Ekonomi
Upaya Sinergi Pengendalian Inflasi Kalimantan Melalui Rapat Koordinasi Wilayah TPID Tahun 2024
PONTIANAK, SuaraBorneo.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Kalimantan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Wilayah Kalimantan dengan tema “Penajaman Rancangan Roadmap TPID 2025-2027 Berdasarkan Mekanisme Hulu-Hilir yang Terintegrasi”. Acara ini bertujuan untuk memperkuat strategi dan sinergi pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga.
Dalam sambutannya, Fadjar Majardi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Koordinator Wilayah Kalimantan, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia melalui TPID serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Menurut Fadjar, sinergi ini sangat penting untuk memastikan stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Kalimantan.
“Sinergi ini akan terus diperkuat guna memastikan stabilitas harga dan mendorong ekonomi yang lebih tangguh,” ujar Fadjar.
Ia juga menambahkan bahwa inflasi di wilayah Kalimantan pada September 2024 tercatat sebesar 1,92% (yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5%±1%. Seiring dengan kebijakan pengendalian inflasi yang konsisten, Bank Indonesia memperkirakan inflasi di wilayah Kalimantan akan tetap terkendali hingga akhir tahun 2024. Prospek pertumbuhan ekonomi Kalimantan juga diperkirakan tetap positif, didukung oleh transformasi ekonomi di sektor pertanian dan hilirisasi sumber daya alam.
Selanjutnya, dr. H. Harisson, M.Kes, Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dalam sambutannya, menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya pengendalian inflasi di Kalimantan. Beliau juga mengapresiasi keberhasilan langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan, seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah, yang membantu menjaga stabilitas harga. Harisson menekankan pentingnya inovasi kebijakan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.
“Upaya bersama ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko yang disebabkan oleh faktor eksternal,” ujar Harisson.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari kementrian terkait yang diawali dengan pemaparan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dalam paparannya menyampaikan bahwa sinergi dan integrasi antar provinsi dalam optimalisasi pengendalian inflasi di Kalimantan menjadi fokus strategi dalam penyusunan roadmap TPID 2025-2027.
Dengan strategi tersebut, diharapkan tercipta efektivitas kebijakan yang lebih kuat guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di seluruh wilayah Kalimantan. Selain itu, Kemenko Perekonomian menekankan perlunya memetakan arus komoditas pangan di pasar-pasar utama untuk mengantisipasi kenaikan harga dan memastikan ketersediaan pangan di setiap daerah.
Kementerian pertanian menambahkan bahwa proyeksi produksi padi pada 2024 diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan nasional sampai dengan akhir tahun.
Sementara itu, produksi jagung diperkirakan juga akan meningkat. Program intensifikasi pertanian dan penggunaan bibit unggul akan terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas pangan serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Badan Pangan Nasional juga menyoroti beberapa komoditas pangan yang mengalami fluktuasi harga di tingkat produsen dan konsumen. Misalnya, beras dan minyak goreng mengalami kenaikan harga di tingkat konsumen, sementara cabai dan bawang merah menunjukkan penurunan harga di tingkat produsen. Meski demikian, proyeksi neraca pangan nasional menunjukkan bahwa stok beras dan jagung masih cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik hingga akhir tahun, meskipun tantangan seperti perubahan iklim dan alih fungsi lahan tetap perlu diantisipasi. Selain itu, optimalisasi cadangan pangan pemerintah melalui BUMD pangan menjadi penting untuk stabilisasi pasokan dan harga dari hulu ke hilir.
Pada sesi utama Rakor, para peserta juga membahas penajaman Rancangan Roadmap TPID 2025-2027 yang akan fokus pada integrasi antara mekanisme hulu dan hilir dalam pengendalian inflasi. Roadmap ini diharapkan mampu menjawab tantangan inflasi yang akan datang, terutama terkait dengan ketahanan pangan dan stabilitas harga di masa mendatang.
Melalui forum ini, Bank Indonesia dan TPID Kalimantan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengendalian inflasi yang terintegrasi diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan global dan domestik yang akan datang, sehingga mendukung perekonomian Kalimantan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. [ad/ril]
Bagikan keBanjarmasin
Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, Perkuat Kedaulatan Rupiah di 5 Pulau 3T Kalsel
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menyelenggarakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 sebagai wujud nyata komitmen dalam menjaga kedaulatan NKRI melalui penyediaan uang Rupiah layak edar di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T). Secara nasional, pelaksanaan ERB tahun 2026 akan menjangkau 115 pulau di 19 provinsi. Di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), pelaksanaan ERB akan menyasar lima pulau, yakni: Matasiri, Marabatuan, Kerayaan, Kerasian, dan Laut Timur, dan berlangsung pada 9 s.d. 15 Juni 2026.
