BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Seiring dengan berakhirnya tahun ajaran 2024/2025, pihak sekolah menggelar kegiatan perpisahan siswa. Berkaca pada Laporan Masyarakat yang disampaikan kepada Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan pada 2024, menggambarkan masih adanya pungutan dalam pelaksanaan acara perpisahan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Pungutan ini terjadi karena orang tua/wali peserta didik diminta menyetor dana dengan nominal dan waktu tertentu.

Berkenaan hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman menekankan agar Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus dijadikan acuan oleh seluruh sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan acara perpisahan.

“Kegiatan perpisahan ini tentunya tidak lepas dengan membawa nama sekolah. Oleh karenanya, pihak sekolah tidak boleh bersikap lepas tangan terkait tempat, konsep, maupun pembiayaan acara”, tegasnya. “Dalam beberapa laporan, meski kegiatan sering diinisiasi oleh siswa atau orang tua, tanggung jawab moral dan etika tetap berada di bawah pengawasan sekolah”.

“Selama kegiatan tersebut atas nama sekolah, maka pihak sekolah harus mengetahui dan menyetujui seluruh detailnya. Hal ini penting agar kegiatan tetap terkontrol dan tidak menimbulkan kesan negatif di masyarakat,” imbau Hadi Rahman pada Kamis (22/5/2025) di Kantor Perwakilan Ombudsman Kalsel yang berada di Jalan S. Parman Banjarmasin.

Selain itu, peran pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan dimasing-masing daerah, harus lebih proaktif mengidentifikasi rencana kegiatan perpisahan dari masing-masing sekolah, serta membuka kanal pengaduan yang responsif terhadap informasi dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. “Dinas Pendidikan, harus mengambil langkah tegas terhadap pihak sekolah, jika ditemukan adanya potensi pengabaian terhadap surat edaran tersebut,” sambung Hadi Rahman.

Diharapkan dengan adanya penegasan dan pengawasan yang efektif dari pihak Pemda, penyelenggaraan layanan pendidikan tidak mengalami disorientasi arah serta laporan masyarakat terkait pungutan dalam pelaksanaan acara perpisahan sekolah tidak berulang kembali di tahun ini dan seterusnya.

Ia juga mengapresiasi Dinas Pendidikan yang telah mengeluarkan surat edaran atau himbauan kegiatan perpisahan tidak boleh bersifat wajib, tidak membebani orang tua secara finansial, digelar secara sederhana di lingkungan sekolah atau gedung milik pemerintah, bukan di hotel atau tempat hiburan.

“Acara perpisahan ini kan tidak terkait dengan kualitas pembelajaran dan tidak ada dasar hukumnya. Jadi, tidak perlu mewah dan dipaksakan. Cukup digelar secara sederhana di lingkungan sekolah, dan yang lebih penting adalah mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan dan apresiasi terhadap peserta didik,” pungkasnya. [ad/rls]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan menggelar Diseminasi Perkembangan Terkini Perekonomian, Fiskal, dan Sektor Keuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), sebagai forum penyampaian dan diskusi mengenai kondisi dan prospek perekonomian daerah secara komprehensif.

Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia mendiseminasikan informasi terkait perkembangan ekonomi, sektor strategis, serta kondisi inflasi di Kalimantan Selatan. Pada saat yang sama, DJPb melakukan diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta OJK Kalsel menyampaikan informasi terkini tentang stabilitas sektor jasa keuangan. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antar lembaga dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah di Kalimantan Selatan.

Informasi yang disampaikan dalam diseminasi diharapkan dapat memberikan perspektif kepada perbankan dan para pelaku usaha dalam proses perencaan dan pengembangan bisnis. Diseminasi ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat semakin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Perekonomian Kalsel Terus Tumbuh di Tengah Tantangan Global, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, menyampaikan bahwa pada triwulan I 2025, perekonomian Kalimantan Selatan tetap tumbuh solid sebesar 4,81% (yoy), ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Perkembangan ke depan akan tetap positif dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sepanjang 2025, yang diperkirakan mencapai kisaran 4,5%-5,3%. Ia juga menambahkan bahwa inflasi daerah terkendali dan berada dalam kisaran sasaran nasional 2,5%±1%, sehingga dapat turut menopang daya beli masyarakat.

Dari sisi digitalisasi, transaksi ekonomi dan keuangan digital terus meningkat, seiring semakin luasnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS.

