SURABAYA, SuaraBorneo.com – Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Bank Kalsel untuk menyebarkan informasi kemajuan dan perkembangannya, tak lepas peran dari media baik media siber, cetak, televisi dan radio, untuk memperkuat sinergi dengan para insan pers melalui kegiatan Media Gathering Bank Kalsel 2026 yang berlangsung pada 2–4 September 2026 di Surabaya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Kalsel melanjutkan komunikasi dan sinergi yang telah dibangun bersama media, sekaligus merespons dinamika industri pers di tengah perkembangan teknologi digital dan munculnya fenomena homeless media.

Paparan salah satu nara sumber dari Redaktur di Tempo.co, Mitra Tarigan berjudul Homeless Media dan Era AI yang melahirkan fenomena homeless media, yaitu akun atau kanal informasi yang tidak selalu memiliki struktur media konvensional, tetapi mampu mengumpulkan banyak pengikut dan menjadi sumber informasi masyarakat.

Keunggulannya biaya operasional rendah, penyebaran informasi cepat, jangkauan luas, fleksibilitas tinggi, serta peluang monetisasi melalui kerja sama dengan merek, sponsorship, dan affiliate.

“Homeless media juga dapat menjadi “mata dan telinga” wartawan. Mereka sering berada lebih dahulu di lokasi kejadian dan mengetahui isu yang sedang dibicarakan masyarakat,” ujar Mitra memaparkan, Rabu (3/9/2026).

Mitra mengingatkan, ada perbedaan penting: homeless media dapat berhenti pada konten, sedangkan wartawan harus melanjutkan dengan verifikasi, konteks, konfirmasi, pertanggungjawaban jurnalistik dan kode etik.

Pada kesempatan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Firmansyah, menyoroti tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik seiring berkembangnya ekosistem media digital, termasuk kemunculan homeless media.

Menurut Firmansyah, kegiatan media gathering juga menjadi ruang untuk memperluas pengetahuan dan wawasan insan media dalam memahami perubahan yang terjadi di dunia jurnalistik.

“Salah satu tantangan yang cukup besar adalah munculnya homeless media. Karena itu, teman-teman yang berada di media konvensional perlu menyikapi perkembangan ini secara bijak dan menjadikannya sebagai bagian dari dinamika serta tolok ukur perkembangan dunia jurnalisme,” katanya.

Firmansyah berpandangan, perkembangan homeless media tidak semata-mata harus dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri atau sebagai kompetitor media konvensional. Fenomena tersebut, menurutnya, dapat menjadi momentum bagi media konvensional untuk melakukan evaluasi dan transformasi mengikuti perkembangan teknologi.

“Media konvensional perlu terus meningkatkan perannya dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta ekosistem media yang semakin beragam,” pesannya. [Adv]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Dewan Pers akan menggelar pertemuan dengan seluruh konstituennya untuk membahas penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari.

Langkah tersebut diambil setelah Dewan Pers menerima sedikitnya empat surat dari organisasi konstituen sepanjang tahun 2026. Surat-surat tersebut berasal dari dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan yang pada intinya mempertanyakan serta menyampaikan pandangan mengenai mekanisme penyelenggaraan Hari Pers Nasional ke depan.

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan persoalan penyelenggaraan HPN perlu dibicarakan secara terbuka, proporsional, dan mengedepankan semangat kebersamaan seluruh unsur pers nasional.

“Dewan Pers memandang penting untuk mendengarkan seluruh pandangan dari konstituen. Karena Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi dunia pers Indonesia, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraannya perlu dilakukan secara musyawarah dan melibatkan seluruh unsur yang terkait,” ujar Komaruddin Hidayat.

Dalam surat yang diterima Dewan Pers, terdapat konstituen yang menawarkan diri untuk menjadi penyelenggara HPN tahun 2027. Sementara konstituen lainnya mengusulkan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab kegiatan tahunan komunitas pers tersebut, dengan pelaksanaan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh konstituen Dewan Pers.

Usulan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Hari Pers Nasional merupakan peringatan yang memiliki dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Namun, dalam ketentuan itu tidak secara khusus disebutkan mengenai lembaga atau organisasi yang ditetapkan sebagai penyelenggara HPN.

Menurut Komaruddin, perbedaan pandangan tersebut justru harus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan membangun kesepahaman bersama di antara seluruh elemen pers.

“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” katanya.