Bank Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pengedaran Rupiah, diantaranya kondisi geografis Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan keterbatasan infrastruktur menyebabkan belum semua wilayah dapat dijangkau secara optimal, khususnya di wilayah 3T. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi uang Rupiah layak edar baik melalui jaringan kantor wilayah BI maupun perbankan. Guna mengatasi tantangan tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut. Langkah ini memberikan dampak positif dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI: TNI AL menjaga kedaulatan dari sisi pertahanan dan militer, Bank Indonesia memastikan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan Rupiah sebagai simbol negara.
Pelaksanaan ERB 2026 di Kalimantan Selatan secara resmi ditandai dengan seremonial pelepasan KRI Hiu-634 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Acara pelepasan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak H. Muhidin, Asisten Gubernur Bank Indonesia Bapak Anwar Bashori, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haris Munandar, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan ERB 2026 di Kalimantan Selatan membawa tiga misi utama: Pertama, layanan kas keliling untuk memastikan uang Rupiah layak edar terdistribusi kepada masyarakat di wilayah 3T. Kedua, mencerdaskan anak bangsa di wilayah 3T melalui edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, perluasan QRIS, perlindungan konsumen, perpustakaan keliling bersama Bank Indonesia, serta open ship Kapal Republik Indonesia (KRI) bersama TNI Angkatan Laut. Ketiga, pelayanan kesehatan gratis bagi warga di kepulauan.
Gubernur Muhidin juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut atas kolaborasi yang sangat baik dalam pelaksanaan ERB 2026 di Kalimantan Selatan.
Sejak tahun 2012, ERB telah menjangkau 766 pulau melalui 150 kegiatan kas keliling. Tahun 2025 mencatat capaian 18 kegiatan ERB, menjangkau 91 pulau dengan total nilai penukaran uang mencapai Rp154,4 miliar.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperluas jangkauan pelayanan kas dan memperkuat literasi masyarakat tentang Rupiah melalui sinergi yang inklusif dan berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan merawat Rupiah juga akan terus dilakukan. Ini semua menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan Indonesia Maju, dari kota hingga ke seluruh pelosok negeri. [rls-bi]
Bengkayang
BNI Pertahankan Rating ESG Global, Kredit Hijau Terus Tumbuh Dorong Transisi Energi Nasional
BENGKAYANG, SuaraBorneo.com -PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis berwawasan lingkungan, BNI berhasil mempertahankan kinerja positif di bidang Environmental, Social, and Governance (ESG), sekaligus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam agenda transisi energi menuju target net zero emission Indonesia.
Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa perseroan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan profitabilitas dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Strategi bisnis berkelanjutan yang diterapkan BNI dinilai mampu menciptakan nilai tambah tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan ekosistem ekonomi nasional.
”Keberhasilan BNI dalam mempertahankan rating ESG global di level A pada tahun 2025 ini merupakan bukti nyata bahwa komitmen keberlanjutan kami telah terintegrasi penuh ke dalam strategi bisnis inti perusahaan,” ujar Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar.
Dia menambahkan, “Kami di BNI percaya bahwa pertumbuhan profitabilitas jangka panjang tidak boleh mengorbankan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Melalui efisiensi energi yang masif dan ekspansi pembiayaan hijau, kami berkomitmen penuh untuk menjadi motor penggerak utama dalam mendukung agenda transisi energi nasional menuju target net zero emission Indonesia.”
Salah satu pencapaian penting BNI pada tahun 2025 adalah keberhasilannya mempertahankan MSCI ESG Rating pada level A, sekaligus meningkatkan skor penilaian dari Sustainalytics.
Capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa tata kelola perusahaan BNI dinilai semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan keberlanjutan global.
Pengakuan internasional ini semakin memperkuat posisi BNI sebagai salah satu institusi perbankan nasional yang konsisten menerapkan prinsip ESG dalam strategi bisnis inti. Di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap aspek keberlanjutan, konsistensi BNI menjaga standar ESG juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis jangka panjang perusahaan.
Tidak hanya dari sisi tata kelola, implementasi keberlanjutan BNI juga tercermin dalam efisiensi operasional perusahaan.
