TARAKAN, Suaraborneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. menghadiri dan menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan kepada Partai Politik, Lembaga Pemerintah, Penyelenggara Pemilu/Pilkada serentak 2024, dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Kaltara yang dilaksanakan di Hotel Royal Tarakan, Rabu (21/8).

Sebagaimana mestinya lembaga yang menggunakan APBD, Gubernur berharap agar bantuan keuangan tersebut dapat dikelola dan digunakan sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan masyarakat Kaltara.

“Saya berharap penyerahan bantuan keuangan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya demi kemaslahatan masyarakat Kalimantan Utara,” terang Gubernur Zainal Paliwang.

Pelaksanaan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan November yang tentu semua pihak berharap tingkat partisipasi masyarakat terus meningkat karena hal tersebut menjadi salah satu indikator tingkat kesadaran masyarakat dalam politik.

“Upaya untuk menumbuhkan kedewasaan dalam berpolitik perlu dilaksanakan secara terus menerus melalui sosialisasi, diskusi, maupun simulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” lanjut Gubernur.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, bahwasanya penggunaan dana bantuan keuangan yang diberikan sudah ditentukan persentasenya hanya boleh digunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional kesekretariatan.

Selain memberikan bantuan keuangan kepada Parpol dan Penyelenggara Pemilu/Pilkada 2024, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kaltara sebagai upaya mendukung pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kaltara.

Pemerintah Provinsi Kaltara juga memberikan bantuan kepada Ormas seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsan (FPK), Dewan Adat Dayak (DAD) serta Laskar Pemuda Adat Dayak (LPAD) untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat Kaltara.

“Sekali lagi saya berpesan agar menggunakan bantuan tersebut secara proporsional, tidak ada konflik kepentingan, bebas dari korupsi, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tutup Zainal Paliwang.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pj. Walikota Tarakan, Kepala BNNP Kaltara, Perwakilan KPU Provinsi Kaltara, Perwakilan Bawaslu Provinsi Kaltara, Perwakilan DPW dan DPD Parpol se-Kaltara, dan Pimpinan Ormas serta mitra Pemerintah Provinsi Kaltara. (mddkisp)

MAKASSAR, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, M.Hum memperoleh Predikat Sangat Memuaskan di Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin (19/8).

Gubernur dalam disertasinya mengusung tema “Model Collaborative Policy Innovation dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Kawasan Pesisir Wilayah Perbatasan di Kabupaten Kalimantan Utara”.
Ujian Terbuka Promosi Doktor ini dipimpin langsung Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc yang juga selaku Ketua Promotor, dengan promotor Prof. Dr. H. Muh Akmal Ibrahim M.Si dan co promotor Prof Dr H. M. Tahir Haning M.Si.

“Merupakan upaya pemerintah berkolaborasi dengan para pengusaha, para petani dan intansi terkait untuk bisa bersama – sama untuk upaya – upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktifitas produksi dari rumput laut ini,” kata Gubernur.

Walaupun produksi rumput laut Kaltara cukup besar hampir 4 sampai 5 ton sebulan tapi ini harus didukung dengan upaya pemerintah daerah memberikan bibit yang baik. Dan harus menyiapkan lahan tempat untuk potensi keunggulan bibit di Kaltara.

Gubernur menuturkan selama ini bibit rumput laut mengambil dari luar Kaltara, harapannya kedepan bisa produksi rumput laut yang terbesar dan kualitas yang lebih baik, serta di upayakan bibitnya harus dilakukan di Kaltara.

Dalam paparan disertasi menarik minat para guru besar Unhas tersebut,

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa hasil dari Kolaborasi itu sangat penting berdasar model teori Collaborative Dynamic dari Emerson (2012) yang awalnya tiga yakni Komitmen bersama, Motivasi bersama dan Kapasitas untuk aksi bersama.

Ia menekankan ada satu elemen yang dikembangkan yaitu “masalah komunikasi” pada 3 dimensi yang disampaikan Emerson. Maka dengan hasil penelitian ini maka ditambah 1 dimensi lagi yaitu dimensi masalah komunikasi ektor.

“Semua itu bisa terbangun manakala ada komunikasi yang terbaik antara stakholder, petani rumput laut, pemodal dan pemerintah itu harus ada komunikasi,” katanya.

Seperti masalah koordinasi pengalaman dilapangan selama bertahun – tahun, masalah koordinasi mudah diucapkan tapi pelaksanaannya ada hambatan karena komunikasi yang kurang pas.

“Banyak isu yang kita angkat untuk diteliti tapi yang menjadi fokus disini karena beberapa kali saya kunjungi pabrik – pabrik untuk ekspor rumput laut itu semua dari Kaltara sehingga ini yang saya angkat untuk dijadikan disertasi,” urainya.

