BALI, SuaraBorneo.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) usai menggelar pelantikan Pokja News Room Jaga Desa di Provinsi Bali, lanjutkan Safari menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat Provinsi Lampung serta Kabupaten/Kota di Yunna Hotel Lampung, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan SMSI dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan hukum.

Program Pokja Newsroom Jaga Desa bertujuan memberikan pendampingan, pengawalan, serta literasi hukum kepada aparatur desa dalam mengelola dana desa maupun aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI.

Pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat Provinsi Lampung dilakukan langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus. Sementara pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat kabupaten/kota dipimpin Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan, SE.

Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus mengatakan, Pokja Newsroom Jaga Desa dibangun melalui sistem jejaring yang terintegrasi dari pusat hingga daerah sehingga setiap persoalan yang terjadi di desa dapat segera diketahui melalui media monitoring yang berada di ABPEDNAS dan dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

“Alurnya nanti ada Newsroom Pusat, ada koordinator Pokja Newsroom di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten/kota. Dan di setiap kabupaten membentuk Kordinator kecamatan dengan anggota terdiri dari berbagai desa. Program ini dibentuk untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa agar tidak sampai masuk ke ranah hukum,” ujar Firdaus.

Menurutnya, seluruh informasi dan persoalan yang berkembang di desa akan terhubung dan terintegrasi dalam sistem nasional melalui jejaring Pokja Newsroom Jaga Desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Apapun persoalan yang ada di desa akan terintegrasi ke pusat melalui jejaring Pokja Newsroom Jaga Desa. Program yang dibentuk Kejaksaan Agung ini memberikan penekanan pada pengelolaan program pembangunan yang merupakan bagian dari aset-aset negara yang berada di desa agar dikelola secara efektif sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku,” katanya.

Firdaus menegaskan, program tersebut hadir sebagai langkah preventif untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana desa maupun aset desa.

“Program ini hadir untuk mencegah penyimpangan dan tindak pidana korupsi, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Ini terintegrasi dengan program Jamintel Kejaksaan Agung RI Bersama APEDNAS dan SMSI menjadi bagian dalam program itu melalui pembentukan Pokja Newsroom,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan berharap kepengurusan Pokja Newsroom Jaga Desa yang baru dikukuhkan mampu menjalankan tugas sebagai jembatan informasi sekaligus mitra pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa.

“Kami berharap Pokja Newsroom Jaga Desa Provinsi Lampung mampu menjadi wadah kolaborasi antara media, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Kehadiran pokja ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memberikan edukasi, pendampingan, serta membangun kesadaran hukum agar tata kelola desa semakin baik dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” ujar Donny.

Ia juga mengajak seluruh pengurus Pokja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjalankan tugas secara profesional dan menjaga independensi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Mari kita jadikan Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan desa melalui pemberitaan yang objektif, edukatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.

“Kami berharap Pokja Newsroom Jaga Desa mampu menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program Gubernur yang saat ini fokus menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui swasembada pangan. Sinergi pemerintah, Kejaksaan, dan media menjadi modal penting agar pembangunan desa berjalan lebih transparan dan tepat sasaran,” kata Ganjar.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mendorong hilirisasi desa melalui Program Desaku Maju, termasuk pengembangan Pupuk Hayati Cair (PHC) atau Pupuk Organik Cair (POC) yang dibagikan secara gratis kepada petani untuk mendukung modernisasi pertanian.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengolahan komoditas unggulan seperti gabah, singkong, karet, dan kopi agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa. Dukungan lainnya berupa penyediaan mesin pengering (dryer), pengembangan fasilitas penggilingan padi, hingga penerapan teknologi pertanian modern seperti penggunaan drone untuk penyemprotan pupuk secara lebih efisien.