Sebagaimana diketahui, HPN menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat pleno Dewan Pers pada 27 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Dewan Pers memutuskan untuk menindaklanjuti berbagai surat dan aspirasi yang masuk dengan menggelar pertemuan bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

Selain membahas mekanisme penyelenggaraan HPN, rapat pleno Dewan Pers juga memutuskan untuk merencanakan usulan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Rencana perubahan tersebut dinilai penting karena Keppres Nomor 5 Tahun 1985 masih mendasarkan pertimbangannya pada regulasi pers yang sudah tidak berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

Sementara saat ini, penyelenggaraan kehidupan pers nasional telah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers sendiri merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Anggota Dewan Pers juga ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Komaruddin menegaskan, Dewan Pers akan mengedepankan dialog dalam mencari format terbaik bagi penyelenggaraan HPN di masa mendatang.

“Kita ingin semua pihak duduk bersama dan mencari titik temu. Semangatnya bukan siapa yang paling berhak, tetapi bagaimana Hari Pers Nasional dapat diselenggarakan secara baik, bermartabat, inklusif, dan menjadi momentum bersama untuk memperkuat kehidupan pers yang profesional dan bertanggung jawab di Indonesia,” tegas Komaruddin Hidayat.

Melalui pertemuan dengan seluruh konstituen tersebut, Dewan Pers berharap dapat diperoleh kesepahaman bersama mengenai tata kelola dan penyelenggaraan Hari Pers Nasional, termasuk kemungkinan penyempurnaan dasar hukum yang menjadi landasannya.

Dengan demikian, peringatan Hari Pers Nasional ke depan diharapkan semakin mencerminkan semangat kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen pers Indonesia. (*)

SURABAYA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin mendampingi para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII untuk melakukan visitasi yang dijadwalkan selama 4 hari, mulai 6 – 8 Agustus 2026 ke Jawa Timur.

Rombongan Visitasi Kepemimpinan Nasional yang dikuti oleh 60 peserta dari Kalimantan Selatan ini, diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono di Aula BinaLoka Adhikara Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (6/8/2026).

Ungkapan terimakasih disampaikan Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin atas penerimaan yang hangat di kantor Gubernur Jawa Timur.

“Terima kasih pula kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang berkenan menjadi lokus bagi 60 peserta PKN angkatan ke XVIII ini,” ucap Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin didampingi Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah.

Disampaikan Sekdaprov Syarifuddin, lokus yang dipilih bersesuaian dengan tema PKN tahun ini, yaitu ”Kepemimpinan Adaptif untuk Mewujudkan Resiliensi di Bidang Pangan, Bencana, Energi, dan Ekonomii”.

“Empat bidang itu adalah persoalan yang setiap hari kita hadapi, khususnya kami di Kalsel. Ketahanan pangan di lahan rawa, kebakaran hutan dan lahan serta banjir, pengelolaan energi, dan penguatan usaha mikro. Mudah-mudahan, kesempatan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk saling bertukar pengalaman, gagasan, serta bagaimana sebuah inovasi diputuskan, dibiayai, dan dipertahankan,” harap Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin.

Selain itu menurut M. Syarifuddin, Visitasi Kepemimpinan Nasional kali ini juga dapat belajar bersama mengenali dengan cepat kendala yang dihadapi, bukan hanya keberhasilannya saja.

Sementara itu, Sekdaprov Jawa Timur, Adhy Karyono menyambut baik visitasi yang dilakukan oleh peserta PKN Angkatan XVIII asal Kalimantan Selatan ini.

“Kami terimakasih, Jawa Timur sudah menjadi lokasi visitasi. Kami akan siapkan agar bisa dipelajari masing-masing lokus yang dituju para peserta. Selain itu, kami juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk bisa berdiskusi, agar bisa mengambil solusi terhadap persoalan yang ada di Kalsel,” ucap Adhy.

Pertemuan berlanjut pada visitasi langsung ke lokus-lokus yang sudah ditetapkan untuk masing-masing kelompok. Ada yang ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. [adv/adpim]

BALI, SuaraBorneo.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) usai menggelar pelantikan Pokja News Room Jaga Desa di Provinsi Bali, lanjutkan Safari menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat Provinsi Lampung serta Kabupaten/Kota di Yunna Hotel Lampung, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan SMSI dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan hukum.

Program Pokja Newsroom Jaga Desa bertujuan memberikan pendampingan, pengawalan, serta literasi hukum kepada aparatur desa dalam mengelola dana desa maupun aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI.

Pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat Provinsi Lampung dilakukan langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus. Sementara pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat kabupaten/kota dipimpin Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan, SE.

Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus mengatakan, Pokja Newsroom Jaga Desa dibangun melalui sistem jejaring yang terintegrasi dari pusat hingga daerah sehingga setiap persoalan yang terjadi di desa dapat segera diketahui melalui media monitoring yang berada di ABPEDNAS dan dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

“Alurnya nanti ada Newsroom Pusat, ada koordinator Pokja Newsroom di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten/kota. Dan di setiap kabupaten membentuk Kordinator kecamatan dengan anggota terdiri dari berbagai desa. Program ini dibentuk untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa agar tidak sampai masuk ke ranah hukum,” ujar Firdaus.

Menurutnya, seluruh informasi dan persoalan yang berkembang di desa akan terhubung dan terintegrasi dalam sistem nasional melalui jejaring Pokja Newsroom Jaga Desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Apapun persoalan yang ada di desa akan terintegrasi ke pusat melalui jejaring Pokja Newsroom Jaga Desa. Program yang dibentuk Kejaksaan Agung ini memberikan penekanan pada pengelolaan program pembangunan yang merupakan bagian dari aset-aset negara yang berada di desa agar dikelola secara efektif sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku,” katanya.

Firdaus menegaskan, program tersebut hadir sebagai langkah preventif untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana desa maupun aset desa.

“Program ini hadir untuk mencegah penyimpangan dan tindak pidana korupsi, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Ini terintegrasi dengan program Jamintel Kejaksaan Agung RI Bersama APEDNAS dan SMSI menjadi bagian dalam program itu melalui pembentukan Pokja Newsroom,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan berharap kepengurusan Pokja Newsroom Jaga Desa yang baru dikukuhkan mampu menjalankan tugas sebagai jembatan informasi sekaligus mitra pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa.

“Kami berharap Pokja Newsroom Jaga Desa Provinsi Lampung mampu menjadi wadah kolaborasi antara media, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Kehadiran pokja ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memberikan edukasi, pendampingan, serta membangun kesadaran hukum agar tata kelola desa semakin baik dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” ujar Donny.

Ia juga mengajak seluruh pengurus Pokja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjalankan tugas secara profesional dan menjaga independensi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Mari kita jadikan Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan desa melalui pemberitaan yang objektif, edukatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.

“Kami berharap Pokja Newsroom Jaga Desa mampu menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program Gubernur yang saat ini fokus menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui swasembada pangan. Sinergi pemerintah, Kejaksaan, dan media menjadi modal penting agar pembangunan desa berjalan lebih transparan dan tepat sasaran,” kata Ganjar.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mendorong hilirisasi desa melalui Program Desaku Maju, termasuk pengembangan Pupuk Hayati Cair (PHC) atau Pupuk Organik Cair (POC) yang dibagikan secara gratis kepada petani untuk mendukung modernisasi pertanian.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengolahan komoditas unggulan seperti gabah, singkong, karet, dan kopi agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa. Dukungan lainnya berupa penyediaan mesin pengering (dryer), pengembangan fasilitas penggilingan padi, hingga penerapan teknologi pertanian modern seperti penggunaan drone untuk penyemprotan pupuk secara lebih efisien.

“Dengan penguatan ekonomi desa dan tata kelola pemerintahan yang baik, kami optimistis kesejahteraan petani dan masyarakat desa akan terus meningkat. Karena itu kami menyambut baik kehadiran Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai bagian dari pengawasan partisipatif,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Wakil Ketua Umum Yono Hartono, Direktur Umum, Arif Zen Mustofa dan Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan, SE, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Wilson perwakilan Kejaksaan Tinggi Lampung, serta para pengurus Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung.

Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kejaksaan hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan konsultan bagi pemerintah desa. Pendekatan preventif tersebut diharapkan mampu mencegah penyimpangan dalam tata kelola keuangan dan aset desa sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. [ad/rls]

JAMBI, SuaraBorneo.com – Satu dari tiga pelaku jaringan peretasan Bank Jambi ternyata residivis. Pelaku terlibat peretasan Bank Kalimantan Selatan (Kalsel).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Taufik Nurmandia menyebut bahwa salah satu tersangka berinisial DD sudah pernah dipenjara, setelah terlibat peretasan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel. Dalam kasus Bank Kalsel, kata dia, DD juga bekerja sama dengan kompolotan peretas yang berasal dari negara Bulgaria.