Keberhasilan ini tidak hanya merupakan pencapaian pribadi namun diharapkan akan menjadi inspirasi bagi Aparatur Sipil Negera (ASN) lainnya dalam meningkatkan kompetensi dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dalam Ujian Terbuka ini dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr H Suriansyah, M.A.P, jajaran kepala perangkat daerah Provinsi Kaltara, Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto S.I.K.,M.Si yang turut memberikan dukungan dan apresiasi atas capaian Gubernur Kaltara. (mddkisp)

TANJUNG SELOR, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. (HC) Zainal A. Paliwang, M.Hum diwakili oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Drs. H. Sanusi, M.Si., bertindak sebagai inspektur apel rutin di lingkungan Pemprov Kaltara bertempat di Lapangan Agathis, Senin (19/8).

“Ini sudah minggu ke tiga Agustus mohon seluruh OPD di lingkungan Pemprov untuk segera merealisasikan kegiatan-kegiatannya, karena masih banyak yang dibawah 50 persen,” ujarnya.

Ditargetkan sampai dengan 31 Desember realisasi sudah harus mencapai 96 persen. Kedua tahun ini adalah tahun pemilu kepala daerah, untuk itu Sanusi mengingatkan agar ASN menjaga netralitas dan tidak berpolitik praktis.

“Namun tidak dilarang untuk mendengarkan visi-misi para calon. Ketiga kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan-RB) ke Kaltara, adapun kunjungan ke BPN Bulungan dan dilanjutkan kunjungan kerja ke Desa Pujungan, Malinau,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar seluruh pegawai Pemprov menjaga kesehatan dimusim penghujan saat ini. Dirinya juga mengingatkan masih dalam hari kemerdekaan untuk perangkat daerah melaksanakan lomba dan bakti sosial menyemarakkan suasana.

“Masih dalam Hari Ulang Tahun RI ke-79 agar dapat melaksanakan kegiatan, diantaranya adalah lomba dan bakti sosial. Tidak perlu dijelaskan dan dirincikan karena saya yakin teman-teman lebih paham apa yang harus dilaksanakan,” tutup Sanusi. (mddkisp)

TANJUNG SELOR, SuaraBorneo.com – Gubernur DR. (H.C) Zainal Arifin Paliwang, M.Hum bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia.

Dalam upacara yang berlangsung di Lapangan Agatis ini Gubernur didampingi Ketua TP-PKK Kaltara H. Rachmawati Zainal, S.H, Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si, serta unsur Forkopimda Kalimantan Utara (Kaltara), Kepala Dinas di lingkungan pemerintahan Provinsi Kaltara, tokoh pemuda dan masyarakat.

Pada momentum Haru Kemerdekaan ini, Gubernur Zainal optimis negara ini akan selalu menjadi negara yang hebat dan besar sehingga perlu mempertahankan semangat berkarya untuk bangsa ini.
Ia juga berharap, kedepannya pembangunan hydro power akan terselesaikan dan Kaltara menjadi tempat hilirisasi.

“Harapan untuk kaltara, terelesainya hydro power di Kaltara. Yang kedua, terus berlangsungnya kawasan industri di sini sebagai hilirisasi. Jadi kita bangga, dan itu yang menjadi semangat kita bersama khususnya pemuda pemudi di kaltara,” harapnya.

Terkait mengenai persiapan kontribusi Kaltara untuk Ibu Kota Negara (IKN), ia meminta kepada seluruh elemen, khususnya di bidang pertanian untuk memperkuat persiapannya guna memenuhi kebutuhan IKN.

“Kita harapkan semua para petani peternak giat terus untuk berinovasi mengembangkan persiapan kita untuk memenuhi kebutuhan IKN. Karena butuhkan IKN ini besar sehingga kita sebagau provinsu yang lebih dekat harus siap,”pungkasnya.

Usai melaksanakan upacara, Gubernur bersama pejabat/Forkopimda Kaltara melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Telabang Bangsa. (mddkisp)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Kota Tarakan berlangsung khidmat meski diguyur hujan deras. Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., bertindak sebagai inspektur upacara dalam acara yang berlangsung di halaman rumah jabatan, Sabtu (17/8/2024).

Upacara kali ini memiliki keistimewaan tersendiri dengan dikibarkannya Duplikat Bendera Pusaka Merah Putih. Bendera tersebut diserahkan langsung oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama dengan salinan Teks Proklamasi dan Naskah Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia.

Peringatan HUT RI ke-79 juga sebagai tonggak sejarah bagi Indonesia, mengingat negara ini tengah mengalami tiga transisi penting yaitu menyongsong Ibu Kota baru, pergantian kepemimpinan nasional, dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Di tengah momentum bersejarah ini, Pj. Wali Kota menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berperan aktif dalam mewujudkan kebersamaan dan keberagaman di Kota Tarakan.