“Dengan penguatan ekonomi desa dan tata kelola pemerintahan yang baik, kami optimistis kesejahteraan petani dan masyarakat desa akan terus meningkat. Karena itu kami menyambut baik kehadiran Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai bagian dari pengawasan partisipatif,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Wakil Ketua Umum Yono Hartono, Direktur Umum, Arif Zen Mustofa dan Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan, SE, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Wilson perwakilan Kejaksaan Tinggi Lampung, serta para pengurus Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung.

Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kejaksaan hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan konsultan bagi pemerintah desa. Pendekatan preventif tersebut diharapkan mampu mencegah penyimpangan dalam tata kelola keuangan dan aset desa sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. [ad/rls]

JAMBI, SuaraBorneo.com – Satu dari tiga pelaku jaringan peretasan Bank Jambi ternyata residivis. Pelaku terlibat peretasan Bank Kalimantan Selatan (Kalsel).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Taufik Nurmandia menyebut bahwa salah satu tersangka berinisial DD sudah pernah dipenjara, setelah terlibat peretasan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel. Dalam kasus Bank Kalsel, kata dia, DD juga bekerja sama dengan kompolotan peretas yang berasal dari negara Bulgaria.

“Modusnya yang terjadi di Kalsel dengan Bank Jambi, itu sama percis, juga bekerja sama dengan warga negara Bulgaria,” kata Taufik, Rabu (15/7/2026). (Sumber : detik.com)

DD yang merupakan warga Subarang, Lima Puluh Koto, Sumatera Barat, berperan sebagai penghubung dengan pelaku utama peretasan, Alcaz dan Tesevetanov, warga negara Bulgaria, yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Jambi.

Selain DD, Polda Jambi menangkap dua orang pelaku ialah. Mereka adalah T (33), warga Kampung Sinapel, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung Jawa Barat, dan A (35) warga Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ketiganya berperan sebagai penampung uang yang berhasil diretas, dengan membuka 90 akun kripto dan membuka 45 rekening bank yang diperintahkan oleh Alcaz dan Tesevetanov.

Dalam melancarkan aksinya, komplotan peretas ini sengaja bekerja pada hari libur. Mereka memanfaatkan momen libur untuk menjebol sistem keamanan bank, dan menguras habis rekening nasabah.

Hasil penyelidikan polisi, mereka selalu menargetkan bank milik pemerintah daerah. Bahkan, setelah berhasil menjebol Bank Jambi, komplotan ini juga sudah menargetkan bank lainnya.

“Kalau tidak kita tangkap, mereka sudah menargetkan bank lain, dan tinggal beraksi saja. Semua sudah mereka siapkan, termasuk rekening bank, serta akun kriptonya,” ujar Taufik.

Atas kejadian ini, Taufik meminta supaya bank lainnya untuk berhati-hati, dan meningkatkan sistem keamanannya.

Untuk diketahui, aksi peretasan Bank Jambi terjadi pada Minggu 22 Februari 2025. Dua orang peretas dari Bulgaria membobol 6.609 rekening nasabah. Lalu, uang hasil peretasan sebanyak Rp144,82 miliar ditampung di 90 akun kripto dan 45 rekening bank.

Usai peretasan, uang senilai Rp 18.948.416.896 hasil peretasan berhasil dibekukan saat mengalir ke kripto. Uang tersebut menjadi barang bukti dan ditampilkan saat konferensi pers di Polda Jambi, Rabu (15/7/2026). [adv]

MAKASSAR, SuaraBorneo.com – Hj. Fathul Jannah Muhidin Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalsel menghadiri Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Makasar pada Jumat (10/7/2026).

Pada puncak HUT Dekranas ke-46 itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming yang juga istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”, rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Dekranas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penayangan video perjalanan HUT ke-46 Dekranas serta prosesi penutupan yang ditandai dengan penabuhan alat musik Jalappa.
‎
‎Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dekranas Nasional dan Bank Indonesia sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pengembangan sektor kerajinan nasional. Acara semakin semarak dengan penampilan Fashion Show Pesona Anging Mammiri yang menampilkan kekayaan kriya dan wastra Nusantara.
‎
‎Rangkaian kegiatan meliputi pameran wastra dan kerajinan, fashion show wastra unggulan Sulawesi Selatan, talk show, workshop peningkatan kapasitas UMKM, kegiatan olahraga “anti-mager”, festival kuliner, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
‎
‎Pada Momentum itu, Hj. Fathul Jannah Muhidin juga bertemu langsung dengan Ny. Selvi Rakabuming Raka disela-sela kunjungan stand Dekranasda yang menjual aneka produk UMKM Kalimantan Selatan.

