KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno resmi melantik 9 Penjabat (Pj) Kades dan 10 anggota BPD – PAW se Kabupaten Kapuas di Aula Tentang Menteng Kantor Bupati Kapuas Senin (31/8/2026).

Kadis PMD Kapuas Purwanto mengatakan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan BPD PAW dilakukan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta pelayanan masyarakat desa. “Kebijakan ini dampak dari penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades),” katanya.

Ia mengatakan ada sebanyak 9 Pj Kepala Desa yang dilantik yakni Pj Kades Cemara Labat Sei Ahas Terusan Baguntan Raya Terusan Raya Hulu Bamban Raya Bangun Harjo Pangkalan Sari Sumber Mulya dan Manusup Hilir.

Sedangkan anggota BPD PAW yang dilantik berjumlah 10 orang berasal dari Desa Anjir Serapat Tengah Harapan Baru Manggala Permai Narahan Tumbang Tihis Kalumpang Tarantang Saka Lagon Saka Mangkahai dan Palangkai.

Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan jabatan Pj Kades maupun BPD PAW merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemerintah dan masyarakat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ia menjelaskan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Saya minta pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terencana, transparan akuntabel dan bebas dari praktik KKN. Oleh karena itu setiap rupiah anggaran desa harus menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya. (Ujg/SB)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Dalam rangka Bank Kalsel berterima kasih dan memberikan apresiasi terhadap fungsi kontrol sosial yang dijalankan dan memandang setiap masukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola. Namun agar informasi yang berkembang di ruang publik tidak menimbulkan kesimpulan yang belum sepenuhnya berdasarkan fakta, Bank Kalsel memandang perlu menyampaikan, Senin (31/8/2026).

Penjelasan berikut.

1. Bank Kalsel Tidak Menutup Diri, Namun Terikat Ketentuan Kerahasiaan Bank sebagai lembaga jasa keuangan, Bank Kalsel terikat ketentuan mengenai rahasia bank, pelindungan data pribadi, serta ketentuan perbankan lainnya. Terhadap regulator, auditor, dan aparat penegak hukum
yang memiliki kewenangan, mekanisme penyampaian informasi telah diatur secara jelas dan Bank Kalsel bersikap kooperatif sepenuhnya.

2. Penyebutan Angka Rp600 Miliar dan Dugaan atas Kelebihan Rp6 Miliar

Setiap nominal dalam aktivitas perbankan memiliki klasifikasi yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan, antara lain: target penyaluran, plafon fasilitas, baki debet (outstanding), realisasi pencairan, akumulasi transaksi selama satu periode, atau komponen transaksi lainnya. Angka target penyaluran adalah rencana bisnis, oleh karena itu penyebutan suatu nominal secara berdiri sendiri tidak dapat serta-merta diartikan sebagai kerugian Bank, kerugian keuangan negara, maupun transaksi yang
menyimpang.

Terkait penyebutan nilai sekitar Rp600 miliar, Bank Kalsel perlu meluruskan bahwa nilai tersebut Adalah merupakan Target yang ditetapkan antara Bank Kalsel dan PT.BAP sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama. Dalam pelaksanaannya, setiap pemberian fasilitas kredit tetap melalui mekanisme persetujuan, pencairan, pencatatan, pengendalian, pemantauan, rekonsiliasi, serta pelaporan sesuai
ketentuan internal Bank dan regulasi perbankan yang berlaku.

Menanggapi informasi yang menyebut adanya dugaan selisih transaksi atau kelebihan pembayaran sekitar Rp6 miliar, Bank Kalsel menegaskan bahwa berdasarkan dokumen, pencatatan, mekanisme transaksi serta ketentuan dalam perjanjian kerja sama, tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan, Apabila terdapat perbedaan atau selisih perhitungan, maka hal tersebut telah dilaksanakan secara berkala melalui pencocokan dan rekonsiliasi
data antara kedua belah pihak pada periode yang bersangkutan, bukan serta-merta disimpulkan sebagai kelebihan pembayaran. Hal ini sejalan dengan Perjanjian yang telah disepakati antara Bank Kalsel dan PT.BAP

3. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Tidak Menghapus Kewajiban Pengendalian Bank

Bank Kalsel menjalankan kegiatan perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), penerapan manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap
ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap proses pemberian kredit terdapat mekanisme persetujuan, pencatatan, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan secara berjenjang sesuai nilai, karakteristik, dan tingkat risiko fasilitas yang diberikan.

