KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan Pekan Panutan Pajak Daerah Tahun 2026 berlangsung di Halaman Kantor Bapenda Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan secara resni dibuka Wabup Kapuas Dodo dihadiri Forkopimda Sekda Kapuas
Usis I Sangkai OPD camat serta masyarakat.

Wabup Kapuas Dodo menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Pekan Panutan Pajak Daerah Tahun 2026. Menurutnya kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni tahunan tetapi merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Ia mengatakan Pemerintah daerah tidak akan mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan tanpa dukungan penuh dan partisipasi aktif masyarakat.

“Karena itu saya mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas agar
menjadi garda terdepan dan pelopor dalam ketaatan membayar pajak,” tegasnya seraya mengatakan mari kita bersama patuh taat pajak.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas Yaya menyampaikan bahwa pajak daerah merupakan salah satu mesin penggerak otonomi daerah sekaligus menjadi denyut nadi pembangunan di Kabupaten Kapuas.

Ia menjelaskan berbagai hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat mulai dari infrastruktur jalan peningkatan fasilitas kesehatan hingga kemajuan sektor pendidikan tidak lepas dari kontribusi para wajib pajak yang taat memenuhi kewajibannya.

Menurutnya tantangan pembiayaan pembangunan daerah dari tahun ke tahun semakin besar. Oleh karena itu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak daerah menjadi sebuah keharusan yang harus dicapai melalui semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Daerah Tahun 2026 diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kapuas yang berkelanjutan,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kalimantan Tengah menggelar silaturahmi bersama DPD PSI Kabupaten Kapuas Senin (13/7/2026).

Kegiatan bettempat di Rumah Makan Buli Lewu sekaligus menutup rangkaian safari konsolidasi organisasi.

Rombongan DPW yang hadir terdiri dari unsur Dewan Pembina Wakil Ketua Wakil Sekretaris serta Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan.

Pertemuan itu menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan struktur partai hingga tingkat kecamatan dan desa.

Ketua DPW PSI Kalimantan Tengah Sipet Hermanto Tunjan mengatakan kunjungan ke Kapuas merupakan agenda terakhir setelah pengurus wilayah menyambangi seluruh DPD se-Kalteng.

Ia mengatakan agenda tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat PSI terkait penguatan konsolidasi organisasi di semua tingkatan.

“Kapuas menjadi kunjungan ke-14 atau yang terakhir setelah kami mendatangi 13 DPD kabupaten dan satu kota di Kalteng,” katanya.

Ia menjelaskan pula kunjungan itu tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi. Kegiatan ini juga untuk memperkenalkan jajaran pengurus DPW kepada pengurus DPD DPC serta DPRT.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam evaluasi tersebut DPW mencatat perkembangan pembentukan struktur partai di Kabupaten Kapuas cukup signifikan. Dari 17 kecamatan kepengurusan DPC telah terbentuk di 14 kecamatan.

“Sedangkan tiga kecamatan lainnya masih dalam proses pembentukan termasuk penyusunan kepengurusan di tingkat ranting,” jelasnya.

Ia menilai antusiasme kader di Kapuas cukup tinggi. Hal itu terlihat dari kehadiran pengurus DPC dan DPRT dari berbagai wilayah dalam kegiatan tersebut selain pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan.

“Oleh karena itu Partai terus mendorong keterlibatan perempuan maupun basis generasi muda agar aktif berorganisasi,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPD PSI Kabupaten Kapuas Erlin Hardi menyambut baik dan apresiasi kunjungan DPW PSI Kalteng.

“Dalam hal ini arahan yang diberikan menjadi bekal untuk mempercepat penguatan organisasi di tingkat daerah,” katanya.

Ia mengatakan luas wilayah Kabupaten Kapuas yang meliputi 17 kecamatan 214 desa dan 17 kelurahan sangat potensial dan menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk struktur partai hingga tingkat bawah.

Meski demikian pihaknya menargetkan seluruh kepengurusan DPC dan DPRT dapat segera terbentuk.

Terkait ini kata Erlin Hardi pernah menjabat Pj Bupati Kapuas itu kami berharap target itu bisa tercapai bahkan sebelum akhir tahun sehingga seluruh persyaratan organisasi dapat dipenuhi sekaligus memperluas keanggotaan PSI di Kabupaten Kapuas yang merupakan fondasi untuk meningkatkan kerja partai.