Hj. Fathul Jannah Muhidin pun menyempatkan memperkenalkan berbagai produk UMKM Kalimantan Selatan yang saat ini telah dikenal di kancah nasional dan internasional seperti kain sasirangan hingga batu permata.

Istri Gubenrur Kalsel ini pun menyampaikan harapannya pada syukuran HUT ke-46 Dekranas menjadi pemacu semangat bagi seluruh perajin untuk terus berkarya dan meningkatkan daya saing produk kerajinan, khususnya di Kalimantan Selatan.
‎
‎”Alhamdulillah, hari ini bersama seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan mengikuti Syukuran HUT ke-46 Dekranas. Semoga Dekranas kita semakin maju, semakin berkembang, dan mampu mendunia,” sampai Hj. Fathul Jannah di sela kunjungan stand.
‎
‎Hj. Fathul Jannah juga berharap kolaborasi yang terus terjalin antara Dekranas, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat pengembangan industri kerajinan daerah, sehingga mampu membuka peluang ekonomi sekaligus membawa produk-produk unggulan Banua menembus pasar nasional maupun internasional.
‎
‎Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Selvi Gibran Rakabuming, menegaskan pentingnya penguatan kualitas pembinaan bagi para perajin dan pelaku usaha mikro kecil dan menengan (UMKM), agar mampu bersaing di pasar global.

Selvi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus Dekranas dan Dekranasda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang selama ini konsisten mendampingi dan membina para perajin di berbagai daerah.

Menurutnya, selama 46 tahun Dekranas telah menjadi wadah bagi para perajin Indonesia untuk berkembang dan memperluas pasar. Kehadiran lebih dari 3.000 peserta dari berbagai daerah pada perayaan HUT Dekranas tahun ini menjadi bukti besarnya semangat untuk memajukan sektor kerajinan nasional.

“Dekranas menjadi rumah bagi para perajin dari seluruh Indonesia untuk memajukan UMKM ke depan. Selama 46 tahun ini banyak pembinaan yang dilakukan hingga ke daerah-daerah, termasuk bagi perajin yang masih kecil agar dapat tumbuh menjadi lebih besar dan memiliki pasar yang lebih luas,” kata Selvi.

‎Menurut Selvi, upaya yang dilakukan dekranas dan dekranasda tidak hanya berupa tenaga dan waktu, tetapi juga melalui berbagai program pembinaan yang berkelanjutan.
‎
‎Meski demikian, Selvi menekankan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar banyaknya program pembinaan, melainkan kualitas pembinaan yang mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi para perajin.
‎
‎”Pembinaan harus tepat sasaran, sehingga solusi yang diberikan benar-benar dapat membantu para perajin berkembang,” pungkasnya.
‎
‎Melalui peringatan HUT ke-46 ini, DEKRANAS diharapkan terus mendorong lahirnya karya-karya kriya yang inovatif, berkelanjutan, serta mampu mengangkat daya saing perajin Indonesia di pasar global. Kegiatan ini dapat memperkenalkan potensi daerah, mulai dari wisata kuliner, wisata alam, hingga budaya.
‎
‎Pameran Dekranas diselenggarakan di Trans Studio Mall dengan jumlah pengunjung yang besar, sekitar 40.000 orang, agar karya para pelaku UMKM dapat dikenal lebih luas. Pameran menghadirkan sekitar 200 stan dengan 3.000 peserta UMKM dari seluruh Indonesia. [adv/adpim]

GOWA, SuaraBorneo.com – Pelatihan Pengelolaan dan Budidaya Kolam Ikan serta Green House Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Desa Tinggimae Tim Cara’de BEM KMF TP UH melalui rangkaian Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) 2026 melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Budidaya Kolam Ikan serta Green House pada Rabu (1/7/2026) pukul 15.30 WITA di Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola budidaya ikan serta memanfaatkan greenhouse sebagai upaya mendukung ketahanan pangan, kemandirian masyarakat, dan pengembangan sektor pertanian serta perikanan yang berkelanjutan di Desa Tinggimae.