“Pertumbuhan volume dan nilai transaksi QRIS menunjukkan bahwa masyarakat makin percaya dan nyaman bertransaksi secara digital. Namun di sisi lain, kami tetap mendorong inklusi tunai agar seluruh lapisan masyarakat terlayani,” imbuhnya.

Dukungan Fiskal melalui Realisasi Anggaran yang Terjaga Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, menjelaskan bahwa hingga Maret 2025, realisasi belanja negara di Kalimantan Selatan mencapai Rp8,54 triliun atau 22,57% dari total pagu anggaran. Rinciannya, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1,53 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat Rp7,01 triliun.

Di tengah upaya efisiensi dan ketatnya ruang fiskal nasional, realisasi ini mencerminkan kinerja anggaran yang baik. Pemerintah terus memastikan bahwa dana yang tersedia dapat segera digunakan untuk program prioritas sejak awal tahun, seperti pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan dukungan sosial.

“APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Meskipun tekanan ekonomi global masih berlangsung, kita tetap optimis dan adaptif,” ujarnya.

Stabilitas Keuangan Terjaga, Inklusi dan Literasi Terus Ditingkatkan Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, turut menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di Kalimantan Selatan tetap terjaga meskipun volatilitas pasar global masih berlangsung. Perbankan di daerah mencatatkan kinerja positif: aset tumbuh 5,87%, kredit naik 11,38%, dan dana pihak ketiga meningkat 6,89% (yoy), dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) terjaga di angka 2,21%.

Selain itu, sektor Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro juga tumbuh positif dengan profil risiko yang sehat. Dari sisi perlindungan konsumen, OJK terus memperkuat literasi keuangan. Hingga April 2025, edukasi keuangan telah menjangkau lebih dari 3.290 orang, dengan penyediaan 5.138 layanan SLIK dan 1.400 layanan APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen).

OJK menekankan pentingnya proaktivitas lembaga jasa keuangan dalam melakukan asesmen risiko, guna memastikan ketahanan dan kontribusi sektor keuangan terhadap ekonomi daerah tetap optimal.

Komitmen Bersama untuk Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan Kegiatan ini menegaskan komitmen kuat dari Bank Indonesia, DJPb, dan OJK untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Sinergi antarlembaga diharapkan dapat menghasilkan asesmen yang lebih komprehensif dan lebih tajam serta dapat merekomendasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah. [ad/rls-bi]

BARABAI, SuaraBorneo.com – Dalam rangka memperingati Bulan Literasi Keuangan 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Kalsel menggelar Roadshow Literasi dan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan selama tiga hari, dari 19 hingga 21 Mei 2025. Kegiatan ini menyasar berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, termasuk hari ini (21/5) yang dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar, yang juga berkenan membuka kegiatan secara resmi. Turut hadir perwakilan OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Andika Prassetia & Hanum Novega Sari; Plt. Kepala Cabang Bank Kalsel Barabai, Rabiatur Fahmi serta perwakilan dari Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel. Peserta kegiatan adalah para tenaga pendidik, mulai dari guru hingga kepala sekolah se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Materi literasi yang disampaikan antara lain mencakup pengenalan OJK, peran dan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, serta edukasi tentang bahaya aktivitas keuangan illegal, kemudian dilanjutkan dengan informasi Produk dan Layanan Bank kalsel seperti AKSEL by Bank Kalsel dan Kredit Multiguna untuk para ASN. Kegiatan ini berlangsung dengan antusias, terutama pada segmen pembahasan mengenai pinjaman online ilegal (pinjol), judi slot terselubung, hingga modus penipuan seperti social engineering dan investasi
bodong yang marak di media sosial, terkhusus penyampaian informasi untuk Produk dan layanan Bank Kalsel, baik dari simpanan hingga pinjaman.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar menyatakan bahwa edukasi ini sangat penting untuk membentengi tenaga pendidik dari jebakan keuangan ilegal.

“Tenaga pendidik adalah garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang melek finansial. Literasi keuangan harus dimulai dari para guru, agar dapat diturunkan kepada siswa dan lingkungan sekolah,” ujar Anhar.

Senada dengan itu, Perwakilan OJK Kalsel, Andika Prassetia menekankan urgensi literasi finansial di era digital yang penuh risiko.

“Kasus penipuan keuangan digital terus meningkat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat terutama tenaga pendidik memiliki pemahaman dan kewaspadaan tinggi terhadap tawaran keuangan yang tidak masuk akal,” jelas Andika.

