapat mengoptimalkan dana yang diterima untuk menghasilkan inovasi dan peningkatan mutu pendidikan,” tambah Kuskarmen.

Sementara itu Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdik Kapuas Rachmat PK menambahkan jika Kabupaten Kapuas pada Tahun 2026 memperoleh alokasi BOSKIN Terbaik bagi 60 satuan pendidikan. Untuk memastikan seluruh penerima memperoleh layanan pembekalan yang sama, Disdik Kapuas bersama BPMP Kalteng selenggarakan pula pembekalan dan pendampingan secara Zoom Meeting bagi sekolah-sekolah yang belum dapat mengikuti kegiatan tatap muka.

“Melalui sinergi ini diharapkan seluruh penerima BOSKIN Terbaik mampu menyusun RAB yang berkualitas akuntabel tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang profesional serta mendukung implementasi PHKB sebagai gerakan transformasi pendidikan di Kabupaten Kapuas,” pungkasnya. (Ujg/SB)

MELAWI, SuaraBorneo.com – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Melawi menyampaikan pernyataan sikap bersama terkait penyebaran informasi yang dinilai belum terverifikasi mengenai Kabupaten Melawi dan Bupati Melawi. Pernyataan tersebut dibacakan oleh Ketua umum Forum Pemuda Dayak (FOPAD) Kabupaten Melawi, Saleh Tapa, di Nanga Pinoh, Rabu (15/7/2026) malam.

Dalam pernyataannya, Saleh Tapa mengatakan bahwa sikap bersama tersebut merupakan representasi dari sejumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Melawi, di antaranya FOPAD Melawi, Laskar Pemuda Melayu (LPM) Melawi, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Melawi, Persatuan Orang Melayu (POM) Melawi, dan Sabang Merah Borneo Melawi.

Saleh Tapa menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati kebebasan berpendapat sebagai hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Kami menjunjung tinggi hak setiap warga untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan masukan demi kemajuan daerah sesuai prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Saleh Tapa.

Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan keresahan maupun perpecahan di tengah masyarakat.

“Setiap pernyataan yang disebarkan, khususnya yang berkaitan dengan Kabupaten Melawi dan Bupati Melawi, harus didukung oleh fakta yang sah, beretika, serta tidak berpotensi merusak nama baik, memicu keresahan, ataupun memecah persatuan,” tegasnya.

Dalam pernyataan sikap tersebut, organisasi masyarakat juga meminta kepada pemilik akun bernama Syamsul Jahidin untuk menghapus konten yang dinilai belum teruji kebenarannya, memberikan klarifikasi secara terbuka, serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Melawi dalam waktu 3 x 24 jam.

“Kami meminta Saudara Syamsul Jahidin selaku pemilik akun yang menyebarkan konten tidak teruji untuk menghapus unggahan, memberikan klarifikasi terbuka, serta memohon maaf secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Melawi dalam batas waktu tiga kali dua puluh empat jam,” kata Saleh Tapa.

Lebih lanjut, Saleh Tapa menyampaikan komitmen organisasi masyarakat untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di Kabupaten Melawi.

Ia juga menyatakan bahwa apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, organisasi masyarakat akan menempuh langkah sesuai mekanisme hukum dan lembaga adat yang berlaku.

“Kami berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan daerah. Apabila permintaan kami tidak dipenuhi, kami akan menempuh jalur hukum maupun lembaga adat yang berlaku,” ujarnya.

Mengakhiri pernyataannya, Saleh Tapa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak serta menjadikan ruang digital sebagai sarana membangun persatuan dan kemajuan daerah.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial demi kemajuan dan persatuan Kabupaten Melawi,” tutup Saleh Tapa. (Tio)

BALI, SuaraBorneo.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) usai menggelar pelantikan Pokja News Room Jaga Desa di Provinsi Bali, lanjutkan Safari menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat Provinsi Lampung serta Kabupaten/Kota di Yunna Hotel Lampung, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan SMSI dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan hukum.

Program Pokja Newsroom Jaga Desa bertujuan memberikan pendampingan, pengawalan, serta literasi hukum kepada aparatur desa dalam mengelola dana desa maupun aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI.

Pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat Provinsi Lampung dilakukan langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus. Sementara pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat kabupaten/kota dipimpin Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan, SE.

Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus mengatakan, Pokja Newsroom Jaga Desa dibangun melalui sistem jejaring yang terintegrasi dari pusat hingga daerah sehingga setiap persoalan yang terjadi di desa dapat segera diketahui melalui media monitoring yang berada di ABPEDNAS dan dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

“Alurnya nanti ada Newsroom Pusat, ada koordinator Pokja Newsroom di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten/kota. Dan di setiap kabupaten membentuk Kordinator kecamatan dengan anggota terdiri dari berbagai desa. Program ini dibentuk untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa agar tidak sampai masuk ke ranah hukum,” ujar Firdaus.

Menurutnya, seluruh informasi dan persoalan yang berkembang di desa akan terhubung dan terintegrasi dalam sistem nasional melalui jejaring Pokja Newsroom Jaga Desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Apapun persoalan yang ada di desa akan terintegrasi ke pusat melalui jejaring Pokja Newsroom Jaga Desa. Program yang dibentuk Kejaksaan Agung ini memberikan penekanan pada pengelolaan program pembangunan yang merupakan bagian dari aset-aset negara yang berada di desa agar dikelola secara efektif sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku,” katanya.

Firdaus menegaskan, program tersebut hadir sebagai langkah preventif untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana desa maupun aset desa.

“Program ini hadir untuk mencegah penyimpangan dan tindak pidana korupsi, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Ini terintegrasi dengan program Jamintel Kejaksaan Agung RI Bersama APEDNAS dan SMSI menjadi bagian dalam program itu melalui pembentukan Pokja Newsroom,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan berharap kepengurusan Pokja Newsroom Jaga Desa yang baru dikukuhkan mampu menjalankan tugas sebagai jembatan informasi sekaligus mitra pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa.

“Kami berharap Pokja Newsroom Jaga Desa Provinsi Lampung mampu menjadi wadah kolaborasi antara media, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Kehadiran pokja ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memberikan edukasi, pendampingan, serta membangun kesadaran hukum agar tata kelola desa semakin baik dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” ujar Donny.

Ia juga mengajak seluruh pengurus Pokja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjalankan tugas secara profesional dan menjaga independensi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Mari kita jadikan Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan desa melalui pemberitaan yang objektif, edukatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.

“Kami berharap Pokja Newsroom Jaga Desa mampu menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program Gubernur yang saat ini fokus menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui swasembada pangan. Sinergi pemerintah, Kejaksaan, dan media menjadi modal penting agar pembangunan desa berjalan lebih transparan dan tepat sasaran,” kata Ganjar.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mendorong hilirisasi desa melalui Program Desaku Maju, termasuk pengembangan Pupuk Hayati Cair (PHC) atau Pupuk Organik Cair (POC) yang dibagikan secara gratis kepada petani untuk mendukung modernisasi pertanian.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengolahan komoditas unggulan seperti gabah, singkong, karet, dan kopi agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa. Dukungan lainnya berupa penyediaan mesin pengering (dryer), pengembangan fasilitas penggilingan padi, hingga penerapan teknologi pertanian modern seperti penggunaan drone untuk penyemprotan pupuk secara lebih efisien.

“Dengan penguatan ekonomi desa dan tata kelola pemerintahan yang baik, kami optimistis kesejahteraan petani dan masyarakat desa akan terus meningkat. Karena itu kami menyambut baik kehadiran Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai bagian dari pengawasan partisipatif,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Wakil Ketua Umum Yono Hartono, Direktur Umum, Arif Zen Mustofa dan Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan, SE, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Wilson perwakilan Kejaksaan Tinggi Lampung, serta para pengurus Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung.

Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kejaksaan hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan konsultan bagi pemerintah desa. Pendekatan preventif tersebut diharapkan mampu mencegah penyimpangan dalam tata kelola keuangan dan aset desa sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. [ad/rls]

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) menyelenggarakan Sidang Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Ruang Rapat Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kapuas dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kapuas Kamis (16/7/2026).

Agenda yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 16 hingga 18 Juli 2026 ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kapuas Sekretaris Daerah Usis I Sangkai unsur Forkopimda staf ahli bupati asisten setda sejumlah kepala perangkat daerah dan undangan.