Pelatihan menghadirkan dua narasumber, yaitu Andi Nur Aeni, S.Pi., M.Si. selaku Penyuluh Perikanan Madya yang membawakan materi mengenai pengelolaan dan budidaya kolam ikan, serta Syamsul Arsy selaku Founder Barombong Hydro Farm yang menyampaikan materi mengenai pengelolaan greenhouse dan budidaya hidroponik.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), kader Posyandu, pengurus BUMDes, serta Karang Taruna Desa Tinggimae yang mengikuti pelatihan dengan antusias melalui sesi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab.

Dalam pemaparannya, Syamsul Arsy, menjelaskan bahwa sistem hidroponik yang diterapkan di dalam greenhouse memiliki berbagai keunggulan dibandingkan pertanian konvensional. “Biaya pupuk pada sistem hidroponik lebih murah dibandingkan pertanian konvensional. Selain itu, penggunaan pestisida di greenhouse juga lebih minim karena tanaman telah terlindungi dari hama melalui jaring pelindung seperti insect net,” jelasnya.

Sementara itu, Andi Nur Aeni, S.Pi., M.Si., menyampaikan bahwa budidaya ikan dengan sistem aquaponik dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki lahan terbatas. “Aquaponik dapat diterapkan di halaman rumah dengan memanfaatkan kolam terpal maupun ember bekas, sehingga masyarakat tetap dapat membudidayakan ikan sekaligus menanam sayuran secara efisien,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Tim Cara’de BEM KMF TP Universitas Hasanuddin berharap masyarakat Desa Tinggimae mampu mengembangkan budidaya perikanan dan pertanian secara berkelanjutan melalui penerapan teknologi sederhana yang mudah diterapkan di lingkungan rumah tangga. Diharapkan pula ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka peluang usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. [ad/rls]

BOGOR, SuaraBorneo.com – Selama empat hari di Pusat Kompetensi Bela Negara (PKBN), Bogor, ratusan wartawan mengikuti Retret Kebangsaan dan Bela Negara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

Kegiatan ini menghadirkan materi kebangsaan, bela negara, dan penguatan etika jurnalistik untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam praktik wartawan di seluruh Indonesia.

Dari Kalimantan Utara, Ketua PWI Tarakan, Muhammad Rizal yang akrab disapa Ichal, hadir sebagai satu-satunya perwakilan. Ia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retret secara penuh setelah menerima undangan resmi dari Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang.

“Pengalaman ini sangat berharga. Selama empat hari, kami mengikuti materi dan kegiatan yang menekankan pentingnya peran wartawan dalam menjaga persatuan bangsa dan menyampaikan informasi yang akurat,” ujar Ichal, Selasa (3/2/2026).

Retret PWI Pusat yang digelar pada 29 Januari hingga 1 Februari 2026 diikuti sekitar 160 peserta dari pengurus dan anggota PWI pusat maupun daerah.

Kegiatan ini mengusung tema “Memperkuat Pers yang Profesional, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan untuk Ketahanan Informasi, Demokrasi, dan Keamanan Nasional”.

Selama retret, peserta menerima materi Building Learning Commitment (BLC) dan Pengantar Nilai Dasar Bela Negara sebagai fondasi awal dalam menghadapi tantangan disinformasi dan polarisasi publik.

Selain materi kelas, retret juga menghadirkan kegiatan diskusi, simulasi, dan refleksi yang membahas peran wartawan dalam menjaga ketahanan informasi dan demokrasi.