“Karenanya dalam jangka panjang, PSI Kabupaten Kapuas menargetkan mampu memperluas dukungan masyarakat sekaligus meningkatkan perolehan suara pada pemilihan umum mendatang,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas mendampingi Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program pelaksanaan program Cetak Sawah Tahun 2026 di Kabupaten Kapuas, Kamis (9/7/2026).

Tim KPK RI juga didampingi perwakilan Kementerian Pertanian serta Balai Pertanian Banjarbaru. Program cetak sawah di Kabupaten Kapuas tahun 2026 memiliki luas mencapai 9.100 hektare yang tersebar di 10 kecamatan dan 39 desa serta kelurahan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kapuas, Hargatin yang juga Ketua Pelaksana Cetak Sawah Kabupaten Kapuas mengatakan, pihaknya mendampingi Tim KPK melakukan monitoring dan evaluasi lapangan pada lokasi cetak sawah di Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Selat.

Ia mengatakan tim KPK turun langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan kegiatan cetak sawah di Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Selat, di Kelurahan Murung Keramat.

“Kami menyambut baik perhatian dari pemerintah pusat, khususnya KPK RI, yang turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan cetak sawah di Kabupaten Kapuas, ” katanya, Jumat (10/7/2026).

Ia mengharapkan, program cetak sawah tahun 2026 di Kabupaten Kapuas dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dokumen Survey Investigation and Design (SID), sehingga mampu mendukung peningkatan produksi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Kapuas.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan adanya kunjungan dari KPK RI Kementan Pusat Balai Pertanian Banjarbaru terkait dengan cetak sawah di Kabupaten Kapuas kami
sangat berterima kasih.

“Kami diberi masukan-masukan dan himbauan-himbauan agar pelaksanaan berjalan dengan lancar baik dan sukses.

Harapannya pelaksanaan cetak sawah di Kabupaten Kapuas
bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional Cetak Sawah Tahun 2026 di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Penanaman Modal Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Bupati Kapuas dihadiri Asisten II Setda Kapuas Kusmiati unsur Forkopimda DPRD
FKUB DAD Kepolisian OPD camat
tokoh agama para pelaku usaha distributor minuman beralkohol serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Bupati Kapuas HM Wiyatno dalam sambutannya dibacakan Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie mengatakan penyusunan Raperda ini merupakan langkah strategis untuk menghadirkan regulasi.
Sehingga dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum iklim investasi dan perlindungan masyarakat.

“Oleh karena itu keberadaan dan peredaran minuman beralkohol memerlukan perhatian serius serta penanganan yang komprehensif,” katanya.

Meski demikian terkait peredaran minuman beralkohol jika kemudian tidak dikendalikan dengan baik berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum menurunkan kualitas kesehatan masyarakat hingga meningkatkan angka kriminalitas yang dapat mengancam generasi muda.

Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah menegaskan Raperda tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup ruang investasi maupun kegiatan usaha secara mutlak.

“Regulasi justru akan mengatur zonasi kuota mekanisme perizinan pengawasan dan sanksi sehingga peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan secara efektif,” jelasnya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas Teguh Yunianto dalam laporannya mengatakan pelaksanaan FGD untuk menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan Raperda yang komprehensif berbasis data ilmiah serta sesuai dengan kebutuhan daerah.

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap forum diskusi ini menghasilkan kesamaan persepsi sehingga regulasi yang disusun tidak hanya kuat dari sisi penegakan hukum tetapi juga adil rasional adaptif implementatif dan dapat diterima seluruh lapisan masyarakat.

“Harapannya seluruh peserta dapat memberikan masukan saran dan telaah secara terbuka agar Raperda Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol benar-benar menjadi payung hukum yang mampu menjaga ketertiban masyarakat,” ujarnya.
(Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui DPMPTSP terus memperkuat upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Rapat penyusunan Perbup tersebut digelar di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas Kamis (9/7/2026) dipimpin oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Kusmiatie.

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kapuas Harry Soetrisno mengatakan maksud dan tujuan acara ini untuk menghimpun masukan menyelaraskan persepsi, dan membedah hambatan teknis yang mungkin timbul sehingga regulasi yang kita susun nantinya benar-benar mampu menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kapuas.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai yang dalam sambutannya dibacakan Asisten II Kusmiatie menyampaikan bahwa penyusunan Peraturan Bupati ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan iklim investasi yang lebih berkualitas memiliki kepastian hukum serta selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Ia mengatakan pemberian insentif dan kemudahan investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing Kabupaten Kapuas di tingkat nasional.