Sementara itu, Plt. Kepala Cabang Bank Kalsel Barabai, Rabiatur Fahmi menyampaikan komitmen Bank Kalsel dalam mendukung literasi dan edukasi keuangan.

“Kami berharap para guru yang hadir hari ini menjadi agen literasi keuangan di lingkungan sekolah dan masyarakat, sejalan dengan semangat inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan,” ungkap Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi juga memperkenalkan berbagai produk dan layanan Bank Kalsel yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pendidik di Kabupaten HST antara lain:

• Aksel by Bank Kalsel, aplikasi digital yang memudahkan transaksi perbankan secara cepat, mudan, aman dan nyaman hanya dengan satu genggaman.

• Produk pinjaman/kredit, seperti Kredit Multiguna untuk ASN yang masih aktif hingga pensiun dengan proses pengajuan yang mudah dan bunga yang kompetitif.

• Tabungan Simpel dan TabunganKu, edukasi kepada siswa-siswi di sekolah agar menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini.

• Layanan konsultasi keuangan, guna membantu nasabah memahami produk perbankan dan mengelola keuangan secara bijak.

“Bank Kalsel berkomitmen untuk terus hadir mendukung penguatan literasi keuangan, khususnya bagi tenaga pendidik sebagai pilar utama dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak secara finansial,” pungkas Fahmi. [adv/ad]

KOTABARU, SuaraBorneo.com – Sebanyak 8 Desa di Kabupaten Kotabaru kembali ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi (DAM). Kedelapan desa tersebut yakni Desa Stagen, Desa Dirgahayu, Desa Gunung Sari, Desa Gunung Ulin, Desa Megasari, Desa Sebelimbingan, Desa Sungai Taib, dan Desa Rampa. Kegiatan yang diselenggarakan pada Senin (19/05/2025) di Balai Kemasyarakatan Desa Stagen Kotabaru tersebut dihadiri oleh jajaran Perangkat Daerah di Kabupaten Kotabaru. Sebelumnya, sebanyak 10 desa di Kabupaten Kotabaru yang telah ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi pada 27 November 2023 oleh Pimpinan Ombudsman RI.

Dalam sambutannya, Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan bahwa penetapan Desa Anti Maladministrasi ini mempunyai nilai yang sangat strategis. Pertama, dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dari data yang ada, desa acapkali menjadi lokus yang dilaporkan ke Ombudsman Kalsel. “Ada beragam keluhan atau permasalahan yang teridentifikasi muncul di desa, setelah kami rutin pemantauan langsung dan berbicara dengan perangkat maupun warga desa, seperti infrastruktur, air minum, pendidikan, kesehatan, adminduk, pertanahan hingga bantuan sosial”, urai Hadi Rahman. Kedua, nilai strategis dari penetapan ini adalah berjangka panjang, bukan program sesaat. Ada proses yang berjalan sebelumnya dan langkah-langkah tindak lanjut yang diagendakan sesudahnya.

“Ini merupakan komitmen dan wujud nyata dari kerjasama Ombudsman RI dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka pencegahan maladministrasi di pemerintahan desa”, lanjutnya.

Penetapan Desa Anti Maladministrasi ini harus dilihat dan dimaknai sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di level pemerintahan desa, khususnya menyangkut lima hal yang menjadi catatan dan temuan Ombudsman Kalsel. Kelima hal dimaksud yaitu pemenuhan dan publikasi standar pelayanan, optimalisasi pengelolaan pengaduan, penyediaan pelayanan khusus yang ramah bagi kelompok rentan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan internalisasi budaya melayani. Maka, penetapan Desa Anti Maladministrasi oleh Bupati Kotabaru patut mendapat apresiasi.

“Tahun 2023 Kabupaten Kotabaru pertama yang mencanangkan Desa Anti Maladministrasi di Kalsel. Tahun 2025 ini, pertama pula seluruh desa di Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi,” tegas Hadi Rahman.

