KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) menyelenggarakan Sidang Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Ruang Rapat Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kapuas dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kapuas Kamis (16/7/2026).

Agenda yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 16 hingga 18 Juli 2026 ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kapuas Sekretaris Daerah Usis I Sangkai unsur Forkopimda staf ahli bupati asisten setda sejumlah kepala perangkat daerah dan undangan.

Turut hadir Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Kapuas yang diketuai oleh Ida Bagus Putu Prajna Yogi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta Sekretaris TACB Gauri Vidya Dhaneswara dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

Plt Kepala Disparbudpora Kabupaten Kapuas Budi Kurniawan memaparkan bahwa sidang kali ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya serta regulasi pemajuan kebudayaan.

“Tujuan utamanya adalah menjaga menyesuaikan serta mendaftarkan aset potensi cagar budaya daerah ke dalam sistem Registrasi Nasional,” katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini Kapuas telah mengusulkan empat cagar budaya ke tingkat provinsi dan nasional yakni Gereja GKE Immanuel Mandomai Rumah Hai Amos Akaya Rumah Juang Anjir Serapat Km 10 dan Makam Temanggung Nicodemus Ambu Jaya Negara.

“Untuk tahun 2026 ini terdapat tujuh objek diduga cagar budaya yang akan disidangkan. Objek tersebut meliputi kategori bangunan seperti Rumah Hai Amos Akaya dan Rumah Segitiga di Mandomai.

Sementara untuk kategori benda objeknya berada di lingkup Gereja Mandomai yang meliputi alat musik harmonium asal Swiss/Jerman terompet gereja peralatan perjamuan mozaik gereja yang tergolong langka di dunia serta Sakristi Makam Misionaris CC Hendrich, ” jelasnya.

Meski demikian lanjutnya terkait objek sidang pihak Disparbudpora juga menyoroti sejumlah tantangan pelestarian di lapangan. Beberapa di antaranya adalah kebutuhan wadah penyimpanan koleksi benda cagar budaya milik masyarakat kendala administratif penguasaan lahan oleh warga di kawasan Situs Kuno Bataguh seluas lima hektar serta penyelamatan peninggalan bersejarah di Kota Baru.

“Terkait hal itu para camat kepala desa dan tokoh masyarakat diimbau untuk aktif menginventarisasi objek potensial di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Kapuas HM Wiyatno melalui Wabup Kapuas Dodo menyatakan dukungan penuh atas terselenggaranya sidang penetapan ini.

Ia menyampaikan hal ini dinilai sejalan dengan visi Kapuas Bersinar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bermartabat dan berbudaya.

Pemerintah daerah berharap nilai-nilai adat tradisi dan warisan nenek moyang ini dapat terus dijaga di tengah pesatnya era globalisasi teknologi.

Oleh karena itu cagar budaya harus kita jaga bersama dilestarikan dan diperkenalkan di lingkungan pelajar mahasiswa serta masyarakat luas agar menjadi salah satu subjek wisata budaya yang diminati.

“Saya juga berharap kepada para juru pelihara yang ditunjuk agar selalu memberikan pelayanan terbaik guna memberikan kesan mendalam bagi wisatawan lokal maupun mancanegara,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kapuas menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui sejumlah program kerja yang berorientasi pada penyebarluasan informasi pembangunan dan peningkatan kualitas insan pers.

Komitmen tersebut disampaikan saat audiensi jajaran Pengurus PWI Kapuas dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai di Kantor Bupati Kapuas, Rabu (15/7/2026).

Ketua PWI Kapuas Suhartoyo hadir didampingi Wakil Ketua I Ahmad Suhaili Wakil Ketua III Tatang Sekretaris Alexander Putra Wakil Sekretaris Fridol Suan Bendahara Abdul Khair serta Koordinator SIWO Ali Surakhman.

Suhartoyo memaparkan sejumlah program kerja yang akan dijalankan PWI Kapuas. Salah satu program unggulan adalah Safari Jurnalistik atau monitoring pembangunan yang akan menyasar desa-desa dan kecamatan untuk mengawal informasi pembangunan.

Ia mengatakan wartawan anggota PWI akan turun langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan pembangunan sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat secara objektif.

“Program ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sekaligus menyampaikan kepada masyarakat mengenai hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah,” katanya.

Ia menjelaskan pula PWI Kapuas juga menyiapkan program pendampingan kepala daerah. Dalam program tersebut PWI akan mendampingi berbagai agenda kunjungan kerja Bupati maupun jajaran pemerintah ke desa kecamatan maupun kegiatan strategis lainnya.

Kemudian organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut juga akan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota melalui pelatihan kaderisasi serta penguatan program Seksi Wartawan Olahraga (SIWO).

Ia melanjutkan seluruh program tersebut disusun agar selaras dengan tugas dan fungsi organisasi pers serta mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah.

