BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan kegiatan Pekan AKSEL 2026. Imbauan ini disampaikan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai agenda yang digelar dalam event tersebut.

Manajemen Bank Kalsel menegaskan bahwa seluruh pendaftaran lomba dan kegiatan dalam Pekan AKSEL 2026 hanya dikenakan biaya sebesar Rp62. Di luar ketentuan tersebut, masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan.

Bank Kalsel juga menekankan bahwa pihaknya tidak pernah meminta data pribadi nasabah seperti PIN, kode OTP, maupun password dalam bentuk apa pun. Informasi sensitif tersebut harus dijaga kerahasiaannya untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk mewaspadai pesan, tautan, atau pihak yang mengatasnamakan Bank Kalsel di luar kanal resmi. Segala bentuk informasi terkait kegiatan Pekan AKSEL 2026 disarankan hanya diakses melalui saluran resmi milik Bank Kalsel.

Apabila menemukan indikasi penipuan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center Bank Kalsel di nomor 0800 1122 000.

Bank Kalsel berharap masyarakat tetap waspada agar dapat menikmati rangkaian kegiatan Pekan AKSEL 2026 dengan aman dan nyaman. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Saatnya kumpul, seru-seruan, dan menikmati berbagai kegiatan dalam satu event!

Acara ini digelar 24 – 26 April 2026, mulai pukul 07.00 – 22.30 WITA di

Halaman Parkir Kantor Pusat Bank Kalsel.

Dalam Siaran Persnya, Rabu (22/4/2026) disebutkan, keseruan itu dapat dinikmati dalam kegiatan seperti Expo Kuliner, Aksel Fun Night Run, Entertainment & DJ Performance, Fun Walk Family, Hot Wheels Fun Race, Zumba, Kids Fashion Show & Lomba Mewarnai, Malam Karasminan Budaya, Balogo, Dart dan Bagasing Challenge.

Jangan lupa download dan gunakan Mobile Banking Aksel by Bank Kalsel untuk mendapat promo seru dan menarik.

Semua kegiatan terbuka untuk umum!

Ajak keluarga, teman, dan orang terdekat untuk jadi bagian dari momen seru ini . [adv]

PekanAKSEL2026 #BankKalsel #Aksel #TumbuhBersama BanuaLebihBaik

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kabar gembira sahabat Bank Kalsel dan Akselenials akan menggelar satu bagian dari keseruan Pekan AKSEL 2026 yang wajib diikuti. Keseruan Aksel Fun Night Run 5K.

Ajang olahraga ini akan digelar Jumat, 24 April 2026, pukul 19.30 WITA sampai selesai
dengan Start/Finish: Kantor Pusat Bank Kalsel.

Pendaftaran hanya Rp62,- Daftar eksklusif melalui AKSEL FUN

Rasakan pengalaman lari malam yang seru di tengah suasana kota Banjarmasin, bareng teman, keluarga, dan komunitas!

Doorprize menarik menanti Anda! (berupa perlengkapan olahraga lari dan barang elektronik)

Dalam Siaran Persnya, Jajaran Bank Kalsel mengajak agar segera mendaftar dan menjadi bagian dari momen seru ini!
AkselFunNightRun #PekanAKSEL2026 #BankKalsel #LariBanua. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel H Muhidin mendorong pihak pengelola perusahaan daerah PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers), untuk menggali segala potensi sumber pendapatan yang ada, sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar untuk pemerintah daerah setempat.

Salah satu yang dianggap perlu adalah pembenahan aturan bersama berkaitan bagi hasil kegiatan pengerukan alur Sungai Barito yang dilakukan PT Ambaoers bersama PT Pelindo III.

Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel saat berhadir didampingi istri Ketua TP PKK Hj Fathul Jannah Muhidin pada peringatan 22nd Anniversary Celebration, Halal bihalal dan Costumer Gathering PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers), pada Kamis (23/04/2026), di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Selain itu ujar Gubernur H Muhidin, perlu juga dipikirkan aturan soal pembayaran kontribusi bagi angkutan kargo, namun khusus angkutan kebutuhan pokok, tidak perlu dikenakan biaya.

“Untuk pendapatan, gali terus, sehingga menambah pendapatan pemerintah provinsi,” pesan Gubernur.

Diketahui, PT Ambapers Banjarmasin mengelola bagi hasil dari retribusi jasa alur Ambang Sungai Barito (“channel fee”) melalui skema kerjasama B2B (Business to Business) dengan BUMD dan BUMN, dengan fokus kontribusi berupa dividen serta PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sekitar 8% selama 20 tahun sesuai regulasi konsesi.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT Ambapers, Zulfadli Gazali menyebut, keberadaan Alur Barito yang dikelola pihaknya telah membawa dampak makro ekonomi yang sangat signifikan. Alur ini tidak lagi bergantung pada pasang-surut air sungai.