Kerja sama dengan pihak ketiga dalam mendukung kegiatan bisnis Bank tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk melakukan verifikasi, pengendalian risiko, monitoring, dan evaluasi sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Apabila dalam proses evaluasi ditemukan hal yang memerlukan penyempurnaan, koreksi administratif, atau tindak lanjut lainnya, Bank Kalsel telah memiliki mekanisme
pengendalian dan penyelesaian sesuai ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan.

Bank Kalsel menghormati mekanisme pengawasan yang dilakukan regulator, auditor, maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya. Apabila terdapat permintaan klarifikasi ataupun pemeriksaan
resmi terkait kegiatan dan transaksi Bank, Bank Kalsel akan bersikap kooperatif serta memberikan data dan dokumen sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bank Kalsel menghargai peran pers sebagai salah satu pilar penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dan berharap setiap pemberitaan mengenai institusi perbankan terlebih yang mengandung dugaan pelanggaran hukum mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan. Apabila ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan dokumen yang dimiliki Bank, Bank Kalsel akan menggunakan mekanisme hak jawab dan/atau hak koreksi secara proporsional
sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank Kalsel memastikan isu yang berkembang tidak mengurangi komitmen Perseroan dalam menjaga pelayanan kepada nasabah dan masyarakat. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama industri
perbankan. Karena itu, Bank Kalsel akan terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, transparansi, serta sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas bisnis. [Nurul/Adv]

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Jalan Sehat Beregu Kolaborasi sukses meriahkan peringatan HUT HIKMA (Himpunan Keluarga Masserenpulu) ke-89 sekaligus menjadi penutup peringatan HUT RI ke-81 di Kota Tarakan, Minggu, 30 Agustus 2026.

Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dengan rute Kawasan Wisata Berlabuh hingga Stadion Datu Adil tersebut.

Apresiasi dan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang mendukung rangkaian HUT RI yang telah digelar. Sebanyak 9.935 peserta dengan 274 grup turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

“Semoga kegiatan ini dapat mempererat persatuan dan semangat kebersamaan seluruh masyarakat di Kota Tarakan,” tutupnya. (Mandu/Adv)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menghadiri sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan pascabencana dan hibah bantuan sosial sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Tarakan, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tarakan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas se-Kota Tarakan. Bantuan tersebut disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Tarakan.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat yang beberapa waktu lalu terdampak musibah kebakaran, bencana longsor, tanah amblas, dan pohon tumbang. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerugian secara materi, tetapi juga dapat berdampak terhadap kehidupan dan aktivitas keluarga yang terdampak.

“Atas nama Pemerintah Kota Tarakan, saya menyampaikan rasa prihatin kepada masyarakat yang mengalami musibah. Bantuan pascabencana ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Tarakan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan dalam proses pemulihan pascabencana,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah dan seluruh pihak yang telah bergerak cepat dalam penanganan bencana, khususnya Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan ketua RT. Ia menilai sinergi tersebut penting, mulai dari penanganan di lapangan hingga proses pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penanganan bencana, sehingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (Mandu/Adv)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Ditengah terganggunya distribusi air bersih yang dirasakan warga, kepedulian masyarakat sipil kembali bergerak. DPW Yaskum Indonesia (YAKIN) Kalsel menyalurkan sebanyak 3.100 liter air bersih kepada warga RT 09/01, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Sabtu (29/8/2026).