Ombudsman Kalsel menilai bahwa saat ini adalah penetapan Desa Anti Maladministrasi generasi 4.0, karena semakin meluas, mencakup lokus yang menyeluruh dalam satu wilayah. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat semakin bertambah. Tidak hanya Ombudsman Kalsel, desa dan pemerintah kabupaten. Ditambah lagi dengan Pihak-Pihak Terkait lainnya, seperti Pemerintah Provinsi Kalsel, lembaga negara dan perbankan. Dengan demikian diharapkan melalui Desa Anti Maladministrasi 4.0 dapat mendorong peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat, khususnya warga desa, atas layanan Pemerintah Desa. Juga berdampak positif dalam mempercepat perwujudan kemajuan daerah dan kesejahteraan umum di Kabupaten Kotabaru menuju peradaban penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kotabaru dalam sambutan yang dibacakan oleh Ahmad Fitriadi Fazriannoor, Inspektur Kabupaten Kotabaru, menyampaikan bahwa program Desa Anti Maladministrasi ini merupakan kerjasama dengan Ombudsman RI dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang terjalin secara berkelanjutan.

“Ini merupakan sebuah langkah besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya tingkat desa. Harapannya, pendampingan dan pembinaan terus berlanjut, agar desa-desa yang lain dapat mengikuti program ini. Sehingga, ke depannya, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas dan integritas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Hadi. [ad/rls]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel kembali mencatatkan prestasi membanggakan ditingkat nasional. Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dirilis oleh Majalah Infobank dalam ajang “10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik dalam Pelayanan Prima 2025”, Bank Kalsel berhasil naik dua peringkat ke posisi kedua nasional, dengan raihan skor 83,85%, meningkat dari skor sebelumnya yakni 81,43%.

Peningkatan ini menjadi bukti nyata konsistensi Bank Kalsel dalam memberikan layanan unggulan kepada nasabah, serta keberhasilan transformasi pelayanan berbasis digital dan human-touch (sentuhan manusia) yang seimbang.

Disela Kegiatan, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

“Alhamdulillah, kenaikan peringkat ini adalah hasil kerja keras seluruh insan Bank Kalsel yang terus mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang komitmen Bank Kalsel dalam menjaga kepercayaan nasabah, khususnya dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan layanan yang terus berkembang,” ujar Fachrudin

Lebih lanjut, Fachrudin menambahkan bahwa pencapaian ini akan menjadi motivasi tambahan menjelang kompetisi Frontliner Championship (FLC) Nasional di tahun 2025 ini, di mana Bank Kalsel kembali mengirimkan duta-duta pelayanan terbaiknya untuk berkompetisi secara nasional.

“Bank Kalsel optimis, dengan kualitas SDM frontliner kami. Ajang ini akan menjadi panggung pembuktian bahwa pelayanan Bank Kalsel tidak hanya unggul di wilayah, tetapi juga di level nasional,” tegas Fachrudin, Senin (19/5/2025).

Sebagai informasi, pencapaian ini semakin menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang tangguh dan kompeten, tidak hanya dari aspek kinerja keuangan, tetapi juga dalam hal kualitas layanan yang diberikan. Dengan mengusung semangat Setia Melayani, Melaju Bersama, Bank Kalsel senantiasa berinovasi untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, inklusif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan wilayah sekitarnya. [adv/ad]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam ajang pemeringkatan pelayanan perbankan nasional versi Marketing Research Indonesia (MRI). Selama lima tahun terakhir, dari 2020 hingga 2025, Bank Kalsel berhasil mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas layanan prima yang mencerminkan komitmen kuat terhadap kepuasan nasabah dan transformasi digital yang berkelanjutan.

Dalam kurun waktu tersebut, Bank Kalsel konsisten masuk dalam daftar 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbaik versi MRI untuk kategori BSEM (Bank Service Excellence Monitor), meski tidak secara resmi mendaftarkan diri sejak 2019.

Penilaian dilakukan secara independen oleh MRI. Selaint itu, pada tahun 2025 ini Bank Kalsel kembali meraih hasil yang membanggakan serta hal ini juga menjadikan motivasi Bank Kalsel untuk melakukan perbaikan ke arah yang positif pada tahun-tahun mendatang.

Selain itu, Bank Kalsel juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti Best Overall Walk In Channel, Best Kenyamanan Kantor Cabang, dan Best Pelayanan Prima di tahun 2025, dengan grafik Skor Pelayanan Prima Bank Kalsel yang diraih dari tahun 2020-2025, dengan rincian sebagai berikut :

Prestasi ini menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai lembaga keuangan daerah yang adaptif, inovatif, dan semakin dipercaya Masyarakat. Sehingga, Pencapaian ini adalah bukti bahwa transformasi layanan yang Bank Kalsel lakukan berjalan pada jalur yang tepat. Kedepannya Bank Kalsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik konvensional maupun digital.