Sepanjang tahun 2025, BNI mencatat total penghematan energi mencapai 559.194 Giga Joule (GJ). Pencapaian tersebut didorong oleh penerapan standar Green Building di berbagai kantor operasional, optimalisasi digitalisasi layanan, hingga pengurangan konsumsi kertas melalui transformasi proses bisnis berbasis teknologi.
Langkah efisiensi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan emisi karbon nasional dan mendorong ekonomi rendah karbon. Digitalisasi yang dilakukan BNI tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya operasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penurunan jejak karbon perusahaan.
Di sektor pembiayaan, BNI juga terus memperbesar porsi green portfolio melalui ekspansi kredit ke sektor-sektor berkelanjutan. Penyaluran pembiayaan untuk energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati, bangunan hijau, serta transportasi ramah lingkungan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang tahun.
Peningkatan pembiayaan hijau ini menjadi bagian dari kontribusi aktif BNI dalam mendukung dekarbonisasi nasional sekaligus mempercepat transformasi pelaku usaha menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan. Dukungan terhadap sektor hijau juga diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih inklusif dan berdaya tahan tinggi.
Meski menghadapi tantangan ekonomi global, kontribusi BNI terhadap perekonomian nasional tetap solid. Perseroan terus menciptakan nilai ekonomi bagi para pemangku kepentingan, termasuk menjaga pembagian dividen secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip ESG tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis, melainkan justru menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan perusahaan di masa depan.
Ke depan, BNI optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekosistem ekonomi hijau nasional melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang ESG, inovasi digital berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Dengan kombinasi antara performa finansial yang sehat dan komitmen nyata terhadap lingkungan, BNI membuktikan bahwa pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan demi menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan hidup Indonesia. (Robin)
Banjarmasin
Bank Kalsel Syariah Rilis Bagi Hasil dan ROI Periode Mei 2026
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel Syariah merilis informasi nisbah (bagi hasil) dan indikasi Return on Investment (ROI) untuk berbagai produk pendanaan pada periode bulan Mei 2026. Selasa.
Pada pengumuman resminya, Bank Kalsel terus berkomitmen memberikan imbal hasil yang kompetitif dan transparan bagi para nasabahnya.
Berdasarkan data yang dirilis, produk Deposito berjangka masih menjadi primadona dengan tawaran imbal hasil tertinggi. Nasabah yang menempatkan dananya pada Deposito 12 Bulan akan mendapatkan porsi 72 bagian dengan indikasi ROI menembus angka 5,64 persen.
Tingkat pengembalian pada produk deposito ini berjenjang sesuai dengan jangka waktu penempatan (tenor). Untuk Deposito 1 Bulan ditetapkan 65 bagian (ROI 5,09 persen), Deposito 3 Bulan sebesar 68 bagian (ROI 5,33 persen), dan Deposito 6 Bulan mencapai 70 bagian (ROI 5,48 persen).
Selain deposito, Bank Kalsel Syariah juga mencatatkan tingkat bagi hasil yang menarik untuk kategori tabungan. Tabungan iB SimPel mencatatkan porsi tertinggi di kelasnya dengan 35 bagian (ROI 2,74 persen), disusul oleh Tabungan iB Pelajar dengan 30 bagian (ROI 2,35 persen), dan Tabungan iB Al Barakah dengan 25 bagian (ROI 1,96 persen).
Sementara itu, bagi masyarakat yang tengah merencanakan perjalanan ke Tanah Suci, Tabungan Haji iB Ar Rahman memberikan porsi 10 bagian dengan indikasi ROI sebesar 0,78 persen.
Di luar skema bagi hasil, Bank Kalsel Syariah juga menyediakan fasilitas Giro iB Al Amanah dan Tabungan iB Wadiah. Berbeda dengan produk lainnya, kedua produk titipan ini menggunakan sistem pemberian Bonus kepada nasabah, di mana nominal bonus yang diberikan bergantung pada kebijakan dari pihak Bank.
Manajemen Bank Kalsel, menegaskan bahwa besaran ROI yang dipublikasikan tersebut merupakan indikasi untuk periode bulan Mei 2026.
Nasabah juga tidak perlu ragu terkait keamanan dana simpanan mereka. Dengan mengusung tagline “Setia Melayani, Melaju Bersama”, Bank Kalsel Syariah beroperasi secara resmi karena telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI).