Penyaluran tersebut menjadi pengiriman awal untuk membantu memenuhi kebutuhan sekitar 180 kepala keluarga (KK) yang terdampak gangguan distribusi air bersih.

Ketua DPW YAKIN Kalsel, Muhammad Rivani Abdi, mengatakan bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi kesulitan memperoleh kebutuhan dasar.

Sebelumnya, YAKIN Kalsel telah melakukan pemesanan dua tangki air bersih melalui PT Air Minum Bandarmasih. Namun, pada pengiriman awal baru satu tangki dengan kapasitas 3.100 liter yang dapat disalurkan karena tingginya antrean permintaan layanan air tangki dari masyarakat.

“Ini pengiriman awal untuk membantu kebutuhan warga. Mudah-mudahan air yang tersedia dapat meringankan kebutuhan masyarakat, sambil menunggu pelayanan distribusi air bersih kembali normal,” ujar Muhammad Rivani Abdi.

Penyaluran air bersih tersebut turut dikawal langsung oleh Direktur Utama PT Air Minum Bandarmasih, Zulbadi.

Meski demikian, 3.100 liter air bersih belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan sekitar 180 KK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi air bersih tidak hanya membutuhkan bantuan sesaat, tetapi juga penanganan pelayanan secara menyeluruh agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Bagi warga, air bersih bukan kebutuhan tambahan. Air adalah kebutuhan pokok yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari—untuk minum, memasak, membersihkan diri, hingga menjaga kesehatan keluarga.

Karena itu, respons cepat terhadap gangguan distribusi menjadi penting, terutama ketika masyarakat sudah mengalami keterbatasan akses dalam beberapa hari.

M Rivani Abdi berharap bantuan tersebut dapat menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk meringankan beban warga.

“Berbagi bukan tentang seberapa banyak yang diberikan, tetapi seberapa tulus kita peduli,” katanya.

Penyaluran 3.100 liter air bersih ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ketika kebutuhan dasar masyarakat terganggu, kepedulian tidak cukup berhenti pada rasa prihatin. Ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata. [Ady/Rls]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel Syariah kembali merilis rincian tingkat bagi hasil (nisbah) dan Return on Investment (ROI) terbaru bagi para nasabahnya untuk periode Juli 2026.

Pada keterangan tertulis yang diterima di Banjarmasin, Rabu, melalui berbagai produk pendanaannya, Bank Kalsel Syariah menawarkan imbal hasil yang kompetitif, khususnya pada instrumen Deposito yang mencatatkan ROI hingga 5,30 persen.

Berdasarkan infografis resmi yang dirilis melalui platform AKSEL by Bank Kalsel, produk Deposito 12 Bulan menduduki posisi puncak dengan porsi nisbah sebesar 72 bagian dan indikasi ROI mencapai 5,30 persen.

Sementara itu, untuk nasabah yang membutuhkan likuiditas lebih fleksibel, produk Tabungan iB Simpel dan Tabungan iB Pelajar menawarkan ROI yang cukup menarik, masing-masing sebesar 2,58 persen dan 2,21 persen.

Berikut adalah rincian lengkap porsi nisbah dan indikasi ROI untuk produk pendanaan Bank Kalsel Syariah periode Juli 2026, pada Kategori Giro dan Tabungan.

Giro iB Al Amanah, mendapatkan nisbah sebesar 15 dengan indikasi ROI 1.10 persen. Cocok untuk kebutuhan transaksi bisnis yang lancar. Kemudian Tabungan iB Al Barakah, menawarkan nisbah 25 Bagian dengan indikasi ROI 1.84 persen. Tabungan iB Pelajar, Bank Kalsel Syariah memberikan nisbah 30 Bagian dengan indikasi ROI yang cukup menarik, yakni 2.21 persen.

Sedangkan Tabungan Haji iB Ar Rahman, yaitu simpanan khusus untuk persiapan ibadah haji ini memiliki nisbah 10 Bagian dengan indikasi ROI 0.74 persen. Tabungan iB SimPel (Simpanan Pelajar), menjadi primadona untuk edukasi menabung anak dengan tawaran nisbah tertinggi di kategori tabungan, yaitu 35 Bagian dan ROI 2.58 persen.

