BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menerima sebanyak 357 akses masyarakat hingga Triwulan II 2025. Akses tersebut terdiri dari Laporan Masyarakat, Konsultasi Non Laporan dan Surat Tembusan yang disampaikan ke Ombudsman Kalsel. Adapun permasalahan pelayanan publik yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat antara lain Infrastruktur, Administrasi Kependudukan, Pendidikan, Agraria/Pertanahan, Kesehatan, Kepegawaian, Energi dan Kelistrikan, serta Air Minum/Bersih.

Dari 357 akses tersebut, sebanyak 114 adalah Laporan Masyarakat (LM) yang telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti oleh Ombudsman Kalsel. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk menentukan ada tidaknya maladministrasi dalam pelayanan publik yang dilaporkan tadi. Dari 114 LM yang ditangani, sebanyak 99 telah diselesaikan dan dilakukan penutupan laporan. Sedangkan sisanya sebanyak 15 masih dalam proses pemeriksaan.

Maladministrasi adalah perilaku buruk dalam pelayanan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Ada beberapa perilaku penyelenggara pelayanan publik yang dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, yakni tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, tidak patut, tidak kompeten, diskriminasi, permintaan imbalan uang/barang/jasa, berpihak, konflik kepentingan, perbuatan melawan hukum, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum.

Hingga Triwulan II atau Semester 1 2025, dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yakni tidak memberikan pelayanan dengan jumlah pengaduan sebanyak 59 laporan. Kemudian pengabaian kewajiban hukum sebanyak 27 laporan, penundaan berlarut 14 laporan, dan penyimpangan prosedur 10 laporan.

”Dugaan permintaan imbalan berupa uang, barang atau jasa masih mewarnai pelayanan publik di Kalsel, ini ada 4 laporan, diantaranya di sektor pelayanan pajak dan pendidikan,” terang Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan saat ekspos media di Banjarmasin (18/7/2025).

Lima instansi yang paling banyak dilaporkan berturut-turut adalah Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Pendidikan Negeri, BUMN/BUMD dan Kementerian. ”Pemerintah Daerah paling tinggi, dikarenakan Pemerintah Daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, paling banyak memberikan pelayanan publik, bahkan hingga ke level desa,” lanjut Hadi Rahman.

Oleh karenanya Ombudsman Kalsel meminta kepada Pemerintah Daerah agar terus berkomitmen dan melakukan upaya nyata untuk membenahi serta memperbaiki kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat dasar, seperti Desa dan Kelurahan. Mengingat layanan di Desa dan Kelurahan ini sering dan banyak diakses masyarakat, sehingga wajib mendapat perhatian serius.

“Sejak 2022, kami sangat concern untuk menghitung nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat pelayanan publik yang buruk. Pada periode 2022 hingga 2025, total kerugian masyarakat yang berhasil diselamatkan sebesar Rp.37.367.776.005. Khusus Semester I tahun 2025 ini saja, nilai valuasinya mencapai Rp.1.789.531.200,” papar Hadi Rahman.

Dalam konteks pencegahan maladministrasi, Ombudsman Kalsel terus melakukan pendampingan pemenuhan standar pelayanan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga ke instansi vertikal. Ombudsman Kalsel mendorong agar seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik memenuhi Standar Pelayanan Publik, meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan, memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), menyediakan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, silent citizen dan warga di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), serta membangun budaya inovasi dan melayani.

Beberapa kegiatan pencegahan maladministrasi yang telah dilaksanakan hingga Semester I tahun 2025 ini antara lain penetapan Desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Kotabaru (18 desa), Kabupaten Banjar (1 desa) dan Kabupaten Balangan (10 desa), serta inisiasi program Puskesmas Ramah Pelayanan Publik pertama di Kalsel, bahkan di Indonesia, yaitu Puskesmas Sungai Andai, Kota Banjarmasin sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik.

Sementara untuk kajian dalam rangka perbaikan kebijakan pelayanan publik, Ombudsman Kalsel mengangkat tema tentang “Problematika Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Desa di Kalimantan Selatan”. Kajian tersebut menghasilkan saran perbaikan yang sudah disampaikan kepada Gubernur Kalsel pada 23 Juni 2025. Saat ini statusnya dalam pemantauan tindak lanjut atas pelaksanaan saran dimaksud. [ad/rls]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan generasi muda. Kali ini, UPZ Bank Kalsel menyalurkan bantuan pendidikan kepada 4 (empat) mahasiswa asal Kalimantan Selatan yakni Muhammad Sunusi, Fathi Ahmad Syauqie, Risa Aulia Rahmi dan Nur Isbah Dinah yang berasal dari keluarga prasejahtera, Jum’at (18/7/2025).

Penyerahan bantuan ini dilakukan sebagai bagian dari program pendidikan UPZ Bank Kalsel yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dan pemuda daerah yang memiliki semangat belajar tinggi namun terkendala kondisi ekonomi.