Selain itu, Bank Kalsel Syariah juga merupakan peserta penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Bagi masyarakat atau nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pembukaan rekening dan produk perbankan lainnya, dapat mengunjungi situs resmi di www.bankkalsel.co.id, memantau pembaruan via Instagram @Bankkalselsyariah, atau menghubungi layanan bebas pulsa di 0800 1122 000. [adv]
Bagikan keBanjarmasin
Banua QRIStival 2026 Perkuat Ekosistem Digital dan Sinergi Daerah di Kalsel
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyelenggarakan Banua QRIStival 2026 pada 23 s.d. 24 Mei 2026 di kawasan Siring 0 KM Banjarmasin
Memasuki penyelenggaraan di tahun ketiganya, Banua QRIStivaI hadir dengan konsep dan inovasi baru yang memadukan semangat digitalisasi pembayaran dengan pelestarian seni budaya khas Kalimantan Selatan (Kalsel), menjadikannya Iebih dari sekadar festival melainkan momentum strategis percepatan ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan modern di Bumi Banua.
Data terkini menunjukkan adopsi QRIS di Kalimantan Selatan terus bertumbuh dan potensi perluasannya masih sangat besar.
Per Maret 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat sebanyak 832.209 orang atau baru sekitar 19% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah merchant QRIS mencapai 564.547, sementara volume transaksi tercatat sebanyak 24.696.906 transaksi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, menyatakan bahwa Banua QRIStival 2026 dirancang sebagai sarana edukasi sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah antusias menggunakan QRIS dalam kehidupan sehari-hari.
“Banua QRIStival bukan hanya tentang teknologi pembayaran. Ini adalah wujud kolaborasi nyata antara Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran, dan Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan digitalisasi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Fadjar menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang pada Banua Qristival 2026 ini mencanangkan Kawasan Menara 0 KM menjadi kawasan wisata digital pertama di Kalimantan Selatan sekaligus menjadikan QRIS sebagai kanal pembayaran utama yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil menyambut baik penyelenggaraan Banua QRIStival 2026 yang telah menjadi bagian dari Calendar of Event Kalimantan Selatan.
“Banua QRIStivaI adalah bukti nyata sinergi Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, dan mitra strategis dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pembayaran di daerah. Saya mengapresiasi penyelenggaraan tahun ini yang tidak hanya menghadirkan aktivitas olahraga, tetapi juga mendorong pelestarian seni dan budaya khas Kalimantan Selatan sebagai identitas daerah yang patut kita banggakan,” ungkapnya.
Gubernur Kalimantan Selatan juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran (PJ P), perbankan, dan UMKM, digitalisasi diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari transaksi belanja pemerintah hingga layanan publik berbasis digital.
Masyarakat pun didorong untuk menjadikan transaksi digital sebagai gaya hidup yang praktis, modern, inklusif, dan berkelanjutan.
Banua QRIStival 2026 diselenggarakan selama dua hari dengan menghadirkan beragam kegiatan olahraga dan hiburan, mulai dari Fun Run, Fun Zumba, Fun Walk, Fun Fit, hingga berbagai perlombaan dan permainan interaktif. Kegiatan ini juga diwarnai dengan nuansa budaya lokal Kalimantan Selatan melalui tari kreasi daerah, band kontemporer, fashion Show sasirangan, dan perlombaan permainan tradisional. Pada hari ke dua, dilaksanakan simulasi penggunaan QRIS di kawasan Menara 0 KM Banjarmasin yang sekaligus menjadi simbol pencanangan kawasan wisata digital di lokasi tersebut.
Selain itu, pada kegiatan Banua QRlStivaI 2026 juga telah dilakukan seremoni dan kick-off kompetisi Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Banua 2026. Fesyar Banua terdiri atas beragam rangkaian kegiatan yang dilakukan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) di Kalimantan Selatan. Beragam program edukasi, fasilitasi, dan kompetisi dilakukan guna memperkuat ekosistem rantai nilai halal yang terintergrasi dan berkelanjutan, mendukung pembiayaan syariah yang optimal, dan meningkatkan literasi dan inklusi Eksyar.
Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia dan mitra strategis Iainnya menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Selatan. Melalui inovasi, kolaborasi, dan sinergi yang berkelanjutan, Banua QRlStivaI 2026 diharapkan memberikan dampak nyata bagi perluasan akseptasi QRIS, peningkatan daya saing UMKM, serta pertumbuhan ekonomi Banua yang lebih inklusif dan berdaya saing. [ad/rls-bi]
Bagikan keEkonomi
Bank Kalsel Raih TOP BUMD Awards 2026, Empat Tahun Berturut-Turut Bintang 5
JAKARTA, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih sejumlah penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) serta berbagai lembaga dan konsultan bisnis nasional.