“Kami ingin terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Harapannya program-program PWI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung penyebarluasan informasi pembangunan secara profesional,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kapuas Usis I Sangkai yang didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Yan Hendri Ale menyambut baik berbagai program yang dipaparkan PWI Kapuas.

Sekda mengapresiasi komitmen PWI untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

“Harapannya sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Kapuas HM Wiyatno visi Kapuas Bersinar sehingga dapat diketahui masyarakat secara luas melalui pemberitaan yang akurat berimbang sesuai dengan fungsi pers,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1011/Kuala Kapuas resmi dibuka melalui upacara yang digelar di Desa Bandar Raya Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (15/7/2026).

Upacara pembukaan dihadiri Danrem 102/Panju Panjung Kolonel Inf Noviandri unsur Forkopimda Kabupaten Kapuas jajaran TNI-Polri OPD tokoh masyarakat serta warga Desa Bandar Raya.

Bupati Kapuas HM Wiyatno melalui Wabup Kapuas Dodo menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Kodim 1011/Klk dan jajaran atas pelaksanaan TMMD.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan TMMD. Menurutnya keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh TNI tetapi juga oleh dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong.

“Melalui TMMD ke-129 ini diharapkan pembangunan infrastruktur di Desa Bandar
Raya semakin meningkat akses masyarakat menjadi lebih baik serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Tamban Catur dan secara umum Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Satresnarkoba Polres Kapuas memggelar sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan pencegahan narkoba bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Kuala Kapuas Rabu (15/7/2026).

Kegiatan ditengah rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026 berlangsung di Aula SMP Negeri 2 dengan pelaksana Kaurmin Satresnarkoba serta anggota Satresnarkoba Polres Kapuas.

Kapolres Kapuas AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Narkoba Polres Kapuas AKP Budi Utomo mengatakan tujuan kegiatan dilaksanakan pertama memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pelajar tentang bahaya penggunaan narkoba serta dampak yang ditimbulkan.

Kedua mengetahui jenis jenis maupun contoh dari narkoba yang merugikan kesehatan dan juga merusak masa depan anak-anak generasi muda.

Ketiga mengetahui dan memahami Undang undang serta sanksi ancaman hukum bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkoba baik sebagai pengguna pengedar kurir maupun sebagai bandar.

Keempat meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya peran dalam menentukan masa depan bangsa.

“Kelima dengan adanya sosialisasi ini diharapkan siswa-siswi mempunyai ketahanan diri untuk berani menolak ajakan menggunakan narkotika dan berani melaporkan kejahatan narkotika di lingkungan sekolah,” katanya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

Kegiatan dilaksanakan di Fovere Hotel Jalan Pemuda Kuala Kapuas Selasa (14/7/2026) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kapuas Dodo yang hadir mewakili Bupati Kapuas.

Hadir pula Forkopimda Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas Pangeran Pandiangan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya selaku mitra penyusunan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku narasumber serta para camat dan undangan.

Dalam laporannya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas menyampaikan bahwa Kabupaten Kapuas memiliki wilayah hutan dan lahan yang luas, termasuk kawasan gambut yang sangat rentan terhadap potensi karhutla.

“Oleh karena itu penyusunan dokumen rencana kontinjensi ini menjadi instrumen krusial agar daerah tidak gagap saat menghadapi situasi darurat bencana,” katanya.

Ia mengatakan tujuan pembuatan Renkon Karhutla ini adalah untuk menyamakan persepsi dan skenario ancaman di wilayah Kabupaten Kapuas memetakan secara detail tugas dan fungsi antar instansi saat status keadaan darurat serta menginventarisasi seluruh sumber daya baik personel logistik maupun peralatan agar siap dimobilisasi secara cepat dan tepat.

“Melalui keterlibatan unsur pentahelix diharapkan ego sektoral dapat dihilangkan sehingga koordinasi lapangan berjalan optimal,” jelasnya.

Wakil Bupati Kapuas Dodo ketika membacakan sambutan tertulis Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan bahwa pengalaman Karhutla pada tahun 2025 harus menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak.

“Saya berharap dokumen yang dihasilkan nantinya tidak hanya menjadi dokumen administrasi tetapi benar-benar menjadi pedoman operasional bagi seluruh unsur pemerintahan TNI Polri Manggala Agni dunia usaha relawan serta masyarakat.

Kita harus membangun sistem kesiapsiagaan yang mampu mengantisipasi setiap potensi ancaman sejak dini,” katanya.