Sementara itu Tabungan iB Wadiah, dikarenakan menggunakan akad titipan (Wadiah), produk ini tidak menetapkan nisbah bagi hasil maupun ROI (pemberian bonus bersifat sukarela sesuai kebijakan Bank).

Selanjutnya pada kategori Deposito (Investasi Berjangka) ini, Bank Kalsel Syariah memberikan porsi bagi hasil yang jauh lebih besar seiring dengan lamanya tenor simpanan. Berikut rinciannya:

Untuk Deposito 1 Bulan, mendapatkan nisbah 65 bagian dengan indikasi ROI 4.79 persen. Kemudian Deposito 3 Bulan, mendapat nisbah 68 bagian dengan indikasi ROI 5.01 persen. selanjutnya Deposito 6 Bulan, nisbah 70 bagian dengan indikasi ROI 5.16 persen. dan Deposito 12 Bulan, nisbah 72 bagian dengan indikasi ROI tertinggi mencapai 5.30 persen.

Bank Kalsel Syariah mengingatkan bahwa angka ROI yang tertera merupakan indikasi dari kinerja bulan Juli 2026. Selain itu, pemberian bonus untuk produk tertentu sepenuhnya menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Bank Kalsel Syariah.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengunjungi situs resmi www.bankkalsel.co.id, menghubungi Call Center di 0800 1122 000, atau memantau akun Instagram resmi @Bankkalselsyariah. [adv]

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Investasi infklusif dinilai penting dalam rangka memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah khususnya peningkatan kapasitas UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie ketika membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor 3 Tahun 2025 di Aula DPMPTSP Kabupaten Kapuas Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut juga diikuti peserta secara daring melalui Zoom termasuk perwakilan dari Direktorat terkait.

Ia mengatakan perkembangan iklim investasi dan percepatan program hilirisasi di Kabupaten Kapuas menunjukkan tren yang positif.

Meski begitu pertumbuhan investasi tidak boleh hanya dinikmati oleh usaha besar dan menengah melainkan harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

“Investasi harus bersifat inklusif dan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah dengan pemberdayaan UMKM dan Pemkab Kapuas berkomitmen mendorong untuk itu, ” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pola kemitraan antara usaha besar dan UMKM membutuhkan kepastian hukum transparansi serta mekanisme yang mudah dan adaptif terhadap perkembangan regulasi nasional.

Diterbitkannya Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyempurnakan ketentuan sebelumnya.

Sosialisasi memiliki tujuan yakni meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha besar baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Kapuas terhadap kewajiban bermitra dengan UMKM lokal agar mampu naik kelas.

“Kemitraan yang terbentuk diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya.

Kepala DPMPTSP Kapuas Teguh Yunianto melaporkan hasil pertemuan dengan salah satu jaringan ritel modern bersama UMKM Kabupaten Kapuas.

“Dari 30 UMKM yang menyampaikan usahanya ada enam UMKM yang dinilai bisa masuk ke gerai. Keenam jenis produk tersebut sudah melalui seleksi dan memenuhi standar yang diberikan,” katanya.

Ia berharap produk-produk lokal tersebut dapat segera diluncurkan dan dipasarkan melalui jaringan ritel modern tersebut. DPMPTSP juga berharap jaringan ritel lainnya dapat turut membuka akses bagi produk-produk lokal Kabupaten Kapuas.

Kemudian Sosialisasi Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 merupakan wujud peran DPMPTSP dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat.

Ia menambahkan regulasi tersebut menjadi langkah pembaruan untuk meningkatkan efektivitas transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah termasuk melalui pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS).

“Tujuan kegiatan menghimpun masukan menyelaraskan persepsi serta meningkatkan kepatuhan dan realisasi kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujg/SB)