“Peraturan Bupati yang tengah disusun merupakan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2025. Aturan tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh amanat perda dapat diimplementasikan secara efektif transparan dan akuntabel,” katanya.

Lebih lanjut ia mengharapkan peserta dapat memberikan masukan yang konstruktif tajam dan solutif sehingga pembahasan tidak hanya bersifat formalitas tetapi mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Kapuas.

Ia menambahkan melalui penyusunan Perbup ini Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap tercipta landasan hukum yang kuat dalam memberikan insentif dan kemudahan investasi, sehingga mampu menarik lebih banyak investor meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah membuka lapangan kerja serta kesejahteraan masyarakat. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno menerima kunjungan silaturahmi dari Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra M.Tr.Opsla.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan tersebut dilaksanakan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kapuas Kamis (9/7/2026) pagi.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Kapuas didampingi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Budi Kurniawan saat menyambut kedatangan Danlanal Banjarmasin beserta jajaran.

Kunjungan jajaran Lanal Banjarmasin ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat hubungan koordinasi komunikasi serta sinergitas yang selama ini telah berjalan dengan sangat baik antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan institusi TNI Angkatan Laut.

Dalam pertemuan yang berlangsung dengan penuh keakraban tersebut, kedua belah pihak saling berdiskusi mengenai berbagai hal, termasuk upaya penguatan kolaborasi di wilayah kewilayahan demi terus mendukung kondusivitas serta keamanan di daerah Kabupaten Kapuas.

Momen kebersamaan ini kemudian diakhiri dengan aksi saling bertukar cinderamata. Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra menyerahkan cinderamata kepada Bupati Kapuas.

Sebaliknya Bupati Kapuas juga menyerahkan cinderamata kepada Komandan Lanal Banjarmasin sebagai bentuk penghormatan dan kenang-kenangan atas hubungan kemitraan yang harmonis. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melaksanakan Panen Raya padi di Desa Terusan Mulya Kecamatan Bataguh, Rabu (8/7/2026).

Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional sekaligus menegaskan peran strategis Kabupaten Kapuas sebagai salah satu sentra produksi padi terbesar di Kalimantan Tengah.

Panen raya dilakukan bersama jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah. Selain memanen padi bersama petani kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Bupati HM Wiyatno menjelaskan bahwa panen raya tahun ini dilaksanakan secara serentak di empat kecamatan yakni Kecamatan Bataguh Kapuas Kuala Tamban Catur dan Kapuas Timur dengan total luas panen mencapai 25.799 hektare.

“Alhamdulilah untuk Bataguh dan Tamban Catur rata-rata menggunakan padi unggul yang saat ini sudah mampu panen lima kali dalam waktu dua tahun. Ini menjadi salah satu keberhasilan petani kita dalam meningkatkan produktivitas pertanian,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian atas dukungan berbagai bantuan alsintan yang telah diterima Kabupaten Kapuas. Tahun ini Kabupaten Kapuas memperoleh bantuan sebanyak 57 unit rotavator 488 unit hand tractor 95 unit pompa air serta 213 unit hand sprayer.

Lebih lanjut Bupati mengatakan selain bantuan alsintan Kabupaten Kapuas juga memperoleh program Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 yang tersebar di Kecamatan Bataguh Kapuas Kuala Tamban Catur dan Kapuas Timur.

“Empat kecamatan tersebut memiliki total lahan baku sawah sekitar 45 ribu hektare sehingga menjadi kawasan strategis dalam mendukung program ketahanan pangan nasional,” katanya.

Hingga saat ini Kabupaten Kapuas masih menjadi sentra produksi padi terbesar di Kalimantan Tengah yang mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat Kapuas sekaligus turut menyuplai kebutuhan pangan di tingkat provinsi.

“Dengan perkiraan luas panen sekitar 25 ribu hektare dan produktivitas rata-rata 5 ton gabah per hektare potensi produksi beras Kabupaten Kapuas sangat besar sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap upaya swasembada pangan nasional,” katanya.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Menurutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memberikan perhatian terhadap pengembangan kawasan pertanian produktif termasuk di Kabupaten Kapuas yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan Kalimantan Tengah.

“Seluruh ersiapan kegiatan telah dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama seluruh pemangku kepentingan sebagai wujud kesiapan daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional,” katanya. (Ujg/SB)