KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kapuas menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui sejumlah program kerja yang berorientasi pada penyebarluasan informasi pembangunan dan peningkatan kualitas insan pers.

Komitmen tersebut disampaikan saat audiensi jajaran Pengurus PWI Kapuas dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai di Kantor Bupati Kapuas, Rabu (15/7/2026).

Ketua PWI Kapuas Suhartoyo hadir didampingi Wakil Ketua I Ahmad Suhaili Wakil Ketua III Tatang Sekretaris Alexander Putra Wakil Sekretaris Fridol Suan Bendahara Abdul Khair serta Koordinator SIWO Ali Surakhman.

Suhartoyo memaparkan sejumlah program kerja yang akan dijalankan PWI Kapuas. Salah satu program unggulan adalah Safari Jurnalistik atau monitoring pembangunan yang akan menyasar desa-desa dan kecamatan untuk mengawal informasi pembangunan.

Ia mengatakan wartawan anggota PWI akan turun langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan pembangunan sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat secara objektif.

“Program ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sekaligus menyampaikan kepada masyarakat mengenai hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah,” katanya.

Ia menjelaskan pula PWI Kapuas juga menyiapkan program pendampingan kepala daerah. Dalam program tersebut PWI akan mendampingi berbagai agenda kunjungan kerja Bupati maupun jajaran pemerintah ke desa kecamatan maupun kegiatan strategis lainnya.

Kemudian organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut juga akan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota melalui pelatihan kaderisasi serta penguatan program Seksi Wartawan Olahraga (SIWO).

Ia melanjutkan seluruh program tersebut disusun agar selaras dengan tugas dan fungsi organisasi pers serta mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah.

“Kami ingin terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Harapannya program-program PWI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung penyebarluasan informasi pembangunan secara profesional,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kapuas Usis I Sangkai yang didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Yan Hendri Ale menyambut baik berbagai program yang dipaparkan PWI Kapuas.

Sekda mengapresiasi komitmen PWI untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

“Harapannya sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Kapuas HM Wiyatno visi Kapuas Bersinar sehingga dapat diketahui masyarakat secara luas melalui pemberitaan yang akurat berimbang sesuai dengan fungsi pers,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1011/Kuala Kapuas resmi dibuka melalui upacara yang digelar di Desa Bandar Raya Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (15/7/2026).

Upacara pembukaan dihadiri Danrem 102/Panju Panjung Kolonel Inf Noviandri unsur Forkopimda Kabupaten Kapuas jajaran TNI-Polri OPD tokoh masyarakat serta warga Desa Bandar Raya.

Bupati Kapuas HM Wiyatno melalui Wabup Kapuas Dodo menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Kodim 1011/Klk dan jajaran atas pelaksanaan TMMD.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan TMMD. Menurutnya keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh TNI tetapi juga oleh dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong.

“Melalui TMMD ke-129 ini diharapkan pembangunan infrastruktur di Desa Bandar
Raya semakin meningkat akses masyarakat menjadi lebih baik serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Tamban Catur dan secara umum Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

Kegiatan dilaksanakan di Fovere Hotel Jalan Pemuda Kuala Kapuas Selasa (14/7/2026) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kapuas Dodo yang hadir mewakili Bupati Kapuas.

Hadir pula Forkopimda Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas Pangeran Pandiangan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya selaku mitra penyusunan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku narasumber serta para camat dan undangan.

Dalam laporannya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas menyampaikan bahwa Kabupaten Kapuas memiliki wilayah hutan dan lahan yang luas, termasuk kawasan gambut yang sangat rentan terhadap potensi karhutla.

“Oleh karena itu penyusunan dokumen rencana kontinjensi ini menjadi instrumen krusial agar daerah tidak gagap saat menghadapi situasi darurat bencana,” katanya.

Ia mengatakan tujuan pembuatan Renkon Karhutla ini adalah untuk menyamakan persepsi dan skenario ancaman di wilayah Kabupaten Kapuas memetakan secara detail tugas dan fungsi antar instansi saat status keadaan darurat serta menginventarisasi seluruh sumber daya baik personel logistik maupun peralatan agar siap dimobilisasi secara cepat dan tepat.

“Melalui keterlibatan unsur pentahelix diharapkan ego sektoral dapat dihilangkan sehingga koordinasi lapangan berjalan optimal,” jelasnya.

Wakil Bupati Kapuas Dodo ketika membacakan sambutan tertulis Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan bahwa pengalaman Karhutla pada tahun 2025 harus menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak.