Keempat mahasiswa tersebut berasal dari berbagai pendidikan Sekolah di Kalimantan Selatan dan telah melalui proses seleks yang ketat di Universitas Al-Azhar berdasarkan prestasi akademik dan latar belakang ekonomi. Bantuan yang diberikan mencakup biaya pendidikan, kebutuhan akademik, serta dukungan lain yang menunjang proses perkuliahan mereka.

Ketua UPZ Bank Kalsel, Doso Setiawan menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian lembaga terhadap pentingnya pendidikan sebagai salah satu jalan keluar dari lingkaran kemiskinan.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para mahasiswa dan menjadi penyemangat mereka untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi daerah,” ujar Doso dalam sambutannya.

Salah satu penerima bantuan, mahasiswa asal Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Sunusi mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ia berkomitmen untuk memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kalimantan Selatan.

“Dengan tersalurkannya bantuan ini, UPZ Bank Kalsel kembali menegaskan perannya sebagai lembaga yang aktif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan, sebagai wujud nyata amanah dari para muzzaki,” ungkap Sunusi.

Bagi Donatur dan Sahabat Bank Kalsel yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. [adv/ad]

Rekening Zakat, Infak dan Sedekah :
Bank Kalsel Syariah :
6500844928 (Zakat)
6500846214 (Infak dan sedekah)
A.n Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel

Konsultasi dan Konfirmasi transfer via WA Center UPZ Bank Kalsel: 0811505153

#UPZBankKalsel #bankkalsel #bankkalselsyariah

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel dengan bangga menyerahkan dukungan pembangunan Spot Pasar Terapung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR). Inisiatif ini merupakan bentuk nyata komitmen Bank Kalsel dalam mendukung pelestarian budaya nusantara, khususnya budaya pasar terapung yang menjadi ikon khas Kalimantan Selatan.

Dukungan CSR tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin disaksikan oleh Komisairs Non Independen Bank Kalsel, Hj. Karmila Muhidin; Plt. Direktur Operasional TMII, I Gusti Putu Ngurah Sedana; serta perwakilan dari Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Anjungan Kalimantan Selatan TMII.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas kontribusi ini.

“Kami merasa sangat bersyukur dan bangga dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia melalui program CSR ini. Pembangunan spot pasar terapung ini bukan hanya bentuk dukungan terhadap sektor pariwisata, tetapi juga wujud perhatian kami terhadap pelestarian budaya dan kearifan lokal,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).

Pasar terapung adalah pasar tradisional unik di mana aktivitas jual beli dilakukan di atas air menggunakan perahu tradisional yang disebut jukung. Selain menjadi tempat berdagang, pasar terapung mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan.

Pembangunan fasilitas ini di TMII dipandang sangat strategis, mengingat TMII merupakan etalase budaya Indonesia yang merepresentasikan keberagaman tradisi dari seluruh penjuru nusantara. Kehadiran spot pasar terapung ini diharapkan dapat menambah daya tarik wisata, menjadi media edukatif bagi pengunjung, serta memperluas akses pasar bagi UMKM lokal.

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Dan TMII, sebagai pusat budaya nasional, adalah tempat yang tepat untuk memperkenalkan kekayaan tradisi lokal kepada masyarakat luas dan wisatawan mancanegara,” tambahnya.

Melalui pembangunan spot ini, Bank Kalsel juga menunjukkan dukungan terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs), antara lain:

• SDG 1: Tanpa Kemiskinan – Memberdayakan pelaku UMKM lokal dengan memperluas akses pasar melalui promosi produk dan budaya khas Kalimantan Selatan.
• SDG 2: Tanpa Kelaparan – Memperkenalkan hasil pertanian, perikanan, dan kuliner tradisional sebagai bagian dari ketahanan pangan lokal yang bernilai budaya.
• SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan  -Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan memperkuat eksistensi budaya dan produk lokal di pusat kegiatan nasional seperti TMII.

CSR bagi Bank Kalsel bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi komitmen moral untuk turut serta membangun negeri dan menjaga warisan budaya bangsa.

Bank Kalsel juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak manajemen TMII atas kerja sama yang solid selama proses pembangunan berlangsung.

“Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dan dirawat bersama-sama, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Semoga kolaborasi baik ini terus berlanjut di masa mendatang,” tutupnya. [adv/nrl]

KANDANGAN, SuaraBorneo.com – Pada hari ini, Laung Kuning Banjar DPC HSS, melakukan bersilaturahmi Kejaksaan Negeri HSS kamis 17 juli 2025

Ketua Laung akuning, Indra MaulanaA, menyampaikan Ahamdulillah laung kuning Banjar DPC HSS dapat silaturahmi kepada telah membantu dalam keberangkatan ke Gorogot Kalimantan Timur berapa bulan yang lalu.