Secara tidak langsung, hal ini mendongkrak perekonomian regional yang tercermin dari kelancaran arus barang dan logistik, stabilisasi biaya transportasi baik keluar maupun masuk pelabuhan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada stabilitas angka inflasi daerah.

Dikatakan, peran Ambapers dalam menjaga konektivitas antara sektor industri, pertambangan, pertanian, dan pelabuhan transit telah menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan Indonesia Timur.

“Tanpa alur yang aman dan stabil, rantai pasok akan terhambat. Ambapers hadir sebagai solusi,” ucap Zulfadli.

PT Ambapers adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang mengantongi konsesi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk pengelolaan alur Ambang Sungai Barito.

Perusahaan yang didirikan tahun 2004 ini merupakan pioner dan pengelola alur pelayaran komersial pertama di Indonesia yang digagas untuk menyelesaikan masalah kronis pendangkalan alur pelayaran di muara sungai Barito.

Turut hadir, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Kepala BNN Provinsi Kalsel Brigjen Pol Asep Taufik, Kepala BIN Daerah Kalsel Kombes Pol Sentot Adi Dharmawan, Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman LP Ambarita, dan yang mewakili forkopimda lainnya.

Kemudian, Direktur PT Bangun Banua Afrizaldi, Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin Heri Purwanto, Wakil Walikota Banjarmasin Hj Ananda, Dirut Bank Kalsel Fahrudin, sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov, pimpinan perbankan, dan mitra kerja PT Ambapers.

Dalam kegiatan, dilakukan dialog bertema “Optimalisasi Kanal Barito sebagai Poros Logistik Indonesia Timur” yang menghadirkan pembicara Hj Ananda (Wakil Wali Kota Banjarmasin), Zulfadli Gazali (Direktur Utama Ambapers), Afrizaldi (Direktur Utama PT Bangun Banua) dan Perwakilan Pelindo Kalsel.

Acara diakhiri dengan pemotongan nasi tumpeng, penyerahan penghargaan (costumer award) kepada mitra kerja, dan bantuan sosial kepada anak-anak Panti Asuhan Rumah Harapan di Banjarmasin. [adv/adpim]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com –  Sahabat Bank Kalsel dan Akselenials “Habis Gelap Terbitlah Terang.” Selamat Hari Kartini, 21 April 2026. Mari kita jadikan momentum ini untuk meneladani semangat juang RA Kartini dalam menebar kebermanfaatan.

Semoga perempuan Indonesia terus tumbuh menjadi sosok yang tangguh, mandiri, dan penuh inspirasi bagi sesama.

Selamat memperingati Hari Kartini bagi seluruh perempuan hebat di Indonesia!

“Bagi Donatur dan Sahabat Bank Kalsel yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudar kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel,” ajak UPZ Bank Kalsel.

Rekening Zakat, Infak dan Sedekah:
Bank Kalsel Syariah:
6500844928 (Zakat)
6500846214 (Infak dan sedekah)
A.n Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel
Konsultasi dan Konfirmasi transfer via WA Center UPZ Bank Kalsel: 0811505153

#UPZBankKalsel #tbankkalsel #bankkalselsyariah lebih

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman, menyerahkan langsung hasil Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalsel. Hasil Opini diserahkan berturut-turut kepada lokus-lokus penilaian, yaitu Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (16/04/2026).

Opini Ombudsman RI adalah bentuk transformasi dan inovasi dari sistem penilaian sebelumnya yang berorientasi pada Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Opini tersebut merupakan salah satu Program Prioritas Nasional sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 untuk mendukung Asta Cita Presiden RI khususnya dalam konteks Reformasi Pelayanan Publik. Melalui perubahan ini, Ombudsman RI ingin memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan memastikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa maladministrasi.

Unsur penilaian meliputi Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kepatuhan. Kualitas Pelayanan terdiri dari 4 Dimensi (Input, Proses, Output, Pengaduan) dan Kepercayaan Masyarakat, hasilnya terbagi dalam 5 Kategori: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat Kurang. Sementara untuk Tingkat Kepatuhan terkait dengan produk-produk pengawasan Ombudsman RI, yakni tindakan korektif, saran perbaikan, saran penyempurnaan dan rekomendasi. Hasilnya ada 3 Kategori: Tinggi, Sedang, Rendah. Data dikumpulkan dengan bermacam cara, antara lain studi dokumen, penggunaan data sekunder, wawancara dengan pelaksana dan penerima layanan serta penyebaran barcode/kuesioner kepada penerima layanan.