“Saya berharap dokumen yang dihasilkan nantinya tidak hanya menjadi dokumen administrasi tetapi benar-benar menjadi pedoman operasional bagi seluruh unsur pemerintahan TNI Polri Manggala Agni dunia usaha relawan serta masyarakat.

Kita harus membangun sistem kesiapsiagaan yang mampu mengantisipasi setiap potensi ancaman sejak dini,” katanya.

Lebih lanjut ia menitipkan enam poin penting untuk menjadi perhatian bersama. Poin tersebut meliputi penyusunan dokumen berbasis data valid dan mutakhir pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Penguatan keterlibatan elemen masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Desa Tangguh Bencana (Destana) kesiapan sarana logistik terintegrasi komitmen dunia usaha dalam menyediakan regu tanggap darurat serta peningkatan edukasi kampanye larangan membuka lahan dengan cara membakar,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan Pekan Panutan Pajak Daerah Tahun 2026 berlangsung di Halaman Kantor Bapenda Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan secara resni dibuka Wabup Kapuas Dodo dihadiri Forkopimda Sekda Kapuas
Usis I Sangkai OPD camat serta masyarakat.

Wabup Kapuas Dodo menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Pekan Panutan Pajak Daerah Tahun 2026. Menurutnya kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni tahunan tetapi merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Ia mengatakan Pemerintah daerah tidak akan mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan tanpa dukungan penuh dan partisipasi aktif masyarakat.

“Karena itu saya mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas agar
menjadi garda terdepan dan pelopor dalam ketaatan membayar pajak,” tegasnya seraya mengatakan mari kita bersama patuh taat pajak.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas Yaya menyampaikan bahwa pajak daerah merupakan salah satu mesin penggerak otonomi daerah sekaligus menjadi denyut nadi pembangunan di Kabupaten Kapuas.

Ia menjelaskan berbagai hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat mulai dari infrastruktur jalan peningkatan fasilitas kesehatan hingga kemajuan sektor pendidikan tidak lepas dari kontribusi para wajib pajak yang taat memenuhi kewajibannya.

Menurutnya tantangan pembiayaan pembangunan daerah dari tahun ke tahun semakin besar. Oleh karena itu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak daerah menjadi sebuah keharusan yang harus dicapai melalui semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Daerah Tahun 2026 diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kapuas yang berkelanjutan,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kalimantan Tengah menggelar silaturahmi bersama DPD PSI Kabupaten Kapuas Senin (13/7/2026).

Kegiatan bettempat di Rumah Makan Buli Lewu sekaligus menutup rangkaian safari konsolidasi organisasi.

Rombongan DPW yang hadir terdiri dari unsur Dewan Pembina Wakil Ketua Wakil Sekretaris serta Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan.

Pertemuan itu menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan struktur partai hingga tingkat kecamatan dan desa.

Ketua DPW PSI Kalimantan Tengah Sipet Hermanto Tunjan mengatakan kunjungan ke Kapuas merupakan agenda terakhir setelah pengurus wilayah menyambangi seluruh DPD se-Kalteng.

Ia mengatakan agenda tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat PSI terkait penguatan konsolidasi organisasi di semua tingkatan.

“Kapuas menjadi kunjungan ke-14 atau yang terakhir setelah kami mendatangi 13 DPD kabupaten dan satu kota di Kalteng,” katanya.

Ia menjelaskan pula kunjungan itu tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi. Kegiatan ini juga untuk memperkenalkan jajaran pengurus DPW kepada pengurus DPD DPC serta DPRT.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam evaluasi tersebut DPW mencatat perkembangan pembentukan struktur partai di Kabupaten Kapuas cukup signifikan. Dari 17 kecamatan kepengurusan DPC telah terbentuk di 14 kecamatan.

“Sedangkan tiga kecamatan lainnya masih dalam proses pembentukan termasuk penyusunan kepengurusan di tingkat ranting,” jelasnya.

Ia menilai antusiasme kader di Kapuas cukup tinggi. Hal itu terlihat dari kehadiran pengurus DPC dan DPRT dari berbagai wilayah dalam kegiatan tersebut selain pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan.

“Oleh karena itu Partai terus mendorong keterlibatan perempuan maupun basis generasi muda agar aktif berorganisasi,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPD PSI Kabupaten Kapuas Erlin Hardi menyambut baik dan apresiasi kunjungan DPW PSI Kalteng.

“Dalam hal ini arahan yang diberikan menjadi bekal untuk mempercepat penguatan organisasi di tingkat daerah,” katanya.