“Modusnya yang terjadi di Kalsel dengan Bank Jambi, itu sama percis, juga bekerja sama dengan warga negara Bulgaria,” kata Taufik, Rabu (15/7/2026). (Sumber : detik.com)

DD yang merupakan warga Subarang, Lima Puluh Koto, Sumatera Barat, berperan sebagai penghubung dengan pelaku utama peretasan, Alcaz dan Tesevetanov, warga negara Bulgaria, yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Jambi.

Selain DD, Polda Jambi menangkap dua orang pelaku ialah. Mereka adalah T (33), warga Kampung Sinapel, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung Jawa Barat, dan A (35) warga Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ketiganya berperan sebagai penampung uang yang berhasil diretas, dengan membuka 90 akun kripto dan membuka 45 rekening bank yang diperintahkan oleh Alcaz dan Tesevetanov.

Dalam melancarkan aksinya, komplotan peretas ini sengaja bekerja pada hari libur. Mereka memanfaatkan momen libur untuk menjebol sistem keamanan bank, dan menguras habis rekening nasabah.

Hasil penyelidikan polisi, mereka selalu menargetkan bank milik pemerintah daerah. Bahkan, setelah berhasil menjebol Bank Jambi, komplotan ini juga sudah menargetkan bank lainnya.

“Kalau tidak kita tangkap, mereka sudah menargetkan bank lain, dan tinggal beraksi saja. Semua sudah mereka siapkan, termasuk rekening bank, serta akun kriptonya,” ujar Taufik.

Atas kejadian ini, Taufik meminta supaya bank lainnya untuk berhati-hati, dan meningkatkan sistem keamanannya.

Untuk diketahui, aksi peretasan Bank Jambi terjadi pada Minggu 22 Februari 2025. Dua orang peretas dari Bulgaria membobol 6.609 rekening nasabah. Lalu, uang hasil peretasan sebanyak Rp144,82 miliar ditampung di 90 akun kripto dan 45 rekening bank.

Usai peretasan, uang senilai Rp 18.948.416.896 hasil peretasan berhasil dibekukan saat mengalir ke kripto. Uang tersebut menjadi barang bukti dan ditampilkan saat konferensi pers di Polda Jambi, Rabu (15/7/2026). [adv]

MAKASSAR, SuaraBorneo.com – Hj. Fathul Jannah Muhidin Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalsel menghadiri Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Makasar pada Jumat (10/7/2026).

Pada puncak HUT Dekranas ke-46 itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming yang juga istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”, rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Dekranas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penayangan video perjalanan HUT ke-46 Dekranas serta prosesi penutupan yang ditandai dengan penabuhan alat musik Jalappa.
‎
‎Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dekranas Nasional dan Bank Indonesia sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pengembangan sektor kerajinan nasional. Acara semakin semarak dengan penampilan Fashion Show Pesona Anging Mammiri yang menampilkan kekayaan kriya dan wastra Nusantara.
‎
‎Rangkaian kegiatan meliputi pameran wastra dan kerajinan, fashion show wastra unggulan Sulawesi Selatan, talk show, workshop peningkatan kapasitas UMKM, kegiatan olahraga “anti-mager”, festival kuliner, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
‎
‎Pada Momentum itu, Hj. Fathul Jannah Muhidin juga bertemu langsung dengan Ny. Selvi Rakabuming Raka disela-sela kunjungan stand Dekranasda yang menjual aneka produk UMKM Kalimantan Selatan.

Hj. Fathul Jannah Muhidin pun menyempatkan memperkenalkan berbagai produk UMKM Kalimantan Selatan yang saat ini telah dikenal di kancah nasional dan internasional seperti kain sasirangan hingga batu permata.

Istri Gubenrur Kalsel ini pun menyampaikan harapannya pada syukuran HUT ke-46 Dekranas menjadi pemacu semangat bagi seluruh perajin untuk terus berkarya dan meningkatkan daya saing produk kerajinan, khususnya di Kalimantan Selatan.
‎
‎”Alhamdulillah, hari ini bersama seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan mengikuti Syukuran HUT ke-46 Dekranas. Semoga Dekranas kita semakin maju, semakin berkembang, dan mampu mendunia,” sampai Hj. Fathul Jannah di sela kunjungan stand.
‎
‎Hj. Fathul Jannah juga berharap kolaborasi yang terus terjalin antara Dekranas, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat pengembangan industri kerajinan daerah, sehingga mampu membuka peluang ekonomi sekaligus membawa produk-produk unggulan Banua menembus pasar nasional maupun internasional.
‎
‎Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Selvi Gibran Rakabuming, menegaskan pentingnya penguatan kualitas pembinaan bagi para perajin dan pelaku usaha mikro kecil dan menengan (UMKM), agar mampu bersaing di pasar global.