Acara puncak penghargaan yang berlangsung di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, direksi BUMD, serta pemangku kepentingan sektor keuangan daerah, Senin (13/4/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Firmansyah, serta Kepala Divisi Perencanaan & Kinerja Deddy Setiawan.Keikutsertaan Bank Kalsel dalam ajang ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan penilaian yang komprehensif dan independen.
Proses tersebut meliputi seleksi administrasi, pengisian kuesioner kinerja, hingga sesi presentasi dan wawancara penjurian yang diikuti langsung oleh jajaran manajemen Bank Kalsel .Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Bank Kalsel berhasil meraih sejumlah penghargaan, yaitu:
• Medali Golden Trophy (Bintang 5 selama 4 tahun berturut-turut)
• TOP Pembina BUMD 2026 (Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin)
• TOP BUMD Awards 2026 BPD Bintang 5 (Bank Kalsel)
• TOP CEO BUMD 2026 (Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin)
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Bank Kalsel serta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemegang saham.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi layanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Fachrudin.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut meraih penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026.
Penghargaan tersebut menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi ke-76 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekdaprov Syarifuddin menilai capaian ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Ia juga mengharapkan penghargaan ini dapat semakin mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah, serta menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.
Ajang TOP BUMD Awards 2026 mengangkat tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan”, yang menekankan pentingnya peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan.
Partisipasi Bank Kalsel dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat positioning dan meningkatkan brand awareness di tingkat nasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.
Dengan capaian ini, Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai bank daerah yang kompetitif, inovatif, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan. [adv]
Bagikan keBanjarmasin
Bank Kalsel Siapkan AKSELerasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis Digital
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pengelolaan keuangan serta peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi. Sejalan dengan upaya tersebut, Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gathering dengan mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.
Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini Jumat, 30 Januari 2026 di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, merupakan wujud Bank Kalsel dalam berkoordinasi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital. Turut berhadir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Nor Yaumil, SE., M.Si; Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair; Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo; Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin; Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor dan seluruh Kepala Dinas ataupun yang mewakili dari Kabupaten Kota se’Kalsel.
Dalam sambutannya, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menyampaikan bahwa transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal. Dalam hal ini, peran Bank Kalsel dinilai sangat strategis dalam menyediakan layanan dan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.
“FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan Bank Kalsel melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Melalui forum ini, kami mendorong adanya kesamaan langkah dan komitmen antar pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan agar pemanfaatan sistem yang telah disiapkan Bank Kalsel dapat dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujar Edy.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah. Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Sehingga, Sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel diharapkan mampu mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mendukung optimalisasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ucap Miftahul.
Pada sesi pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan komitmen Bank Kalsel dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penguatan ekosistem pembayaran digital daerah.
“Bank Kalsel melihat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi AKSELerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkap Fachrudin.
Selain itu, Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session yang menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Yaumil serta Perwakilan dari Divisi Komersial & Korporat Bank Kalsel, Fajri. dengan Rini Muliana sebagai moderator. Diskusi ini, membahas praktik terbaik, tantangan implementasi, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.
Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dapat semakin diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. [adv]
Bagikan keBanjarmasin
Bank Indonesia Luncurkan Laporan Perekonomian Indonesia 2025
BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Indonesia pada Rabu (28/1) meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025. LPI 2025 mengangkat tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Laporan ini mengulas evaluasi dan prospek ekonomi global dan domestik, serta pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada 2025 dan arah bauran kebijakan pada 2026.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan 3 hal penting, yaitu Optimisme, Komitmen, dan Sinergi. Optimisme perlu terus dibangun dan diperkuat sehingga dapat memperkuat prospek perekonomian. Pertumbuhan ekonomi 2025 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 4,7-5,5%, dan akan meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026 dan terus naik menjadi 5,1-5,9% pada 2027. Stabilitas harga tetap terjaga dengan inflasi terkendali pada kisaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027.
Komitmen perlu diperkuat untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan ekonomi nasional. Bank Indonesia berkomitmen terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Sementara itu, sinergi juga perlu terus diperkuat untuk 5 area penting; i) memperkuat stabilitas perekonomian, ii) mendorong sektor riil melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan industrialisasi; iii) memperkuat ekonomi kerakyatan; iv) meningkatkan pembiayaan perekonomian; dan v) mengakselerasi digitalisasi.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan, dengan tetap waspada terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian serta dampak rambatannya ke perekonomian domestik.