“Mari kita terus menjaga persatuan dan kesatuan di kota ini, kota yang menjadi rumah kita, kota yang kita cintai bersama,” ujar Pj. Wali Kota dalam sambutannya.(mdhms)

SEPAKU, SuaraBorneo.com – Para Gubernur dari 38 provinsi di Indonesia berkumpul di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), untuk memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Kehadiran para gubernur ini terkait dengan rapat koordinasi (rakor) persiapan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang akan digelar pada 17 Agustus mendatang di IKN.

Presiden Jokowi tidak hanya mengundang para gubernur, tetapi juga bupati dan wali kota se-Indonesia untuk turut hadir dalam rakor tersebut.

Sebelumnya, Senin (12/8/2024), para gubernur tiba di Stadion Batakan, Balikpapan. Keberangkatan menuju IKN dibagi dalam dua tahap, di mana rombongan gubernur berangkat pada hari Senin, sehari sebelum pelaksanaan rakor, sementara rombongan bupati dan wali kota berangkat pada Selasa (13/8/2024) pagi.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, memanfaatkan kesempatan ini untuk memaparkan posisi strategis Kaltara sebagai provinsi yang terdekat dengan Ibu Kota Negara (IKN).

“Kaltara telah menjadi bagian integral dari pengembangan IKN karena di wilayah ini terdapat proyek strategis nasional (PSN) berupa kawasan industri dan pelabuhan internasional, yang dikenal juga sebagai Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI),” katanya.

Zainal menambahkan bahwa pemerintah daerah Kaltara telah menetapkan sejumlah program strategis untuk mempersiapkan provinsi tersebut sebagai pintu masuk dan garda terdepan IKN.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas pangan lokal. Sejak tahun 2021, Pemprov Kaltara telah ditugaskan untuk mendukung penyediaan komoditas pangan, terutama beras, jagung, dan kedelai, bagi kebutuhan IKN. Upaya pengembangan luas tanam dan pengurangan alih fungsi lahan terus dilakukan untuk mencapai tujuan ini.

“Kami sedang fokus pada pembenahan berbagai aspek untuk memastikan Kaltara dapat berfungsi optimal sebagai pintu masuk IKN,” ujar Zainal Paliwang. (mddkisp)

TANJUNG SELOR, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil menyabet predikat Universal Health Coverage (UHC) atas capaiannya yang telah mendaftarkan 98 persen dari jumlah penduduk Kaltara pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Kaltara DR. (H.C.). H. Zainal Arifin Paliwang, M.Hum. yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Usman saat UHC Awards 2024 di Green Terrace, TMII, Jakarta Timur pada Kamis (8/8) lalu.

“Untuk Kaltara sendiri sudah 7 tahun diatas 95 persen. Pada 2023, kita sudah 98 persen dari jumlah penduduk, mangkanya kita mendapatkan UHC dari BPJS,” ujar Usman.

Dalam mencapai UHC, Usman mengungkapkan, Pemprov telah berupaya mengcover kepemilikan BPJS atupun KIS lewat Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dianggarkan dengan APBD.

“Masyarakat yang tidak tercover bisa lewat PBIJK itu kita berikan pembiayaan lewat APBD, jadi kita setiap tahun menganggarkan agar cakupan UHC tetap bertahan,” ungkapnya.

Disisi lain, Usman mengatakan, pihaknya juga berupaya menjangkau pelayanan kesehatan masyarakat ke daerah terpencil.Lewat program ini, dia berharap, pelayanan kesehatan mampu dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

“Terkait dengan Kesehatan masyarakat, kemudian pelayanan Kesehatan, kita juga menggencarkan bagaimana menjangkau masyarakat daerah terpencil terkait pelayanan dokter terbang itu yang jadi proritas kegiatan kita, lalu terkait dengan upaya-upaya kita menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan juga stunting,” ucapnya.

Untuk diketahiu, capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN). Adapun secara nasional, jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. (mddkisp)

TANJUNG PALAS, BULUNGAN, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum melakukan peletakan batu pertama revitalisasi Kesultanan Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin di kompleks Keraton Kesultanan Bulungan Tanjung Palas, Rabu (7/8).

“Kegiatan ini dalam rangka revitalisasi Keraton Kesultanan Bulungan Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin, semoga dapat menghidupkan kembali kejayaan Kesultanan Bulungan seperti dahulu kala sehingga bisa menjadi pusat budaya dan pariwisata di Kalimantan Utara,” ujar Gubernur.