Lebih lanjut ia menitipkan enam poin penting untuk menjadi perhatian bersama. Poin tersebut meliputi penyusunan dokumen berbasis data valid dan mutakhir pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Penguatan keterlibatan elemen masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Desa Tangguh Bencana (Destana) kesiapan sarana logistik terintegrasi komitmen dunia usaha dalam menyediakan regu tanggap darurat serta peningkatan edukasi kampanye larangan membuka lahan dengan cara membakar,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan Pekan Panutan Pajak Daerah Tahun 2026 berlangsung di Halaman Kantor Bapenda Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan secara resni dibuka Wabup Kapuas Dodo dihadiri Forkopimda Sekda Kapuas
Usis I Sangkai OPD camat serta masyarakat.

Wabup Kapuas Dodo menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Pekan Panutan Pajak Daerah Tahun 2026. Menurutnya kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni tahunan tetapi merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Ia mengatakan Pemerintah daerah tidak akan mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan tanpa dukungan penuh dan partisipasi aktif masyarakat.

“Karena itu saya mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas agar
menjadi garda terdepan dan pelopor dalam ketaatan membayar pajak,” tegasnya seraya mengatakan mari kita bersama patuh taat pajak.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas Yaya menyampaikan bahwa pajak daerah merupakan salah satu mesin penggerak otonomi daerah sekaligus menjadi denyut nadi pembangunan di Kabupaten Kapuas.

Ia menjelaskan berbagai hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat mulai dari infrastruktur jalan peningkatan fasilitas kesehatan hingga kemajuan sektor pendidikan tidak lepas dari kontribusi para wajib pajak yang taat memenuhi kewajibannya.

Menurutnya tantangan pembiayaan pembangunan daerah dari tahun ke tahun semakin besar. Oleh karena itu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak daerah menjadi sebuah keharusan yang harus dicapai melalui semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Daerah Tahun 2026 diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kapuas yang berkelanjutan,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kalimantan Tengah menggelar silaturahmi bersama DPD PSI Kabupaten Kapuas Senin (13/7/2026).

Kegiatan bettempat di Rumah Makan Buli Lewu sekaligus menutup rangkaian safari konsolidasi organisasi.

Rombongan DPW yang hadir terdiri dari unsur Dewan Pembina Wakil Ketua Wakil Sekretaris serta Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan.

Pertemuan itu menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan struktur partai hingga tingkat kecamatan dan desa.

Ketua DPW PSI Kalimantan Tengah Sipet Hermanto Tunjan mengatakan kunjungan ke Kapuas merupakan agenda terakhir setelah pengurus wilayah menyambangi seluruh DPD se-Kalteng.

Ia mengatakan agenda tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat PSI terkait penguatan konsolidasi organisasi di semua tingkatan.

“Kapuas menjadi kunjungan ke-14 atau yang terakhir setelah kami mendatangi 13 DPD kabupaten dan satu kota di Kalteng,” katanya.

Ia menjelaskan pula kunjungan itu tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi. Kegiatan ini juga untuk memperkenalkan jajaran pengurus DPW kepada pengurus DPD DPC serta DPRT.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam evaluasi tersebut DPW mencatat perkembangan pembentukan struktur partai di Kabupaten Kapuas cukup signifikan. Dari 17 kecamatan kepengurusan DPC telah terbentuk di 14 kecamatan.

“Sedangkan tiga kecamatan lainnya masih dalam proses pembentukan termasuk penyusunan kepengurusan di tingkat ranting,” jelasnya.

Ia menilai antusiasme kader di Kapuas cukup tinggi. Hal itu terlihat dari kehadiran pengurus DPC dan DPRT dari berbagai wilayah dalam kegiatan tersebut selain pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan.

“Oleh karena itu Partai terus mendorong keterlibatan perempuan maupun basis generasi muda agar aktif berorganisasi,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPD PSI Kabupaten Kapuas Erlin Hardi menyambut baik dan apresiasi kunjungan DPW PSI Kalteng.

“Dalam hal ini arahan yang diberikan menjadi bekal untuk mempercepat penguatan organisasi di tingkat daerah,” katanya.

Ia mengatakan luas wilayah Kabupaten Kapuas yang meliputi 17 kecamatan 214 desa dan 17 kelurahan sangat potensial dan menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk struktur partai hingga tingkat bawah.

Meski demikian pihaknya menargetkan seluruh kepengurusan DPC dan DPRT dapat segera terbentuk.

Terkait ini kata Erlin Hardi pernah menjabat Pj Bupati Kapuas itu kami berharap target itu bisa tercapai bahkan sebelum akhir tahun sehingga seluruh persyaratan organisasi dapat dipenuhi sekaligus memperluas keanggotaan PSI di Kabupaten Kapuas yang merupakan fondasi untuk meningkatkan kerja partai.

“Karenanya dalam jangka panjang, PSI Kabupaten Kapuas menargetkan mampu memperluas dukungan masyarakat sekaligus meningkatkan perolehan suara pada pemilihan umum mendatang,” ujarnya. (Ujg/SB)