Selvi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus Dekranas dan Dekranasda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang selama ini konsisten mendampingi dan membina para perajin di berbagai daerah.

Menurutnya, selama 46 tahun Dekranas telah menjadi wadah bagi para perajin Indonesia untuk berkembang dan memperluas pasar. Kehadiran lebih dari 3.000 peserta dari berbagai daerah pada perayaan HUT Dekranas tahun ini menjadi bukti besarnya semangat untuk memajukan sektor kerajinan nasional.

“Dekranas menjadi rumah bagi para perajin dari seluruh Indonesia untuk memajukan UMKM ke depan. Selama 46 tahun ini banyak pembinaan yang dilakukan hingga ke daerah-daerah, termasuk bagi perajin yang masih kecil agar dapat tumbuh menjadi lebih besar dan memiliki pasar yang lebih luas,” kata Selvi.

‎Menurut Selvi, upaya yang dilakukan dekranas dan dekranasda tidak hanya berupa tenaga dan waktu, tetapi juga melalui berbagai program pembinaan yang berkelanjutan.
‎
‎Meski demikian, Selvi menekankan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar banyaknya program pembinaan, melainkan kualitas pembinaan yang mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi para perajin.
‎
‎”Pembinaan harus tepat sasaran, sehingga solusi yang diberikan benar-benar dapat membantu para perajin berkembang,” pungkasnya.
‎
‎Melalui peringatan HUT ke-46 ini, DEKRANAS diharapkan terus mendorong lahirnya karya-karya kriya yang inovatif, berkelanjutan, serta mampu mengangkat daya saing perajin Indonesia di pasar global. Kegiatan ini dapat memperkenalkan potensi daerah, mulai dari wisata kuliner, wisata alam, hingga budaya.
‎
‎Pameran Dekranas diselenggarakan di Trans Studio Mall dengan jumlah pengunjung yang besar, sekitar 40.000 orang, agar karya para pelaku UMKM dapat dikenal lebih luas. Pameran menghadirkan sekitar 200 stan dengan 3.000 peserta UMKM dari seluruh Indonesia. [adv/adpim]

GOWA, SuaraBorneo.com – Pelatihan Pengelolaan dan Budidaya Kolam Ikan serta Green House Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Desa Tinggimae Tim Cara’de BEM KMF TP UH melalui rangkaian Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) 2026 melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Budidaya Kolam Ikan serta Green House pada Rabu (1/7/2026) pukul 15.30 WITA di Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola budidaya ikan serta memanfaatkan greenhouse sebagai upaya mendukung ketahanan pangan, kemandirian masyarakat, dan pengembangan sektor pertanian serta perikanan yang berkelanjutan di Desa Tinggimae.

Pelatihan menghadirkan dua narasumber, yaitu Andi Nur Aeni, S.Pi., M.Si. selaku Penyuluh Perikanan Madya yang membawakan materi mengenai pengelolaan dan budidaya kolam ikan, serta Syamsul Arsy selaku Founder Barombong Hydro Farm yang menyampaikan materi mengenai pengelolaan greenhouse dan budidaya hidroponik.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), kader Posyandu, pengurus BUMDes, serta Karang Taruna Desa Tinggimae yang mengikuti pelatihan dengan antusias melalui sesi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab.

Dalam pemaparannya, Syamsul Arsy, menjelaskan bahwa sistem hidroponik yang diterapkan di dalam greenhouse memiliki berbagai keunggulan dibandingkan pertanian konvensional. “Biaya pupuk pada sistem hidroponik lebih murah dibandingkan pertanian konvensional. Selain itu, penggunaan pestisida di greenhouse juga lebih minim karena tanaman telah terlindungi dari hama melalui jaring pelindung seperti insect net,” jelasnya.

Sementara itu, Andi Nur Aeni, S.Pi., M.Si., menyampaikan bahwa budidaya ikan dengan sistem aquaponik dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki lahan terbatas. “Aquaponik dapat diterapkan di halaman rumah dengan memanfaatkan kolam terpal maupun ember bekas, sehingga masyarakat tetap dapat membudidayakan ikan sekaligus menanam sayuran secara efisien,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Tim Cara’de BEM KMF TP Universitas Hasanuddin berharap masyarakat Desa Tinggimae mampu mengembangkan budidaya perikanan dan pertanian secara berkelanjutan melalui penerapan teknologi sederhana yang mudah diterapkan di lingkungan rumah tangga. Diharapkan pula ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka peluang usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. [ad/rls]