“Alhamdulillah sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri HSS, mudah-mudahan akan datang aruh ganal di Samarinda Kalimantan Timur, dapat membantu lagi untuk keberangkatan acara aruh ganal budaya banjar di Samarinda Kalimantan Timur, tahun depan, ungkapnya.

Ailaturahmi berakhir dengan penyerahan piagam dan baju kepada membantu keberangkatan, dan foto bersama. (Azifa)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dan lingkungan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan bantuan berupa Dua Unit Kendaraan Roda Tiga Bak Terbuka kepada RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin untuk mendukung pengelolaan sampah di lingkungan Rumah Sakit, Selasa (15/7/2025).

Bantuan CSR diserahkan oleh Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Mitra Damayanti, didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah, kepada Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, dr. Among Wibowo, M.Kes., Sp.S, disaksikan oleh Dewan Pengawas Dra. Rachmah Norlias dan dr. Arlan Prabowo, M.Sc., Sp.PK. di halaman Rumah Sakit pada saat apel pagi.

Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, dr. Among Wibowo, M.Kes., Sp.S, mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Bank Kalsel.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kontribusi nyata Bank Kalsel. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk mengatasi tumpukan sampah yang sangat banyak, sekaligus menunjang pengelolaan sampah yang lebih baik di Rumah Sakit Kami,” ungkap dr. Among.

Sedangkan Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Mitra Damayanti menyampaikan, Banjarmasin sempat menghadapi kondisi darurat sampah yang menjadi perhatian dan harus diselesaikan bersama.

“Melalui bantuan kendaraan roda tiga bak terbuka ini, Kami berharap dapat berkontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien, khususnya di lingkungan Rumah Sakit. Ini bukan hanya tentang fasilitas, tetapi tentang komitmen bersama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan,” ujar Mitra Damayanti.

Mitra menambahkan, selain sebagai wujud kepedulian sosial dan lingkungan, kolaborasi ini juga mencerminkan hubungan baik yang telah terjalin antara Bank Kalsel dan RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh.

“Kami menghargai kepercayaan yang diberikan, termasuk dalam hal kerja sama layanan perbankan. Semoga sinergi ini terus tumbuh dan membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Penyerahan bantuan ini menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai Mitra Strategis yang tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan, khususnya di sektor kesehatan dan lingkungan. [adv/ad]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel menyerahkan secara simbolis deviden atau laba pembagian keuntungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar Rp 55,5 miliar rupiah. Penyerahan dilakukan pada momen pelantikan Dewan Komisaris Baru Bank Kalsel, pada Senin (14/7) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Deviden diserahkan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Gubernur Muhidin.

Fachruddin menjelaskan, penyerahan deviden ini sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Februari lalu di Banjarmasin, dan sudah dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hari ini kami serahkan secara simbolis kepada pak Gubernur. Terdiri dari 55 miliar sekian rupiah untuk deviden dan CSR nya 3,7 miliar. Insya Allah kedepannya akan lebih kami naikkan,” ujarnya.

Sejauh ini, menurut Fachrudin, kinerja Bank Kalsel terbilang bagus. Terbukti laba Bank Kalsel tumbuh dibanding Juni tahun lalu.

“Jadi tumbuhnya 136 persen atau 40 miliar lebih tinggi dari Juni 2024. Alhamdulillah,” ungkapnya.

Fachruddin berharap, dengan adanya kerjasama dengan jajaran Dewan Komisaris baru, dan dukungan dari pemerintah, masyarakat serta media, maka laba Bank Kalsel akan kembali meningkat. [adv/ad]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Penyerahan CSR dan deviden dari Perseroda untuk Pemprov Kalsel tersebut disela pelantikan empat anggota Dewan Komisaris baru Bank Kalsel oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin di Gedung Dr KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (14/7/2025).

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyerahkan kepada Gubernur Kalsel H Muhidin tentang Dividen Pemprov Kalsel Tahun Buku 2024 dari PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel sebesar Rp 55.596.346.297,-

Selain itu, dihadapan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK dan pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, Dirut Bank Kalsel juga menyerahkan Dana CSR Alokasi Pemprov Kalsel Tahun 2025 dari Perseroda sebesar Rp3,767 miliar.

Kemudian, Gubernur Kalsel, H Muhidin juga menerima deviden sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dari PT Bangun Banua Kalsel tahun 2024 sampai tahun 2025 dari Direktur Utama PT Bangun Banua Kalsel, Afrizaldi sebesar Rp8,179 miliar.

Gubernur Kalsel, H Muhidin menyampaikan bahwa kinerja Perseroda harus selalu ditingkatkan dan didorong dalam kemajuan untuk pembangunan daerah sehingga amanah yang diberikan agar dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal.

Dalam kesempatan itu, Gubernur H Muhidin mendorong yang telah dilantik agar amanah yang diberikan harus dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, komitmen dan integritas tinggi. [adv/ad]