Sejalan dengan pesan utama LPI 2025, penguatan transformasi ekonomi daerah menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan nasional yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi struktural yang berbasis produktivitas dan peningkatan nilai tambah.
Menurut Fadjar, perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keunggulan komparatif pada sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan (29,47%) dan pertanian (11,55%). Keunggulan tersebut perlu ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif melalui penguatan hilirisasi. Di sisi lain, kontribusi industri pengolahan yang sebesar 10,9% mencerminkan masih terbukanya ruang penguatan struktur ekonomi daerah guna mendorong pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga dunia pada 2023, dengan Kalimantan sebagai wilayah dengan cadangan dan sumber daya terbesar yang mencapai 62,73% dari total nasional, termasuk Kalimantan Selatan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa umur cadangan batu bara di Kalimantan mencapai sekitar 90 tahun, sehingga berpotensi menopang pengembangan hilirisasi dalam jangka panjang.
Sejalan dengan hal tersebut, hilirisasi batubara menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah. Melalui hilirisasi, batubara tidak hanya dimanfaatkan sebagai komoditas primer, tetapi dapat diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi yang mampu memperkuat struktur industri dan meningkatkan kontribusi sektor pengolahan. Dalam konteks ini, Pemerintah pada awal tahun 2026 berencana melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) di tiga lokasi di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Selatan. Rencana ini menjadi momentum penting yang implementasinya memerlukan dukungan aktif Pemerintah Daerah, khususnya dalam mengoptimalkan dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 8,1%, diperlukan strategi baru agar investasi tumbuh lebih efisien dan produktif, melampaui tren jangka panjang. Saat ini, struktur investasi Kalimantan Selatan masih didominasi oleh sektor-sektor dengan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang relatif tinggi, yaitu rasio yang menggambarkan besarnya tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output ekonomi, dengan nilai tambah yang masih terbatas.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pergeseran orientasi investasi menuju peningkatan kualitas dan nilai tambah, yang salah satunya ditempuh melalui penguatan hilirisasi industri. Hilirisasi mendorong pengolahan lanjutan sumber daya alam, memperpanjang rantai nilai di dalam daerah, serta meningkatkan keterkaitan antarsektor, sehingga mampu menurunkan ICOR, meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi, serta memperkuat basis industri pengolahan. Sejalan dengan itu, peningkatan kualitas investasi dan penguatan Total Factor Productivity (TFP) menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya tarik investasi daerah.
Fadjar juga menekankan pentingnya reformasi struktural melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, dan kebijakan sebagai prasyarat peningkatan produktivitas per kapita dan efektivitas investasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci transformasi ekonomi Kalimantan Selatan. Selain itu, penguatan aglomerasi ekonomi melalui pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti KEK Setangga dan KI SIIP, serta pengembangan infrastruktur pertanian melalui program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Pertanian (OPLA), diarahkan untuk memperkuat produktivitas sektoral.
LPI 2025 merupakan bentuk transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan ini diharapkan menjadi referensi utama yang kredibel dan berkualitas mengenai perkembangan dan prospek perekonomian Indonesia, sinergi bauran kebijakan nasional, serta arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.
Selengkapnya LPI 2025 dapat diunduh dalam format digital melalui https://www.bi.go.id/id/LPI/default.aspx.
Bagikan ke-
Kaltara2 tahun agoAcara Apel Digelar di Islamic Center Bitul Izzah
-
Kalsel2 tahun agoDibuka Jokowi dan Iriana, Acil Odah Turut Hadiri Hari Anak Nasional di Papua
-
Kalbar2 tahun agoReses Ke Melawi, Yessy Lakukan Pelatihan Bagi Masyarakat Peduli Api
-
Kalsel2 tahun agoKalsel Raih Penghargaan Komunitas Informasi Masyarakat Terinovatif 2024
-
Balikpapan2 tahun agoMulai 1 September 2024, Pertamina Patra Niaga Turunkan Harga Pertamax Series dan Dex Series
-
Jakarta2 tahun agoBMKG: Waspada Potensi Hujan Deras Angin Kencang dan Petir
-
Banjarmasin2 tahun agoJelang Nataru, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Lakukan Sidak SPBU di Wilayah Kalsel