Pada tahun 2025, penilaian dilaksanakan secara nasional pada 46 Kementerian dan Lembaga serta 264 Pemda, termasuk di Kalsel yang mencakup 38 Unit Layanan sebagai lokus penilaian. “Opini dan hasil Penilaian Maladministrasi merupakan pernyataan formal otoritatif Ombudsman yang patut menjadi rujukan bagi penyelenggara, pengguna layanan dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui kinerja pelayanan publik instansi dimaksud”, tegas Hadi.

Berdasarkan hasil Opini dan Penilaian Maladministrasi oleh Ombudsman Kalsel, nilai rata-rata Kualitas Pelayanan yang diperoleh Pemda di Kalsel adalah 82,41 atau masuk Kategori Baik, dengan rincian 5 Pemda tergolong Baik dan 1 Pemda Cukup. Dibandingkan tahun 2024, ada penurunan nilai rata-rata yang sebelumnya mencapai angka 93,64. Sementara untuk Opini Ombudsman RI, 2 Pemda meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi yaitu Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 3 Pemda meraih Opini Kualitas Tinggi yaitu Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah Kabupaten Banjar, dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terakhir 1 Pemda meraih Opini Kualitas Sedang yaitu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan data hasil Opini dan Penilaian Maladministrasi di atas yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, maka Ombudsman Kalsel mengingatkan kembali perlunya komitmen kuat dari Kepala Daerah beserta jajaran serta upaya bersama yang terkonsolidasi dengan baik dan dilakukan secara berkelanjutan pada lingkup Pemda se Kalsel. Ombudsman Kalsel juga menekankan hal-hal strategis yang harus menjadi atensi, rujukan penting dan ditindaklanjuti, dalam kerangka perbaikan berkelanjutan yang berdampak pada Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kepatuhan.

Pertama, Ombudsman Kalsel menegaskan bahwa membangun kepercayaan masyarakat merupakan hal fundamental yang patut jadi perhatian Pemda di Kalsel, terutama dengan menjaga dan memastikan nilai-nilai integritas dan keterbukaan sebagai panduan moral, hukum dan etika dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. “Keluhan atau aduan masyarakat seringkali terkait waktu penyelesaian layanan yang berlarut, adanya pungutan biaya pelayanan, alur layanan yang berbelit, serta sikap atau perilaku pelaksana layanan yang tidak santun, tidak ramah atau tidak patut. Nah, ini adalah hal-hal dasar yang wajib diperbaiki agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat”, ungkap Hadi.

Berikutnya, Pemda di Kalsel agar terus berusaha meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai esensi dari pelayanan publik, Ombudsman, dan maladministrasi. “Ciptakan berbagai metode pembelajaran yang efektif dan inovatif supaya pelaksana pelayanan publik semakin berkompeten”, tambah Hadi. Terakhir, penguatan pemenuhan aspek perencanaan, jaminan pelayanan dan pengawasan internal. “Penting kiranya penilaian Ombudsman masuk dalam indikator kinerja, adanya ketentuan kompensasi yang terpublikasi serta pengawasan internal yang dijalankan secara berkala”, pungkas Hadi. [rls]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel menghadirkan aplikasi AKSEL by Bank Kalsel untuk mempermudah masyarakat bertransaksi keuangan melalui HP pintar.

Langkah ini sebagai bagian dari akselerasi digitalisasi perbankan yang diusung oleh Bank Kalsel.

Dengan AKSEL, layanan mobile banking Bank Kalsel kini setara dengan bank-bank nasional lainnya yang menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh nasabah.

AKSEL by Bank Kalsel juga memberikan kemudahan bagi nasabah melakukan berbagai transaksi, seperti transfer, pembelian pulsa, pengecekan saldo hingga berbagai pembayaran seperti sekolah, tagihan dan pajak daerah.

Semua layanan ini cukup dilakukan melalui perangkat hape pintar Anda.

Inovasi ini merupakan upaya Bank Kalsel untuk mendukung kemajuan perbankan digital di Kalimantan Selatan dan meningkatkan inklusi keuangan khususnya di Kalimantan Selatan.

Melalui Instagram resminya, Minggu (19/4/2026), Bank Kalsel menegaskan bahwa 13 kepala daerah se Kalimantan Selatan turut mendukung keberadaan Aksel by Bank Kalsel ini.

“13 Kabupaten/Kota, 1 Komitmen Bersama. Bank Kalsel hadir dan tumbuh bersama 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan—sebuah kekuatan kolaborasi untuk membangun daerah yang lebih maju dan Sejahtera,” ujar manajemen Bank Kalsel.

“Bersatu dalam visi, melaju dalam inovasi. Dari daerah, untuk daerah. Bank Kalsel — Setia Melayani, Melaju Bersama,” lanjut mereka. [adv]