Ia mengatakan luas wilayah Kabupaten Kapuas yang meliputi 17 kecamatan 214 desa dan 17 kelurahan sangat potensial dan menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk struktur partai hingga tingkat bawah.

Meski demikian pihaknya menargetkan seluruh kepengurusan DPC dan DPRT dapat segera terbentuk.

Terkait ini kata Erlin Hardi pernah menjabat Pj Bupati Kapuas itu kami berharap target itu bisa tercapai bahkan sebelum akhir tahun sehingga seluruh persyaratan organisasi dapat dipenuhi sekaligus memperluas keanggotaan PSI di Kabupaten Kapuas yang merupakan fondasi untuk meningkatkan kerja partai.

“Karenanya dalam jangka panjang, PSI Kabupaten Kapuas menargetkan mampu memperluas dukungan masyarakat sekaligus meningkatkan perolehan suara pada pemilihan umum mendatang,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas mendampingi Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program pelaksanaan program Cetak Sawah Tahun 2026 di Kabupaten Kapuas, Kamis (9/7/2026).

Tim KPK RI juga didampingi perwakilan Kementerian Pertanian serta Balai Pertanian Banjarbaru. Program cetak sawah di Kabupaten Kapuas tahun 2026 memiliki luas mencapai 9.100 hektare yang tersebar di 10 kecamatan dan 39 desa serta kelurahan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kapuas, Hargatin yang juga Ketua Pelaksana Cetak Sawah Kabupaten Kapuas mengatakan, pihaknya mendampingi Tim KPK melakukan monitoring dan evaluasi lapangan pada lokasi cetak sawah di Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Selat.

Ia mengatakan tim KPK turun langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan kegiatan cetak sawah di Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Selat, di Kelurahan Murung Keramat.

“Kami menyambut baik perhatian dari pemerintah pusat, khususnya KPK RI, yang turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan cetak sawah di Kabupaten Kapuas, ” katanya, Jumat (10/7/2026).

Ia mengharapkan, program cetak sawah tahun 2026 di Kabupaten Kapuas dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dokumen Survey Investigation and Design (SID), sehingga mampu mendukung peningkatan produksi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Kapuas.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan adanya kunjungan dari KPK RI Kementan Pusat Balai Pertanian Banjarbaru terkait dengan cetak sawah di Kabupaten Kapuas kami
sangat berterima kasih.

“Kami diberi masukan-masukan dan himbauan-himbauan agar pelaksanaan berjalan dengan lancar baik dan sukses.

Harapannya pelaksanaan cetak sawah di Kabupaten Kapuas
bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional Cetak Sawah Tahun 2026 di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Penanaman Modal Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Bupati Kapuas dihadiri Asisten II Setda Kapuas Kusmiati unsur Forkopimda DPRD
FKUB DAD Kepolisian OPD camat
tokoh agama para pelaku usaha distributor minuman beralkohol serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Bupati Kapuas HM Wiyatno dalam sambutannya dibacakan Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie mengatakan penyusunan Raperda ini merupakan langkah strategis untuk menghadirkan regulasi.
Sehingga dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum iklim investasi dan perlindungan masyarakat.

“Oleh karena itu keberadaan dan peredaran minuman beralkohol memerlukan perhatian serius serta penanganan yang komprehensif,” katanya.

Meski demikian terkait peredaran minuman beralkohol jika kemudian tidak dikendalikan dengan baik berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum menurunkan kualitas kesehatan masyarakat hingga meningkatkan angka kriminalitas yang dapat mengancam generasi muda.

Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah menegaskan Raperda tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup ruang investasi maupun kegiatan usaha secara mutlak.

“Regulasi justru akan mengatur zonasi kuota mekanisme perizinan pengawasan dan sanksi sehingga peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan secara efektif,” jelasnya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas Teguh Yunianto dalam laporannya mengatakan pelaksanaan FGD untuk menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan Raperda yang komprehensif berbasis data ilmiah serta sesuai dengan kebutuhan daerah.

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap forum diskusi ini menghasilkan kesamaan persepsi sehingga regulasi yang disusun tidak hanya kuat dari sisi penegakan hukum tetapi juga adil rasional adaptif implementatif dan dapat diterima seluruh lapisan masyarakat.

“Harapannya seluruh peserta dapat memberikan masukan saran dan telaah secara terbuka agar Raperda Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol benar-benar menjadi payung hukum yang mampu menjaga ketertiban masyarakat,” ujarnya.
(Ujg/SB)