Dikesempatan lain, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Bank Kalsel atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini hingga membawa

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas capaian Bank Kalsel yang secara konsisten menunjukkan tren positif dalam kualitas pelayanan selama lima tahun terakhir. Pencapaian ini merupakan hasil nyata dari komitmen dan kerja keras seluruh Insan Bank Kalsel dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Seiring berjalannya waktu, kualitas pelayanan prima kami terus meningkat secara signifikan, hingga pada tahun 2025 ini Bank Kalsel berhasil meraih skor sebesar 83,85%,” ujar Fachrudin, Minggu (18/5/2025).

Selain itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menambahkan bahwa penghargaan yang diterima tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga representasi dari upaya berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan nasabah di era digital.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan ini bukan sekadar soal peringkat di tingkat nasional, tetapi merupakan bukti nyata dari komitmen Bank Kalsel dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk itu, Bank Kalsel terus melakukan transformasi dengan memperkuat berbagai kanal layanan digital seperti Mobile Banking, Call Center serta media sosial yang interaktif dan responsif, sebagai upaya menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah,” pungkas Fachrudin. [adv/ad]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Salah satu UMKM binaan Rumah BUMN Pertamina Banjarmasin, GoPurun, terus menunjukkan kiprah dan inovasinya sebagai pelopor produk ramah lingkungan berbahan dasar tanaman purun. Setelah mengikuti program UMK Academy 2024, GoPurun tak hanya berhasil memperoleh legalitas halal dari Sucifindo, tetapi juga memperluas inovasinya dari sedotan biodegradable ke pengembangan biofoam untuk kebutuhan kafe dan industri kuliner.

GoPurun merupakan UMKM asal Banjarmasin yang mengolah purun—tanaman liar yang tumbuh di sekitar rawa gambut—menjadi produk sedotan ramah lingkungan. Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas lahan gambut mencapai 562.000 hektare, memiliki potensi besar sebagai sentra bahan baku purun di Indonesia.

Melalui program UMK Academy yang diinisiasi Pertamina, GoPurun mendapatkan pembekalan menyeluruh melalui tujuh modul pelatihan, mulai dari keuangan, pemasaran, hingga digitalisasi. GoPurun juga pernah mengikuti kelas Go Digital Pertamina untuk memperkuat branding dan pemasaran produknya secara daring. Kini, mereka memproduksi lebih dari 30.000 sedotan purun per bulan, menjangkau pasar dari Sabang, Surabaya, hingga Bali—dan siap merambah pasar ekspor.

Sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan UMKM, CEO dan CFO muda Rumah BUMN Banjarmasin, Ulil Amri dan Yoga Pratama, melakukan visitasi langsung ke GoPurun untuk berdiskusi dengan Yamin, selaku pemilik usaha. Pembahasan meliputi potensi ekspor, penguatan branding digital, hingga pengembangan teknologi produk berbasis purun.

“GoPurun bukan hanya soal produk, tapi soal solusi nyata untuk mengatasi sampah plastik di Indonesia. Inovasi biofoam dari limbah purun ini kami siapkan untuk menjawab kebutuhan pasar yang semakin peduli lingkungan,” ujar Yamin, (14/5/2025).

Dukungan penuh juga diberikan oleh Pertamina melalui Rumah BUMN Banjarmasin. Teknologi generative AI diterapkan untuk meningkatkan kualitas visualisasi produk GoPurun agar lebih kompetitif di pasar digital.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Edi Mangun, menyampaikan, “GoPurun adalah bukti nyata bahwa UMKM lokal bisa berinovasi dan berkontribusi dalam isu global seperti pengurangan sampah plastik. Pertamina melalui Rumah BUMN akan terus hadir mendampingi dan memfasilitasi tumbuhnya UMKM-UMKM berbasis lingkungan yang punya potensi besar untuk go global,” ungkapnya.

Sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran poin 3, yaitu “menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif.” GoPurun menjadi contoh konkret bagaimana sektor UMKM dapat bertransformasi dari pengolah bahan baku lokal menjadi pelaku industri bernilai tambah tinggi yang menjawab tantangan lingkungan dan membuka peluang ekonomi baru.

Dengan dukungan berkelanjutan dari Pertamina, GoPurun menjadi inspirasi bahwa inovasi lokal mampu menjawab tantangan global, membawa misi hijau dari lahan gambut Kalimantan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. [ad/ril]