Turut hadir Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Kapuas yang diketuai oleh Ida Bagus Putu Prajna Yogi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta Sekretaris TACB Gauri Vidya Dhaneswara dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

Plt Kepala Disparbudpora Kabupaten Kapuas Budi Kurniawan memaparkan bahwa sidang kali ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya serta regulasi pemajuan kebudayaan.

“Tujuan utamanya adalah menjaga menyesuaikan serta mendaftarkan aset potensi cagar budaya daerah ke dalam sistem Registrasi Nasional,” katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini Kapuas telah mengusulkan empat cagar budaya ke tingkat provinsi dan nasional yakni Gereja GKE Immanuel Mandomai Rumah Hai Amos Akaya Rumah Juang Anjir Serapat Km 10 dan Makam Temanggung Nicodemus Ambu Jaya Negara.

“Untuk tahun 2026 ini terdapat tujuh objek diduga cagar budaya yang akan disidangkan. Objek tersebut meliputi kategori bangunan seperti Rumah Hai Amos Akaya dan Rumah Segitiga di Mandomai.

Sementara untuk kategori benda objeknya berada di lingkup Gereja Mandomai yang meliputi alat musik harmonium asal Swiss/Jerman terompet gereja peralatan perjamuan mozaik gereja yang tergolong langka di dunia serta Sakristi Makam Misionaris CC Hendrich, ” jelasnya.

Meski demikian lanjutnya terkait objek sidang pihak Disparbudpora juga menyoroti sejumlah tantangan pelestarian di lapangan. Beberapa di antaranya adalah kebutuhan wadah penyimpanan koleksi benda cagar budaya milik masyarakat kendala administratif penguasaan lahan oleh warga di kawasan Situs Kuno Bataguh seluas lima hektar serta penyelamatan peninggalan bersejarah di Kota Baru.

“Terkait hal itu para camat kepala desa dan tokoh masyarakat diimbau untuk aktif menginventarisasi objek potensial di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Kapuas HM Wiyatno melalui Wabup Kapuas Dodo menyatakan dukungan penuh atas terselenggaranya sidang penetapan ini.

Ia menyampaikan hal ini dinilai sejalan dengan visi Kapuas Bersinar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bermartabat dan berbudaya.

Pemerintah daerah berharap nilai-nilai adat tradisi dan warisan nenek moyang ini dapat terus dijaga di tengah pesatnya era globalisasi teknologi.

Oleh karena itu cagar budaya harus kita jaga bersama dilestarikan dan diperkenalkan di lingkungan pelajar mahasiswa serta masyarakat luas agar menjadi salah satu subjek wisata budaya yang diminati.

“Saya juga berharap kepada para juru pelihara yang ditunjuk agar selalu memberikan pelayanan terbaik guna memberikan kesan mendalam bagi wisatawan lokal maupun mancanegara,” ujarnya. (Ujg/SB)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka mendorong penyebaran informasi publik yang berkualitas dan mendukung pembangunan daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi pengurus SMSI Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin yang diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, mewakili Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR, di Ruang Sekda Pemko Banjarmasin, Kamis (16/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab itu menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membahas berbagai peluang kolaborasi antara SMSI Kalsel dan Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik, penyampaian program pembangunan, serta menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Ketua SMSI Kalsel, Anang Fadilah, mengatakan audiensi ini merupakan bagian dari upaya organisasi membangun komunikasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis media siber.

“SMSI Kalsel berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat. Kami ingin membangun sinergi yang positif agar media siber dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kualitas informasi di ruang digital,” ujar Anang Fadilah.

Menurutnya, kerja sama yang baik antara pemerintah dan media merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Sementara itu, Wali Banjarmasin, H. M Yamin HR melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menyambut baik kunjungan jajaran pengurus SMSI Kalsel.

Ia menilai media memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Pemerintah Kota Banjarmasin terbuka untuk terus bersinergi dengan SMSI. Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat penyebaran informasi yang objektif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Melalui audiensi tersebut, SMSI Kalsel berharap hubungan baik dengan Pemerintah Kota Banjarmasin semakin erat dan menjadi langkah awal lahirnya berbagai kolaborasi dalam mendukung penyampaian informasi publik yang profesional, menangkal penyebaran hoaks, serta memperkuat ekosistem media siber yang sehat di Kalimantan Selatan. (SMSI Kalsel)