Menurut Ichal, nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang disampaikan dalam retret harus tercermin dalam praktik jurnalistik sehari-hari. Wartawan, katanya, wajib menunjukkan profesionalisme melalui kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab dalam setiap karya jurnalistik.

“Cinta tanah air itu diwujudkan melalui sikap profesional. Jujur pada data, berani menyampaikan kebenaran, dan bertanggung jawab atas informasi yang kita sampaikan kepada publik,” tegas Ichal.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan wawasan bela negara di kalangan wartawan, terutama di tengah meningkatnya penyebaran informasi tidak benar dan potensi polarisasi masyarakat.

Wartawan, lanjutnya, memiliki peran strategis sebagai penyeimbang informasi sekaligus penjaga nilai kebangsaan.

Ichal berharap, seluruh nilai dan pengalaman yang diperoleh selama retret dapat diterapkan di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara, serta disosialisasikan kepada anggota PWI di daerah agar memperkuat profesionalisme dan integritas organisasi.

“Semua materi dan pengalaman ini akan diterapkan dalam praktik jurnalistik dan juga untuk penguatan organisasi PWI di Tarakan dan Kalimantan Utara,” pungkas Ichal. (PWITrk)

BOGOR, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Wabup Kapuas Dodo Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor Jawa Barat Senin (2/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mendukung suksesnya implementasi program prioritas Presiden.

Ia juga memastikan jajaran tersebut siap mendorong Indonesia melompat dan bergerak menuju negara maju.

“Kita semua seluruh jajaran pemerintahan provinsi kabupaten kota dan Forkopimda siap untuk mendukung program Bapak Presiden untuk melompat memajukan Indonesia,” katanya.

Mendagri pada kesempatan tersebut mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang berkenan memberikan taklimat kepada jajaran kepala daerah dan Forkopimda.

Ia menambahkan sejumlah program prioritas Presiden telah berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta Forkopimda dinilai penting untuk mengoptimalkan capaian-capaian positif tersebut.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan bagian dari agenda koordinasi nasional yang secara berkelanjutan dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan Rakornas ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang menetapkan visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui Rakornas ini kami memperoleh arahan strategi terkait kebijakan nasional
yang harus selaras dengan pelaksanaan pembangunan di daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk mewujudkan hasil Rakornas ini dengan langkah-langkah konkrit terutama dalam mendukung percepatan pembangunan meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Kami berharap koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dapat terus terjaga sehingga program-program pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas,” pungkas Bupati. (Ujg/SB)

BALI, SuaraBorneo.com – Prestasi membanggakan kembali diraih Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, meraih penghargaan “The Best Governor 2026” sebagai Gubernur dengan Kinerja Terbaik dalam Membangun Sinergi, Kolaborasi dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Penghargaan itu diberikan pada ajang Indonesia Golden Awards 2026 yang digelar di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (30/1).

Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kepemimpinan yang dinilai mampu menghadirkan perubahan nyata, inovasi serta percepatan pembangunan yang sejalan dengan visi Indonesia Maju.

Penilaian dilakukan dengan melihat inovasi kepemimpinan, khususnya dalam membangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sejak awal masa kepemimpinan 2025–2026.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas apresiasi yang diberikan.

“Terima kasih kepada Seven Media atas penghargaan ini,” kata Gubernur Zainal.

Menurutnya, keberhasilan berbagai program yang berjalan tidak lepas dari kuatnya kolaborasi oleh semua pihak.

Ia menjelaskan dengan diraihnya penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi adalah kunci utama dalam mendorong keberhasilan program-program pemerintah.

“Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan pusat, berbagai program pembangunan dapat berjalan dan memberikan hasil nyata,” tegasnya.

Ke depan, Zainal menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pembangunan sumber daya manusia serta pemerataan akses dan konektivitas di seluruh wilayah Kaltara.

“Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur konektivitas, pendidikan dan kesehatan akan terus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Kaltara. (dkisp)