Ia menuturkan pada 10 tahun lalu, pewaris Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin dalam hal ini Raja Muda H. Datu Dissan Hasanuddin Maulana telah menghibahkan lahan yang dulunya merupakan Istana II Kesultanan Bulungan kepada Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun luas lahan yang diserahkan kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara kurang lebih 8.000 meter persegi. Hibah lahan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan kembali keraton Kesultanan Bulungan yang saat ini kondisinya kian memprihatinkan.

“Alhamdulillah pada tahun ini kita bersama – sama dapat menyaksikan dan melaksanakan peletakan batu pertamanya,” ujarnya.

Untuk diketahui Kesultanan Bulungan merupakan bangunan dan area bersejarah, sebab kerajaan Bulungan memiliki sejarah panjang seperti halnya kesultanan lain yang ada di Indonesia.

Dijelaskan gubernur saat ini Pemprov Kaltara telah menyiapkan anggaran untuk proyek revitalisasi ini, anggaran yang dibutuhkan untuk membangunnya kurang lebih Rp50 miliar bukan hanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) namun dari anggaran lain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan para donatur.

Pemerintah provinsi Kalimantan Utara berkomitmen akan membangun kembali saksi sejarah panjang Indonesia di Kalimantan bagian utara, dan pembangunan akan disesuaikan dengan bentuk aslinya sehingga bisa dijadikan monumen bersejarah.

Tidak lupa Gubernur meminta doa dan dukungan dari semua pihak untuk kelancaran pembangunan keraton Kesultanan Bulungan.

“Saya berharap Keraton Kesultanan Djalaluddin dan Rumah Bertanduk menjadi ikon kebanggaan masyarakat Kalimantan Utara juga sebagai sarana mempertahankan dan melestarikan cagar budaya Kesultanan Bulungan,” tuntasnya.

Setelah peletakan batu pertama, gubernur menyerahkan bantuan alat olahraga berupa bola sepak dan bola voli kepada 10 desa yaitu Desa Long Peso, Desa Long Pelban, Desa Long Lejuh, Desa Muara Pangean, SMA N 1 Long Peso, Desa Pimping, Desa Panca Agung, Desa Karang Agung, Keluarahan Tanjung Palas, dan Kecamatan Tanjung Palas Utara.

Turut serta mendampingi Gubernur Zainal, Raja Muda I Kesultanan Bulungan, Drs. H. Dissan Hasanuddin Maulana Muhammad Djalaluddin, Raja Muda II Kesultanan Bulungan, Dr. H. Syukur, M.Si., Ketua Forum Silahturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Ir. H. Khairul Saleh Al Mu’thasim Billah, M.M., Sekjen FSKN, Prof. Dr. Dr. Ir. KRAY. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T., jajaran kepala perangkat daerah lingkungan Pemprov Kaltara, unsur forkopimca Tanjung Palas dan masyarakat. (mddkisp)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Pj Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., membuka secara resmi acara Workshop Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC-PB) Daerah Kota Tarakan yang diadakan di Ruang Imbaya Pemkot Tarakan pada Selasa (6/8/2024).

Acara ini dihadiri oleh anggota Forkopimda Kota Tarakan, Sekretaris Daerah Kota Tarakan, dan beberapa narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seperti Kepala Subdirektorat Fasilitasi Penyelamatan dan Evakuasi BNBP, Bapak Drs. Gatot Satria Wijaya, S., M.Si., serta beberapa ahli penanggulangan bencana lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. Bustan menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang mengintai Kota Tarakan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, kota ini menghadapi 171 kejadian bencana, termasuk tanah longsor, pohon tumbang, banjir temporer, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kebakaran pemukiman. Oleh karena itu, kemampuan merespon cepat setiap kejadian darurat menjadi sangat penting untuk meminimalisir dampak bencana.

“Workshop ini bertujuan untuk memberikan dukungan penting bagi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Kota Tarakan. Dr. Bustan berharap melalui kegiatan ini, peserta dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam merespon ancaman bencana dengan lebih efektif,” katanya.

“Penanggulangan bencana bukanlah tugas yang bisa diselesaikan sendiri; diperlukan kerjasama tim yang solid dari berbagai unsur, termasuk TNI/Polri, Basarnas, BMKG, BAZNAS, relawan bencana, dan perwakilan kecamatan,” tambahnya.

Melibatkan berbagai sektor dalam penanggulangan bencana adalah langkah krusial untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Tarakan yang pada tahun 2023 mencapai nilai 0,61 dan mengurangi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berada di angka 103,14. Dengan koordinasi yang baik dan kesamaan persepsi, diharapkan upaya penanggulangan bencana di Kota Tarakan dapat lebih optimal, serta silaturahmi dan sinergi antar elemen yang hadir semakin kuat. (mdhms)